MEDAN-Demonstrasi menolak kenaikan bahan bakar minyak (BBM) terus berlanjut di Medan. Setelah membuat cedera dua perwira polisi pada aksi Rabu (21/3) lalu, kemarin massa menghancurkan mobil plat merah alias milik pemerintah.

Unjuk rasa yang berujung bentrok itu diakui polisi sebagai sebuah kecolongan. Pasalnya, pihak kepolisian menyiagakan personel di dua titik demo lainnya.

Yakni, di Bundaran Majestyk dan di Gedung DPRD Sumut.

Ya, kemarin, mahasiswa kembali bentrok dengan pihak kepolisian. Adalah Mahasiswa Universitas HKBP Nomensen (UHN) yang beraksi di Jalan Perintis Kemerdekaan Medan sekitar pukul 15.00 WIB.

Selain itu, saat puluhan mahasiswa melakukan orasi, sebuah mobil dinas plat merah Mitsubisi Kuda dengan plat BK 1026 H menjadi korban. Mobil berplat merah itu milik Kantor Migrasi Belawan yang dikendari oleh Andreas Perangin-perangin dan 5 pegawai Migrasi Belawan. Mobil tersebut melintas dari dari Jalan Merak Jingga melewati Jalan Perintis Kemerdekaan dan hendak menuju Kantor Wilayah Departemen Hukum dan HAM (Depkuham) Sumut di Jalan Putri Hijau Medan. Begitu sampai di persimpangan Jalan Timor, massa yang melakukan sweeping kenderaan plat merah langsung menghentikan laju mobil tersebut.

Massa aksi pun langsung menyandera mobil tersebut dan awak mobil disuruh keluar. Mobil pun digiring ke arah dekat kampus UHN. Tak pelak, mobil itu menjadi bulan-bulan. Kaca bagian depannya hancur, begitu juga kaca pintu tengah bagian kiri. Tidak itu saja, kaca bagian belakang dan seluruh body mobil hancur dihantam dengan kayu dan batu. Mobil yang hancur ini pun langsung menjadi mimbar orasi bagi mahasiswa.
Dari pantauan di lokasi, terlihat personel kepolisian tidak seimbang dengan jumlah massa. Menurut informasi seluruh polisi disiagakan di Bundaran Majestyk dan di gedung DPRD Sumut, sehingga Polsekta Medan Timur cukup kewalahan menghadapi massa.

Kenyataan ini membuat Polsekta Medan Timur meminta bantuan. Tidak lama kemudian puluhan Satuan Sabhara Polresta Medan terjun ke lokasi, aksi lengkap dengan mobil water canon. Spontan keberadaan puluhan personel itu membuat kondisi di lokasi semakin ricuh. Kedatangan puluhan personel polisi itu disambut dengan lemparan batu. Kemudian polisi juga membalasnya dengan mengejar sehingga puluhan massa aksi berhamburan ke dalam kampus. Kepolisian yang berhasil memukul mundur massa ke dalam kampus langsung mengevakuasi mobil yang disandera dan mobil langsung diboyong ke Satlantas Polresta Medan. Jalan Perintis Kemerdekaan yang diblokir kembali dibuka.

Jarak sekitar 500 meter dari lokasi aksi, tepatnya di Mapolresta Medan, Muspida tingkat II melakukan pertemuan untuk mengatasi pengunjuk rasa menjelang kenaikkan Harga BBM di Kota Medan. Aksi di Kampus UHN sempat memecah konsentrasi di dalam pertemuan. Terlihat Kapolsekta Medan Timur Kompol Patar Silalahi keluar dari ruang pertemuan. Patar menumpang sepeda motor milik jurnalis yang hendak meliput aksi. Kemudian Patar langsung masuk ke tengah gerombolan aksi agar tidak melakukan tindak anarkis.

“Boleh dilakukan aksi unjuk rasa, asal jangan anarkis!” teriak Wakil Rektor III UHN Maringan Panjaitan di lokasi aksi.

Maringan menambahkan kepada Sumut Pos, aksi tersebut bukan murni mahasiswa UHN. “Ada juga mahasiswa dari luar kampus ini,” ujarnya sembari melakukan sweeping terhadap mahasiswa yang bukan mahasiswa UHN bersama pihak kepolisian.

Di Gedung DPR juga Panas

“Bakar kantor gubernur, bakar kantor gubernur!” Begitulah sorak-sorai sekitar 50-an massa Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia (GMNI), saat menuruni anak tanggal Lantai V Kantor Gubernur Sumatera Utara (Gubsu), Jalan Diponegoro Medan, kemarin.

Itu dilakukan massa GMNI se-Kota Medan, seusai berdialog Kabiro Perekonomian Pemprovsu Bangun Oloan Harahap, yang didampingi Kabag Perekonomian Pemprovsu, S Pulungan, dan Plt Kabid Migas Dinas Pertambangan dan Energi (Distamben) Sumut Samintarto.

Pada dialog dengan massa yang dipimpin oleh Andi Junianto Barus tersebut, Kabag Perekonomian Pemprov Sumut S Pulungan enggan menerima tawaran para pengunjuk rasa tersebut. Sebab, kapasitasnya dalam menerima aspirasi hanya untuk menampung dan membawa masalah tersebut ke pimpinan. “Persoalan menolak atau tidak atas kebijakan kenaikan BBM, bukan kewenangan Pemprovsu,” jawabnya.

Sementara itu, Samintarto dalam penjelasannya menyatakan, tidak ada pilihan lain bagi pemerintah untuk tidak menaikkan harga BBM. Itu dikarenakan, subsidi BBM yang selama ini ditutupi dengan ekspor migas tidak lagi bisa menampung beban harga minyak dunia yang semakin tinggi di atas perkiraan APBN.

“Kalau mau memperbaiki APBN-P, kenapa setiap kementerian menaikkan anggarannya. Seperti Kapolri Timor Pradopo, yang meminta kenaikan anggaran, gaji PNS diminta naik 50 persen, tapi kinerja tidak dirasakan. Satu solusi adalah berhentikan SBY-Boediono,” timpal Turedo Sitindaon, seorang pengunjuk rasa.

Upaya negosiasi itu, sebelumnya disebabkan karena massa GMNI sempat melakukan aksi blokir Jalan Diponegoro dan membakar ban, yang berlangsung selama lebih kurang 60 menit. Sehingga memacetkan arus lalu lintas terhadap sejumlah ruas jalan di inti kota Medan. Karena aksi tersebut, maka pihak kepolisan meminta agar Pemprovsu bersedia melakukan negosiasi.

Dari Kantor Gubsu, massa GMNI merangsek menuju Gedung DPRD Sumut. Saat menggelar orasi di depan pintu pagar gedung dewan tersebut, sekelompok massa lainnya dari Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) Kota Medan juga menuju ke depan gedung dewan tersebut, untuk bergabung dengan massa GMNI. Penyampaian orasi kedua elemen mahasiswa tersebut dilakukan secara bergantian. Kedua elemen tersebut, juga sempat melakukan aksi bakar ban. (gus/ari)

MEDAN-Kejadian bentrok antara pengunjuk rasa dan pihak keamanan yang terus berulang dalam dua hari menjadi perhatian penting pihak kepolisian. Polresta Medan pun berjanji akan menurunkan sekitar 2.000 personel untuk mengantisipasi aksi unjuk rasa menentang dan menolak rencana pemerintah menaikkan tarif BBM mulai 1 April berlangsung, Senin (26/3) mendatang.

“Dari 2.000 personel yang akan kita turunkan itu, sekitar 1.715 personel akan melakukan PAM terbuka. Mereka akan di tempatkan di 12 titik yang diperkirakan akan menjadi lokasi unjuk rasa,” kata Wakapolresta Medan, AKBP Pranyoto dalam Rapat koordinasi mengantisipasi gangguan kantibmas berkaitan dengan rencana kenaikan BBM  di Rupatama Polresta Medan, Kamis (22/3)

Dijelaskannya, 12 lokasi yang diperkirakan akan menjadi objek unjuk rasa itu, yakni Gedung DPRD Sumut, Kantor Gubernur Sumut, Kantor Pertamina, Kantor Wali kota Medan, Gedung DPRD Medan, Budaran SIB, Tol Bandar Selamat, Kantor Badan Pertanahan Nasional, Petronas Jalan Patimura, Petronas Ring Road, RRI, dan Kampus Universitas HKBP Nommensen.

Di luar personel yang telah dipersiapkan itu, Pranyoto  mengungkapkan pengamanan akan dibantu lagi oleh Brimodasu sebanyak 450 personel dan  200 peronel dari Dit Shabara Poldasu. Selain itu, Polresta masih minta bantuan personel dari Pemko Medan melalui Dinas Perhubungan, Satuan polisi Pamong Praja, Dinas Pencegah dan Pemadam Kebakaran (Dinas P2K) serta Dinas Kesehatan Kota Medan.

“Khusus Dinas P2K, diminta untuk menempatkan mobil pemadam kebakaran beserta personel. Selain untuk mengatasi pembakaran yang dilakukan para pengunjuk rasa, kehadiran mobil pemadam itu juga untuk membantu mengisi air mobil water canon.  Sedangkan petugas Dishub diharapkan berkoordinasi dengan Satlantas Polresta Medan, sebab ada dilakukan pemutusan jalan di sejumlah ruas jalan terkait unjukrasa,” ucapnya.

Meski telah melakukan persiapan pengamanan sedemikian rupa, Pranyoto berharap dan berdoa agar unjuk rasa yang dilakukan berjalan dengan aman dan damai. “Kapoldasu berharap unjuk rasa berlangsung di satu titik saja yakni Lapangan Merdeka saja,” ungkapnya.

Sementara itu, Walikota Medan Rahudman Harahap mengatakan pertemuan yang dilakukan ini untuk melakukan sinergitas dengan pihak yang terkait untuk pengamanan unjuk rasa. Pemko Medan sendiri telah melakukan pertemuan dengan unsur Forum Komunikasi Pimpinan Daerah (FKPD) Kota Medan. Dalam pertemuan itu disampaikan tentang apa latar belakang pemerintah menaikkan tarif BBM. Termasuk, solusi mengantisipasi dampak yang ditimbulkan darim kenaikan tersebut.

Selain itu, lanjutnya, 2001 kepala lingkungan yang ada telah diinstruksikan untuk memberikan sosialisasi dan memberikan pemahaman kepada masyarakat. Apabila masyarakat telah memahaminya, diyakini tidak akan terprovoklasi untuk mengikuti unjuk rasa. Selanjutnya, wali kota memerintahkan kepada seluruh Camat untuk ikut membantu aparat kepolisian dalam melakukan pengamanan di wilayahnya masing-masing.

Buruh Tuntut Kenaikan Upah

Rencana kenaikan harga BBM, ternyata juga membuat buruh di Sumut gerah. Dan meminta agar Upah Minimum Provinsi (UMP) dan Upah Minimum Kota (UMK) yang telah ditetapkan untuk direvisi. Karena secara otomatis, kenaikan harga BBM akan berdampak langsung dengan kenaikan harga-harga barang lainnya.
Sedangkan UMP Sumut 2012 yang hanya Rp1,2 juta, dirasa tidak cukup. Untuk itu, buruh meminta dengan tegas adanya kenaikan UMP minimalnya sebesar 15 persen dari yang telah ditetapkan.

Diketahui, UMP Sumut 2012 berdasarkan SK No.188.44/988/KPTS/2011 adalah sebesar Rp1.200.000. Sementara untuk UMK Medan 2012 berdasarkan SK No.188.44/2012 adalah sebesar Rp1.285.000.

“Belum lagi rencana kenaikan BBM itu terlaksana, harga-harga barang saja sudah naik. Kami meminta, minimal gaji buruh dinaikan 15 persen dari yang ada sekarang. Dengan kenaikan BBM ini, posisi buruh akan semakin termarjinalkan,” tegas Kepala Divisi Humas Serikat Buruh Sumatera Utara (SBSU) M Amrul Sinaga SH.

Permintaan kenaikan atau revisi SK UMP dan UMK dari para buruh tersebut bila tidak dipenuhi bukan hal yang mustahil para buruh se Sumatera Utara akan menggelar aksi besar-besaran. “Ya, bisa saja kita turun ke jalan dan bersamaan dengan massa lainnya. Dan kita akan memobilisasi semua anggota yang ada di daerah. SBSU saat ini memiliki 1.200 anggota aktif, dan sekitar 1.500 sampai 1.600 anggota tidak aktif,” tukasnya.

Permintaan kenaikan UMP yang diminta para buruh tersebut, mendapat dukungan dari sejumlah anggota DPRD Sumut. Wakil Ketua DPRD Sumut, Sigit Pramono Asri kepada Sumut Pos menyatakan, bila kebijakan menaikkan harga BBM tersebut terjadi, dan berimplikasi langsung maka kenaikan upah buruh harus dipertimbangkan.

Hal senada disampaikan Dewan Pimpinan Cabang Konfederasi  Serikat Perkerja  Seluruh Indonesia (DPC  K-SPSI) ini. Ketua DPC K SPSI Kota Medan Maruli Sihombing mengaku pihaknya tak mungkin lagi menahan agar buruh  tidak berunjukrasa. “Jika pemerintah benar-benar menaikkan harga BBM, kami minta kepada Pemko Medan untuk bisa memberikan solusi kepada buruh. Salah satu yang kami inginkan agar para buruh bisa mendapatkan dana Bantuan Langsung Tunai (BLT). Selama ini buruh tidak pernah mendapatkan  bantuan BLT, padahal BLT itu untuk membantu masyarakat yang kurang mampu menyusul terjadinya kenaikan BBM.” kata Maruli dalam pertemuan dengan Wali Kota Medan Rahudman Harahap di Balai Kota, kemarin.

BBM Mulai Langka dan Mahal

Selain itu, keberadaan BBm di beberapa daerah ternyata sudah mulai mahal dan langka. Contohnya di Kabupaten Serdang Bedagai (Sergai). Setidaknya hal ini diungkapkan. Sekretaris Kelompok Nelayan Tradisional Jaring Udang Cahaya Pagi, Sainik (39) warga Dusun III, Desa Sei Naga Lawan, Kecamatan Perbaungan. Dia mengatakan, harga bensin eceran sudah mengalami kenaikan dari Rp5.000 per liter, sekarang sudah naik Rp6.000 hingga Rp6.500 per liter. “Sehingga biaya operasional melaut membengkak,” terangnya, kemarin.

Pernyataan senada diucapkan, Amirul (32), nelayan jaring udang warga Dusun I, Desa Pematang Kuala, Kecamatan Teluk Mengkudu.  “Sudah harganya mahal mendapatkannya pun susah,” ungkap Amirul.

Ketua Federasi Sarekat Nelayan Nasional, Tris Zamansyah didampingi Ketua Sarekat Nelayan Sumatra Utara (SNSU) Sergai, Irwan Syahril mengungkapkan, ada ribuan jumlah nelayan tradisional khususnya nelayan jaring udang di Sergai yang menggunakan sampan dengan BBM jenis bensin. Katanya, di Kecamatan Pantai Cermin sekitar 500 sampan, Kecamatan Perbaungan 150 sampan, Kecamatan Teluk Mengkudu 500 sampan, serta 120 sampan di Kecamatan Tanjung Beringin yang sudah mulai terkena dampak kenaikan harga BBM. “Nasib nelayan Sergai terancam semakin terpuruk. Kiranya alokasi pengalihan subsidi BBM menyentuh kalangan nelayan karena mereka kelompok yang sangat rentan terkena kenaikan BBM,” imbuh Irwan Syahril. (adl/ari/mag-16)