TEBINGTINGGI- Harga bahan bakar minyak (BBM) batal naik per satu April 2012 lalu. Namun, harga sembilan kebutuhan pokok (sembako) mengalami kenaikan di pasar-pasar tradisional di Kota Tebing Tinggi.

Mengetahui kenaikan harga Sembako itu, Wakil Wali Kota Tebing Tinggi Irham Taufik bersama Muspida langsung melakukan sidak ke pasar, Kamis (5/4). Sidak digelar di Pasar Tradisional Gambir, Inpres, Sakti, dan Pasar Tradisional Senangin serta pusat perbelanjaan Supermarket Irian, Kilang Padi Sumber Tani serta ke Badan Urusan Logistik (Bulog).

Dari sidak itu ditemukan adanya kenaikan harga sembako seperti sayur mayur meliputi cabai, bawang serta harga rempah-rempah lainnya kenaikan mencapai kisaran seribu hingga empat ribu rupiah per kilo gram.

Sedangkan untuk sembako jenis minyak goreng curah dan gula pasir terjadi kenaikan seribu hingga Rp1.500 rupiah per kilogramnya. Untuk jenis beras Ir 4 ukuran 30 Kg mengalami kenaikan rata-rata mencapai Rp5 ribu persak.

Menurut Irham, sidak dilakukan untuk mengetahui sejauh mana terjadi kenaikan beberapa harga sembako. Dimintakan kepada pihak-pihak terkait dan pemasok barang ke pasar-pasar tradisional yang ada agar jangan menaikan harga barang-barang kebutuhan masyarakat. Spekulan pasar diharapkan kembali harga jangan mempermainkan perdagangan demi mengambil keuntungan sesaat.

“Untuk mengantisipasi ini, Pemerintah Kota Tebingtinggi bersama Bulog akan mengelar operasi pasar untuk menurunkan harga barang dipasaran yang sudah terlanjur naik,” katanya didampingi Kapolres AKBP Andi Rian.

Untuk masalah kebutuhan ikan laut, Irham menyebutkan, warga jangan khawatir karena harga ikan di pasaran masih stabil. Kenaikan harga ikan muncul apabila situasi dan kondisi alam, yang tidak bersahabat seperti terjadinya gelombang tinggi di laut.   Ketika disinggung persediaan beras di Kota Tebingtinggi, Irham menyebutkan untuk memenuhi kebutuhan warga beras masih cukup. “Stok bulog untuk urusan beras masih 1.900 ton,”  cetusnya.
Seorang pedagang di pasar tradisional Gambir, Br Sianturi mengaku dagangannya selama jelang dan sesudah diputuskan pemerintah BBM tidak jadi naik sunyi dari pembeli, banyak pembeli yang datang hanya membeli keperluaan dengan uang seadanya. “Biasa pembeli satu kilogram, sekarang hanya membeli seperempat saja,” ujar Br Sianturi.

Menurut dia, banyak sekarang pedagang merugi karena banyaknya barang-barang dagangan yang membusuk dan harus dibuang. Hal itu dikeranakan tidak adanya para pembeli yang datang. “Selama 10 hari ini, pedagang terus merugi,” ujarnya.
Hadir dalam sidang itu, Waka Polres Tebingtinggi Kompol I Made Ary Pradana, Sekdako Hadi Winarno, Danramil 13 Kaften Budiono, SKPD dan Kabag Humas Adi Sucipto.  (mag-3)

LANGKAT- Kepolisian Resort (Polres) Langkat segera merilih pihak yang terlibat atas dugaan korupsi PTPN2 di Kebun Kwala Sawit Batang Serangan-Langkat sekitar Rp2 miliar lebih.

Pernyataan itu disampaikan Kasat Reskrim Polres Langkat, AKP Aldi S ketika dihubungi Sumut Pos, Kamis (5/4). Dia menyebutkan, untuk menetapkan tersangka atas dugaan korupsi di PTPN2 Kebun Kwala Sawit Batang Serangan tinggal menunggu waktu saja.
“Kami segera tetapkan tersangka, diperkirakan April ini juga,” ujarnya.

Dia menyatakan, dari proses pemeriksaan yang telah dilakukan Satreskrim, tidak tertutup kemungkinan pelaku yang dijerat minimal lima orang. Hanya saja, belum bisa disebutkan namanya siapa saja yang bakal jadi tersangka.

Aldi menegaskan, penyidik bekerja ekstra keras membuka tabir penyelewengan terjadi menyebabkan negara dirugikan. Kasus dugaan korupsi nyaris setengah tahun ditangani. Padahal, sebelumnya kasus tersebut ditengarai hanya penggelapan, namun setelah Sat Reskrim Polres Langkat berkoordinasi dengan BPKP sekaligus melakukan audit ternyata ditemukan adanya dugaan tindak pidana korupsi.

“Kami sudah memeriksa lebih dari limapuluh saksi, diperkirakan minimalnya lima diantaranya bakal ditetapkan sebagai tersangka,” katanya.
Untuk diketahui, berdasarkan informasi diperoleh dari kepolisian beberapa waktu lalu, tindak pidana korupsi terjadi pertengahan Juli 2010 hingga 30 April 2011. Akibatnya negara dirugikan Rp2.057.742.610.

Saat itu, manejer Kebun Kwala Sawit memanggil dan memerintahkan AI dan SG untuk mengalihkan hasil produksi berondolan milik PTPN2 Kebun Kwala Sawit kepada pihak ketiga yakni (CC, JAB, CV ADJ dan CV ST). Selanjutnya SG kembali memerintahkan SH dan NR selaku kerani timbang pabrik kelapa sawit (PKS) memerintah pengalihan.

Modus yang dilakukan menjalankan aksi, menukar surat pengantar barang (PB-25) milik kebun Kwala Sawit menjadi surat pengantar (SP) milik pihak ketiga. Cara itu, membuat PTPN2 wajib membayar kepada pihak ketiga melalui rekening bank, setelah dana dicairkan maka pihak ketiga menyerahkan uang hasil pengalihan kepada pengurus SPBUN dan SPM.

Setelah itu, pengurus SPBUN dan SPM berbagi tugas membagi-bagikan uang kepada menejer  hingga kepada karyawan pemanen berondolan sawit di PTPN2. Ternyata, setelah dilakukan audit dan investigasi oleh BPKP perbuatan pengalihan terhitung  sejak 1 Juli 2010 s/d 30 April 2011 menyebabkan keuangan Negara rugi mencapai Rp2.057.742.610. (mag-4)

KARO- Satu unit rumah di  simpang Jalan Mimpin Tua, Desa Sempa Jaya, Kecamatan Berastagi terbakar, Kamis ( 5/4) sekitar pukul 21.30 WIB. Akibatnya satu orang tewas terpanggang di dalam rumah.

Infomrasi yang diperoleh Sumut Pos, korban tewas merupakan pemilik rumah, Cornelius Purba (60). Pria itu tewas terkurung di dalam kamar rumahnya dan terjebak dalam kobaran api.

Sumber yang mengakibatkan rumah semi permanen itu terbakar belum diketahui pasti. Diduga api berasal dari konsleting listrik diatap sudut rumahnya.  Seperti penuturan warga sekitar, api awalnya berada di atas rumah kemudian menyebar dan membesar. Spontan warga mencoba memadamkannya, namun api terus membakar rumah yang kebanyakan berbahan kayu.

Hembusan angin yang malam kemarin cukup kencang menambah kobaran api. Akibatnya api sulit dipadamkan oleh warga. Setelah tiga unit mobil pemadam kebakaran tiba, api akhirnya bisa dipadamkan.

Setelah api berhasil dipadamkan, ketika itulah jasad Cornelius ditemukan sudah dalam keadaan hangus terbakar dan sulit dikenali.
Wakapolsek Berastagi, AKP J M Tarigan mengatakan, kerugian materi dan penyebab kebakaran  masih dalam penyelidikan. Tapi, sudah diketahui satu orang menjadi korban. (wan)

SERGAI- Aksi perampokan yang menyaru sebagai polisi masih terus terjadi, kali ini dialami seorang siswi Kelas XII, SMAN 1 Bintang Bayu, Rina Wahyuni (18) warga Dusun III, Desa Bintang Bayu, Kecamatan Bintang Bayu, Serdang Bedagai.

Insiden perampokan dan penculikan itu, Kamis (5/4) sekira pukul 06:30 di Jalan besar, Kecamatan Bintang Bayu – Kecamatan Serbajadi, Perkebunan karet Bandar Pinang.

Peristiwa itu bermula, Rina yang merupakan putri pasangan Irwan (40) dan Tomblok (39) karyawan perkebunan Bandar Pinang. Setiap paginya, sekira pukul 05:30 WIB, Rina memiliki aktivitas rutin mengantarkan ibunya ke lokasi (ancak) untuk kerja guna membantu ayahnya dan menunggu ibunya hingga selesai sekira pukul 06:30 WIB.

Saat itu, Rina bersama  ibunya, beranjak pulang dan tiba-tiba dihadang dua orang pria tak dikenal (OTK), yang mengendarai sepeda motor jenis Yamaha Scorpio mengaku petugas Kepolisian.

Keduanya mencecar Rina beserta ibunya terlibat pencurian getah perkebunan dan harus dibawa ke kantor Polisi. Tapi, ibu Rina berusaha mengikuti, pelaku melarangnya sembari membentak dan sepeda motor Yamaha Jupiter MX BK 2282 XAJ dibawa. kabur
Aksi itu diketahui setelah Rina mengirimkan SMS ke teman sekolahnya. SMS itu berisi, tentang keberadaannya di Tanah Abang, Galang Kecamatan Galang, Deliserdang.

Kapolsek Kotarih, AKP Rubianto mengaku menemukan Rina, dan pelaku sedang diburu . (mag-16)

Masyarakat Simalungun yang menanti terbentuknya Kabupaten Simalungun Hataran, harus lebih bersabar. Pasalnya, Badan Legislasi (Baleg) DPR telah merampungkan pembahasan 19 Rancangan Undang-undang (RUU) pembentukan 19 daerah otonom baru.

Selanjutnya, 19 RUU akan dimintakan persetujuan di rapat paripurna DPR pekan depan.

Dari 19 RUU itu, tidak ada Simalungun Hataran. Padahal, pada 23 Februari 2012, sejumlah anggota DPRD Simalungun yang dipimpin langsung Ketua DPRD, Binton Tindaon, sudah menemui langsung Ketua Komisi II DPR Agun Gunanjar agar Simalungun Hataran segera dibahas dan disahkan.
Dalam pertemuan itu Agun tidak menjanjikan aspirasi pemisahan diri dari Kabupaten Simalungun dibahas dalam waktu dekat. Politisi Partai Golkar itu hanya menjanjikan, dibahas tahun ini. Itu pun harus dilengkapi dulu persyaratannya.

“Hanya kurang kajian daerah,” ujar Binton Tindoan kepada koran ini, saat itu.   Dia menjelaskan, jika syarat kajian itu sudah selesai, maka rekomendasi dari Bupati Simalungun dan DPRD Simalungun, akan diteruskan ke Pemerintan Provinsi Sumatera Utara (Pemprovsu). Binton yakin, Pemprovsu akan langsung memberikan rekomendasi setelah ada rekomendasi lengkap dari kabupaten induk, yakni Simalungun.

Kemarin, Wakil Ketua Komisi II DPR Ganjar Pranowo mengatakan, 19 RUU dimaksud sudah selesai dibahas di Baleg. “Sekitar 19 RUU Daerah Otonomi Baru telah selesai pembahasannya oleh Baleg DPR,” kata Ganjar Pranowo di gedung DPR, Senayan Jakarta, Kamis (5/4).

Proses selanjutnya, kata politisi PDI-Perjuangan itu, ke-19 RUU tersebut dibawa pada rapat Paripurna DPR yang akan berlangsung pekan depan. Satu RUU daerah provinsi baru yang akan dibentuk adalah Provinsi Kalimantan Utara. Selebihnya pembentukan RUU daerah otonomi baru kabupaten yakni Mahakam Ulu di Provinsi Kalimantan Timur, Musi Rawas Utara di Provinsi Sumatera Selatan, Penukal Abab Lematang Ilir di Provinsi Sumatera Selatan, Malaka di Provinsi Nusa Tenggara Timur, Pangandaran di Provinsi Jawa Barat, Pulau Taliabu di Provinsi Maluku Utara, Pesisir Barat di Provinsi Lampung, Mamuju Tengah di Provinsi Sulawesi Barat.

Selanjutnya, Kabupaten Banggai Laut di Provinsi Sulawesi Tengah dan Kabupaten Morowali Utara di Provinsi Sulawesi Tengah. Sedangkan di Provinsi Sulawesi Tenggara akan dibentuk kabupaten/kota yakni Kabupaten Konawe Kepulauan, Kabupaten Kolaka Timur, Kabupaten Buton Selatan, Kabupaten Buton Tengah, Kabupaten Muna Barat, dan Kota Raha. Begitu juga dengan Kabupaten Manokwari Selatan dan Kabupaten Pegunungan Arfak di Provinsi Papua Barat. (sam)