31 C
Medan
Saturday, April 4, 2026
Home Blog Page 13723

Rp50 Juta Gaji Honorer Dirampok

TEBINGTINGGI- Tenaga honorer Dinas Pekerjaan Umum Kota Tebingtinggi, bakal tidak menerima gaji. Pasalnya, uang yang dicairkan oleh Pegawai Dinas PU, Herry Herianto (32) warga Jalan Letda Sujono, Kota Tebingtinggi, disikat perampok dari dalam jok sepeda motornya di depan Bank Sumut Jalan Sutomo Kota Tebingtinggi, Senin (2/4) sekira pukul 16.00 WIB.

Uang senilai Rp50 juta tersebut rencananya untuk membayar upah para pegawai honorer. Tapi sial, sepesialis nasabah bank lebih beruntung dengan membawa kabur uang gaji honorer tersebut.

“Baru sebentar memakai jaket berpaling muka membelakangi sepeda motor, uang tersebut sudah raib digondol maling,” ujarnya.
Kapolres Tebingtinggi melalui Kasat Reskrim AKP Lili Astono mengatakan, pelaku masih dalam pengejaran petugas. Pihaknya mengimbau warga agar lebih hati-hati setelah mengambil uang dari bank. (mag-3)

Hanya Punya Ruang Kelas

085276072xxx

Yth Bapak Kepala Dinas Pendidikan Deliserdang, saya orangtua siswa yang juga guru di salah satu SMP di Medan menyayangkan Program Cerdas Bupati Deli Serdang yang hanya sekedar selogan belaka. Kami prihatin melihat kualitas anak-anak kami yang bersekolah di SMP Negeri 4 Sunggal sangat jauh tertinggal dari sekolah lain. Kenapa pihak sekolah tidak bisa menyediakan laboratorium, perpustakaan, atau ruang penunjang lainnya? SMP Negeri kok hanya punya ruang kelas saja? Copot Kepala Sekolahnya kalau tidak bisa mendukung program Bupati yang sangat baik itu. Sering kami bertanya tapi selalu dijawab sudah kami usulkan ke dinas. Apa benar itu Pak?

Berhak Menanyakan Dinas Terkait

Untuk kebenarannya, orangtua murid diwakili Komite Sekolah berhak menanyakan kebenarannya ke Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Deliserdang. Terima kasih.

Drs Umar Sitorus
Kabid Humas Dinas Infokom Deliserdang

Sidang Lanjutan Korupsi Dana Pemkab Batubara

David Purba Bantah Kenal Marwan dan Jasman

JAKARTA- Terdakwa David Purba, membantah mengenal Jaksa Agung Muda Pengawasan (Jamwas) Kejaksaan Agung (Kejagung), Marwan Effendi, maupun Jasman Pandjaitan yang pada Mei 2011 lalu masih menjabat Direktur Penyidikan pada Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus (Jampidsus).
Selain itu, dalam sidang lanjutan yang digelar di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Jakarta, Senin (2/4), David juga membantah disebut dapat membantu mengurus perkara atas Ilham Martua Harahap dan Marwan Hakim, yang tengah berurusan dengan Kejaksaan Agung atas perkara dugaan korupsi dan pencucian uang dana kas Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Batubara.

“Saya tidak kenal dengan Marwan maupun Jasman Pandjaitan yang mulia. Juga tidak pernah mengatakan akan membantu mengurus perkara atas Ilham maupun penangguhan penahanan atas Marwan Hakim,” ungkapnya.

Pun demikian, David tidak membantah jika disebut mengenal Daud Aswan Nasution. Pria yang pernah maju dalam Pilkada Serdang Bedagai ini mengaku mengenal Daud sejak 2004 lalu. Dan Daud lah yang kemudian memperkenalkannya dengan Ilham. “Waktu itu kata Daud, perusahaan Ilham dapat membantu mengucurkan dana. Karena memang ketika itu, ia tengah membutuhkan dana sekitar Rp6-7 miliar untuk proyek kelapa sawit. Namun meski telah mengajukan lewat proposal hingga bertemu dengan atasan Ilham, tetap saja hingga kini dana tersebut tidak kunjung dicairkan,” ujarnya.

Sebagaimana diberitakan pada persidangan sebelumnya, Senin (26/3), terdakwa Direktur PT Pacifik Fortune Management (PFM), Ilham Martua Harahap saat menjadi saksi atas terdakwa David menyatakan, mantan anak buahnya saat masih bekerja di PT Nobel, Daud Aswan, mengaku memiliki seorang teman (David Purba).

“Katanya teman beliau (David Purba), bisa menjembatani. Jadi bantuan mau dilakukan untuk saya dan Bapak Rahman Hakim, untuk bertemu tim Kejaksaan Pak Marwan dan Jasman. Kami di PFM mau dibantu karena katanya tidak terkait langsung dengan uang Pemkab. Hanya sebagai tempat transfer saja,” sebut Ilham.

Untuk itu, Ilham kemudian mengaku menyerahkan uang senilai Rp1,5 miliar lewat sekretaris perusahaan PT.PFM, Intan dalam tiga tahap. Berturut-turut sejak tanggal 16 Mei 2011 di Plaza Indonesia. Kemudian di parkiran Hotel Borobudur.

Menanggapi hal ini, lagi-lagi David dengan tegas membantah. Bahkan mengaku sama sekali tidak tahu menahu mengenai masalah tersebut. Tapi menariknya dari bukti rekonstruksi yang dilakukan kejaksaan, terdapat foto-foto sejumlah adegan saat uang tersebut diserahkan. (gir)

Buang Enam Pemain

Medan-Menatap putaran kedua Indonesian Super League, PSMS mendepak enam pemainnya. Dari enam pemain ini, dua pemain asing asal Korea Inkyun Oh dan Choi Dong Soo termasuk di dalamnya.

Sedangkan pemain yang didepak merupakan pemain lokal, yakni Stopper Eko Prasetyo, Gelandang Jimmy Mak dan Masrudin Al Massi serta Striker Sigit Sudarmawan.

Caretaker PSMS Suharto AD menuturkan, sebelum didepak, pemain PSMS berjumlah 25 orang. Dengan didepaknya enam pemain, berarti skuad Ayam Kinantan hanya bersisa 19 pemain.

“Dengan jumlah yang sekarang, minimal kita butuh empat pemain yang harus direkrut, jadi keseluruhannya ada 23 orang plus empat pemain magang. Itu pun jika yang direkrut memenuhi standar, kalau tidak, kita bakal butuh lebih banyak pemain lagi,” ungkapnya, Senin (2/4).

“Keempat pemain ini akan mengisi masing-masing satu di sektor pertahanan, dua di posisi gelandang dan satu lagi di lini depan. Sementara empat pemain magang akan diambil dari PSMS U-21. Adapun mereka yakni Fatriz Khan dan Luis Irsandy. Sedangkan Jaka Setiawan dan Ary Pratama sudah lebih dulu dimagangkan,” tambah Suharto.

Dari empat pemain yang dibutuhkan tersebut, Suharto sudah memastikan seorang pemain yang bakal mengisi posisi pemain belakang, yakni Wiganda. “Wiganda sudah dialih status dari amatir ke profesional. Dan dia memiliki skill yang baik untuk mengisi posisi tersebut,” jelasnya.
Sementara itu, di posisi gelandang ia menginginkan pemain asing.

“Di sektor tengah ini kita butuh dua pemain asing, dan yang satunya harus berkarakter menyerang. Jika kita memiliki p

main asing yang bagus di posisi ini, maka kelemahan yang ada di tim, saya rasa akan dapat lebih diminimalisir,” kata pelatih berkepala plontos itu.
Suharto mengatakan seperti itu, karena menurutnya, di lini depan PSMS sudah memiliki penyerang yang cukup mumpuni. “Penyerang kita sudah potensial, mereka memiliki kecepatan dan penyelesaian akhir yang lumayan. Nah, jika didukung dengan aliran atau pasokan bola dari lini tengah yang cukup baik, maka kesempatan mencetak gol pasti akan lebih banyak,” ujarnya.

Sedangkan untuk posisi striker, Suharto tak keberatan jika harus merekrut pemain lokal. “Yang penting di posisi gelandang itu kita butuh pemain asing. Kalau di depan, lokal juga tak masalah,” tuturnya.

Adapun alasan didepaknya keenam pemain tersebut merupakan hasil dari evaluasi tim pelatih terhadap kinerja pemain hingga paruh musim.
“Loyalitas, mental dan kepribadian itu aspek penting di luar lapangan. Sedangkan di tengah lapangan sangat dibutuhkan motivasi dan kerjasama. Itu faktor-faktor yang sangat kurang pada enam pemain ini. Khususnya Inkyun dan Dong Soo, soal skill mereka cukup bagus,” terang Suharto.
“Mengenai Dong Soo, dari 13 pertandingan yang dilakoninya bersama tim, dia sama sekali tak bisa cetak gol. Itu artinya ia memang sangat minim kerjasamanya dalam tim,” tambahnya.

Sementara itu, Inkyun yang dikonfirmasi via Blackberry Messenger menuturkan, mengenai pendepakan tersebut ia belum mengetahuinya dari pelatih. “Tapi saya sudah tahu dari agen saya sejak Minggu (1/4) lalu. Mengenai pendepakan ini, bagi saya tak masalah,” ujarnya.
“Saya tak ingin ada masalah dengan siapa pun. Saya masih ingin di PSMS hingga akhir musim. Namun, jika keputusan manajemen sudah begini, saya akan terima. Mungkin tim pelatih merasa saya bukan pemain yang cukup baik, saya harap mereka mencari yang lebih baik dari saya,” jelas Inkyun. (saz)

Partai Suu Kyi Rebut 43 dari 45 Kursi

Target Pertama, Hapus Kursi Militer di Parlemen

YANGON- Kursi parlemen sudah direbut lewat pemilu sela pada Minggu (1/4) lalu. Kini Aung San Suu Kyi pun akan berusaha merealisasikan cita-cita yang disampaikannya dalam wawancara pekan lalu: amandemen konstitusi untuk menendang militer dari parlemen.

“Militer harus ingat, masa depan negeri ini masa depan mereka juga. Karena itu, mereformasi negeri ini berarti juga mereformasi mereka,” kata Suu Kyi yang menghabiskan mayoritas waktunya, 22 tahun terakhir, sebagai tahanan rumah itu dalam wawancara tersebut seperti dikutip The Guardian.
Sebanyak 25 persen dari 664 kursi di majelis rendah Myanmar merupakan jatah militer tanpa melalui pemilu -mirip di Indonesia semasa Orde Baru hingga di parlemen pertama yang dibentuk pascareformasi hasil Pemilu 1999. Begitu juga di majelis tinggi, seperempat dari 244 kursi milik angkatan bersenjata tanpa harus berkeringat lewat pemilihan.

Meski demikian, Suu Kyi tak akan mudah mewujudkan amandemen tersebut. Sebab, kendati partai Suu Kyi, Liga Nasional untuk Demokrasi (NLD), sukses merebut 43 dari 45 kursi di pemilu sela yang dihelat untuk mengganti para legislator yang bergabung dengan pemerintahan tersebut, tetap saja mereka minoritas di parlemen.

Militer plus partai bentukan mereka yang kini berkuasa, Partai Pembangunan dan Solidaritas Bersatu (USDP), menguasai 80 persen kursi di lembaga legislatif tersebut. Apalagi, jauh-jauh hari militer sudah memperlihatkan perlawanan terhadap rencana amandemen.
Amandemen tersebut penting bagi Suu Kyi dan NLD untuk mengantisipasi kemungkinan militer kembali berkuasa. Pasalnya, kendati pemerintah sipil bertakhta di Myanmar, kekuasaan militer tetap dominan.(c10/ttg/jpnn)

Mungkin Rekrut Fahruddin

USAI mendapatk enam pemain, PSMS dikabarkan bakal merekrut Fahruddin, gelandang Deltras.

“Kemungkinan, besok (Hari ini) Fahruddin sudah bergabung bersama tim. Mengenai dua pemain Asia, kita belum mendapatkan pemain yang tepat sesuai permintaan pelatih,” kata Benny Manajer PSMS.

Mengenai hak pemain yang didepak, ia mengatakan, hal tersebut bakal dipenuhi. “Kita akan segera lunasi hak pemain yang belum terselesaikan. Termasuk DP kontrak yang masih kurang 10 persen serta dua bulan gaji,” terang Benny.

“Untuk pinjaman yang diberikan ke pemain, bakal dipotong saat pemain menerima gajinya. Jika hari ini (Kemarin) pemain sudah menerima gaji walau untuk satu bulan, maka akan dipotong pinjaman. Nah, jika gaji berikutnya turun, maka akan kembali dipotong, karena pinjaman dilakukan dua kali,” tambahnya.
Sedangkan untuk melunasi hak-hak pemain yang belum terealisasi, Benny belum bisa bicara banyak. “Bantuan dari PT BLI belum turun, kita akan usulkan lagi untuk segera merealisasikan hak pemain yang belum tuntas,” katanya.

Tentang pendepakan dua pemain Korea, Benny mengaku tak terkejut. “Manajemen sama sekali tak terkejut. Di dalam kontrak disebutkan, pemutusan kontrak bisa dilakukan kepada pemain jika mereka tak memenuhi faktor, teknis di lapangan, prestasi, mentalitas dan lainnya. Dan mereka termasuk di dalamnya. Mengenai pendepakan, untuk pemain asing juga sudah diberitahukan melalui masing-masing agennya,” tandasnya. (saz)

Haruskah TNI Turut Amankan Demo?

Benni Sinaga, SE

Entah apa yang ada dipikiran pemerintah yang memerintahkan TNI untuk turun mengamankan dalam aksi penolakan harga Bahan-Bakar Minyak (BBM) beberapa hari lalu. Menurut saya, hal ini adalah menyalahi konstitusi dan demokrasi di negeri. Kita mengetahui bahwa negara ini adalah negara demokrasi dan negara hukum. Dan aksi demontrasi pun diatur juga dalam undang-undang nomor 28 tahun 1998.

Yang penting ketahui adalah, rakyat demo karena sudah muak atau bosan melihat kondisi negeri yang semakin terpuruk. Dalam momentum rencana kenaikan harga BBM, masyarakat marah besar dan untuk menyampaikan aspirasi atau jeritan penderitaan kepada pemerintah, jalan yang ditempuh adalah melakukan demonstrasi.

Kenaikan harga BBM ini tidak masuk akal dengan alasan jebolnya APBN dan naiknya harga minyak dunia seharusnya pemerintah bisa mencari alternatif lain untuk menutupi jebolnya APBN.

Rakyat Marah, Demo Terus Bergulir

Sudah hampir seluruh Propinsi di seluruh nusantara mengadakan aksi, ini membuktikan bahwa masyarakat sudah tidak main-main lagi dan tidak tahan lagi untuk menahan amarah sehingga harus diserukan. Hanya saja, kita tidak tahu entah apa yang ada di pikiran pemerintah, polri dan TNI yang menurut saya berlebihan dalam menangani para demonstrans. Sikap refrentatif TNI dan Polri membuat para demontran semakin marah.

Kita ketahui bersama, dengan naiknya harga BBM akan membuat rakyat semakin sengsara dan menderita. BBM Naik, maka semua harga kebutuhan pokok, bahkan harga barang dalam negeri pun semakin naik sehingga terjadi inflasi yang tinggi yang memhambat pertumbuhan ekonomi Indonesia.
Kalau menurut saya, rakyat sudah wajar marah dan menyampaikan aspirasi kepada pemerintah. Tapi di saat rakyat menyampaikan aspirasi, rakyat dipukuli. Yang paling mengerikan adalah, TNI pun harus turun untuk mengamankan para demontrans. Dalam benak saya, emangnya ini kudeta, sehingga TNI diturunkan? Tugas TNI kan mengawasi seluruh wilayah NKRI bukan untuk mengamankan demo.

Masyarakat jadi bertanya, kenapa sewaktu mempertahankan Pulau Ambalat TNI tidak digerakkan secara maksimal seperti koordinasi untuk mengamankan demo? Ini kan tidak fair dan tidak adil, membuat rakyat bertanya, apakah TNI dan Polri kita masih mental tempe atau sudah mental baja? Janganlah seperti katak dalam tempurung.

Padahal, masih banyak wilayah yang harus kita pertahankan dan dijaga. Alangkah baiknya jika TNI menjaga wibawa wilayah negeri ini dengan maksimal. Saya pun jadi bingung, emangnya Polisi di negeri ini masih kurang? Padahal, setiap tahun ada penerimaan polisi. Kalau pun Polisi bisa meminta bantuan kepada TNI yang diatur dalam UU TNI. Apakah sudah wajar? Rakyat jadi berpikir, dimana wibawa polisi untuk mengamankan para demontrans saja sudah meminta bantuan ini menjadi kritik keras kepada Pihak Kepolisian.

Akar Demontrasi

Kalau kita mencari akar demontrasi, tidak terlepas dari isu kenaikan harga BBM. Kenaikan harga BBM membuat masyarakat geram ditambah lagi masyarakat yang muak akan masalah-masalah korupsi yang prosesnya lambat dan berliku-liku sehingga memuncak pada kenaikan harga BBM ini. Jadi, kalau dibilang ada unsur-unsur partai politik dalam demontrasi ini, itu tidak benar. Setelah saya melihat angket yang dibuat sebuah media online atas pendapat masyarakat tentang kenaikan BBM didapat 70 persen Masyarakat menolak atau tidak setuju dengan kenaikan harga BBM, jadi dapat kita katakan bahwa demontrasi bergulir karena rakyat sudah marah, muak dan geram akan kebijakan pemerintah.

Memang bagi orang yang berduit, mereka tidak ambil pusing atas kenaikan harga BBM ini. Tapi saya mau bilang, janganlah kita hanya memikirkan diri kita sendiri. Secara manusiawi, kita punya hati nurani dan saya mau tegaskan, kenaikan harga BBM ini akan berdampak sistemik keseluruh kalangan masyarakat.

Yang paling memiriskan hati rakyat adalah disaat rakyat menjerit dan menyampaikan aspirasi, seorang presiden pergi ke luar negeri yang katanya untuk menghadiri undangan kenegaraan.

Saya tidak tahu dimana hati nurani seorang pemimpin negeri ini. Apakah seorang eksekutor kebijakan tidak tahu-menahu akan derita rakyat atau mau cuci tangan dengan masalah yang dihadapi negeri ini. Memang undangan kenegaraan juga penting, tetapi masalah aspirasi rakyat tentang kenaikan ini BBM paling penting disikapi.

Saya juga bertanya-tanya, apakah memang Presiden sudah tahu TNI ikut dalam pengamanan para demonstrasi? Kita tahu bersama, Presiden kita Berasal dari TNI, jadi tahu seperti apa sebenarnya peran TNI dalam melakukan tugasnya.

Dalam kondisi seperti ini diberikanlah ruang untuk publik untuk menyampaikan aspirasi kepada rakyat.

Rakyat jangan dilukai, rakyat jangan diancam, kita kan bukan perang, seharusnya dilindungi. Kita bersaudara untuk membagun negeri ini.
Harapan kepada pemerintah, kita menghargai dan menghormati jasa polisi yang bekerja keras untuk menjaga keamanan dilingkungan masyarakat. Harapan masyarakat yang sebesar-besarnya adalah, jangan menaikkan harga BBM dan tuntaskan segala kasus korupsi di negeri ini, kalau pemerintah ngotot menaikkan harga BBM, maka revolusi akan terjadi di negeri, kalau terjadi revolusi siapa yang rugi, semua masyarakat Indonesia juga yang rugi jadi bijaklah mengambil keputusan. Karena Tuhan tahu siapa yang benar dan siapa yang salah. Tuhan tidak pernah menutup mata bagi orang-orang yang tertawan dan tertindas.(*)

Penulis adalah Dosen STIE IBMI Medan aktif di CC_Medan, Putra Laumil, Alumni SMU Negeri 1 Tigalingga

Pesawat Rusia Jatuh di Siberia, 31 Tewas

MOSCOW- Jumlah korban kecelakaan sebuah pesawat komersil Russia yang mengangkut 43 penumpang di Siberia, menjadi 31 orang. Angka ini dipastikan setelah tim evakuasi berhasil mengeluarkan seluruh korban dari reruntuhan pesawat di lokasi bersalju tempat burung baja itu jatuh.
Sementara itu, 12 korban selamat kini menjalani perawatan di rumah sakit terdekat. Hal ini sebagaimana dilansir BBC, mengutip Kantor Berita Russia, RIA, Senin (2/4) siang waktu setempat.

Termasuk dalam korban kecelakaan itu dua pilot dan dua awak kabin dipastikan tewas. Pihak kementerian terkait menyebut, pihaknya telah mengamankan kotak hitam pesawat untuk penyelidikan.

Peristiwa ini sendiri terjadi Senin (2/3) dinihari waktu setempat atau sekitar pukul 09.35  WIB. Pesawat naas ini merupakan pesawat jenis ATR-72 turboprop, yang baru saja tinggal landas dari Kota Tyumen menuju kota kaya minyak Surgut.

Pesawat ini dikabarkan menghilang dari pantauan radar sekitar pukul 05:35 pagi waktu setempat. Dalam pencarian tim SAR, ATR-72 yang dioperasikan  perusahaan UTair ini ditemukan sekitar 35 kilometer dari kota Tyumen.(zul/jpnn)

Bentuk Pengelolaan Sampah Regional di Mebidangro

PENGELOLAAN sampah di kawasan Medan, Binjai, Deli Serdang dan Karo (Mebidangro) menjadi perhatian pemerintah agar percepatan pembangunan di empat daerah yang diatur dalam Peraturan Presiden Nomor 62 Tahun 20111 tentang Rencana Tata Ruang Kawasan Perkotaan Mebidangro dapat terlaksana dengan baik.

Ungkapan ini disampaikan Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Sumut Ir H Riadil Akhir Lubis MSi di Medan, Senin (2/4). Menurut dia, dirinya sebagai keynote speaker dalam diskusi panel yang diadakan Pusera bersama Universitas HKBP Nomensen (UHN) pada 30 Maret 2012 disampaikan pentingnya pengelolaan sampah empat daerah tersebut.

Hadir dalam pertemuan ini Direktur Pusera yang juga mantan Sekdaprovsu Dr RE Nainggolan, Anggota DPD RI Parlindungan Purba SH MM, pengurus REI Sumut Raya Timbul, pengurus Kadin Sumut H Hutabarat, pimpinan UHN, perwakilan Bappeda Medan, Deli Serdang dan undangan lain.

Selain masalah sampah, pertemuan ini juga mengkaji masalah krisis air bersih, pengelolaan lingkungan, keberadaan infrastruktur Bandara Polonia dan Kualanamu, masalah pertanahan, perizinan usaha peternakan dan masalah lain di kawasan Mebidangro. ‘’Peraturan Presiden Nomor 62 Tahun 20111 tentang Rencana Tata Ruang Kawasan Perkotaan Mebidangro akan menambah jumlah kota baru dan pusat pertumbuhan ekonomi baru di Sumut. Karenanya Tempat Penampungan Akhir (TPA) sampah regional harus diatur sehingga dapat memberi pelayanan penataan sampah yang lebih baik di empat kabupaten mapun kota tadi,’’ sebut Riadil.

Dari penelitian yang dilaksanakannya, Riadil menyebut angka tingkat pelayanan pengelolaan sampah yang dilakukan pemerintah setempat. ‘’Tingkat pelayanan sampah di Medan baru 74 persen, Deli Serdang terutama di Lubukpakam baru 11 persen dan Binjai mencapai 80 persen,’’ kata Riadil mencontohkan.

Ia mengingatkan empat daerah untuk dapat bekerja sama dalam pengelolaan sampah secara regional sehingga tidak menjadi hambatan dalam mewujudkan kawasan Mebidangro. ‘’Dalam mewujudkan lingkungan yang bersih diperlukan kerjasama regional dalam kelola sampah,’’ katanya.
Pengelolaan lingkungan yang baik, lanjut Riadil, dibutuhkan dalam menjaga ketersediaan air bersih di Medan yang pada tahun 2015 bakal terjadi krisis air bersih di Medan. ‘’Tingkat layanan air bersih PDAM Tirtanadi baru terealisasi menjangkau 35 persen warga. Padahal idealnya sebagai sebuah perkotaan, layanan air bersih ini sudah mencapai 80 persen,’’ imbuhnya.

Untuk itu, Kepala Bappeda Sumut mengeluarkan ide agar air Danau Toba dapat dialirkan ke Medan melalui pipanisasi dari Parapat ke Medan meski membutuhkan biaya yang mahal. Ia menyayangkan air Danau Toba hanya dipakai menggerakan mesin pembangkit listrik dan dibuang ke Sungai Asahan. (dmp)

Obat Generik Naik 9%

MEDAN- Harga obat generik mengalami kenaikan dari 6 hingga 9 persen. Hal ini berdasarkan Keputusan Menteri Kesehatan RI Nomor 092/MENKES/SK/II/2012 tertanggal 23 Februari 2012.

“Dari 498 ada 170 item obat generik yang mengalami kenaikan dari 6 sampai 9 persen. Tapi kenaikan ini tidak ada hubungannya dengan BBM. Kita belum tau penyebabnya, tapi kemungkinan saja karena harga bahan baku obat naik,” ujar Agustama, Ketua Ikatan Alumni Farmasi Sumut, Senin (2/4)n
Menurutnya, perlu dilakukan pembinaan dan pengawasan apotik di kabupaten/kota dan harga obat tidak boleh lebih dari Harga Eceran Tertinggi (HET). Pengawasannya sendiri dilakukan oleh dinas kesehatan kabupaten/kota masing-masing.

“Tetapi, sekalipun ada 170 item harga obat yang mengalami kenaikan sejak dikeluarkannya SK Menkes RI pada bulan Februari lalu, namun harga obat itu secara total tidak naik,” sebut Agustama yang juga Kabid Jaminan Sarana Pelayanan Kesehatan Masyarakat Dinkes Sumut.

Dijelaskan Agustama, keputusan Menkes tentang HET obat generik tahun 2012 tersebut adalah harga jual tertinggi obat genetrik di apotek, rumah sakit dan fasilitas pelayanan kesehatan lainnya yang berlaku untuk seluruh Indonesia.

Harga Netto Apotek (HNA) ditetapkan tidak lebih besar dari 74 persen HET. Selain itu, HNA + Pajak Pertambahan Nilai (PPN) adalah harga jual pabrik obat dan pedagang besar farmasi kepada apotek dan rumah sakit. Apotek, rumah sakit dan fasilitas pelayanan kesehatan lainnya yang melayani penyerahan obat generik hanya dapat menjual pada harga maksimal sama dengan HET.

“Keputusan menteri ini mulai berlaku, maka keputusan Menkes Nomor 632/Menkes/SK/III/2011 tentang HET obat generik tahun 2011 dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi,” ujar Agustama seraya menambahkan kepada apotik, rumah sakit untuk memperhatikan  dan mematuhi SK Menkes tersebut.

Sementara itu, Kepala Dinas Kesehatan Sumut, Candra Syafei SpOG mengatakan harga obat sesuai SK Menkes tahun 2012 dari 498 item obat generik yang turun hanya 328 item. Sedangkan 170 item lagi mengalami kenaikan.

“Kenaikan harga obat tersebut masih jauh lebih murah dari obat paten. Kita akan membuat Surat Edaran tentang penggunaan dan pengadaan Obat Generik ke seluruh dinas kesehatan kabupaten/kota se-Sumut agar mematuhi peraturan ini. Jika ada yang menaikkan harga obat melebihi dari 9 persen, maka kita tegur bila perlu dibekukan izinnya,” terangnya. (mag-11)