30 C
Medan
Thursday, April 9, 2026
Cari disini....
Home Blog Page 13661

Mal Dilengkapi Hunian Pekerja

Berkembangnya pertumbuhan pusat perbelanjaan besar di Medan dan kota-kota besar di Indonesia lainnya harus diimbangi oleh pertumbuhan perumahan untuk masyarakat yang berpenghasilan rendah.

Demikian yang disampaikan oleh Deputi Perumahan Formal Kementerian Perumahan Rakyat, Pangihutan Marpaung saat acara sosialisasi UU Rumah Susun di Hotel Sahid Jakarta, Kamis (12/4/12).

Dia menuturkan konsep pembangunan mal yang sedang berkembang pesat saat ini harus berimbang dengan jumlah perumahan rakyat yang dibangun di sekitarnya.

“Kalau ada kegiatan ekonomi ekonomi berskala besar, itu harusnya disediakan juga perumahannya, bisa sewa atau milik,” paparnya.
Marpaung menyebutkan konsep pembangunan mal dan perumahan ini seharusnya berpadu, yaitu percampuran pembangunan di suatu titik tertentu. Kenyataanya tenaga kerja di mal itu sebagian besar berdomisili di luar kota Jakarta sehingga perlu dibangun sebuah perumahan untuk menampung tenaga kerja, manfaatnya kemacetan bisa berkurang. “Kalau nggak gitu, tetap saja akan memperparah kondisi lalu lintas kita,” tuturnya.
Dengan konsep seperti ini akan menguntungkan semua kalangan baik kalangan atas maupun menengah ke bawah karena menurut Marpaung akan terjadi aktivitas yang lebih efektif di area mal tersebut.

“Kalau tempatnya mix tentu di kawasan mal itu akan hidup 24 jam dan juga akan mengurangi kesenjangan karena yang hidup disitu bukan cuma kalangan atas, tapi juga kalangan menengah ke bawah,” tegasnya.

Seperti diberitakan detikFinance sebelumnya, Jakarta adalah satu-satunya kota di Indonesia yang memiliki jumlah mal terbanyak.
Data yang tercatat pada akhir tahun ini ada 75 mal yang berdiri di Jakarta. Tahun ii saja akan hadir 3 mal raksasa yang siap meramaikan kota metropolitan ini.(bbs/net)

Tahun Depan Kualanamu Harus Aktif

Wapres Boediono: Kalau Tidak Mubazir

MEDAN-Wakil Presiden Boediono mengaku puas setelah mengunjungi Bandara Kualanamu. Tanpa menutupi kegembiraannya, dia pun mengatakan tahun depan atau pada Maret 2013 bandara itu sudah bisa dioperasikan secara penuh.

“Saya cukup merasa puas. Paling lambat Maret 2013, bisa dioperasikan secara penuh. Bandara bagus, tapi kalau jalan tidak bagus sama saja mubazir. Ada akses tol dan nontol. Tapi harus selesai pada saatnya. Kalau tidak ini mubazir. Jika tidak selesai, pimpinan daerah bisa dikritik masyarakat,” kata Boediono di rumah dinas gubernur di Jalan Sudirman Medan, Jumat (13/4).

Sejatinya, menurut Boediono kehadiran Bandara Kualanamu cukup membanggakan. Dan, hal itu bisa memancing kecemburuan bagi daerah-daerah lainnya di Indonesia. “Ini (Bandara Kualanamu, Red) lebih kecil sedikit dari Bandara Soekarno-Hatta. Namun, bandara ini bisa menimbulkan iri hati dengan daerah lain,” kata Boediono.

Boediono tak menampik kalau proyek pembangunan bandara di Deliserdang sudah molor beberapa tahun. “”Ini proyek nasional, sudah lama sekali sejak saya Menteri Perekonomian (Menko), itu sudah digulirkan. Saya lihat, kemajuannya sangat bagus, saya senang sekali. Karena selama bertahun-tahun mandeg dan anggaran yang kurang. Namun ini, sudah masuk final. Diharapkan seluruh pimpinan daerah sinkron, untuk menyelesaikan ikon Sumatera Utara ini,” kata Boediono.

Bandara Kualanamu nantinya dapat menjadi stimulus meningkatkan perekonomian di Sumut. Selain Kualanamu menjadi impian masyarakat Sumut, sudah bertahun-tahun lalu, akhirnya mendekati garis finish. “Biasanya pelari, semakin dekat ke finish semakin cepat larinya,” ujar Boediono sebelumnya saat berada Bandara Kualanamu, sekitar pukul 12.30 WIB.

Kedatangan Wapres bersama rombongan ke Bandara Kualanamu menggunakan empat unit helikopter. Boediono didampingi sejumlah Menteri Kabinet Indonesia Bersatu di antaranya Menhub EE Mengindaan, Wakil Menteri PU Hermanto Dardak, Menko Kesra HR Agung Laksono, Menteri Pendidikan dan Kebudayaan M Nuh, Plt Gubsu Gatot Pujo Nugroho, Pangdam I/BB Mayjend TNI Lodewijk F Paulus, Kapoldasu Irjen Pol Drs H Wisjnu Amat Sastro, dan lainnya. Setelah mendarat, rombongan disambut Wakil Bupati Deli Serdang Zainuddin Mars beserta jajarannya. Kemudian rombongan melakukan Salat Jumat di lantai dua terminal Bandara Kualanamu.

Jalur Kereta Api Kurang Nyaman

Rombongan Wapres Boediono kembali ke Medan menumpang Kereta Api (KA) Sri Lelawangsa melalui stasion kereta api Aras Kabu. Di sana, Wapres menyempatkan diri menyapa warga yang bermukim di sekitar stasiun.

Menariknya, perjalanan dengan kereta api itu dikatakan EE Mangindaan layaknya berada di laut yang bergelombang. “Kereta api diprioritaskan di Jawa dan Sumatera. Ganti rel, barangnya sudah ada itu. Baru kemudian gerbongnya. Sumut jadi prioritas. Alangkah sedihnya, kalau Kualanamu begitu mewahnya, tapi kereta yang dipakai Pak Wapres tadi seperti itu. Goyang-goyang,” cetusnya.

Setiba di Medan, Wapres Boediono sempat menyentil Wali Kota Medan, Rahudman Harahap. Menurut Boediono, keberadaan dan kenyamanan stasiun kereta api Medan kurang diperhatikan. “Kalau yang naik kereta api dari Kualanamu ke Medan, lokasi parkirnya sempit sekali. Pak Wali (Rahudman, Red) harus bisa membenahi. Tentunya, tidak semuanya dibuat Peraturan Daerah (Perda) nya. Ada solusi-solusi untuk membenahi masalah itu,” kata Boediono.

Ramai-ramai Curhat ke Wapres

Terlepas dari itu, pertemuan Boediono di rumah dinas gubernur benar-benar dimanfaatkan oleh Bupati/Wali Kota se-Sumut serta Forum Komunikasi Pimpinan Daerah di Sumut. Dialog dipandu langsung Gatot Pujo Nugroho. Di sesi pembuka, Gatot menyinggung soal minimnya kebutuhan gas di Sumut, yang tidak mampu dipenuhi untuk kebutuhan industri.

Menurut Gatot, kekurangan gas itu telah berjalan bertahun-tahun lamanya, sehingga menyebabkan investasi di Sumut kurang menarik. Persoalan kekuarangan energi di Sumut ini melibatkan kebijakan Pemerintah Pusat. “Atas nama Pemprovsu dan masyarakat Sumut, kami mohon bapak Wapres dapat memberikan arahan dan solusi,” terang Gatot.

Selanjutnya, Gatot mempersilahkan para bupati/walikota serta unsur FKPD untuk mencurahkan persoalan di daerah masing-masing. “Silahkan para bupati walikota serta unur FKPD untuk manfaatkan moment ini,” ujarnya.

Dalam dialog tersebut, para bupati dan walikota mengungkapkan berbagai persoalan dan kebutuhan daerah di antaranya kebutuhan infrastruktur seperti Jalan tol Medan -Tebing Tinggi, permintaan bantuan pendirian bandara udara di Nias Selatan dan penataan kawasan Danau Toba.

Menjawab itu, Budiono menjelaskan penyediaan energi gas memang menjadi fokus pemerintah ke depannya, mengingat keberadaan sumber daya gas di Indonesia sangat besar. Tapi, untuk persoalan gas di Sumut belum bisa diberikan jawaban langsung karena belum diketahui ada persoalan lain seperti halnya di Pulau Jawa. “Kita sekarang ini masih memiliki sumber gas yang besar dan belum dikelola dengan baik,” kata Budiono menanggapi Gatot.
Kepada para bupati/wali kota dan FKPD, Budiono menginstruksikan agar membentuk dan mengaktifkan Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Daerah (TKPKD), yang dapat berkordinasi dengan Tim Penanggulangan Kemiskinan di pusat. Melalui tim tersebut, berbagai program penanggulangan kemiskinan daerah dapat lebih terkoordinasi dengan memanfaatkan data 40 persen penduduk miskin hasil sensus BPS tahun 2011.

Dari 33 kabupaten/kota, terdapat enam daerah yang belum membentuk TKPKD yaitu Nias Selatan, Binjai, Padanglawas Utara, Gunungsitoli, Batubara, Pakpak Bharat, dan Labuhanbatu Selatan.

“Cara terbaik untuk mensinergikan program baik pusat dan daerah adalah menyepakati sasaran, sehingga manfaatnya bisa lebih besar,” ujarnya.
Sekarang ini, paparnya, sudah ada data dasar yang cukup bagus yang memberikan daftar mengenai rumah tangga yang paling miskin 40 persen, dengan berbagai ciri yaitu nama, lokasi, jumlah anggota keluarga. “Ini adalah suatu kekayaan informasi yang luar biasa. Kalau pandai-pandai tentukan sasaran dari data tersebut akan luar biasa sinergi pusat dan daerah,” katanya.

Ungkapan itu disambut Wali Kota Tebingtinggi, Umar Zunaidi yang mengungkapkan pihaknya pernah meminta data dimaksud, hanya saja tidak diberikan. Menjawab itu, Budiono menjelaskan bahwa data mentah tidak diperbolehkan diberikan seluruhnya kepada siapapun terkait Undang-undang BPS dan informasi publik. Namun, data dapat diberikan terkait dengan kebutuhan program, sehingga daerah dapat mengajukan program terlebih melalui TKPKD sehingga data dapat diberikan sesuai kebutuhan. (ari/btr)

Bocah Enam Tahun dan Tiga Wartawan jadi Korban

Kehadiran Wapres Boediono kemarin juga diwarnai aksi demonstrasi di kawasan Lapangan Merdeka Medan. Atas nama mengamankan jalur perjalanan RI 2, seorang anak menjadi korban. Tidak itu saja, tiga orang wartawan juga tak luput dari aksi pihak keamanan.

Adalah Komite Tani Menggugat yang menggelar aksi. Mereka bermaksud menyampaikan berbagai persoalan tanah di Sumut dan meminta Wapres Boediono membantu penyelesaiannya.

Kericuhan aparat dengan wartawan dan puluhan masyarakat itu terjadi sekira pukul 17.00 WIB di depan Kantor Pos Besar Medan, Jalan Balai Kota. Sesuai agenda, Wapres Boediono akan melintasi jalan tersebut sekira pukul 18.00 WIB.

Setibanya di depan Kantor Pos Besar Medan, puluhan massa dan petugas gabungan yang berjaga-jaga sempat melakukan negosiasi agar aksi dipindahkan sekitar 50 meter, persisnya di Persimpangan Jalan Stasiun. Hal itu ditolak oleh massa aksi, pasalnya mereka ingin melakukan orasi di tempat tersebut agar langsung didengar oleh Wapres Boediono saat melintas menuju penginapannya di Hotel JW Mariot.

“Kami meminta kepada bapak Boediono mendengar tuntutan kami atas penyelesaian tanah ini,” teriak kordinator aksi B Simanjuntak.
Massa kembali melakukan orasinya, secara spontan seorang personel TNI masuk dalam barisan massa dan ikuti personel TNI lainnya. Mereka langsung mengambil atribut dan membubarkan semua pendemo dengan cara dibawa paksa meninggalkan  lokasi tersebut.

Akibatnya, kericuhan tidak terbendung, bahkan kaum wanita yang ikut dalam aksi unjuk rasa itu langsung digotong dengan cara paksa. Walaupun sudah menangis-nangis aparat TNI tak menggubrisnya. Tak hanya itu, seorang anak Bernama Ezra (6) terinjak-injak saat pembubar paksa berlangsung. Akibatnya, tangan kiri anak tersebut terluka dan menangis. “Ini lihat anak itu dia terluka terinjak-injak, mana sifat manusiawi wahai aparat,” teriak pendemo.

Tak sampai di situ, kericuhan terus melebar, saat wartawan TV dan fotografer mengabadikan aksi pembubaran paksa itu. Tiga wartawan tercatat menjadi korban, mereka adalah Tuti Alawia dari SCTV, Hayat Sudrajat Hasibuan dari Trans TV, dan Yudistira dari Berita 1. Selain itu, Bahana Situmorang (TvOne) juga didorong hingga jatuh.

Akibatnya tiga wartawan itu mengalami luka-luka, Tuti Alawia mengaku kena pukulan di bagian bibir atasnya dan kaki kirinya luka, kemudian Hayat Sudrajat juga didorong dan kameranya dipukul. Sementara itu, Yudistira dipukul oleh seorang TNI pada bagian pelipis mata kanan. Akibatnya matanya membengkak. “Aku dipukuli anggota TNI, luka pelipis aku ini,” ujarnya dengan nada kesal.

Kolonel Kav Yotanabey Asisten Ops Kodam I/BB yang juga Dansatgas Pamwil Medan saat dikonfrimasi tidak banyak menjawab. “Kami lihat saja dulu,” ungkapnya sambil meninggalkan kerumunan awak media yang mewawancari dirinya.

Lucunya, setelah makan korban, rombongan Boediono malah tidak lewat dari jalan itu. Mereka dikabarkan memutar dari Jalan Jawa kemudian masuk ke Jalan Putri Merak Jingga sebelum akhirnya tiba di Hotel JW Marriott.

Selain kericuhan tadi, kedatangan Boediono juga disikapi dingin oleh warga Medan. Pasalnya, sebagian besar jalan di Kota Medan menjadi tambah macet. Contohnya di Jalan Imam Bonjol, Juanda, Suprapto, S Parman, Patimura hingga Jamin Gintig Padang Bulan macet dari mulai pukul 14.00 hingga pukul 19.00. (rud/gus/jon)

Jadikan Silangit Bandara Internasional

Syarat untuk memajukan wisata Danau Toba, maka Bandara Silangit di Kabupaten Tapanuli Utara harus ditingkatkan menjadi bandar udara internasional. Dengan begitu kunjungan wisatawan yang datang ke Danau Toba diharapkan akan meningkat.

“Orang kaya itu kan maunya nyaman, aman. Jalan darat dari Medan ke Parapat misalnya tak efektif lagi. Selain jauh, sarana infrastrktur jalannya juga kurang mendukung,” kata Menteri Negara BUMN, Dahlan Iskan kepada Metro Siantar (grup Sumut Pos), saat melakukan penyeberangan dari Parapat menuju Balige, Kamis (13/4).

Dia mengatakan bukan tidak mendukung pembangunan jalan tol dari Medan menuju Tebing Tinggi dan atau langsung ke Parapat. Namun pada umumnya para wisatawan, terutama dari luar negeri mereka umumnya ingin kemudahan dan cepat sampai tujuan.

Dahlan mengungkapkan, dari Medan ke Silangit, jika ditempuh naik pesawat paling lama butuh waktu 20 menit. “Kalau lewat darat kan, selain butuh waktu relatif lama risikonya juga terlalu berat. Namanya orang kaya, mereka umumnya tidak ingin cepat mati. Kalau saya kan sudah biasa lewat darat,” ujarnya berseloro.

Lanjut Dahlan, dari segi perspektif usaha perlu dikembangkan ekonomi kreatif di kawasan Danau Toba. UKM harus dikembangkan. Tapi kalau nggak ada yang beli, bagaimana. “Makanya itu tadi bandara dulu,” katanya.

Kembali soal bandara, Dahlan mengatakan, tahun ini akan dimulai dilakukan pembenahan, beberapa sarana akan ditingkatkan, seperti misalnya panjang landasan bandara akan ditambah jadi 2.600 meter. Kemudian ketebalan landasan juga akan ditambah beberapa sentimeter.

Kemudian akan dibangun stasiun pengisian bahan bakar untuk pesawat. “Sebetulnya sudah ada, tapi (stasiun pengisian bahan baker yang ada) tidak memenuhi syarat bandara internasional,” jelasnya.

Ia mengatakan, selain untuk wisawatan bandara Silangit juga memiliki prospek untuk penumpang komersil lainnya. Dia mencontohkan, pesawat dari Jakarta ke Medan, itu kira-kira 30 kali dalam satu hari. “Masa dari yang 30 kali itu tidak ada lima kali saja yang tujuan ke Tarutung sekitarnya, masa semuanya tujuan Medan, kan ada juga yang tujuannya Tarutung, Balige, Padangsidimpuan, ada Siantar. Nah kalau dikumpulkan orang-orangnya itu mungkin lima pesawat pasti adalah tujuan Tarutung sekitarnya,” kata dia.

Sehingga nanti kalau link Jakarta-Silangit itu dibuka, mungkin paling tidak ada dua pesawat dalam sehari untuk tujuan Bandara Silangit. “Masa dari 30 pesawat tidak ada dua pesawat saja tujuan Tarutung?” katanya.

“Sekarang orang Tarutung atau orang Balige, hendak tujuan Jakarta, pilih mana Bandara Polonia atau bandara Silangit?” katanya.
Ditanya apakah dana untuk peningkatan Bandara Silangit menjadi bandara Internasional sudah ditampung dalam APBN, Dahlan mengatakan, belum tahu. “APBN kan baru disahkan,” katanya.

Dalam pertemuan Wapres Boediono dengan kepala daerah se-Sumut di Rumah Dinas Gubernur, soal Bandara Silangit juga dibahas. Menteri Perhubungan (Menhub) EE Mangindaan mengatakan pembangunan bandara tersebut terus dilakukan. Hal ioni terkait dengan pertanyaan dari Wakil Bupati (Wabup) Humbang Hasundutan (Humbahas), Margatim Manulang.

“Silangit sedang dibangun, besok (hari ini, red) akan diuji coba dengan menggunakan pesawat berbadan  besar dari Garuda. Sudah mendapatkan izin dari pihak Garuda,” ungkap EE Mangindaan.

Dijelaskannya, rute penerbangan bandara tersebut juga akan diperbaiki, dari yang selama ini penumpang dari atau ke Nias selalu transit ke Medan, nantinya tidak lagi. Pelaksanaan rute penerbangan tersebut setelah selesai bandara tersebut.

“Biasanya selalu transit ke Medan. Nanti akan dibuka rute Jakarta-Batam-Silangit dan Jakarta-Pekanbaru-Silangit” cetusnya.
Sementara itu, pihak PT Garuda Indonesia, menyatakan belum ada penerbangan perdana ke Bandara Silangit. “Tidak ada penerbangan perdana PT Garuda Indonesia untuk tujuan rute Medan-Bandara Silangit. Pesawat PT Garuda Indonesia hanya dicarter untuk membawa rombongan saja menuju Bandara Silangit,” kata Humas PT Garuda Indonesia, Mohendi, Jumat (13/4).

Sambungnya, pesawat yang dicarter itu langsung didatangkan dari Jakarta, langsung. “Jenis pesawatnya Boeing 735 dengan kapasitas penumpang 12 Kelas Bisnis dan 84 Kelas Ekonomi,” tegasnya.

Dia menerangkan, pesawat tersebut dicarter hanya untuk keperluan satu hari saja dan bukan penerbangan perdana. “Pesawat tiba dari Jakarta Sabtu pagi dan siangnya langsung berangkat karena dicarter untuk satu hari saja. Sore harinya pesawat langsung kembali ke Jakarta karena keperluannya dicarter untuk satu hari saja membawa rombongan menuju Bandara Silangit,” akunya.

Hal senada juga diucapkan Mardiono, Staaf Duty Manager OIC Bandara Polonia Medan. “Pesawat itu berdasarkan laporan yang diterima di meja OIC hanya untuk penerbangan satu hari saja membawa rombongan menteri. Tak ada penerbangan perdana ke Bandara Silangit,” ucapnya. (dro/rait/smg/ari/jon)

Mantan Menkes Korupsi Alkes

Jaksa Agung Benarkan Siti Fadilah Tersangka

JAKARTA-Status mantan Menteri Kesehatan (Menkes) Siti Fadilah Supari sebagai tersangka dalam korupsi pengadaan alat kesehatan (alkes) dibenarkan Kejaksaan Agung (Kejagung). Jaksa Agung Basrief Arief mengakui bahwa Surat Perintah Dimulainya Penyidikan (SPDP) sudah diterima Jaksa Agung Muda Pidana Khusus (JAM Pidsus) Andhi Nirwanto.

“Iya, itu (SPDP, Red) sudah diterima JAM Pidsus,” kata Basrief usai salat Jumat di Kejagung Jumat (13/4).
Dengan adanya SPDP tersebut, status Siti sangat mungkin sudah sebagai tersangka. Sebab, SPDP biasanya dikirimkan ke Kejagung apabila Bareskrim Mabes Polri hendak memulai penyidikan setelah menetapkan tersangka.

Hal senada diungkapkan Andhi Nirwanto. Dia mengamini pernyataan Basrief. Namun, dia enggan menjelaskan lebih lanjut peran Siti dalam kasus korupsi penyediaan alat kesehatan tahun anggaran 2005 itu. “Kan sudah dijelaskan sama Pak Jaksa Agung,” katanya lantas berlalu.

Di bagian lain, kontroversi status tersangka mantan Menteri Kesehatan (Menkes) Siti Fadilah Supari ikut mengundang keprihatinan dari kementerian kesehatan. Meski belum pernah membicarakan secara khusus, Wakil Menkes Ali Ghufron Mukti mengatakan, pihaknya menjadikan kasus tersebut sebagai pelajaran.

“Itu pembelajaran dan seharusnya ada satu mekanisme dan sistem yang bisa lebih safe,” kata Ali Ghufron setelah mendampingi Ibu Negara Ani Yudhoyono menerima Putri Astrid dari Belgia di Istana Merdeka, kemarin.

Menurut Ali, evaluasi tersebut penting untuk menghindari kasus di masa lalu terulang. “Jangan sampai kita siang, malam, pagi memikirkan rakyat kemudian di akhir jabatan kita kemudian masuk penjara,” kata pria yang pernah menjadi dekan fakultas kedokteran Universitas Gadjah Mada (UGM) Jogjakarta.

“Dia lantas menyebut mantan Menkes Achmad Sujudi sebagai contoh pejabat yang tersandung kasus korupsi. Sujudi sudah menjadi terpidana dalam kasus korupsi pengadaan alat kesehatan. “Kita doakan Ibu Siti Fadilah tidak kena,” ucap Ali.

“ Kementerian yang saat ini dipimpin Endang Rahayu Sedyaningsih itu, kata Ali, berupaya agar tidak terjadi penyimpangan lagi. Salah satunya berusaha mendapatkan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari hasil audit Badan Pemeriksa Keuangan (BPK).

“Artinya proses keuangan itu clean dan transparan. Targetnya 2012,” kata Ali. Dia mencontohkan pembenahan yang dilakukan adalah mekanisme dalam pengadaan barang. “Sistemnya harus diperbaiki,” imbuhnya.

Seperti diberitakan, status tersangka Siti Fadilah dalam kasus korupsi pengadaan alkes tahun 2005 yang ditangani Mabes Polri terungkap dari keterangan saksi dalam persidangan di Pengadilan Tipikor (13/4). Dua pegawai kementerian itu adalah mantan Kepala Pusat Penanggulangan Masalah Kesehatan Mulya Hasjmy dan mantan Ketua Panitia Pengadaan Proyek Alat Kesehatan tahun anggaran 2005 Hasnawaty.

Keduanya dihadirkan sebagai saksi untuk terdakwa kasus pengadaan alat kesehatan M Naguib. Naguib merupakan bekas direktur pemasaran salah satu anak perusahaan PT Indofarma Tbk. Namun keterangan tersebut dibantah Mabes Polri yang menyebut status Siti Fadilah belum menjadi tersangka. (fal/aga/nw/jpnn)

Tugas Negara

Ramadhan Batubara

Tuti Awalia dari SCTV hanya bisa meringis. Bagian muka, tepatnya di atas bibirnya, bengkak. Dia menjadi korban kekerasan saat melakukan tugas. Tidak dia saja, Hayat Sudrajat Hasibuan dari Trans TV dan Yudistira dari Berita 1 juga jadi korban kekerasan yang dilakukan anggota TNI di kawasan Lapangan Merdeka Medan.

Semua ini bermula ketika mereka meliput aksi Komite Tani Menggugat yang dibubarkan oleh pihak keamanan. Massa dianggap mengganggu kelancaran laju iring-iringan Wakil Presiden Boediono yang akan menuju lokasi mengtinap, Hotel JW Marriot. Pemburaan tersebut cenderung kurang simpatik. Beberapa morang sampai terjatuh dan beberapa wartawan juga mengalami hal yang sama.

Nah, saat itulah ketiga jurnalis tadi berusaha mengkonfirmasi soal pembubaran tersebut kepada seorang perwira yang ada di sana. Sayang, bukannya dapat berita, mereka malah jadi berita. Parahnya lagi, ternyata iring-iringan Wapres malah tidak lewat jalan itu. Sial.

Soal kekerasan pada jurnalis memang bukan barang baru di negeri ini. Bahkan, Kepala Bagian Penerangan Umum Mabes Polri, Komisaris Besar Polisi Boy Rafli Amar beberapa waktu lalu mengatakan, selama 2011 sedikitnya terdapat 85 laporan kasus kekerasan pada wartawan yang diterima pihak kepolisian. Kasus kekerasan yang dilaporkan tersebut baik secara fisik seperti penganiayaan, berat maupun ringan, hingga pembunuhan. Non fisik seperti ancaman, intimidasi, penghinaan.

Boy Rafli yang berbicara di Dewan Pers pada awal April lalu memahami kalau profesi wartawan cukup berisiko.”Momen memang mahal untuk mendapat hasil karya jurnalistik yang nilainya bagus. Tanpa disadari kondisinya sangat berbahaya dengan suasana yang begitu keos.  Ini kita ingatkan bahwa keselamatan nomor satu, imbauan kami untuk tidak berada pada zona berbahaya,” ujarnya saat itu.

Tapi atas nama tugas, kata seorang kawan, ke neraka pun jadi. Begitulah, profesi wartawan memiliki beban moral yang sangat berat. Ya, dia wajib memberitahukan masyarakat tentang sesuatu yang memang harus diberitahukan. Pasalnya, masyarakat memang punya hak untuk tahu. Karena itu, dengan kata lain, tugas wartawan itu bak tugas negara yang diemban seorang prajurit di medan perang.

Nah, tingkah tentara yang menghalau massa hingga melakukan kekerasan pada wartawan juga sama. Mereka diwajibkan memberi kenyamanan pada Wapres. Segala upaya akan mereka lakukan demi keamanan orang nomor dua di Indonesia ini. Memang itulah tugas mereka. Ketika terjadi sesuatu pada Wapres, maka negara dalam bahaya juga kan? Jadi, apa yang mereka lakukan juga tugas negara.

Tugas negara juga diemban sang Wapres. Dia hadir ke provinsi ini untuk meninjau langsung sekian megaproyek yang memang untuk kebaikan Indonesia. Contohnya, bandara di Kualanamu itu. Ayolah, itukan bandara tingkat internasional, jika tersendat pembangunanya atau tidak maksimal hasilnya, negara juga kena imbas. Mata dunia pasti mengarah ke Indonesia.

Jika semuanya mengatasnamakan tugas negara, siapa sesungguhnya yang jadi korban? Seharusnya tidak ada jika saja tiga wartawan tadi tidak dipukuli. Kalaupun ada yang benar-benar menjadi korban adalah warga negara. Ya, setidaknya warga Medan sibuk mengeluh. Jalan yang biasanya macet, saat Wapres datang, malah tambah macet. Itu saja. (*)

Meliput Diikuti Intel, Menulis Kena Sensor

Ross Dunkley, Pemimpin Redaksi Myanmar Times yang Terusir

Pernah dipenjara oleh junta militer, Ross Dunkley tetap berniat balik ke Myanmar untuk memperjuangkan kebebasan pers di sana. Anggap Aung San Suu Kyi tidak ubahnya dengan politikus yang lain.

Ridlwan Habib, Nusa Dua

“ANDA pernah ke Myanmar?” tanya Ross Dunkley kepada Jawa Pos setelah presentasi di CEO Conference Publish Asia 2012 di Bali Nusa Dua Convention Center tadi malam. Ross yang berlogat Australia itu mengajukan pertanyaan sembari  membagi-bagikan edisi Myanmar Times untuk para peserta.

“Saat ini lebih mudah untuk pergi ke sana (Myanmar), tapi tidak untuk saya,” tambahnya.

Ross adalah warga negara asing pertama yang bekerja sebagai pemimpin media di Myanmar sejak 2000. Dia juga merupakan investor asing pertama di bidang media di negara yang dahulu disebut Burma itu. “Saya sedang menantikan kebebasan rekan seperjuangan, Sonny Swe, yang dipenjara sejak 2004,” katanya.

Sonny adalah kongsi Ross dalam membangun Myanmar Times yang terbit mingguan 40 halaman. Putra mantan petinggi intelijen Myanmar Brigadir Jenderal Thein Swe itu dipenjara karena dianggap melanggar undang-undang informasi di negara yang terkenal dengan sarungnya tersebut. “Dia divonis tujuh tahun penjara untuk edisi bahasa Inggris, tujuh tahun untuk bahasa Burma,” ujarnya.

Sejak Sonny dipenjara, 51 persen saham Myanmar Times dipegang Tin Tun Oo yang menurut Ross adalah kepanjangan tangan militer Myanmar. “Pada 17 April nanti, Sonny bebas. Saya yakin bisa kembali ke Myanmar dan berbisnis lagi dengannya,” katanya.

Saat ini Ross memang sedang terusir dari Myanmar. Sebab, dia dituding melanggar undang-undang imigrasi. Dia ditangkap pada 10 Februari 2011 dan dipenjara di Insein, Myanmar, selama 40 hari.  Dia bisa bebas dengan jaminan dan didenda untuk membayar 100.000 kyats. “Sekarang saya mengendalikan perusahaan dari Kamboja,” katanya. Ross juga memimpin Phnom Penh Post yang berpengaruh di Kamboja.

Ross bercerita, sejak 2000 hingga 2010, pers di Myanmar nyaris dikatakan setengah hidup. “Semua dikontrol oleh pemerintah. Kami meliput sesuatu diikuti intel, menulis pun harus disensor terlebih dahulu,” katanya.

Padahal, lanjut dia, di Myanmar banyak jurnalis yang sebenarnya berjiwa independen. “Saya tetap akan berjuang agar pers di Myanmar bebas dan menghormati hak-hak manusia. Ada sekitar seratus wartawan hebat di sana,” ujarnya.

Walaupun tokoh wanita Myanmar Aung San Suu Kyi  dibebaskan pada 13 November 2010, perjuangan menegakkan demokrasi dan kebebasan pers di Myanmar masih panjang. “Bagi saya, Suu Kyi sama dengan politikus yang lain. Tidak ada yang istimewa. Ingat, bagi wartawan, omongan politisi tak bisa dilihat dari satu sisi saja,” katanya. (*)

Sumut Diambang Krisis Gas

MEDAN- Pelaksana Tugas (Plt) Gubernur Sumatera Utara (Gubsu) Gatot Pujo Nugroho gusar dengan kelangkaan gas yang sudah terjadi bertahun-tahun di Sumut sehingga sangat memukul dunia usaha.

Gatot menegaskan, akan segera menghadap Menteri Koordinator (Menko) Perekonomian RI, Hatta Rajasa, untuk mencari solusi persoalan kelangkaan gas di Sumut.

Gatot mengaku prihatin dengan keluhan beberapa pengusaha yang nantinya kalau tidak dicermati akan berdampak negatif. Hal ini terungkap saat rapat Pemprovsu bersama Perusahaan Gas Negara (PGN), Pertamina, Apindo SU, serta para pengusaha  yang ada di Sumut, Rabu (11/4) di Ruang Rapat Lantai VIII, Kantor Gubernur Sumut, Jalan Diponegoro Medan.

Dalam rapat yang dihadir anggota DPD RI Parlindungan Purba dan Rahmat shah, Gatot memerintahkan Bappeda Sumut segera menyurati Menteri Koordinator Pereknomian untuk audiensi terkait krisis di Sumut.

“Saudara Bappeda buat surat kepada Menko Perekonomian tebusan ke Menteri Perindustian, ESDM, PLN, dan PGN,” perintah Gatot.
Sementara itu, anggota DPD RI asal Sumut Rahmat Shah yang hadir dalam rapat tersebut mengaku, setuju dengan usulan Gatot yang menyatakan semua pihak harus bahu membahu dan solid untuk mengatasi persoalan ini.

“Jadi ini masalahnya memang dari dulu sudah kita omongi dan sudah capek kita permasalahkan. Jadi saya setuju sama pak gubernur yang mengatakan kita harus solid,” katanya.

Menurut Rahmat, yang diperlukan saat ini adalah data riil kebutuhan gas di Sumut. Sehingga dapat dicarikan solusinya.
“Kita tahu bapak-bapak ini, dan ini adalah keputusan pendahulu bapak dan silih berganti,” kata Rahmat Shah menanggapi lambannya proses pembangunan jaringan gas oleh PGN.

Sementara itu, perwakilan PGN mengungkapkan, belum terealisirnya pipanisasi untuk mengalirkan pasokan gas dari Riau ke Sumut sepenuhnya domain pemerintah pusat. (ari)

DPRD Sumut Tolak Relokasi FSRU Belawan ke Lampung

MEDAN- Tahun 2013, Sumut dipastikan akan mengalami krisis gas. Sebab Pemerintah Pusat melalui Kementerian Badan Usaha Milik Negara (BUMN) bersikukuh akan mengalihkan proyek pembangunan terminal penerima gas terapung atau Floating Storage and Regasification Unit (FSRU) Belawan ke Lampung.

Krisis gas itu terungkap dalam rapat dengar pendapat (RDP) yang digelar Komisi B DPRD Sumut dengan mengundang jajaran Pemprovsu, Direktur Utama PT. Perusahaan Gas Negara (Persero), Wahid Sutopo, Ketua Umum Kamar Dagang dan Industri Sumatera Utara (Kadinsu), Irfan Mutyara, dan pihak PTPN3 sebagai pemilik dan pengelola Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Sei Mangke, Senin (9/4).

RDP yang dipimpin Wakil Ketua Komisi B, T. Dirkhamsyah didampingi Sekretaris Komisi B, Muhammad Nuh, serta anggota Komisi B diantaranya Jaforman Saragih, Brilian Muchtar, Layari Sinukaban, Washington Pane, Aduhot Simamora dan Siti Aminah, bertujuan mencari solusi atas sikap Pemerintah Pusat melalui keputusan Kementerian BUMN yang memutuskan melakukan pemindahan FRSU Belawan ke Lampung.

Dalam RDP yang berlangsung di Ruang Banggar DPRD Sumut, Asisten II Ekbang Pemprovsu, Djaili Azwar, menyebutkan, kondisi suplai gas ke Sumut terus mengalami penurunan sementara permintaan dan pemanfaatan gas bumi di Sumut terus mengalami peningkatan terutama untuk sektor industri.
Djaili membeberkan, Pemprovsu telah berupaya mengatasi krisis energi gas di Sumut lewat pencapaian pembangunan FSRU di Belawan dengan beberapa kali melakukan koordinasi dengan PT. PGN (Persero) serta mengundang instansi terkait di provinsi, Kota Medan dan Kabupaten Deli Serdang.
“Gubernur Sumut melalui surat nomor 542/3390 tanggal 6 Mei 2010 telah memberikan rekomendasi pembangunan LNG Floating Terminal di Belawan kepada PT. PGN (Persero) dengan kapasitas ekiuvalen gas bumi 250 MMSCFD. Pembangunan proyek ini direncanakan selesai pada tahun 2013. Sesuai dengan pernyataan Vice President Coorporate Communication PT. PGN (Persero) Tbk,” terangnya.

Dijelaskan Djaili, saat ini, kapal FSRF yang pembangunannya dalam tahap penyelesaian dan diperkirakan mampu mengalirkan gas hasil ragisifikasi mencapai 240 juta kaki kubik per hari (MMSCFD), sangat disayangkan relokasinya. Soalnya, Sumut merupakan salah satu daerah yang melaksanakan program MP3EI dan Kawasan Industri Sei Mangkei (KISM).

Ketua Umum Kadinsu, Irfan Mutyara, mengungkapkan, pasokan gas ke Sumut khususnya Medan telah mengalami kelangkaan yang sangat signifikan.
“Kadin Sumut sudah melayangkan surat kepada Pemerintah Pusat melalui Wakil Presiden RI pada tanggal 2 Desember 2011 yang disusul dengan surat kedua pada tanggal 16 Maret 2012 dan kami sangat menolak rencana pemindahan FRSU Belawan ke Lampung,” tegas Irfan.

Mendengar paparan dari masing-masing mitra Komisi B yang hadir dalam RDP itu, Japorman Saragih mengusulkan agar Komisi B bersama seluruh instansi terkait di jajaran Pemprovsu serta seluruh anggota DPR-RI dan DPD yang berasal dari Sumut, untuk melakukan tekanan dan penolakan atas kebijakan Pemerintah Pusat melaui Meneg BUMN, Dahlan Iskan, yang merelokasi FSRU Belawan ke Lampung.

“Keputusan itu harus kita tolak karena sebagaimana dalam pemaparan yang disampaikan PGN, Dinas Pertambangan, Bappedasu, dan Kadin Sumut tadi, Sumut akan mengalami krisis energi gas,” saran Japorman. (ari)

Percepat Pengembangan Dermaga Pangkalan Susu, Tiga Instansi Teken MoU

LANGKAT- Pemkab Langkat bersama PT Persero Pelabuhan Indonesia I (Pelindo) dan PT Pertamina menandatangani Nota Kesepahaman atau Memorandum of Understanding (MoU) di Aula Selat Malaka Lantai IV Kantor Pelindo I, Jalan Krakatau Ujung Medan, Senin (9/4).

”Kita sangat berharap, MoU ini menjadi langkah mempercepat pengoperasian pelabuhan Pangkalan Susu untuk peluang peningkatan kesejahteraan masyarakat Langkat,” sebut Bupati Langkat H Ngogesa Sitepu seraya berharap Kementerian Perhubungan segera membuat keputusan penetapan menjadi pelabuhan umum guna dioperasionalkan.

Bupati didampingi Asisten Pemerintahan Abdul Karim, Kadis Perhubungan Syahmadi, Kadis PU Bambang Irawadi, Kabag Humas Syahrizal dan Kabag Hukum Aldersyam Siahaan, memaparkan pengoperasionalan pelabuhan berperan bagi kepentingan kedua belah pihak yakni Pemkab maupun Pelindo.
Ngogesa mengapresiasi seluruh pihak karena memberikan ruang bagi rencana pemanfaatan dermaga menjadi pelabuhan umum.
Dirut PT Pelindo I Alfred Natsir mengakui, proses MoU ini sedikit mengalami keterlambatan setelah sebelumnya MoU awal dilakukan di Kementerian BUMN Jakarta pada 20 Agustus 2009 lalu.

Pasalnya, sebut dia, karena penyelesaian sejumlah pengurusan perizinan kepada otoritas maritim bagi perubahan pelabuhan khusus dermaga eks Japex menjadi pelabuhan umum.

Realisasi kerja sama, aku dia, selain inisiatif Bupati Langkat juga sebagai bentuk manivestasi rencana Pelindo I mengembangkan bisnis pelabuhan di tengah persaingan semakin kompetitif. Makanya, diharapkan kehadiran pelabuhan dimaksud memberikan nilai tambah bukan menjadi beban pemerintah.

Dirut Umum PT Pertamina, Waluyo, dalam kesempatan itu berharap kebijakan Pertamina akan mampu meningkatkan perekonomian masyarakat sejalan dengan kebijakan yang kondusif bagi keinginan investor menanamkan modalnya.
Anggota DPD-RI asal Sumut, Parlindungan Purba, mengingatkan semua pihak untuk lebih serius menjalankan MoU disepakati. ”Keyakinan saya kepemimpinan Ngogesa yang merakyat dengan dukungan Pertamina dan Pelindo akan membuka peluang ekonomi yang sehat di Sumut dan Langkat khususnya,” tukas Purba. (mag-4)

1...13,66013,66113,662...15,811Page 13,661 of 15,811

Graha Pena Medan,
Jl Sisingamangaraja Km 8,5 No 134 Amplas-Medan 20148.
Telp. 061-7877012 (Hunting).

Tentang Kami

Popular

Pilihan Editor