MEDAN-DPRD Kota Medan melalui Komisi C DPRD Medan akan melakukan per ubahan Peraturan Daerah (Perda) No 3 tahun 2011, tentang Pajak Bumi dan Bangunan (PBB). Proses perubahan mengacu pada UU No 12 tahun 2011, tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan yang ditargetkan selesai dalam waktu satu bulan.

Ketua Komisi C DPRD Medan, A Hie mengatakan perhitungan besaran pajak yang tertuang pada Perda PBB dinilai sangat memberatkan masyarakat. DPRD melalui Komisi C, selaku counterpart Dispenda Medan, akan segera mengajukan perubahan itu ke pimpinan dewan.

“Berdasarkan UU No 12 tahun 2011, DPRD selaku legis latif bisa mengajukan perubahan sesuai dengan hak ini siatif yang dimiliki dewann
berupa kompensasi atau restitusi kepada wajib pajak tersebut.

“Dengan perubahan ini, pasti akan ada keluhan atau tuntutan dari masyarakat yang sudah melakukan pembayaran jika perda sudah diubah nantinya. Dewan akan mencari jalan tengah agar masyarakat tidak merasa dirugikan,” ucapnya.

Ketua DPRD Medan, Amiruddin menambahkan Perda PBB tersebut bisa dikaji ulang atau di evaluasi kalau memberatkan masyarakat yang nantinya dikembalikan ke Undang-undang. “Terus di dalamnya mengatur plus minus yang mencapai besaran nilai pajaknya. Sektor mana saja yang perlu dirubah,” ucap Amiruddin.

Dijelaskannya, terhadap Nilai Jual Objek Pajak (NJOP) yang dinaikkan akan dilakukan evaluasi melalui beberapa pertimbangan.

“NJOP itu dari mana dinaikkan, apakah dari bumi atau bangunan. Terus ada kelasnya, Semua itu harus melalui pertimbangan. Kemudian, untuk objek pajak yang individual harus bisa dipisahkan. Seperti kantor tempat tinggal dan market, selain itu juga harus bisa dibedakan antara pemukiman dan perumahan,” bebernya.

Kepala Dinas Pendapatan Daerah (Dispenda) Medan, Sahrul Harahap mengatakan pihaknya hanya menunggu proses hukum baik secara formal maupun materil. Namun sampai proses itu selesai, Dispenda tetap menjalankan sesuai dengan Perda No 3 tahun 2011.
“Kami tetap menjalankan sesuai aturan tersebut karena Surat Pemberitahuan Pajak Tertanggung (SPPT) sudah disampaikan kepada masyarakat dengan nilai lebih dari Rp300 miliar,” cetusnya.

Dari nilai tersebut, menurutnya, total besaran pajak yang sudah terkumpul sebesar Rp14 miliar atau 4,5 persen dari wajib pajak. Sisanya akan tetap ditagih sesuai SPPT yang telah diterima masyarakat. “Yang pasti kami akan merealisasikan target tahun ini sebesar Rp300 miliar, naik
dari tahun lalu sebesar Rp150 miliar,” pungkasnya.

Sementara, Praktisi bidang penilaian Aset dan Perpajakan Daerah Zainal Arifin menyikapi kenaikan besaran pajak PBB, idealnya kenaikan pajak PBB di kota Medan harus bertahap hingga tahun 2014.

“Dapat disimpulkan bahwa ada dua hal yang sangat penting didalam menyikapi kebijakan tentang perpajakan PBB pasca pelimpahan wewenang dari Direktorat Jenderal Pajak yang selaras dan tidak bertentangan dengan amanah undang-undang No.28 tahun 2009 tentang pajak daerah dan retribusi,” ucapnya.

Lanjutnya, dua hal tersebut proses pendataan, metode dan perhitungan NJOP dilakukan dengan mengacu UU No 28/2009. Kemudian, penetapan tariff PBB tidak melebihi 0,3 persen dari NJOP yang ditetapkan. “ Adapun usulan kenaikan secara bertahap atas NJOP dari tarif PBB kepada masyarakat dapat menjadi acuan dalam revisi Perda dan Perwal. Seperti NJOP masyarakat yang nilainya diatas Rp1 miliar dan NJOP masyarakat yang dibawah Rp1 miliar jangan lebih dari 3 persil,” beber Zainal, berharap agar pembahasan NJOP harus duduk bersama dikarenakan pokok masalah yang dibedakan NJOP, bukan factor perkaliannya.

Seperti diberitakan sebelumnya, Perda PBB tersebut memberatkan masyarakat karena kenaikan besaran pajak mencapai 100 persen dari besaran pajak sebelumnya. Perhitungannya, nilai pajak bumi ditambah pajak bangunan dikurangi besaran NJOP yang ditetapkan sebesar Rp15 juta oleh Pemko Medan. Hasil dari perhitungan tersebut dikalikan 0,2 persen untuk besaran dibawah Rp1miliar dan 0,3 persen di atas Rp1 miliar. (adl)

Bayi 7 Bulan Tewas karena tak Dilayani 2 Jam Lebih

MEDAN-Anggota DPRD Medan menyesalkan tewasnya bayi berusia 7 bulan, Anatasya Yolenta Situmeang, warga Jalan Pelajar Ujung, Medan Denai, karena dua jam lebih tak mendapat penanganan dari petugas medis di Ruang Instalasi Gawat Darurat (IGD) RSU dr Pirngadi Medan, Jumat (6/4) petang lalu.

“Jika memang benar seperti itu sangat disayangkan masih ada pembiaran dalam memberikan pelayanan terhadap pasien. Seharusnya ada langkah medis sebagai upaya awal memberikan perawatan darurat,” kata Anggota Komisi B DPRD Medan, HT Bahrumsyah kepada Sumut Pos, Senin (9/4).

Komisi B DPRD Medan yang membidangi kesehatan, katanya, secepatnya akan melakukan pemanggilan terhadap manajemen RSU dr Pirngadi Medan.
“Sudah kita jadwalkan dan dalam waktu dekat akan kita lakukan pemanggilan, tepatnya pertengahan bulan sekaligus melakukan rapat evaluasi triwulan,” ucapnya.

Sedangkan untuk sanksi terhadap RSU yang sudah melakukan kelalaian dalam memberikan pelayanan medis, merupakan tugas dari komite medik dan Dewan Pengawas RSU dr Pirngadi.

“Pirngadi sudah menjadi BLU yang sudah memiliki dewan pengawas. Untuk itu, Badan Pengawas bersama Komite Medik yang menangani masalah internal RS harus melakukan penelusuran agar masalah tersebut tidak berlarut,” jelas Bahrumsyah.

“Penjelasan harus diberikan kepada orangtua bayi. Tak ada alasan mengatakan ruangan medis penuh,” tegasnya.

Dijelaskannya, jika permasalahan tersebut akibat tak ada biaya tidak bisa menjadi alasan. “Pemko Medan sudah mengatur dan memberikan biaya pengobatan secara gratis kepada pasien miskin. Intinya RS harus memberikan pelayanan terhadap pasien dan bukan mempersulit dengan prosedur yang harus diajukan,” bebernya.

Menurutnya, orangtua korban bisa melaporkan masalah ini ke Dinkes Medan, IDI dan Badan Pengawas RSU Pirngadi bila benar penanganan yang diberikan tidak sesuai. “Kalau merasa ada kelalaian dalam memberikan pelayanan medis, orangtua korban bisa juga melapor ke Komisi B DPRD Medan agar ditindaklanjuti. Namun, sampai saat ini belum ada laporan yang masuk dari keluarga korban,” katanya.

Kadiskes Medan, dr Edwin menyarankan agar orangtua korban langsung mempertanyakan kejadian tersebut ke Komite RSU Pirngadi Medan untuk mendapat penjelasan. “Sebenarnya, masalah itu sudah dijelaskan pihak RS bahwa korban masuk dengan kondisi sesak dan stamina tubuh menurun. Itu membutuhkan penanganan khusus, namun pada saat itu alat yang harus dugunakannya terpakai untuk penanganan pasien,” jelas Edwin.

Edwin mengakui kalau RSU Pirngadi mengalami keterbatasan alat dalam melakukan penanganan medis di ruang ICU. “Kebetulan saat itu banyak pasien. Pihak RS menyarankan untuk merujuk korban ke RSU Adam Malik, namun kondisi alat juga seperti itu. Alternatifnya disarankan ke RS terdekat yang memerlukan biaya, sebenarnya itu hanya masalah komunikasi saja,” ucapnya.(adl)

413 Diajukan, 162 tak Lolos Verifikasi CPNS

MEDAN-Tenaga honorer yang tidak lolos dalam pengumuman Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi menjadi CPNS, karena banyak data yang diajukan tidak lengkap. Seperti tidak menyertakan ijazah hingga surat pengangkatan honor di Pemko Medan.

Kadis Pencegah dan Pemadaman Kebakaran (P2K) Medan, Marihot Tampubolon mengakui kalau ada satu orang tenaga honorernya yang sudah lama bekerja namun tidak lolos verifikasi.

“Ada memang tenaga honorer kita yang tidak lolos verifikasi. Setelah saya panggil rupanya masalahnya di data yang tidak lengkap pada saat pengajuan menjadi CPNS. Ketika pengajuan itu dia mengakui tidak menyertakan ijazah dan surat pengangkatan honor di Pemko,” kata Marihot, Senin (9/4) siang.
Namun, kata Marihot, dia sudah meminta tenaga honorer tersebut untuk mengkonfirmasikannya langsung kepada BKD Medan.

“Dia itu merupakan petugas pemadam kita, kalau syarat pengangkatan dia sudah memenuhi kriteria karena pengangkatannya sebelum Januari 2005. Makanya, saya minta dia segera ke BKD untuk mengkonfirmasikan hal itu, bagaimana caranya agar dia bisa melakukan pengajuan lagi dengan kelengkapan data,” terang Marihot.

Hal senda juga dikatakan Kadisdukcapil Kota Medan, Darussalam Pohan mengakui kalau ada tenaga honorer di instansinya yang sudah 10 tahun bekerja tapi tidak lolos verifikasi.

“Ada petugas tenaga malam, dia honorer yang sudah sepuluh tahun, namun pengumuman kemarin dia tidak lolos verifikasi. Setelah saya tanya rupanya ijazahnya yang tidak ada. Mungkin itulah yang menyebabkan dia tidak lolos verifikasi. Saya juga sudah memintanya supaya datang ke BKD Medan,” terang Darussalam.

Di sisi lain, di jajaran Dinas Kebersihan Medan, dari data BKD Medan dari 162 tenaga honorer yang tidak lolos verifikasi terdapat 22 orang dari Dinas Kebersihan Medan. Namun, saat dikonfirmasi ke Kadis Kebersihan Medan, Pardamean Siregar justru tidak mengetahui hal tersebut. Dia juga terkesan seperti tidak peduli dengan bawahannya.

“Saya tidak tahu itu. Belum ada informasinya sama saya. Kalau saya jawab nanti salah pula,” kata Pardamean.

Sementara itu, Kepala BKD Kota Medan, Parluhutan Hasibuan mengatakan pihaknya sudah menginformasikan pengumuman pengangkatan status  251 tenaga honorer dari Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi menjadi CPNS, pekan lalu. Pengumuman itu di website Pemko Medan di kantor Pemko Medan juga di instansi terkait. Bahkan, pihaknya sedang menerima sanggahan atau keberatan masyarakat terkait pengumuman itu selama 14 hari. (adl)

MEDAN-TNI AU merayakan HUT ke-66 di Markas Besar TNI AU Polonia Medan, Senin (9/4).

Kepala Staf TNI AU, Marsekal TNI, Imam Sufaat SIP mengatakan, kekuatan udara hal yang penting dan harus dikelola dengan baik agar mampu mengontrol seluruh wilayah udara nasional. Menurutnya, tanpa kemampuan mempertahankan dan mengamankan negara dan isinya, bangsa Indonesia tidak memiliki detterence power untuk berjalan seiring dengan bangsa lain dalam gelombang globalisasi.

“Prajurit TNI AU sebagai gugus depan dalam pertahanan udara harus lebih gigih lagi menjaga keamanan dan kedaulatan negara ini dalam bidang pertahanan udara,” katanya di depan semua personel TNI AU.

Sambutan Kepala Staf TNI AU yang dibacakan inspektur upacara yang juga Dan Lanud Medan, Kolonel PNB A Rasyid J mengatakan, membangun kekuatan udara tidak ekejap, serta tidak juga menunggu sampai musuh datang menyerang atau mengekploitasi potensi di wilayah dirgantara nasional. Karena itu, sambungnya, perlu konsepsi strategi yang mengandung elemen-elemen berkaitan dengan tujuan, kepentingan, sasaran, kebijakan dan komitmen serta program realistis berkelanjutan.

“Di dunia saat ini, kekuatan udara merupakan senjata sangat ampuh dan sangat menghancurkan terhadap sumber daya. Konsep perlindungan sumber daya nasional dengan memperkuat kekuatan udara dalam sistem pertahanan negara harus diprioritaskan. Ini terlihat dari pidato Presiden Soekarno pada HUT ke-5 AURI tahun 1951 lalu dimana beliau mengatakan jika angkatan perang kita akan berdiri setaraf, setinggi, sederajat dengan angkatan perang dunia internasional, kita harus mempunyai angkatan udara yang sebaik-baiknya,” katanya.

Selain itu, sambungnya, Presiden Soekarno juga mengatakan dalam HUT ke-9 AURI, bahwa kuasailah udara untuk melaksanakan kehendak nasional karena kekuatan nasional di udara adalah faktor yang menentukan dalam perang modern.

“Menjaga kedaulatan negara dan kehormatan bangsa serta melindungi wilayah sangat luas dengan cepat hanya bisa dilakukan apabila memiliki kekuatan uadara yang tangguh,” ucapnya.(jon)

MEDAN-Polsek Percut Seituan merekontruksi pembunuhan terhadap mahasiswa Fakultas Pertanian UMSU, Ferdi Adinata Hasibuan (19), di pelataran parkir Malposekta Percut Seituan, Senin (9/4) siang.

Tiga pelaku masing-masing berinsial AJH (28) dibantu oleh dua temannya MTH alias Hunter (20) dan KMH (26), memperagakan 22 adegan.
Satu per satu adegan dilakukan oleh ketiga pelaku. Adegan pertama korban dijemput di sebuah SPBU hingga akhirnya korban tewas dan dibuang di areal ladang jagung Pasar V, Desa Laut Dendang, Kecamatan Percut Seituan. Adegan dilakukan selama 180 menit lengkap dengan alat praga dan barang bukti digunakan pelaku saat melakukan aksi pembunuhan.

Motif pembunuhan, tersangka tidak senang hubungan asmara korban dengan Mariatun br Harahap, bibi korban. Sehingga pelaku nekad meracuni korban dengan racun ikan. Tersangka AJH mengaku sudah merencanakan pembunuhan terhadap korban sejak berangkat dari Desa Situmbaga Kecamatan Holongan, Kabupaten Padang Lawas Utara.

Aku dendam karena hubungan asmara dengan bibiku ditentang oleh keluarga korban,” terang AJH.(gus)

MEDAN-Pensiunan PNS, Tengku Ridwansyah (60), pengendara sepeda motor Honda Revo hitam dengan nomor polisi BK 4196 FU tewas ditabrak kerata api Ekonomi jurusan Medan-Rantau Prapat, saat melintas di lintasan Jalan Padang, Medan Tembung, Senin (9/4) siang sekitar pukul 13.30 WIB.

Informasi yang dihimpun di lokasi kejadian menyebutkan, warga Jalan Manyar Perumnas Mandala itu keluar dari rumahnya hendak berkunjung ke rumah kerabatnya di Tembung. Saat melintas di perlintasan kereta api, Ridwan tak menghiraukan klakson kereta api dan menerobos. Tak pelak, korban bersama sepeda motornya ditabrak kereta api hingga mental sekitar 20 meter di pinggir rel.

Dengan hitungan menit, korban pun tewas ditempat dengan kondisi luka parah di kepala dan sekujur tubuhny. Sementara sepeda motor  yang dikendarai korban hancur. Saksi mata, T Sitanggang mengaku, korban tak menghiraukan kereta api saat melintas dari arah stasiun besar Medan. Saat kereta api melintas korban tetap saja melajukan sepeda motornya di perlintasan kereta api.(gus/jon)