Ibu-ibu Demo Tagih Program Keluarga Harapan

MEDAN-Bayi berusia 5 bulan bernama Hilmi terpaksa mendapat perawatan secara intensif di RSU dr Pirngadi Medan, karena menderita gizi buruk, Kamis (22/3).

Saat masuk rumah sakit kondisi warga Pasar VI, Batang Kuis, Deliserdang  tersebut kurus dan kekurangan cairan (dehidrasi). Tante bayi, Ima (23) yang membawa Hilmi ke rumah sakit menyebutkan, keponakannya itu diketahui menderita gizi buruk tiga bulan yang lalu.  Menurutnya, ibu bayi kini juga masih berada di rumah karena kondisi tubuhnya masih lemah usai melahirkan Hilmi. “Ibunya tak ikut dan yang membawa Hilmi saya dan abang saya Erwin (ayah Hilmi, Red). Hilmi sempat dibawa berobat di sekitar rumah,” jelasnya, saat menunggu keponakannya di  IGD  RSU dr Pirngadi Medan.

Dia berharap keponakannya itu bisa sehat kembali seperti anak bayi pada umumnya.
Orangtua Hilmi, Erwin mengaku, anaknya itu sudah dibawa berobat ke semua rumah sakit dan klinik di sekitar rumahnya. Dijelaskannya, dirinya juga tak menginginkan anaknya seperti itu.

“Mau bilang apa lagi, sudah terjadi dan saya tak tahu kenapa bisa begitu,” akunya.
Disebutkannya, istrinya rajin memeriksakan anaknya ke posyandu.

Menurutnya, saat masuk ke RSU dr Pirngadi Hilmi tanpa menggunakan program pemerintah. “Hilmi  berobat memakai biaya umum dan tak ada memakai biaya Jamkesda atau apapun namanya. Yang kami inginkan anak kami itu secepatnya bisa sembuh seperti sedia kala,” pungkasnya.
Petugas medis mengaku, bayi tersebut mengalami gizi buruk. “Bayi itu sudah diberikan pertolongan pertama dan langsung diberikan cairan agar kondisinya normal. Berat badan sang bayi sangat memprihatinkan,” pungkasnya.

Sementara itu ibu-ibu menggelar aksi damai mempertanyakan realisasi kesejahteraan masyarakat berupa program keluarga harapan (PKH), program pemberdayaan kemiskinan di perkotaan (P2KP), Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM), dana BOS dan lainnya.

Mereka datang bersama anak-anaknya mempertanyakan realisasi PKH dengan peserta program ini adalah ibu rumah tangga dari keluarga yang terpilih melalui mekanisme pemilihan oleh Badan Pusat Statistik (BPS), sesuai kriteria yang ditetapkan.

Koordinator Aksi, Lipen Simanjuntak mengatakan, sesuai dengan kriterianya yang mendapat program PKH adalah ibu hamil atau nifas, memiliki bayi sampai usia prasekolah dan anak usia sekolah dasar hingga SMP. Namun hingga empat tahun berjalan, masih banyak masyarakat Sumut yang tidak mengetahui PKH.

“Banyak masyarakat yang belum menerima dan tidak merasakan PKH ini seperti di Kelurahan Sei Kera Hulu Medan Perjuangan, hanya satu orang yang menerima manfaat dengan besaran Rp550.000, sementara di Kelurahan Pahlawan Medan Perjuangan sama sekali tidak ada yang menerima program itu,” kata Lipen.

Menurutnya, kondisi semakin di perparah dengan adanya kebijakan kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM). Pemerintah berjanji akan memberikan Bantuan Langsung Sementara Masyarakat (BLSM), namun program penerima itu adalah masyarakat yang menerima PKH juga.
“Jadi penerima PKH sebelumnya akan menerima bantuan BLSM juga atau double. Kalau begitu berarti masyarakat miskin yang tidak menerima sama sekali akan semakin miskin,” ucapnya.

Karenanya, mereka meminta bentuk tim pemantau independen di daerah untuk mengawal dan memonitoring PKH untuk rakyat miskin agar tepat sasaran khususnya di daerah yang sudah berjalan terutama Medan. Mereka juga meminta DPRD Medan memantau pendaftaran rumah tangga sasaran 2012.
“Badan Pusat Statistik (BPS) yang melakukan pendataan bagi rakyat miskin harus benar-benar mengeluarkan data yang akurat,” cetusnya.

Warga Mulai Menerima PKH

Menjelang kenaikan harga Bahan Bakar Minyak (BBM), ratusan warga Kecamatan Medan Polonia Medan ikuti antrean menerima bantuan program keluarga harapan (PKH) tahap I di Kantor Pos, di Jalan Sudirman, Medan, Kamis (22/3). Terlihat warga ada yang membawa anak saat menerima bantuan PKH tersebut.

Amatan Sumut Pos di Kantor Pos, di Jalan Sudirman ratusan warga antre menerima bantuan program PKH tahap I. Bantuan tersebut besaran nilainya Rp450 ribu per rumah tangga dan itu bisa bertambah sesuai dengan jumlah anak mereka yang sekolah dan balita.
Pembagian program PKH akan mengalami pengurangan sebesar Rp50 ribu akan dilakukan jika anak yang sedang bersekolah di dalam rumah tersebut absen (tak masuk) sekolah maksimal 4 kali berturut-turut.

Tak hanya itu, begitu juga dengan ibu yang mempunyai balita, juga akan mengalami pengurangan jika tak membawakan anaknya ke posyandu atau puskesmas untuk diperiksakan kondisi si balita selama 4 kali berturut-turut. Pengurangan Rp50 ribu tersebut juga dilakukan bagi sang keluarga yang menerima Program PKH.

Dedi Irwanto Pardede (45) dan Neneng Pujiati (45), petugas pembagian Program PKH saat ditemui di depan Kantor Pos mengatakan, pembagian program PKH Kecamatan Medan Polonia ini merupakan tahap I dan pembagiannya ini dilakukan di kantor Pos. Menurutnya, program ini diberikan kepada setiap rumah tangga dengan persyaratan dalam rumah tersebut ada anak yang bersekolah maksimal SLTP dan jumlah besaran bantuannya tergantung jumlah anak yang sekolah.

“Bantuan untuk rumah tangga yang anaknya bersekolah SD itu sebesar Rp400 ribu, untuk yang anaknya bersekolah SLTP itu sebesar Rp800 ribu. Jika anaknya semuanya bersekolah SD dan SLTP maka bantuan yang diterima Rp220.000. Bantuan Program PKH itu diberikan dengan persyaratan  anak dalam rumah tersebut yang bersekolah harus rajin sekolah dan tak bisa bolos dan kehadirannya harus 85 persen. Jika absen 4 kali dalam sebulan maka akan terjadi pengurangan minimal Rp50 ribu. Begitu juga dengan rumah yang ada anak Balitanya, peraturan tersebut juga diterapkan,” katanya.
Diceritakannya, anak yang tidak sekolah (bolos) dan balita yang tak pernah dibawa ke posyandu atau puskesmas itu diketahui oleh Tim Verivikasi yang melakukan pemantauan.

Disebutkannya, pembagian ini ada empat tahap dan ini merupakan tahap I di tahun 2012. “Pembagiannya ini dilakukan hingga pukul 13.00 WIB. Jika sampai pukul 13.00 WIB ada keluarga yang tak mengambil bantuan mereka, maka mereka bisa mengambilnya Senin mendatang,” bebernya.
Siti Rikmawati (46), salah satu ibu yang mengambil bantuan mengaku, dirinya sangat senang dengan bantuan tersebut. Disambungnya, dengan adanya bantuan tersebut dirinya sangat senang. (jon/adl)

MEDAN-Papan reklame masih berdiri di empat kawasan Kota Medan meskipun Pemko Medan sudah menerapkan peraturan wali kota (perwal) no 58 tahun 2011, tentang petunjuk teknis pelaksanaan perda no 11 tahun 2011, untuk membebaskan empat kawasan di Kota Medan dari papan reklame.
Keempat kawasan yang tidak dibenarkan mendirikan papan reklame yakni di Jalan Diponegoro, Jalan Sudirman, Jalan Kapten Maulana Lubis dan Jalan Pengadilan.

Pantauan wartawan, sejumlah papan reklame masih berdiri tegak di kawasan tersebut, seperti di Jalan Sudirman. Begitu juga di Jalan Kapten Maulana Lubis, Jalan Pengadilan dan Jalan Diponegoro.

“Setelah tim gabungan nanti terbentuk, kita akan melakuakan penertiban terhadap papan reklame yang sudah habis izinnya di empat kawasan yang dilarang. Saat ini kita kan masih dalam proses pembentukan tim,” ucap Kepala Dinas Pertamanan Kota Medan, Erwin Lubis, kemarin (22/3).
Dijelaskan Erwin, tim yang dibentuk itu terdiri dari beberapa instansi mulai dari Dinas Pertamanan Medan, Satpol PP, Dinas Perhubungan dan Asisten di Pemko Medan.

“Sudah kita bicarakan  tinggal menunggu saja dari bagian hukum, setelah tim dibentuk nanti akan segera bertindak,” terang Erwin.
Ketika disinggung berapa jumlah papan reklame yang sudah habis masa berlakunya dan akan dibongkar, Erwin menyebutkan dirinya tak hapal jumlahnya.

“Kalau jumlahnya tak hapal lah saya. Bisa ditanya ke bagian reklame  itu,” jelas Erwin.

Namun, diterangkan Erwin, penertiban papan reklame di atas trotoar jalan ini hanya dilakukan pada papan reklame yang sudah habis waktunya di empat jalan protokol di Medan.

Sementara, DPRD Medan akan menggodok peraturan daerah (perda) yang memuat sanksi tegas kepada pemilik bilboard atau baliho yang terbukti berdiri tanpa ada izin.

“Kita akan ajukan ranperda terkait revisi perda pajak reklame. Selama ini, dinas pertamanan hanya melakukan penertiban bilboard atau baliho namun di tempat lain berdiri lagi, begitu selanjutnya. Untuk itu perlu dilakukan revisi perda yang mengatur sanksi tegas kepada pemilik reklame yang menyalah sehingga pemilik mendapat efek jera jika mendirikan reklame tanpa izin,” kata Ketua Komisi D DPRD Medan, Parlaungan Mangunsong.
Dengan perda ini, dinas pertamanan tidak hanya akan membongkar bilboard dan baliho saja tetapi juga menindak bahkan bisa mengadukan ke pihak berwajib jika terbukti bersalah.

Khusus untuk memaksimalkan pemasangan konstruksi tiang bilboard atau baliho disarankan untuk dapat dikerjakan pihak ketiga. Hal tersebut diharapkan memaksimalkan mutu jaminan kinerja sehingga pemasangan lebih baik, tidak seperti sekarang ini yang gampang tumbang saat diterpa angin. (adl)

MEDAN- Sebanyak 259 Siswa Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) di Kota Medan tidak menghadiri  Pelaksanaan Ujian Nasional Kejuruan (UNK), yang berlangsung beberapa hari lalu.  Ketidakhadiran siswa tersebut bisa berdampak terhadap buruknya nilai Ujian Nasional (UN)n
“Dari jumlah keseluruhan peserta yakni 16.444 siswa SMK se-Kota Medan, yang tidak hadir mengikuti UN sebanyak 259. Alasan ketidakhadiran beragam, ada dengan alasan jelas, dan ada tanpa alasan jelas,” kata Kepala Seksi Kurikulum SMK Dinas Pendidikan Medan, Zulhanif, Rabu (21/3).

Menurut Zulhanif, pihaknya masih memberi kesempatan kepada siswa yang tidak hadir untuk mengikuti ujian susulan yang digelar minggu depan.
Jika kesempatan kedua tetap tidak hadir maka bilang Zulhanif dipastikan siswa tersebut tidak lulus UN. “Beda SMK, dan SMA, kalau SMA  indikator kelulusan siswanya itu dari ujian nasional, dengan ujian sekolah. Sedangkan SMK, selain ujian kejuruan, ujian praktek, juga  ujian nasional,” terangnya.
Sementara untuk standar kelulusan ujian nasional kejuruan tahun 2012 mengalami penurunan dibandingkan tahun sebelumnya. Yakni untuk tahun 2012 standar nilai kelulusan adalah 6,0 sedangkan tahun sebelumnya yakni  7,0.

“Kita tidak tahu alasannya  kenapa turun. Tetapi walaupun begitu kita tetap minta kepada pihak sekolah untuk bisa meningkatkan standarnya. Biar tidak terjadi penurunan dari tahun sebelumnya,”ujarnya.

Selain standar kelulusan, penilaian ujian kejujuran juga berubah. Jika sebelumnya dinilai secara manual sekolah, kini dilakukan Dinas Pendidikan Medan melalui OMR (Optical Mark Recognition). “Petunjuk dari pusatnya memang seperti itu, bahwa penilaian tidak lagi di sekolah,” jelasnya.
Zulhanif menyatakan, pengalaman dari tahun sebelumnya jika tidak ikut ujian kejuruan, maka secara otomatis nilai pembaginya semakin kecil.
Hal itu membuat siswa tidak lulus UN.

“Ya, kita minta kepada sekolah untuk mengimbau siswanya untuk ikut susulan, sehingga peluangnya lulus semakain besar,” pungkasnya.
Kepala SMK Negeri 5 Medan, Maraguna Nasution mengakui, jika tujuh siswanya  tidak hadir dalam ujian kejuruan.  Bahkan ketujuhnya merupakan siswa yang tidak lulus tahun sebelumnya. “Kita memberikan kesempatan mereka untuk ikut ujian kembali. Namun, hingga kini tidak hadir juga,” jelasnya.
Syarat kelulusan UN 2011-2012 sama dengan UN sebelumnya  yaitu kelulusan setiap anak didik tetap dilakukan oleh satuan pendidikan.
Berdasarkan pada hasil ujian yang dilakukan oleh sekolah, kelakuan/akhlak siswa di sekolah, dan hasil UN dengan standar 5,5. (uma)

MEDAN-Puluhan pedagang pakaian bekas (monja) di Pajak Dame Pusat Pasar Jalan Sutomo Medan, meminta pagar yang menutup akses jalan pembeli segera dibongkar. Pasalnya, akibat pemagaran para pembeli tak bisa masuk dan omset pedagang menurun drastis.

Seorang pedagang pakaian bekas, Agustina Hutabarat (51) menyebutkan, penyewa Toko Tayan bernama Mardiana Sianipar memasang pagar di areal belakang toko yang sudah memakan lahan seluas 2 meter.

Padahal lahan belakang Toko Tayan tersebut hanya 1 meter. Namun penyewa toko sudah mengklaim lahan belakang tokonya selebar 2 meter. Apalagi dia sudah memasang lapak dagangan di atas lahan 2 meter dan memasang pagar. Tentu pemagaran yang dilakukan Mardiana Sianipar sangat mengganggu aktivitas para pembeli yang ingin membeli pakaian di sekitarnya. “Tidak saya saja yang merasa terganggu dengan didirikannya pagar ini, padagang lainnya juga sangat terganggu. Karena mulai pagi kemarin hingga sore dagangan kami belum ada yang laku. Kami minta kepada penyewa Toko Tayan Mardiana Sianipar untuk membongkar kembali pagar yang dipasangnya tersebut. Apalagi pagar yang didirikannya mengganggu akses jalan petugas kebakaran jika terjadi kebakaran di areal Pajak Dame Pusat Pasar,” tuturnya.

Pedagang pakaian bekas lainnya, Br Nababan (39) juga mengeluhkan berdirinya pagar yang menghalangi para pembeli.
“Dari tadi pagi dagangan saya ini belum satupun laku. Para pembeli pun beralih ke toko lain karena berdirinya pagar tersebut. Kami minta kepada penyewa toko untuk membongkar pagar yang dibangunnya itu,” imbuhnya.

Sementara pemilik Toko Tayan, Indra (39) ketika ditemui kemarin menyebutkan, bahwa toko miliknya itu hanya sebatas trotoar saja. Selebihnya adalah lahan milik umum.

“Saya tidak mengetahui bahwa penyewa toko milik saya bernama Mardiana Sianipar telah memasang lapak dagangannya yang tersebuat dari tiang besi secara permanen. Itu urusan si Mardiana. Yang pastinya, trotoar itu adalah bagian dari bagian Toko Tayan. Selebihnya itu adalah milik umum,” tukasnya.

Wondy H Siregar selaku pengacara dari para pedagang mengutarakan, akan menempuh jalan kekeluargaan dengan penyewa Toko Tayan tersebut. Minggu (19/3), pagar sudah dibangun dan para pedagang tidak berani mengambil tindakan apapun.
“Kita akan menempuh jalan secara kekeluargaan. Namun jika penyewa toko Tayan tersebut tetap tidak mau membongkar pagar itu terpaksa kita akan memilih jalur hukum. Karena tidak ada alasan dari penyewa toko mendirikan pagar tersebut,” pungkasnya.(gus)

Demo Mahasiswa Tolak Kenaikan BBM Ricuh

MEDAN-Rencana kenaikan Bahan Bakar Minyak (BBM) per 1 April mendatang langsung direspon keras oleh mahasiswa di Medan. Kemarin, unjuk rasa menentang kebijakan pemerintah itu berakhir ricuh. Dua perwira kepolisian terluka dan bersimbah darah.

Kenaikan BBM yang menyebabkan harga-harga melambung adalah alasan mahasiswa untuk bersuara. “Sederhana saja, BBM belum naik tapi harga berbagai kebutuhan sudah melonjak semakin mahal. Bila sudah naik, maka biaya pendidikan semakin mahal. Akibatnya kenaikan harga itu memiskinkan masyarakat kebanyakan,” ujar Darman, seorang mahasiswa saat orasi di depan Gedung DPRD Sumut Jalan Imam Bonjol, kemarin.

Setelah Darman orasi, secara bergiliran mahasiswa dari Forum Mahasiswa Nasional (FMN), Serikat Mahasiswa Indonesia (SMI) cabang Medan, HMI Fisip USU, Formadas, Gema-Prodem, PEMA Fisip USU, Pema USU, Famud, Barmas UMSU, BarsDem, KDAS, KAM ITM, Komentar, KAM Unimed, Pema Farmasi USU. Selanjutnya, BEM Hukum UMSU, BEM Ekonomi UMSU, BEM Teknik UMSU, Himpunan Mahasiswa Mesin UMSU, dan BEM Fisip UMSU.

Setelah itu, ada empat perwakilan mahasiswa yang dibolehkan masuk ke Gedung DPRD Sumut untuk menemui wakil rakyat agar menyambut aspirasinya dan langsung menyampaikan pernyataan sikapnya ke Presiden RI, DPR RI, serta Mabes Polri. Ketika itu, mahasiswa menemui politik PKS yang juga wakil Ketua DPRD Sumut, Sigit Pramono Asri.

Ternyata, proses pengiriman pernyataan sikap berlarut hingga satu jam lamanya. Mahasiswa yang mulai tak sabar mulai marah dengan menumbangkan pintu gerbang DPRD Sumut. Akibatnya, ada seorang polisi berpakaian lengkap sempat terjatuh. Kemudian, seorang polisi juga sempat terinjak-injak ketika mahasiswa dan polisi saling adu pukul. Tak hanya itu, secara tiba-tiba saat mahasiswa berkerumun, ada lemparan batu dan helm dari arah belakang mahasiswa.

Saat itulah diketahui Kapolsek Medan Baru, Kompol Dony Alexander, dipukul mahasiswa dengan menggunakan bambu bendera pergerakan mahasiswa. Akibatnya lengan kanan sang Kapolsek terluka. Sedangkan Kasat Sabhara Polresta Medan, Kompol Benny K Saragih tiba-tiba terjatuh setelah dahi sebelah kirinya terluka kena lemparan batu. Benny langsung diboyong ajudannya ke ruang lobi DPRD Sumut. Sementara, Doni tetap mengamankan aksi kerusuhan tersebut.

Polisi dan Mahasiswa Kejar-kejaran
Aksi pukul-pukulan dan lemparan batu tak terelakkan. Padahal, polisi sudah menyemprotkan water canon ke arah massa mahasiswa. Mahasiswa berlarian ke Paladium Plaza, Hotel Santika, dan ada yang sampai ke belakang PN Medan. Bukan itu saja, mahasiswa juga banyak yang sembunyi menyaru sebagai pembeli di satu tempat makan di Palladium Plaza.

Polisi langsung mengejar dan mengamankan mahasiswa. Dalam pengamanan mahasiswa itu, polisi mengejarnya hingga ke Palladium Plaza. Aksi itu membuat pengunjung plaza ketakutan. Tak jarang polisi dan mahasiswa harus terlibat aksi saling pukul. Alhasil, ada sebanyak 37 mahasiswa dan sekitar 50-an unit sepeda motor diamankan ke Polresta Medan.

Aksi anarkis yang berlangsung sekitar 1 jam itu, akhirnya reda setelah 37 mahasiswa diamankan. Setelah reda, anggota DPRD, Sigit Pramono Asri yang ditemui Sumut Pos mengatakan, ada empat perwakilan mahasiswa menemuinya, ketika itu mahasiswa meminta pernyataan sikapnya yang berjumlah lima halaman dikirimkan ke Presiden RI, DPR RI dan Mabes Polri. Dalam proses pengirimannya, ke DPR RI dan Mabes Polri sudah bisa masuk. Namun, saat dikirimkan ke Presiden RI tak bisa masuk hasil tetap ditolak.

“Inilah yang membuat keterlambatan, saya maklum karena di seluruh Indonesia saat ini sedang terjadi penolakan kenaikan harga BBM,” sebutnya. “Akhirnya, saya dan mahasiswa sepakat untuk pernyataan sikap ke Presiden RI dikirimkan oleh sekretariat DPRD Sumut,” tambahnya.

Sementara itu, Kapolresta Medan, Kombes Pol Monang Situmorang enggan memberikan komentarnya terkait persoalan ini. Dirinya hanya menyatakan, persoalan ini akan diselesaikan di kantor Polresta Medan. “Saya jamin tak ada mahasiswa yang dipukul, semuanya hanya diproses saja,” katanya.

Menyadari rekan-rekannya ditahan, puluhan mahasiswa langsung mendatangi Polresta Medan. Massa menilai polisi terlalu arogan dalam mengamankan aksi demo. “Kebebasan untuk menyuarakan aspirasi itu wajar, jangan terlalu arogan untuk melakukan pengamanan,” ungkap Rahmat, seorang mahasiswa saat berorasi di depan Malporesta Medan. “Kami meminta untuk segera dilepaskan kawan-kawan kami,” tambahnya.

Setelah itu Kasat Reskrim Polresta Medan Kompol M Yoris Marzuki menjumpai massa aksi di depan Malporesta Medan. Dia mengatakan jangan buat kemacetan dan segera membubarkan diri. “Jangan buat ribut, kalau tidak tenang saya persulit teman-teman kalian keluar,” ungkap Yoris dengan singkat di hadapan para pendemo.

Sementara itu, Muslim Musi, Wakil Direktur Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Kota Medan di Malporesta Medan mengatakan pihaknya akan membantu dan memback up proses hukum terhadap mahasiswa. “Kita ikuti proses hukum dulu, saya bersama LBH kota Medan akan secepatnya mengeluarkan mahasiswa yang diamankan ini,” ujar Muis usai menjumpai mahasiswa yang diamankan ini.

Kapolda Sumut Irjen Pol Wisnu AS membenarkan ada 37 mahasiswa yang diamankan di Polresta Medan. “Kita tidak melarang mahasiswa melakukan demo, silahkan saja. Saya pun merasa bangga bahwa teman-teman dari mahasiswa menunjukkan kepedulian sosialnya. Tapi kita tidak menginginkan tindakan anarkis seperti ini,” terang Kapoldasu. (gus/ril/)