MEDAN-Tim pengawasan dan penertiban swalayan akan langsung bekerja melakukan penindakan terhadap Indomaret yang tidak memiliki izin.
“Bila tim yang dibentuk sudah disetujui wali kota, tim akan langsung bekerja ke lapangan melakukan penindakan,” kata Asisten Ekonomi dan Pembangunan (Ekbang) Pemko Medan, Arief Tri Nugroho, Jumat (9/3) siang.

Dijelaskannya, tim yang sedang dibentuk sedang dieksaminasi (pengujian suatu putusan oleh seorang yang punya keahlian di bidang hukum untuk melihat dimana kesalahan putusan) oleh bagian hukum Pemko Medan.

“Artinya tim bekerja berdasarkan bahasa hukum yang diatur dalam SK Wali Kota Medan. Jadi, sampai saat ini masih disusun, kalau sudah cocok akan diajukan ke Pak Wali. Setelah disahkan Pak Wali akan dilakukan rapat rekomendasi oleh seluruh tim untuk memetakan lokasi yang akan ditertibkan,” jelasnya.

Menurutnya, untuk anggota tim terpadu terdiri dari anggota bidang perekonomian Pemko Medan, Disperindag Medan, BPPT selaku yang menerbitkan izin dan Dinas TRTB Medan untuk izin bangunannya.

“Semua anggota dibawah kordinasi Asisten Ekbang. Karena Disperindag yang berperan melakukan pengawasan dan penertiban. Sedangkan tim yang dibentuk akan melakukan penataan dan pembinaan terhadap swalayan yang sudah menjamur,” ujarnya.
Sedangkan untuk sanksi terhadap Indomaret yang tidak memiliki izin, Arief hanya bisa menjelaskan kalau semuanya akan dikembalikan ke peraturan yang ada.

“Kalau sanksi akan dikembalikan ke peraturan, karena ada beberapa tahapan untuk sanksinya seperti teguran dan sampai sanksi ringan dan terberat,” jelasnya.

Dikatakannya, sanksi bagi Indomaret yang tidak berizin akan dikaji aturannya.

“Kalau kita lihat dibandingkan dengan daerah lain, seperti di Depok penataan pasar modern di Medan masih bisa dikatakan lebih baik, begitupun tim ini kita bentuk untuk mengantisipasi dan menjadi patron ke depan bagaimana kita menghadapi masuknya pasar-pasar modern ke Medan, karena tidak hanya Indomaret jaringan pasar modern lainnya seperti Alfamart dan lainnya juga akan masuk, makanya dengan adanya tim ini ke depan kita bisa mendapatkan patron bagaimana kita membuat aturannya, penertibannya juga penindakannya,” papar Arief.

Menurutnya, seluruh camat jajaran Pemko Medan juga dilibatkan untuk melaukan pengawasan. “Karena Camat yang lebih mengetahui wilayahnya terhadap letak Indomaret. Untuk itu kita harapkan camat untuk melakukan pengawasan,” tegasnya.

Ketika disinggung kapan selesai tim pengawasan dan penertiban Indomaret tak berizin. Arief memastikan kalau minggu depan tepatnya Senin (12/3) akan selesai dieksaminasi di bagian hukum Pemko Medan.

Ketua Komisi C DPRD Medan, Jumadi menambahkan kalau sampai saat ini Pemko Medan belum ada memberikan tindakan tegas terhadap Indomaret yang tak berizin.

“Sesuai dengan tugas pokok dan fungsi (tupoksi). Permasalahan Indomaret sudah tidak dikeluarkan lagi izinya oleh Pemko Medan. Sementara, masih ditemukan 18 Indomaret yang berdiri tanpa izin. Berikan tindakan tegas terhadap Indomaret yang beridiri tanpa izin,” jelasnya.
Jumadi mengharapkan, Wali Kota Medan Rahudman Harahap harus tegas dengan Perwal No 20 tahun 2011, tentang penataan dan pembinaan pasar tradisional dan pusat perbelanjaan dan toko modern.

“Di lapangan berbeda, banyak yang melanggar dengan perwal tersebut. Untuk itu, dinas terkait seperti disperindag harus segera menertibkannya. Selama ini tidak dijalankan, sedangkan sanksi yang ada di dalamnya sampai tertulis dan teguran serta pemberhentian izin Indomaret yang jelas melanggar,” ujarnya.(adl)

Warga Patumbak Ramai-ramai ke Mapoldasu

MEDAN-Ratusan Warga Desa Dusun I, Lantasan Baru, Kelurahan Lantasan Baru, Kecamatan Patumbak ramai-ramai memboyong Tulis Tarigan (55), tersangka yang dituding warga melakukan pengrusakan irigasi Namo Suru Baru ke Mapoldasu, Jumat (9/3).

Keterangan yang dihimpun, warga merasa kesal dengan ulah pelaku yang merusak irigasi Namo Suro Baru, Kecamatan Birubiru yang diresmikan Bupati Deliserdang beberapa waktu lalu.

Bahkan, warga mengaku sudah melapor ke Sentra Pelayana Kemasyarakatan (SPK) Mapoldasu dengan Surat Tanda Laporan Polisi, No Pol: STTPLP/275/III/2012/SPKT III, Kamis (8/3).

“Kami kesal dengan ulah mereka melakukan pengeboran. Mereka selalu kucing-kucingan dengan warga. Karena ini sudah melanggar hukum terpaksa kami melaporkannya ke Poldasu,” kata Alamta Keliat, di SPK Mapoldasu bersama ratusan warga lainnya.

Dikatakannya, Kamis siang warga tak berhasil langsung menangkap para pelaku. Malam harinya, warga berinisiatif mengintai para penambang galian C.
“Setelah beberapa lama kami mengintai kami memastikan kalau malam hari mereka (penambang galian C) akan beroperasi lagi. Akhirnya, kami berhasil menangkap salah satu pelaku dari lima orang yang juga pengawas di irigasi itu,” ucapnya.

Kepada polisi warga mengaku, selain mengamankan Tulis juga berhasil mengamankan barang bukti palu, kunci, lem air perekat, pipa besi sepanjang 10 meter dan pipa penyambung leter L sebanyak 3 buah.

“Kami juga mengamankan mesin genset satu buah yang kami serahkan kepada polisi saat membuat laporan,” tambahnya.
“Jadi mereka berusaha mengebor aliran irigasi untuk membuang air bekas galian C ke sungai Namo Suro. Bila pengairan rusak warga akan mati kelaparan,” jelasnya.

Sementara Tulis Tarigan mengelak kalau dirinya bersama temannya sedang melakukan pengurusakan irigasi.
“Saya tidak tahu, Pak. Saat itu saya sedang ingin membuang air besar,” ucapnya.

Aiptu Afriani Siregar yang menerima pengaduan warga akan menindak lanjutinya ke Direskrim Poldasu.
“Untuk sementara pelaku kita tahan dulu sembari menunggu laporan ke penyidik,” ucap Afriani.

Warga belum mau pulang ke rumah sebelum pelaku dimasukkan ke dalam sel tahanan Mapoldasu.
“Kami tak akan pulang, kami mau bertahan di sini (Poldasu) sampai pelaku dimasukkan ke dalam sel. Takutnya pelaku dilepas saat kami pulang,” ucap salah seorang warga. (jon/adl)

MEDAN- Wali Kota Medan Rahudman Harahap  segera membersihkan papan reklame yang berdiri di tengah trotoar jika izinnya telah berakhir. Tak hanya itu, ke depan dipastikan tidak akan ada lagi perpanjangan izin papan reklame yang berdiri tidak sesuai dengan aturan yang berlaku.

“Semua yang habis izinnya tahun ini akan kita bongkar. Itu sudah kita lakukan sebelumnya sudah ada 25 papann reklame di tengah trotoar yang kita bongkar. Pastilah itu kita tindak tegas, kita juga tidak mau Medan ini jadi hutan reklame,” kata Wali Kota Medan, Rahudman Harahap, usai peletakan batu pertama pembangunan rumah korban bencana di Jalan Bakung, Medan Area, Jumat (9/3) siang.

Ditegaskan Rahudman, ke depan papan reklame yang sudah berakhir kontraknya tidak akan lagi diperpanjang.
“Selain kita tindak tegas MoU-nya yang sudah berakhir tidak akan kita perpanjang,” tegas Rahudman.

Dikatakannya, papan reklame yang boleh berdiri di Medan, tentunya harus mengacu kepada aturan Perwal Kota Medan No 58 tahun 2011, tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Perda No 11 tahun 2011, tentang pajak reklame serta tata cara penyelanggaraan reklame. Kalau papan reklamenya berdiri di tengah trotoar tentunya selain dapat mengganggu pejalan kaki, juga sangat membahayakan bagi pengguna jalan. Buktinya, banyak papan reklame yang tumbang  kala hujan deras dan terkadang memakan korban yang melintas di jalan tersebut.

Pantauan wartawan sejumlah papan reklame di Medan yang berada di tengah trotoar jalan memang sangat mengganggu bagi pejalan kaki. Pasalnya, ketika melintas pejalan kaki terpaksa harus turun dari pedestrian dan berjalan di jalan umum. Kondisi ini jelas sangat membahayakan pejalan kaki, kalau tidak hati-hati bisa tersambar mobil ataupun sepeda motor. Selain banyaknya papan reklame yang berdiri di tengah trotoar jalan, baliho juga masih terlihat banyak berdiri.

Ketua Komisi D DPRD Medan, Parlaungan Simangunsong mengatakan Pemko Medan melalui Dinas Pertamanan Medan harus tegas menindak perusahaan reklame yang masih berdiri di tengah pedestrian. Padahal sudah tidak ada izinnya lagi. Pemko Medan memang sudah seharusnya memfungsikan kembali pedistrian sebagaimana mestinya sehingga bisa dimanfaatkan oleh pejalan kaki.

“Pendestrian yang dibangun untuk pejalan kaki memang sudah seharusnya memberikan kenyamanan kepada penggunanya. Artinya harus bebas dari segala sesuatu yang menghalangi pejalan kaki,” ucapnya.

“Ke depan tidak boleh ada lagi segala sesuatu menghalangi pejalan kaki menikmati fasilitas publik yang memang disiapkan untuk seluruh masyarakat pejalan kaki,” ucapnya.(adl)