Home Blog Page 13745

Dokter Gigi Gadungan Bebas Praktik Empat Tahun

MEDAN-Aksi Sampriadi (40) yang berpraktik sebagai dokter gigi palsu terpaksa berakhir di sel penjara. Pasalnya, aksi yang diduga sudah dilakukannya selama 4 tahun lalu terendus polisi.

Dia pun dibekuk  Reskrim Mapolresta Medan, melalui Tim Reserse Ekonomi dari tempat praktiknya sehari-hari yang diberi nama Praktek Spesialis Gigi Bersama Purnama di Jalan SM Raja Medan No 318,  tidak jauh Kampus UISU pada Jumat (16/3) lalu.

Berdasarkan keterangan Panit Ekonomi Polresta Medan Iptu Alex, awalnya tersangka Sampriadi adalah sales alat-alat kesehatan. Sebelum menjadi dokter gigi palsu di tempat itu, tersangka menekuni pekerjaan sales alat kesehatan selama 6 tahun. “Saat menjadi sales, tersangka selalu memasok alat kesehatan kepada pasangan suami istri yang merupakan dokter gigi, drg Mirion dan suaminya drg Robert,” ujar Iptu Alex.

Dipaparkannya, pasangan suami istri itulah pemilik Praktik Spesialis Gigi Bersama Purnama di Jalan SM Raja tersebut. Kedekatan tersangka dan pasangan suami istri itulah membuka peluang bagi tersangka untuk belajar ilmu praktik kesehatan gigi. “Bahkan, diduga, tersangka menjadi ‘asuhan’ pasangan suami istri itu untuk bisa menjadi dokter gigi palsu yang andal,” tuturnya.

Tepat pada 2010, pasangan suami istri yang berprofesi sebagai dokter gigipun akhirnya pindah ke Bandung. Di kota itu, pasangan suami istri tersebut pindah praktik kerja di salah satu RSU terkenal di sana.

Karena pasangan suami istri tersebut pindah, tersangkapun lalu mengontrak kediaman mereka. Apalagi, tersangka dinilai sudah ‘lulus praktik’ oleh mereka. Dengan mengandalkan papan nama Praktik Spesialis Gigi Bersama Purnama, tersangka semakin mulus menjalankan aksinya. Dengan perbekalan alat-alat kesehatan yang selama itu diperjual belikan dan sedikit keahlian meracik obat, Sampriadi pun sangat mudah menerima dan mengobati pasien-pasien yang mengalami jenis penyakit pada mulut dan gigi.

Apalagi, warga banyak yang sudah mengenal drg Merion dan suaminya sebagai dokter profesional. “Itulah membuat Sampriadi semakin mudah meraup untung sebagai dokter gigi palsu. Ketika pasien menanyakan keberadaan drg Mirion dan suaminya drg Robert, Sampriadi selalu mengatakan bahwa pemilik praktik sedang liburan keluar kota, dan dirinyalah yang meneruskan pekerjaan drg Mirion dan suaminya, karena dirinya juga mengaku seorang dokter gigi profesional,” bilangnya.

Hingga Minggu (18/3), Sampriadi masih dilakukan pemeriksaan di Mapolresta Medan. “Dari pengakuan tersangka, drg Robert dan drg Mirion mendapat 40 persen pembagian.  Sedangkan 60 persennya keuntungan untuk Sampriadi sendiri. Kita masih terus mendalami pemeriksaan karena pengakuan tersangka, dia ini terus komunikasi sama dokter Robert dan istrinya di Bandung dan uangnya disetorkan ke pasangan dokter suami istri itu,” ujar Iptu Alex.(mag-5)

Hamil Tua untuk Lahirnya Putra Petir

Oleh: Dahlan Iskan
Menteri BUMN

Dukungan untuk lahirnya Putra Petir terus mengalir. Sampai-sampai saya tidak mampu membalas satu per satu e-mail yang masuk. Tanggapan tidak hanya datang dari seluruh Indonesia, tapi juga dari mancanegara. Putra-putra petir yang sekarang bekerja di luar negeri terlihat lebih antusias. Seorang doktor kita yang sejak S-1 sudah belajar di Jepang menulis bahwa kelahiran Putra Petir merupakan sebuah keharusan. E-mail juga datang dari ahli-ahli ITS Surabaya, ITB Bandung, UGM Jogjakarta, USU Medan, dan banyak lagi.

Dari luar kampus mengirimkan e-mail yang juga sangat konkret. Seorang ahli yang sekarang menekuni microturbine (turbin dan generatornya berada dalam satu kemasan kompak yang sistemnya sudah bisa menyerap panas mesin itu sendiri menjadi energi listrik tambahan) langsung melangkah. Dia akan membeli mobil Kijang untuk diganti mesinnya dengan mesin mobil listrik. Dalam dua bulan, sudah akan jadi mobil listrik yang bisa saya pakai ke kantor sehari-hari.

Saya sampaikan kepadanya, jangan menggunakan merek mobil yang sudah ada. Kita belum minta izin kepada pemilik merek tersebut. Belum tentu kita boleh menggunakannya. Kalau sampai kita digugat, energi kita habis untuk itu. Kita akan kelelahan. Kita akan susah. Kelahiran Putra Petir bisa gagal.
Lebih baik kita ciptakan sendiri bodi mobil listrik nasional itu. Mungkin memerlukan waktu beberapa bulan, tapi lebih nasional. Atau kita minta izin saja ke Mendikbud Bapak Mohammad Nuh untuk bisa menggunakan bodi mobil Esemka. Desain mobil Esemka yang terbaru, yang sudah disempurnakan di sana-sini (seperti yang saya lihat di pameran mobil Esemka di Universitas Muhammadiyah Solo bulan lalu), sudah sangat keren.

Atau kita pakai bodi mobil nasional (mobnas) Timor yang sudah tidak diproduksi lagi itu. Mobnas Timor cukup bagus dan enak dikendarai. Masyarakat juga sudah bisa menerima Timor. Masih ada ribuan Timor yang saat ini berlalu lalang di jalan-jalan. Penampilannya yang baik bisa kita manfaatkan sebesar-besarnya. Hanya, saya masih belum tahu bagaimana prosedur perizinannya saat ini. Apakah masih harus minta izin ke Mas Tommy Soeharto atau cukup ke pemerintah, mengingat mobil Timor pernah disita BPPN pascakrisis berat 1998.

Intinya, untuk melawan kenaikan harga BBM yang pernah terjadi, sedang terjadi, dan akan terus terjadi itu, tidak ada jalan terbaik, kecuali kita musuhi BBM itu sendiri. Kita jadikan BBM musuh kita bersama. Kita demo BBM-nya ramai-ramai, bukan kita demo kenaikannya. Kalau setiap kenaikan BBM kita demo, kita hanya akan terampil dalam berdemo. Tapi, kalau BBM-nya sendiri yang kita musuhi, kita akan lebih kreatif mencari jalan keluar untuk bangsa ini ke depan.

Jalan terbaik adalah jangan lagi kita gunakan BBM. Kalau kita sudah tidak menggunakan BBM, apa peduli kita dengan barang yang juga menjadi penyebab rusaknya lingkungan itu. Kelak kita bersikap begini: Biarkan ia naik terus menggantung sampai setinggi Monas! Kalau kita tidak lagi menggunakannya, mau apa ia!

Tanpa ada gerakan yang nyata untuk melawan BBM, seumur hidup kita akan ngeri seperti sekarang. Seumur hidup kita harus siap-siap untuk melakukan demo. Seumur hidup kita tidak berubah!

Kalau kita sudah tahu bahwa seumur hidup kita akan terjerat BBM seperti itu, mengapa kita tidak mencari jalan lain? Mengapa kita menyerah begitu saja pada keadaan? “Mengapa? Mengapa?” kata Koes Plus. Anggaplah kita tidak takut kepada Koes Plus. Tidakkah kita harus takut kepada yang menciptakan alam semesta ini “Berapa kali Allah mengatakan ‘Afalaa ta’qiluuun’.

Kita pernah menjawab pertanyaan ‘mengapa’ itu beberapa tahun lalu. Saat program konversi minyak tanah ke elpiji dilakukan dengan sungguh-sungguh. Bukan main sulit dan beratnya meyakinkan masyarakat untuk pindah dari minyak tanah ke elpiji. Bukan main bisingnya demo dan penentangan terhadap konversi saat itu. Bukan main kecaman yang dilontarkan, sampai-sampai program itu dianggap menyengsarakan rakyat kecil.

Meski awalnya ditentang begitu hebat, didemo begitu seru, dan dimaki-maki setengah mati, toh akhirnya “Purwodadi kuthane, sing dadi nyatane!? Kenyataannya berhasil!” Sekian tahun kemudian, diakui konversi minyak tanah ke elpiji tersebut sebagai success story yang besar! Kalau saja tidak ada konversi itu, alangkah beratnya saat ini! Harga minyak tanah pun akan ikut naik. Yang terkena tidak lagi para pemilik mobil dan motor, juga ibu-ibu di dapur! Sekarang, naikkanlah harga minyak tanah! Ibu-ibu tidak peduli! Maka, untuk mengenang kesuksesan konversi itu, seharusnya kini kita teriakkan: Hidup Putra Petir! Eh, salah: Hidup SBY-JK!

Yang diperlukan adalah tekad besar untuk mengatasi persoalan besar. Dengan membanjirnya dukungan pada program mobil-motor nasional listrik BUMN, rasanya tekad itu sudah sangat besar. Situasinya sudah seperti seorang ibu yang hamil tua. Harus segera dilahirkan! Kalau tidak, akibatnya tanya sendiri kepada ibu-ibu yang sekarang lagi hamil tua. Atau kepada ibu-ibu yang pernah hamil tua! Jangan tanyakan kepada bapak-bapak yang seperti hamil tua! Terutama yang hamilnya karena sudah kekenyangan menikmati bisnis BBM atau bisnis kendaraan BBM!

Tantangan terbesar untuk mewujudkan mobil-motor listrik nasional adalah itu! Sudah terlalu besar bisnis mobil-motor dengan BBM. Sudah terlalu besar keuntungan yang dinikmati dari bisnis kendaraan dengan BBM. Tidak gampang kita melawannya. Memang kita semua tentu termasuk yang harus tersindir sabda Tuhan, “Apakah kalian tidak menggunakan akal?” Tapi, memang tidak mudah keluar dari kungkungan mengguritanya bisnis yang ada.
Kalau soal teknologi, jelas tidak masalah. Harga baterai litium memang masih mahal. Tapi, itu karena produksinya belum masal. Kalau semua beralih ke mobil/motor listrik, harga baterai tersebut akan turun drastis. Itu saja. Jelas itu bukan soal teknologi. Itu soal penguasaan pasar. Kalau soal teknologi, salah satunya bertanyalah kepada LIPI. Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia! Ternyata, LIPI sebenarnya sudah lebih 10 tahun terakhir ini merintis penciptaan mobil dan motor listrik yang kita maksud. Prototipenya pun sudah jadi. Di luar LIPI masih banyak yang siap melakukannya!

Seperti juga pernyataan pencipta microturbine itu, LIPI pun mengatakan sangat siap. Kalau saya menghendaki segera naik mobil listrik yang mesinnya ciptaan LIPI, dalam hitungan dua-tiga bulan sudah bisa diwujudkan. Tinggal bodinya menggunakan mobil apa. LIPI tidak akan menciptakan bodi mobil. Bukan karena sulit, tapi karena sudah banyak yang mampu menciptakannya. Kita memiliki banyak industri karoseri yang andal. Sudah pula ekspor besar-besaran. Contohnya industri di Malang, Magelang, Surabaya, dan Bekasi. Soal karoseri, kita harus bangga dengan kemampuan dan keterampilan bangsa sendiri.

Tinggal mesin ciptaan LIPI itu kita bandingkan dengan mesin-mesin ciptaan para ahli dari universitas dan ahli dari kalangan praktisi. Bisa saja kita pilih salah satu atau kita bicarakan bagaimana baiknya.

Saya sendiri sudah menaruh perhatian pada kendaraan listrik itu sejak menjadi direktur utama PLN. Salah satu yang membuat saya berat meninggalkan PLN adalah belum terwujudnya kendaraan listrik itu. Dalam road map yang sudah saya sampaikan kepada direksi PLN saat itu (juga saya beberkan dalam rapat kerja nasional PLN di Karawaci tahun 2010), pada akhirnya PLN harus memproduksi kendaraan listrik di akhir tahun 2013. Yakni, setelah byar-pet teratasi, setelah wabah kerusakan trafo beres, setelah wabah gangguan jaringan tuntas, dan setelah perang intern lawan BBM selesai.

Waktu itu perang intern melawan BBM di PLN harus dimenangi akhir tahun 2012. Tahun depan, rencana saya waktu itu, penggunaan BBM di PLN yang semula 9 juta kiloliter harus tinggal maksimum 2,5 juta kiloliter! Untuk itu, saya membuat program ‘pembunuhan berencana’. Yakni, mematikan pembangkit-pembangkit besar yang haus BBM, seperti pembangkit di Tambak Lorok (Semarang), Gresik (Jatim), Muara Karang (Jakarta), dan akhirnya Muara Tawar (Bekasi) plus Belawan (Medan). Semua yang saya sebut itu adalah vampir-vampir BBM. Vampir-vampir itulah yang membuat PLN memboroskan uang negara puluhan triliun rupiah.

Untuk mendorong agar ‘pembunuhan berencana’ terhadap pembangkit besar yang rakus BBM itu bisa cepat dilakukan, saya sampai menawarkan hadiah khusus. Tim PLN yang bekerja di lapangan yang bisa menyelesaikan dengan cepat pembangunan transmisi 150 kv dari Lontar ke Tangerang akan saya beri hadiah mobil dari saya pribadi. Kalau transmisi tersebut berhasil dibangun, listrik untuk kawasan Jakarta Utara sampai Priok tidak perlu lagi dari PLTG raksasa Muara Karang. Listriknya bisa datang dari sumber yang sangat murah di Lontar, yang dialirkan dengan transmisi baru tersebut.
Akhirnya, tim itu benar-benar berhasil menyelesaikan proyek sulit tersebut. Memang terlambat satu bulan dari rencana, tapi hadiah tetap saya berikan. Mobil Avanza sudah dibeli. Sayang, masih belum mobil Putra Petir! Penyerahannya akan dilakukan bersamaan dengan dihapusnya BBM dari PLTG Muara Karang. Berkat penghapusan BBM di Muara Karang itu, negara akan lebih hemat setidaknya Rp2 triliun per tahun.

PLTG boros BBM lain seperti Gresik sudah tahun lalu tidak menggunakan BBM lagi. Demikian juga PLTGU Tambak Lorok Semarang. Sudah tidak minum BBM lagi. Dari tiga lokasi itu saja, setidaknya 3 juta kiloliter BBM sudah bisa dihemat.

Tinggal tiga PLTG lagi yang masih ‘bandel’: Muara Tawar, Belawan, dan Bali. Masih perlu dua tahun lagi untuk menghapus BBM dari tiga lokasi itu. Untuk menghapus BBM di Belawan, masih menunggu selesainya revitalisasi LNG Arun. Dari Lhokseumawe itu akan dipasang pipa gas ke Belawan. Agar penggunaan BBM di Belawan digantikan dengan gas.

Untuk menghapus BBM di Muara Tawar, masih menunggu selesainya proyek terminal apung LNG di Lampung. Terminal apung itu dibangun di Lampung sekalian untuk memenuhi kebutugan gas industri-industri besar di Cilegon. Kebetulan, dari Cilegon sudah ada pipa gas yang nyambung sampai Muara Tawar! Sedang untuk memerangi BBM di Bali, masih menunggu selesainya pembangunan transmisi 500 kv dari Jawa ke Bali. Itu transmisi yang tower-nya akan menjadi yang paling tinggi di dunia: 376 meter. Agar bisa menyeberangkan listrik melampaui Selat Bali.

Memerangi BBM tidak cukup hanya dilakukan untuk pembangkit-pembangkit listrik besar itu. Kita memiliki ribuan pulau kecil yang listriknya dibangkitkan dengan mesin diesel, yang bahan bakarnya BBM juga. Itu juga harus dilawan. Tidak ada senjata yang lebih tepat, kecuali tenaga surya. Karena itu, industri tenaga matahari juga harus dibangun!

Minggu lalu saya sudah memutuskan agar BUMN membangun industri PV. Saat ini sudah ada delapan pengusaha yang bergerak di industri listrik tenaga matahari. Namun, sifatnya baru merakit. Bahan-bahan solar cell-nya masih harus diimpor. Itulah yang akan diatasi BUMN. PT Lembaga Elektronika Nasional (LEN), perusahaan BUMN yang di Bandung itu, saya tugaskan untuk mendirikan industri tenaga matahari dalam pengertian yang sesungguhnya. SDM-nya sudah mampu. Ahli-ahlinya sudah banyak. Kesungguhan dan keteguhan hati yang diperlukan.

Agar industri tenaga matahari itu nanti lebih hemat modal, tidak perlu membeli tanah dan membangun pabrik. Saya minta, manfaatkanlah pabrik Industri Sandang di Karawang yang sudah lama tutup itu. Lokasinya sangat luas. Untuk 10 ha industri tenaga matahari itu, hanya memerlukan seperti tiga lokasi pabrik tekstil yang sudah lama mati tersebut.

Kita sungguh malu kalau sampai Indonesia tidak memiliki industri tenaga matahari. Negara kita sangat luas. Berada di garis khatulistiwa. Mataharinya begitu jreng. Pasar kita sangat besar. Tidak masuk akal kalau kita harus impor suku cadang tenaga matahari dari Malaysia. Atau dari negara bersalju yang tidak punya cukup matahari! “Mengapa? Mengapa?” tanya Koes Plus. Mau tidak mau BBM itu memang harus dilawan dari dua arah: dari gas dan listrik. Kendaraan umum yang besar-besar silakan beralih ke gas. Kereta api harus beralih ke listrik sebagaimana KRL. Kendaraan pribadi harus beralih ke listrik. Bukan hanya akan hemat BBM, juga akan sangat baik untuk lingkungan hidup. Kendaraan listrik tidak menimbulkan emisi sama sekali!

Jadi, ide mobil-motor listrik tersebut tidak muncul tiba-tiba. Hanya, kenaikan harga BBM yang menghebohkan itu harus dimanfaatkan sebagai momentum untuk melawan belenggu hantu BBM. Dua tahun lalu saya sudah mencoba sepeda motor listrik di Bandung. Ciptaan anak bangsa sendiri. Saya keliling Kota Cimahi dengan motor listrik. Setelah itu, saya membeli motor listrik sekaligus dua buah. Setiap hari motor tersebut digunakan sopir yang ada di rumah saya di Surabaya. Saya minta segala macam kekurangannya dicatat. Setiap kali ke Surabaya, saya diskusi dengan pak sopir mengenai kelebihan dan kekurangan motor listrik tersebut. Catatan itulah yang terus saya diskusikan dengan para pegiat motor listrik.

Dulu, ketika masih bisa sering ke Tiongkok, saya juga mengunjungi pabrik mobil dan motor listrik. Tentu juga sering mencoba produknya. Saya tidak ragu lagi bahwa mobil dan motor listrik harus segera dilahirkan di Indonesia. Putra Petir tidak boleh terlalu lama berada dalam kandungan.
Situasinya sudah hamil tua. Harus segera dilahirkan!(*)

Enam Bocah Meregang Nyawa

14 Orang Meninggal karena Kecelakaan

MEDAN-Minggu kemarin menjadi kisah tragis bagi anak Indonesia. Sedikitnya enam bocah tewas setelah mengalami kecelakaan, satu di Binjai dan lima lainnya di Tasikmalaya. Selain itu, dua mahasiswa Universitas HKBP Nommensen juga meregang nyawa karena kecelakaan.

Di Binjai, Rio Syahputra (10) tak tertolong setelah terseret 10 meter karena sepeda motor matic yang dikendarai ayahnya, Soled (40), ditabrak Mobil Taft GT K 1211 MA. Kecelakaan yang dialami warga Jalan Gajah Mada, Binjai Timur berlangsung sekitar sekitar pukul 15.30 WIB. Akibat peristiwa tersebut, Rio tewas di tempat, sedangkan Soled dan empat penumpang mobil Taft tersebut yakni Timanken Br Surbakti (75), Rame Br Purba (55), Nur Aini, dan Suka mengalami luka serius. Sementara, Sikap Surbakti, sang sopir mobil Taft tersebut hanya mengalami luka ringan. Para korban langsung dilarikan ke Rumah Sakit (RS) Bangkatan di Jalan Sultan Hasanuddin, Kecamatan Binjai Selatan, guna mendapatkan pertolongan.

Menurut Suryadi (52), saksi mata, kepada Sumut Pos mengungkapkan, kejadian itu berawal saat Soled melintas dari arah Km 19 menuju perkebunan tebu Tunggurono. Tepat di persimpangan jalan, korban yang saat itu membonceng anaknya memperlambat laju kendaraannya.

Namun, tanpa disangka, mobil Taft GT warna hitam, melaju dengan kecempatan tinggi dari arah Diski, Kecamatan Sunggal, Deliserdang. Tanpa bisa mengelak, korban langsung dihantam mobil Taft GT tersebut. “Mengerikan sekali melihatnya. Saya rasa mobil itu tidak sempat injak rem. Sebab, korban langsung dihantamnya hingga terseret sekitar 10 meter,” ujar Suryadi.

Begitu mobil menghantam korban, sambungnya, mobil itu oleng ke kanan dan terperosok ke dalam parit tepat di sebelah Sekolah Dasar (SD) di Jalan Pangeran Diponegoro. “Sepeda motor serta mobil itu terus merosot hingga berhenti setelah terperosok ke dalam parit. Karena saat kejadian itu benturannya sangat keras, membuat warga berdatangan untuk melihat dan menolong korban,” ungkapnya.

Sopir mobil Taft yang telah melakukan kelalaian, saat berada di Sat Lantas Polres Binjai mengakui, kalau saat itu ia hanya melaju dengan kecepatan 60 km per jam. “Kami baru pulang melihat keluarga meninggal di Telaga Dingin, Deliserdang. Setelah mendekati simpang itu, saya sudah melihat korban. Tapi, waktu itu saya berpikir, korban akan berhenti. Sehingga, saya tetap melajukan mobil. Begitu sudah sampai di persimpangan, ternyata korban juga melaju dan akhirnya langsung saya tabrak. Begitu benturan itu terjadi, saya bingung mau berbuat apa, akhirnya mobil saya oleng dan masuk parit,” ucapnya.
Kasat Lantas Polres Binjai AKP Agus S mengatakan, pihaknya masih melakukan pemeriksaan terhadap supir dan saksi-saksi. “Iya, supirnya masih kita periksa, dan kita juga akan memeriksa sejumlah saksi yang melihat kejadian tersebut,” ujar AKP Agus S.

Dari Tasikmalaya Jawa Barat, sebelas dari empat belas penumpang Suzuki Carry bernopol Z 951 W tewas tertabrak Kereta Api (KA) Pasundan Jurusan Kiaracondong Bandung-Surabaya di perlintasan KA tanpa palang pintu di depan SMAN 3 Kota Tasikmalaya sekitar pukul 9.30. Dari sebelas korban itu, lima di antaranya masih bocah.

Kejadian nahas tersebut terjadi ketika mobil yang dikendarai Yudi berada di tengah lintasan saat kereta lewat. “Pada waktu itu, saya juga sempat berteriak jangan nyeberang kereta api sudah dekat, tapi mobil terus berjalan dan akhirnya tertabrak,” ujar Asep Usman (49), satpam SMAN 3 Kota Tasikmalaya yang melihat kejadian dan berada di sekitar lokasi.

Mobil kemudian tergusur kereta sekitar 15 meter dari palang pintu dan masuk ke sawah. “Setelah mobil terpental ke sawah, korban juga terpental dari dalam mobil keluar. Hanya ada beberapa orang saja yang berada di dalam mobil, kebanyakan terpental keluar,” ujarnya.

Melihat kejadian itu, kata Asep, dirinya beserta warga yang berada di sekitar lokasi, melaporkan ke Polsek Cibeureum dan langsung mengevakuasinya. Sertia (14), korban yang selamat mengatakan ketika kejadian itu, para penumpang dan sopirnya tidak mendengar dan tidak melihat ada kereta lewat sehingga mobil terus melaju. “Ketika di tengah rel, mereka melihat kereta, tapi mobil malah berhenti. Kami yang ada di dalam mobil semuanya berteriak dan tidak bisa lagi keluar, karena kereta sudah dekat dan ketika itu saya tidak ingat lagi,” ujarnya di RSUD Kota Tasikmalaya.

Kapolres Tasikmalaya Kota AKBP Gupuh Setiyono SIK melalui Kasatlantas AKP Muhamad Rano Hadianto SIK menuturkan tertabraknya mobil yang ditumpangi 14 itu diduga akibat human error karena berdasarkan keterangan saksi, jarak 100 meter, Kereta Api Pasundan jurusan Bandung-Surabaya sudah memberikan peringatan berupa membunyikan klakson dan peringatan lainnya.

“Untuk saat ini, kejadian tertabraknya mobil yang menimbulkan 11 meninggal ini ditangani satuan Reserse Polres Tasikmalaya Kota,” ujarnya. Dia pun mengatakan polisi belum bisa menentukan tersangka dalam kejadian ini, pasalnya masih dalam penyelidikan pihak kepolisian dan pemeriksaan saksi-saksi.

Sementara itu, dua mahasiswa Universitas HKBP Nommensen juga tewas dalam kecelakaan tunggal. Dua mahasiswa tersebut Ropiadotan Sinaga (21) dan Saut (21), mengalami kecelakaan kemarin sekitar pukul 03.00 WIB di Jalan Pintu Air Simalingkar B, Minggu (18/30 ) sekitar pukul 03.00 WIB. Kedua jenazah dievakuasi ke Instalasi Jenazah RSUD dr Pirngadi Medan.

Informasi yang diperoleh di Instalasi Jenazah RSUD dr Pirngadi Medan, kedua korban merupakan warga Desa Hatoguan Kecamatan Palipi Kabupaten Samosir. Kejadian berawal saat kedua korban yang berboncengan dengan menaiki sepeda motor menuju Jalan Pintu Air Simalingkar B. Tiba-tiba sepeda motor yang mereka naiki menabrak dinding pagar sebuah warnet. Kedua korban yang selama ini nge-kos di Jalan Tempuling Medan Tembung, malam itu pergi bersama keempat temannya yang lain dengan menaiki 3 sepeda motor dan berboncengan menuju ke sebuah kafe yang tak jauh dari lokasi kejadian. Usai bersenang-senang dan menikmati minuman beralkohol, keenamnya membubarkan diri, sedangkan kedua korban menuju salah satu rumah saudara Rapiadotan di Jalan Pintu Air Simalingkar B. “Mereka baru pulang dari kafe. Keduanya ngekos. Karena larut malam, udah pasti nggak dikasi masuk sama pemilik kos nya. Habis dari sana, mereka bubar, yang saya tau dari temannya, kedua korban, menuju rumah saudara Rapiadotan. Pas diperjalanan itulah terjadi kecelakaan itu,” jelas SM Tambunan (43) paman korban saat ditemui di Instalasi Jenazah RSUD dr Pirngadi Medan. (yna/jpnn/dan/mag-11)

Olympia Plaza, Beroperasi meski Enam Lantai Kosong

Pusat Perbelanjaan Era 1980-an di Medan, Apa Kabar? (1)

Kehadiran beberapa mal atau plaza di Kota Medan beberapa tahun belakangan ini menambah banyak pilihan bagi warga. Baik yang ingin belanja atau sekadar menikmati hiburan yang ada di mal atau plaza tersebut. Tapi, bagaimana kondisi plaza era 1980-an yang sempat menjadi tempat favorit warga Medan?

Juli Ramadhani Rambe, Medan

Sebut saja Olympia Plaza di Jalan MT Haryono Medan. Pada masa itu, Olympia Plaza menjadi surga berbelanja warga Medan hingga warga luar daerah. Tak salah bila Olympia dianggap cikal bakal awal Kota Medan menuju metropolitan.

Ini ditandai dengan bagunannya dirancang modern sebagai plaza metropolitan. Bangunan Olympia dibangun 9 lantai. Nah, mulai dari lantai 1 hingga lantai 3 difungsikan sebagai kios jualanan untuk produk fashion. Sedangkan lantai 4 difungsikan sebagai swalayan. Lantai 5, sebagai arena bermain, mulai dari video game, becak-becakan, kuda goyang, dan lain sebagainya. Lantai 6, dikondisikan sebagai bioskop. Sementara, lantai 7 hingga 8 difungsikan sebagai tempat hiburan; mulai dari kafe hingga diskotik.

Bukan hanya itu, bangunan ini juga dilengkapi dengan eslalator untuk mencapai tiap lantai. Bayangkan, dengan fasilitas selengkap itu, bukankah Olympia adalah surga bagi warga Medan di era 1980-an? Karena itu, tempat bila siang hari, di lantai 5 sesak pengunjung remaja, khususnya anak sekolah yang main video game. Kalau malam harinya, warga metropolis menikmati hiburan diskotik di lantai 8. Saat weekend, banyak pengujung menikmati hiburan film bioskop di lantai 6.

Tetapi itu dulu, pada masa kejayaan sang bangunan yang resmi dibuka pada tahun 1984. Berbeda sekali bila dibanding kondisinya saat ini. Bangunan yang berdiri di daerah strategis atau bersebelahan dengan Medan Mall, sudah tergerus zaman. Secara perlahan namun pasti, operasional di plaza pertama Kota Medan ini meredup. Bahkan, beberapa lantai yang menjadi pusat hiburan di plaza ini tidak berfungsi sama sekali.

“Untuk saat ini, yang beroperasi di plaza ini hanya lantai 1 hingga 3, lantai 3 pun hanya sedikit, sebagian besar sebagai gudang bagi para pedagang. Jadi total yang buka hanya sikit. Sedangkan untuk lantai empat hingga 9 sudah tutup total, gelap gulita,” ujar Suharno, seorang petugas keamanan yang bekerja di plaza itu.

Melihat dari awal, tidak akan terpikirkan kalau bangunan ini masih beroperasi dengan baik. Bila dilihat dari luar, kesan amburadul akan terlintas di benak. Lihatlah, becak dayung dan becak bermotor parkir seenaknya. Angkot bertumpuk mengantre untuk mendapatkan penumpang. Parkir sepeda motor dan mobil yang terletak di depan bangunan. Lalu, pedagang kaki lima yang membuka lapak (dagangan) di trotoar bangunan.

Kesan itu akan hilang saat menginjak lantai 1. Di lantai ini, dinding gedung terlihat masih bagus, bahkan lantainya juga terlihat bersih. Seperti layaknya pasar, lantai ini diisi dengan toko yang disekat-sekat. Seperti toko di Petisah,  Pasar Rame, dan pasar lainnya. Pada umumnya, yang berjualan di toko ini adalah pedagang lama, yang telah berjualan puluhan tahun atau sejak plaza ini beroperasi. Karena, sistem yang berlaku adalah toko sebagai hak milik, bukan sewa atau pinjam dengan jangka waktu tertentu. “Saya sudah memiliki toko di sini sekitar 32 tahun, sejak tahun 1980, saat pemasaran sudah saya beli. Di sini, toko dimiliki secara pribadi, kita tidak sewa apalagi pinjam,” ujar seorang pedagang pakaian di Olympia Plaza, Kadri Wong (71).

Dia mengisahkan, saat pertama kali membeli toko dengan harga sekitar Rp20 jutaan dan itu dibayar kredit dengan jangka waktu tertentu. “Tapi saya lupa berapa lama kreditnya. Setelah mulai sepi, saya beli lagi, jadi di sini banyak yang punya toko, minimal 2 setiap orang punya,” ujar Kadri yang mengaku memiliki 4 toko di Olympia Plaza.

Setiap harinya, plaza ini beroperasi setiap hari mulai pukul 08.00 WIB hingga 18.00 WIB. Tetapi tidak semua toko menutup sesuai jadwal, sebagian ada yang tutup hingga malam, atau sekitar pukul 20.00 atau 21.00 Wib, apalagi toko yang berada di sisi lantai 1 bagian luar. “Kalau Lebaran atau hari raya besar, kita bisa buka sampai pukul 9 malam, mobil ekspedisi juga tidak berhenti masuk,” tambah Kadri.

Lebih dari 100 pedagang membuka kios dagangannya di lantai 1 dan 2, yang mayoritas adalah produk fashion secara grosir, minimal 3 produk untuk setiap pembelian. Untuk semua produk di sini, mayoritas ‘diimpor’ secara langsung dari Tanah Abang Jakarta, bahkan ada sebagian yang dari Bandung. Untuk pembelinya, sebagian besar pedagang fashion dari Pasar Petisah, Pasar Rame, dan pasar tradisional lainnya. “Bahkan dari Tebing, Siantar, Sidimpuan. Banyak lah semua belanja di sini kok,” lanjut Kadri.

Kadri mengaku dari usahanya dia berhasil mengumpulkan Rp20 juta per bulan. Sementara pengeluaran yang dibebankan kepadanya sebagai pedagang di plaza tersebut senilai Rp1 juta sebulan. “Sudah masuk uang maintenance (perawatan gedung), listrik, dan air,” ungkap Kadri. “Sedangkan untuk lampu dan kipas angin disediakan oleh masing-masing toko,” tambahnya. Pihak gedung, hanya memfasilitasi lampu umum di tiap lantai dan eskalator.

Masa kejayaan plaza ini mulai pudar sekitar 15 tahun yang lalu atau sekitar pertengahan 1990-an. Hal ini disebabkan oleh berhenti beroperasinya swalayan yang berada di lantai 4. Apalagi, setelah berdiri Medan Mal. Efeknya, lantai 5 pun tergerus. “Awalnya yang berkurang mainan anak-anak, sedangkan untuk video game masih ada peminatnya seperti tukang becak, supir angkot yang main, bukan anak-anak lagi,” ujar salah satu pegawai gedung, Wina.

Setelah lantai 5 berhenti, maka fase selanjut adalah berhenti operasionalnya bioskop (lantai 6). “Bioskopnya sempat punya nama di sini, tapi mati karena dirazia, soalnya film yang diputar film Indonesia yang ada esek-eseknya,” ujar tukang becak yang telah beroperasi di kawasan ini lebih dari 20 tahun, A Manik (51).

Berbeda nasib dengan yang lantai yang lain, lantai 7 dan 8 sempat bertahan lama. Bahkan diskotiknya sempat berganti nama dan yang terakhir adalah M2000. Konon, dunia malam yang disediakan merupakan fasilitas kelas A. Berjalannya waktu dan banjirnya tempat hiburan dunia malam dikota Medan, akhirnya terkena imbasnya. Sekitar tahun 2003, diskotik ini pun tutup. (bersambung)

Gatot tak Terlawan, Fadli Butuh Kawan

JAKARTA-Dua partai berbasis Islam, PKS dan PPP, mulai tampak menunjukkan bakal calonnya menuju Pilgubsu 2013. Adalah PKS dengan Gatot Pujonugroho sedangkan PPP dengan Fadli Nurzal. Menariknya, ketika Gatot terkesan tak terlawan, Fadli malah membutuhkan kawan untuk maju.
Soal Gatot yang tak terlawan sejatinya lebih khusus pada partainya sendiri. Pasalnya, Koordinator DPP PKS Wilayah Dakwah Sumatera, Iskan Qolba Lubis, mengatakan untuk Sumut hanya Gatotlah yang layak mewakili partai tersebut. “Belum ada kader yang bisa menyaingi dia,” ujar Iskan kepada Sumut Pos di Jakarta, Minggu (18/3).

Apakah itu berarti Gatot sudah pasti diusung PKS? Iskan mencoba mengelak. Katanya, tetap saja mekanisme internal partai harus dijalankan. Artinya, tidak bisa pihak diluar DPP menetapkan calon. “Tetap harus Presiden PKS yang mengumumkan. Tidak bisa seseorang mengumumkan dirinya sendiri sebagai calon. Tetap harus ada proses sesuai mekanisme yang sudah diatur oleh partai,” ulasnya.

Mekanisme yang dimaksud, suara-suara kader di tingkat bawah mengenai siapa yang dianggap layak dicalonkan, ditampung untuk selanjutnya digodok oleh DPP PKS. Setelah yakin satu nama, barulah diumumkan. Hanya saja, Iskan tidak menyebutkan apakah tahapan itu sudah dilakukan. Yang jelas, Iskan menyebutkan bahwa mungkin saja saat Mukernas di Medan nama yang diusung diumumkan.

Lebih jauh Iskan mengungkap keyakinannya bahwa PKS bakal sukses di pilgub Sumut. Keyakinan didasari dua hal. Pertama faktor ketokohan calon yang akan diusung dan solidnya kader PKS di wilayah Sumut. “Faktor kemenangan kita selalu ditopang dua hal, yakni ketokohan calon dan struktur yang solid. Kader mau bekerja dan mau berkorban,” kata Iskan.

Dua faktor itulah yang bisa memenangkan PKS di pilgub Sumbar yang mengusung Irwan Prayitno dan pilgub Jabar yang menjagokan Ahmad Heryawan. Untuk kasus DKI Jakarta pada pilgub 2007, kata Iskan, calon PKS, Adang Daradjatun, juga hanya kalah tipis. “Pak Adang saat pertama kali, tingkat elektabilitasnya hanya delapan persen, tapi dalam waktu singkat, naik menjadi 45 persen. Itu hasil kerja kader yang luar biasa,” ulas Iskan.
Yakin kader PKS di Sumut solid? “Ya, Medan itu termasuk DPW terbaik di Indonesia. Program-programnya bisa jalan dengan baik, padahal DPP lepas (tanpa membantu, Red),” jawabnya.

Sayangnya, apa yang diungkapkan Iskan tak jauh berbeda dengan DPW PKS Sumut. Penasihat Fraksi PKS DPRD Sumut, Muhammad Nuh, memang tak mengatakan langsung siapa sosok yang akan diusung. Dia berlindung soal mekanisme partai. “Ya, biasanya melalui pemilu internal baru diajukan untuk mendapat rekomendasi Dewan Pengurus Pusat (DPP),” katanya lagi.

M Nuh juga membenarkan, bila sudah ada beberapa nama kader PKS Sumut yang diajukan ke DPP PKS, untuk dikeluarkan rekomendasinya. “Ya, sudah ada beberapa nama diajukan ke pusat,” ungkapnya lagi.

Tanggapan berbeda diutarakan pengamat politik dari Universitas Sumatera Utara (USU) Ridwan Rangkuti. Menurutnya, Gatot belum tentu tak terlawan. Buktinya, pernah terjadi beberapa waktu lalu pada agenda Pilkada di Deliserdang, dimana yang memenangkan pemilu internal PKS Deliserdang adalah Muhammad Nuh (Penasihat Fraksi PKS DPRD Sumut), tapi nyatanya yang maju bukanlah M Nuh melainkan sosok kader PKS lainnya.

“Di Deliserdang, Ustad Nuh waktu itu terpilih di pemilu internal PKS Deliserdang, tapi akhirnya yang diusung bukan Ustad Nuh. Ini bisa terjadi pula pada Pilgubsu ini,” urainya.

Berbeda dngan Gatot, Fadli Nurzal malah sudah ‘menundukkan’ PPP. Melalui partainya, dia pun sudah menyatakan menjadi bakal calon. “Bisa dikatakan tak ada kader lain PPP di Sumut yang bisa mengimbangi kemampuan Fadly, makanya kami dukung penuh Fadly maju sebagai Gubsu,” kata ketua Fraksi PPP DPR RI yang juga Wakil Ketua Umum DPP PPP Drs H Harus Azwar MM, kemarin.

Hasrul memahami, PPP di Sumut tidak bisa mengusung sendiri Gubsu periode 2013-2018, maka diperlukan koalisi partai. Hal itulah, dalam koalisi nantinya akan diatur untuk posisi. Apakah kader PPP menjadi Gubernur atau menjadi wakil.

“Intinya kami tetap memajukan kader untuk dipaketkan, nah kader itu adalah Fadly. Kalau tidak nomor satu ya jadi wakil,” ujarnya.
Terpisah, Ketua DPW PPP Sumut, Fadly Nurzal menyatakan, siap maju menjadi Gubsu jika masyarakat mendukungnya. Karena syarat untuk maju sebagai pemimpin diperlukan dukungan dari berbagai pihak. “Saya dengan Bismillah akan maju, jika masyarakat mendukung saya,” sebutnya. (sam/ari/ril)

Ani Yudhoyono Siap Melawat Lagi

RAUT wajah bahagia terus terpancar dari muka Ibu Negara Ani Yudhoyono di RS Pusat Angkatan Darat (RSPAD) Gatot Subroto, Jakarta, kemarin. Ditemani adiknya KSAD Jenderal TNI Pramono Edhie Wibowo, kedua anaknya Agus Harimurti, dan Edhie Baskoro, serta menantunya Aliyah Radjasa, Ani menapakkan kaki keluar dari RS pukul 11.15 WIB.

Ani tidak dipapah. Ibu dua anak itu berjalan sendiri sejak keluar dari ruang medical check up RSPAD hingga ke mobil. “Alhamdulillah, saya sudah sehat,” ujarnya seraya mendekat ke media.

Berarti, sudah siap mendampingi Presiden Susilo Bambang Yudhoyono? Dia mengatakan, semua itu akan dipertimbangkan dokter kepresidenan. Sebab, 22 hingga 29 Maret nanti dijadwalkan kepala negara harus melawat ke Tiongkok dan Korea Selatan. “Insya Allah saya bisa mendampingi,” harapnya. (dim/ttg/jpnn)

Rp12 Juta per Tahun 2.000 Mahasiswa PTS Dapat Beasiswa

JAKARTA- Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemdikbud) akan menyiapkan beasiswa Bidik Misi untuk mahasiswa Perguruan Tinggi Swasta (PTS) di 2013 mendatang. Beasiswa hanya akan diberikan bagi mahasiswa tidak mampu yang berasal dari program studi unggulan atau terakreditasi A.
Dirjen Pendidikan Tinggi (Dikti) Kemdikbud, Djoko Santoso mengatakan, rencana pemberian beasiswa Bidik Misi di PTS ini disebabkan karena selama ini jumlah kuota Bidik Misi di PTS kurang memadai jika dibandingkan dengan banyaknya jumlah PTS di seluruh Indonesia.

“Maka itu, pemerintah tahun depan akan memberikan program beasiswa bidik misi pada 2.000 mahasiswa di PTS. Dengan catatan, mahasiswa yang berhak menerima beasiswa tersebut adalah dari kalangan keluarga miskin dan berasal dari program studi terakreditasi A,” ungkap Djoko di Jakarta, Minggu (18/3).

Mengenai besarnya beasiswa Bidik Misi tersebut, akan diberikan jumlahnya sama dengan PTN, yakni sebesar Rp12 juta per tahun per mahasiswa. Sedangkan untuk sistem seleksi, Kemdikbud menyerahkan sepenuhnya kepada pihak PTS.

“Dalam proses penyeleksian ini, kali selaku pihak kementerian tidak akan mengintervensi PTS. Akan tetapi, kami meminta agar rambu-rambu penerimaan dan seleksi mahasiswa Bidik Misi ini harus ditaati,” tukasnya.

Djoko menambahkan, program beasiswa Bidik Misi yang diberikan pemerintah sudah tersalurkan kepada sekitar 50 ribu orang mahasiswa di seluruh Indonesia. Setiap tahunnya, pemerintah menyebar kuota sebesar 20 ribu. “Di tahun 2011 lalu,  kuota yang diberikan tahun lalu terserah hingga hampir 100 persen. Karena menyentuh angka sekitar 19.600an dari total kuota 20 ribu,” imbuhnya.

Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Mendikbud) Mohammad Nuh mengatakan, pemberian bidik misi untuk swasta ini tidak terkait kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM). Sejak awal memang ada rencana menaikkan jumlah penerima, karena beasiswa penuh berupa biaya kuliah dan biaya hidup terbukti efektif. “Tahun ini kita tambah 10.000 lagi. Nominalnya tetap. Kita juga mulai untuk PTS sebanyak 2.000. Selama ini hanya untuk PTN. Tahun ajaran baru untuk swasta juga,” ungkapnya.

Kenapa masih 2.000? Nuh menjelaskan, karena sifatnya rintisan. Universitas swasta jumlahnya sangat banyak, tidak sebanding dengan kuota yang diberikan. Sehingga, akan dicari bidang-bidang tertentu berdasarkan kualifikasi dan akreditasi kampus dan jurusannya. “Swasta juga sama. Dapat biaya kuliah sama biaya hidup,” jelasnya.(cdl/cha/jpnn)

BLSM Harus Diantar ke Rumah

JAKARTA- Koordinator Forum Kajian Pemuda Jakarta (FKPJ) Abdul Rachman Mahdi mengingatkan, penyaluran Bantuan Langsung Sementara Masyarakat (BLSM) jika pemerintah jadi menaikkan harga Bahan Bakar Minyak (BBM) per 1 April 2012 nanti harus benar-benar tepat sasaran.
Dia mengharapkan, pendataan terhadap penerima BLSM itu harus benar-benar valid. Maksudnya, masyarakat yang terdata itu harus yang benar-benar miskin dan membutuhkan BLSM tersebut.

“Dari segi pengelolaannya juga harus transparan sehingga sesuai dengan Undang-Undang dan peraturan yang berlaku,” kata dia saat dihubungi wartawan, Minggu (18/3) di Jakarta.

Abdul juga mengingatkan, masalah pendistribusian BLSM  juga harus diperhatikan. “Apakah layak seperti sebelum-sebelumnya atau tidak,” ujarnya.
Menurutnya, pendistribusian BLSM itu juga harus manusiawi. Sehingga masyarakat yang menerima BLSM tersebut tidak harus mengantre hingga jatuh pingsan, bahkan kehilangan nyawa. “Jadi ini sangat tragis, dan karena kita di kultur timur maka hal-hal yang tidak manusiawi itu harus kita singkirkan,” ujarnya.

Pemberian BLSM itu, lanjut dia, harus diberikan langsung oleh aparatur kelurahan atau RW ke rumah masyarakat. Harus ada kontrol terhadap aparatur maupun petugas yang melakukan pendataan itu. “Jadi, petugas itu juga harus diawasi agar pendataan dan pemberian BLSM itu tidak diselewengkan,” katanya.

Diharapkannya, harus ada orang-orang yang dipilih dari masyarakat itu sendiri untuk mengawasi aparatur dan petugas yang mendata penerima sehingga pendataan dan pemberian BLSM tersebut tepat sasaran. Karena belajar dari kemarin itu banyak salah sasaran dan salah target. “Banyak juga masyarakat yang tidak mendapatkan BLT itu,” pungkasnya. (boy/jpnn)

Keadilan Substansial Pengetatan Remisi

Usaha pemberantasan korupsi memang tidak mudah. Bahkan semakin menemui jalan terjal. Penyebabnya tak lain karena koruptor semakin lihai dan licik. Selain tindakan provokatif berupa teror kepada para penegak hukum dan aktivis antikorupsi, perlawanan koruptor (corruptors fight back) kini juga semakin nyata, terbuka, bahkan ditempuh melalui aspek legal (hukum).

Oleh:
Karolina Sitepu SH MHum

Dikabulkannya gugatan tujuh orang terpidana korupsi di Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) DKI Jakarta terkait pengetatan remisi koruptor beberapa hari lalu  menjadi contoh teraktual bagaimana celah-celah sekecil apa pun berhasil dimaksimalkan para pencuri uang negara tersebut.

Secara hukum, gugatan terhadap kebijakan Kemenkum dan HAM terkait pengetatan remisi adalah sah. Menurut ketentuan hukum administrasi negara, merupakan hak setiap warga negara untuk menggugat setiap keputusan penyelenggara negara yang dianggap merugikan kepentingan umum dan melanggar peraturan yang ada. Dan harus diakui, kebijakan pengetatan korupsi memang mengandung masalah.

Mengutip pernyataan kuasa hukum penggugat, Yusril Ihza Mahhendra, beberapa hal yang menjadi cacat bawaan kebijakan tersebut, yakni pertama, kebijakan tersebut secara materil bertentangan dengan Pasal 14 UU Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan. Kedua, kebijakan tanpa dasar hukum tersebut akan menjadi preseden buruk dalam penyelenggaraan negara. Sebab jika dibiarkan, maka akan terjadi kesewenang-wenangan penguasa yang memberangus hak setiap warga negara.

Secara formal, Yusril benar. Sebagai negara hukum, pemerintah atau siapa pun tentu tidak bisa melakukan kesewenang-wenangan. Harus ada keteraturan dan memang untuk itulah hukum dibuat. Penegakan hukum juga tak bisa dilakukan dengan melanggar hukum. Namun, dalam keadaan luar biasa, terkadang kita harus berani menabrak pakem yang ada demi tercapainya tujuan yang lebih baik.

Pemberian remisi bagi setiap narapidana merupakan amanah dari Pasal 14 UU Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan yang mengatur bahwa mendapatkan pengurangan hukuman (remisi) adalah salah satu hak terpidana. Sebagai peraturan pelaksananya, pemerintahan SBY kemudian menerbitkan PP Nomor 28 Tahun 2006 tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan. Menruut ketentuan PP ini, ada dua syarat pemberian remisi yakni, pertama, seorang terpidana harus sudah menjalani masa hukumannya selama enam bulan dengan catatan, harus berkelakuan baik selama berada di LP.  Kedua, khusus terpidana kasus narkotika, terorisme, kejahatan transnasional, kejahatan terhadap keamanan negara, dan korupsi, seorang terpidana harus sudah menjalani 1/3 dari masa hukumannya.

Sayangnya, pemberian remisi tersebut acapkali disalahgunakan. Kalau diteliti, kebanyakan yang mendapat remisi adalah mereka yang memiliki akses yang kuat, seperti para koruptor. Imbasnya, obral remisi bagi koruptor marak dimana-mana. Hal ini tentu sangat bertolak belakang dengan usaha pemberantasan korupsi. Padahal, dari hulu saja, kasat mata kita menyaksikan betapa rendahnya vonis bagi pelaku tindak pidana korupsi. Kenyataan seperti ini tidak akan menimbulkan efek jera maksimal yang mampu menginsyafkan pelaku korupsi.

Kekecewaan publik atas obral remisi bagi koruptor ini berhasil diakomodasi pemerintah, dalam hal ini Kemenkum dan HAM dengan mengeluarkan kebijakan pengetatan pemberian remisi bagi pelaku tindak pidana khusus, seperti korupsi dan terorisme. Dengan harapan, vonis ringan di hulu bisa diantisipasi dengan kebijakan tersebut.

Kaca Mata Kuda

Sayangnya, dalam memutus gugatan tersebut, hakim terlalu memandang secara formal legalistik. Kaca mata kuda penegakan hukum yang dipakai hakim menjadikan keputusannya hanya mampu menyentuh keadilan prosedural. Sedangkan hal yang lebih pokok, yakni keadilan substansial menjadi terlupakan. Bukankah hukum memiliki tiga kaki, yakni kepastian hukum, keadilann dan kemanfaatan? Dan keadilan masyarakat melalui asas kemanfaatan hukum tersebut seharusnya dikedepankan. Padahal, bangsa ini telah sepakat bahwa korupsi merupakan extraordinary crime. Tidakkah majelis hakim menyadari bahwa dikabulkannya gugatan ketujuh koruptor ini akan menimbulkan implikasi yang sangat luas?

Sebab sadar atau tidak, putusan majelis hakim PTUN DKI Jakarta ini akan menjadi yurisprudensi yang menjadi pegangan hakim jika suatu saat ratusan terpidana korupsi lainnya mengajukan gugatan yang sama. implikasinya, ratusan terpidana korupsi akan melenggang dengan mudah ke alam bebas.

Bagi pemerintah, melenggangnya ketujuh terpidana korupsi ini menjadi pelajaran berharga dalam pengambilan kebijakan ke depan. Kemauan pemberantasan korupsi jangan lagi dilaksanakan setengah hati. Mentalnya kebijakan pengetatan remisi ini tak lain karena kebijakan tersebut tidak disertai dengan keinginan kuat untuk mengubah PP 28 Tahun 2006 sebagai syarat-syarat pemberian remisi. Pengambilan kebijakan secara lisan untuk membatalkan produk hukum setingkat PP sungguh tidak memiliki dasar hukum sama sekali. Oleh karena itu, jika memang pemerintah benar-benar serius melakukan pengetatan remisi bagi koruptor, maka langkah pertama yang harus diambil adalah perubahan PP Nomor 28 Tahun 2006. Pada tingkat yang lebih tinggi, pemerintah juga dapat berinisiatif bersama DPR untuk melakukan perubahan UU Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan.

Dengan demikian, komitmen pemerintahan SBY untuk menjalankan pemerintahan yang bersih (clean governance) tidak dianggap publik sekadar politik pencitraan. Tindakan yang nyata berupa revisi produk hukum pemerintah seperti PP, Perpres, bahkan Permen yang propemberantasan korupsi harus dibuktikan dan pengetatan bahkan penghapusan remisi bagi koruptor adalah salah satunya. Jika tidak, jangn pernah bermimpi korupsi akan hapus dari bumi Indonesia. (*)

Penulis adalah dosen Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Panca Budi (UNPAB) Medan, saat ini sedang menempuh program doktoral
di University Utara Malaysia (UUM) Sintok Keddah, Malaysia.

Karo Minim Mobil Pemadam Kebakaran

Empat Armada, Cuma Tiga yang Beroperasi

KARO- Minimnya jumlah mobil pemadam kebakaran (Damkar) dianggap menjadi penyebab tak maksimaknya kinerja Barisan Pencegah dan Pemadam  Kebakaran (BP2K) Pemkab Karo. Pasalnya, dengan luas wilayah 2.127,25 Km persegi atau 212.725 hektar, dilayani oleh empat unit mobil damkar. Itupun satu unit di antaranya dalam kondisi rusak.

Dengan kondisi ini, sejumlah pihak mendesak agar Pemkab Karo segera menambah armada damkar, mengingat belakangan ini frekwensi peristiwa kebakaran semakin meningkat dan menimbulkan kerugian materi yang cukup besar.

Kaban Kesbangpol dan Linmas Pemkab Karo Drs Suang Karokaro ketika dihubungi Sumut Pos Minggu (18/3), menjelaskan, dalam kurun waktu tiga tahun terakhir, kerugian materi ditaksir mencapai miliaran rupiah. Pada 2009, rata-rata kebakaran terjadi dua kali setiap bulan.

“Dari data yang ada, pada 2010, terjadi peningkatan, yaitu tiga kali kebakaran  per bulan. Sementara di 2011, juga terjadi tiga kali kebakaran dalam satu bulan. Kerugian materi yang ditaksir, dalam setiap peristiwa rata-rata antara Rp500 juta hingga Rp600 juta. Sedangkan tahun ini, hingga Maret, telah terjadi lima kejadian,” papar Suang.

Sesuai keterangan Suang Karokaro, sejak 2007 lalu, pihaknya telah mengusulkan  penambahan mobil Damkar serta peralatannya. Namun hingga saat ini belum terealisasi. Meski begitu, di 2012 ini, Pemkab Karo kembali mengajukan permohonan bantuan selang dan pompa air.

“Semoga tahun ini kita memperoleh bantuan selang dan pompa. Karena selang  yang dipakai saat ini merupakan bantuan pada 2008 lalu, dan kondisinya sudah memprihatinkan,” kata Suang.

Lebih lanjut ia mengatakan, pada 2013 mendatang, Pemkab Karo rencananya akan mengusulkan kembali permintaan lima unit Damkar baru dan satu mobil tangga. Mengingat kondisi wilayah Kabupaten Karo yang luas, jika terealisai maka masing-masing satu unit Damkar, akan diposisikan di Kecamatan Berastagi, Lau Baleng, Tiga Binanga, Tiga Nderket, dan di Pos Kabanjahe.

“Kita harapkan Pemerintah Pusat membantu. Karena hanya dengan tiga unit Damkar yang diopersikan, maka sudah dapat dipastikan tidak akan maksimal menjangkau seluruh wilayah Kabupaten Karo. Karenanya di APBD 2013 nanti, kita usulkan dana sharing pembelian Damkar dan kelengkapannya. Kita tidak ingin ada korban jiwa akibat kebakaran ini,” beber Suang.

Dari data sementara yang ada di Unit Pelayanan Teknis (UPT) Barisan Pencegah dan Pemadam Kebakaran (BP2K) Kabupaten Karo, dari Januari 2009 hingga Maret 2012 tercatat tiga korban meninggal akibat kebakaran. Ketiga korban tewas itu terjadi pada 2011 lalu.(wan)

1...13,74413,74513,746...15,711Page 13,745 of 15,711