Dua Mobil Melawan Arah

MEDAN-Mobil Daihatsu Grandmax dengan nomor polisi BB 1067 LZ,yang dikendarai petugas Polresta Phakpak Barat, Aiptu Riswanto, ditahan polisi karena melawan arah saat melintas di Bundaran di Jalan Gatot Subroto Medan, Minggu (1/4) dini hari.

Saat diberhentikan polisi dan disuruh membuka pintu mobilnya,  warga Jalan Pancing III Medan itu tak mau membuka. Akibatnya, petugas Polresta Medan memecahkan kaca samping mobil. Kejadian itu sempat menjadi tontonan warga. Warga beramai-ramai mengerumuni dan menonton
Kasat Reskrim Polresta Medan, Kompol Yoris M SIK, yang tiba di lokasi yang memerintahkan agar memecahkan kaca mobil.

“Sudah, pecahkan saja kaca mobilnya,” ucapnya kepada anak personel polisi di lokasi. Setelah kaca dipecahkan, petugas pun membuka pintu mobil. Namun, saat disuruh keluar, Aiptu Riswanto mencoba melarikan diri.  Polisi langsung membekuknya.

Aiptu Riswanto tersebut pun akhirnya duduk dengan pengawalan ketat polisi. Namun, setelah mobil diperiksa tak ditemukan benda yang mencurigakan.
Saat saku celananya diperiksa ditemukan kartu tanda anggota (KTA) kepolisian di dalam dompetnya.

Pengakuan  Aiptu Riswanto, dia bertugas di Sat Brimob Polresta Phakpak Barat. Dia di Medan dalam rangka cuti untuk berobat.
“Saya sudah dua bulan di Medan,” katanya.

Menurutnya, dia tak disersi karena surat izin cutinya lagi diurus.

Selanjutnya, Kompol Yoris M diboyong ke  Mapolresta Medan untuk diperiksa.

“Yang bersangkutan dibawa ke Mapolresta Medan untuk diserahkan ke Provost Polresta Medan agar diperiksa dan dimintai keterangan,” kata Yoris.
Sementara itu sebuah mobil Toyota Avanza bernomor polisi BB 1037 KA, yang melintas berlawanan arah di Jalan Prof HM Yamin, tepatnya tak jauh dari simpang lampu rambu lalulintas Jalan Sutomo juga diberhentikan polisi. Setelah dilakukan  pemeriksaan di dalam mobil ditemukan satu buah pucuk senjata api air softgun.

Personel Sat Samapta Polresta  Medan yang mengendarai sepeda motor itu pun membawanya ke Mapolresta Medan. (jon)

MEDAN-Aksi unjuk rasa menolak kenaikan Bahan Bakar Minyak (BBM) pekan lalu berdampak terhadap perekaman data Kartu Tanda Penduduk Elektronik (e-KTP). Selama sepekan kemarin, jumlah warga yang mengurus e-KTP berkurang drastis.

“Biasanya dalam sehari proses perekaman data e-KTP kita itu bisa mencapai 8 ribu hingga 10 ribu warga. Namun, dalam sepekan ini berkurang hanya sekitar 6 ribu, bahkan ada yang hanya 5 ribu,” kata Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil, Darussalam Pohan, Minggu (1/4) siangn
Dikatakan Darussalam, kecamatan yang menurun perekaman data e-KTP-nya di beberapa lokasi yang rawan terhadap aksi demo seperti di Medan Kota, Medan Maimun, Medan Polonia, Medan Petisah serta Medan Barat.

“Mungkin karena warga takut,” kata Darussalam.

Untuk petugas e-KTP sendiri, lanjut Darussalam, selama sepekan ini tetap hadir, seperti petugas administrasi dan operator perekaman.
Ketidakhadiran warga masih dimaklumi, begitupun bagi warga yang sudah mendapatkan undangan namun belum bisa hadir diperkenankan untuk melaporkan ulang kepada camat yang bersangkutan.

Chairina, warga Jalan SM Raja Medan mengaku tidak hadir memenuhi undangan untuk proses e-KTP Rabu (28/3) lalu, karena khawatir aksi demo.
“Saya memang harus ngurus e-KTP tapi takut banyak demo. Angkutan kota juga sedikit yang beroperasi, makanya dari pada terjadi hal-hal yang tak diinginkan mendingan nanti ajalah kalau suasana tenang baru mengurus e-KTP,” tegas Rina.(adl)

MEDAN-Penyelenggaraan bimbingan teknis (bimtek) surat pertanggungjawaban (SPJ) Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) menghabiskan anggaran sebesar Rp200 juta. Namun, anggaran ini dinilai tak maksimal dan sia-sia karena banyak pimpinan SKPD yang mangkir ketika kegiatan itu diselenggarakan di Hotel Dharma Deli, Rabu (28/3) lalu.

“Penyelenggaraan bimtek ini sesuai dengan daftar pagu anggaran (DPA) sekitar Rp200 juta,” kata Kepala Badan Keuangan Daerah (BPKD) Medan, Irwan Ritonga, Jumat (30/3).

Irwan yang juga ketua pelaksana Bimtek SPJ SKPD menjelaskan, kegiatan Bimtek ini diselenggarakan karena selama ini masih terdapat ketidaksempurnaan dalam penatausahaan SPJ pengelolaan keuangan derah oleh para bendahara pengeluaran di lingkungan Pemko Medan.  Karenanya, perlu memberikan bimtek terhadap bendahara pengeluaran tentang penatausahaan pengelolaan keuangan daerah. “Dengan dilaksanakannya bimtek  ini maka penatausahaan pengelolaan keuangan pada Pemko Medan dapat terwujud sesuai dengan ketentuan dan peraturan yang berlaku. Dengan demikian pada akhirnya SPJ pertanggungjawaban keuangan seharusnya ke depan dapat dilaksanakan dengan baik,” ucap Irwan.

Disinggung, berapa orang jumlah pimpinan SKPD yang mangkir dalam penyelenggaraan Bimtek tersebut, Irwan mengatakan ada sebanyak 26 pimpinan SKPD yang berasal dari eselon dua dan eselon tiga yang tidak hadir.

“Kalau dari data kita ada sebanyak 26 pimpinan SKPD yang tidak hadir,” terang Irwan tanpa menjelaskan siapa saja pimpinan SKPD itu.
Asisten Umum Pemko Medan, Ceko Wahda Ritonga yang diinstruksikan Wali Kota Medan, Rahudman Harahap untuk menindaklanjutinya telah mendapatkan data jumlah pimpinan SKPD yang mangkir. Untuk itu pihaknya akan segera melakukan pemanggilan terhadap pimpinan SKPD tersebut.
“Senin (2/4) mendatang kita akan panggil seluruh pimpinan SKPD yang tidak hadir kemarin,” ujar Ceko.

Dikatakannya, setelah dilakukan pemanggilan, nantinya akan diklarifikasi alasan dari ketidakhadirannya. Tentunya jika ketidakhadirannya itu sesuai dalam koridor tugas yang harus dilaksanakannya maka pihaknya juga nanti akan memberikan keringanan.

Disinggung sanksi yang akan diberikan kepada SKPD yang mangkir tersebut, Ceko mengatakan pihaknya akan mengeluarkan sanksi berupa surat teguran. “Setalah kita kroscek, kita akan segera memberikan sanksi teguran agar tidak mengulangi kelalaianya itu,” tegasnya.(adl)

Gaji Dipotong untuk Biaya Perpanjang SK

MEDAN-Kepling menuding Lurah Kwala Bekala Kecamatan Medan Johor, Enoh P Tavip melakukan pungutan liar (pungli) terhadap 20 kepling di lingkungannya sebesar Rp600.000 per kepling, dengan dalih untuk biaya perpanjangan Surat Keputusan (SK) Kepling.

Kutipan itu diminta oleh Sektretaris Lurah Kwala Bekala berinisial N atas perintah Lurah, dengan cara langsung memotong gaji atau honor kepling  bulan Maret.

Bukan itu saja, Sekretaris Lurah juga meminta kutipan uang kemanan dan kebersihan di lingkungannya masing-masing.

“Lurah membebani para kepling uang keamanan dan kebersihan sebesar Rp100 ribu per bulannya, yakni Rp50 ribu untuk kemanan dan Rp50 ribu untuk kebersihan,” kata seorang kepling yang meminta namanya tak ditulis kepada wartawan Sumut Pos.

Warga Kelurahan Kwala Bekala, R Sihalo sangat menyayangkan tindakan Lurah yang melakukan pungli kepada keplingnya. Sebab, tindakan tersebut akan berimbas kepada masyarakat.

“Akhirnya warga yang menjadi sasaran. Bisa saja nanti kepling melakukan kutipan macam-macam sama warga. Kita minta Wali Kota Medan Rahudman Harahap memberikan tindakan tegas kepada Lurah itu,” pinta Sihaloho.

Lurah Kwala Bekala, Enoh P Tavip saat dikonfirmasi wartawan mengaku tidak mengetahui kutipan itu.
“Sekali lagi maaf itu tidak ada. Terima kasih,” tulisnya melalui SMS kepada wartawan Sumut Pos. (adl)

Istri Borkat Sesalkan BKD

MEDAN-Istri Borkat Hasibuan, Cut Dian Satrianimengaku kecewa dengan Badan Kehormatan Dewan (BKD) DPRD Sumut. Pasalnya, BKD DPRD Sumut masih akan mengklarifikasi bukti perselingkuhan suaminya kepada anggota DPRD Sumut dari Fraksi Demokrat, Megalia Agustina.

“Sepertinya mereka berharap ada bukti lain. Hasilnya setelah mereka klarifikasi, kita disuruh menunggu proses berikutnya. Namanya BKD-nya yang juga anggota DPR, ya tetap sajalah membela sesamanya,” ungkapnya.

Dikatakannya, pihak BKD DPRD Sumut yang menerima klarifikasi dan bukti-bukti antara lain, Parluhutan Hasibuan (PAN), Tonies Sianturi (PDS), Amsal Nasution (PKS) dan Guntur Manurung dari Demokrat.

Kemarin (1/3), Cut Dian kembali mengaku kepada Sumut Pos, Suaminya Borkat Hasibuan mengirimkan berita yang telah dimuat media, terkait Cut Dian yang memberikan klarifikasi dan bukti-bukti ke BKD DPRD Sumut, Jumat (30/3) lalu.

“Iya, dia (Borkat, Red) menshare berita yang telah terbit di media ke saya,” akunya.

Sementara itu, secara terpisah salah seorang anggota BKD DPRD Sumut, Guntur Manurung saat dikonfirmasi Sumut Pos, Minggu (31/3) menyatakan, hasil dari upaya klarifikasi tersebut nantinya akan diserahkan ke pimpinan dewan.

Dari pimpinan dewan, akan diserahkan ke fraksi dan partai dimana Megalia bernaung, yakni di Fraksi dan Partai Demokrat.

Secara sanksi, jika nantinya ditemukan kebenaran dan pada akhirnya partai atau fraksi merasa menganggap itu merupakan kesalahan yang fatal, bukan tidak mungkin bisa dilakukan Penggantian Antar Waktu (PAW), terhadap Megalia.

“Kita masih mempelajari, dan rencananya akan kembali memanggil pihak yang dilaporkan, dalam hal ini Megalia sebagai anggota DPRD Sumut. Kita tidak memanggil dari pihak di luar dewan, atau pihak laki-lakinya,” katanya.

Rencananya bulan ini, Megalia akan dipanggil untuk memberikan klarifikasi atas masalah itu, menunggu diagendakan di Badan Musyawarah (Banmus) DPRD Sumut. Hasil itu semua, akan diserahkan ke pimpinan dewan. Pimpinan dewanlah nanti yang merumuskan sanksinya. Nanti juga pimpinan dewan yang menyerahkan hasil itu ke fraksi atau partai.

“Bisa saja, jika masalah ini nantinya dianggap merupakan kesalahan fatal oleh fraksi ataupun partai, bisa dilakukan PAW,” tegas pria yang juga berasal dari Fraksi Demokrat DPRD Sumut ini.

Dikatakannya, pada saat Cut Dian datang ke BKD DPRD Sumut, BKD sem pat mempertanyakan kenapa tidak dibawa ke jalur hukum. Namun, sambungnya, Cut Dian masih ingin proses ini dilakukan oleh BKD DPRD Sumut.

“Kami sempat menanyakan itu, kan dia juga orang hukum selaku notaris. Tapi waktu itu jawabannya, dirinya (Cut Dian, Red) masih ingin menyelesaikan masalah ini di BKD. Katanya agar ada pembelajaran bagi yang lain,” terangnya.

Diketahui, Cut Dian Satriani memberikan klarifikasi dan barang bukti dugaan perselingkuhan suaminya, Borkat Hasibuan dengan anggota DPRD Sumut yang duduk di Komisi E, Megalia Agustina sekira pukul 14.00 WIB, Jumat (30/3) lalu, berdasarkan undangan dari Sekretariat DPRD Sumut No 556/18/Sekr, tertanggal 28 Maret 2012 yang ditandatangani Wakil Ketua DPRD Sumut, Sigit Pramono Asri.(ari)