SEMINYAK- Setelah sembunyi beberapa hari di Bali, buronan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) yang juga Wali Kota Bekasi nonaktif Mochtar Mohamad ditangkap di persembunyiannya, Rabu (21/3) pukul 13.00 WIB. Diketahui, sejak kedatangannya di Bali pada Senin lalu (19/3), Mochtar menginap di sebuah villa di seputaran Seminyak, Badung, tepatnya di Villa Lalu, Jalan Pura Dalam Seminyak atau 200 meter arah timur Jalan Raya Seminyak, Badung.

Seperti diakui Sale and Marketing Villa Lalu, Suryadewi. Saat ditemui siang kemarin, ia menyebutkan jika pejabat nonaktif itu sudah menginap di villa tempatnya bekerja sejak tiga hari. “Sesuai catatan buku tamu, dia check-in Villa sejak Senin sekitar pukul 15.00,” akunya.

Dikatakannya, tamu dengan pemilik tubuh subur itu menginap di kamar 10 Tree Tops dengan didalamnya berfasilitaskan plang pool, one bad, dan ruang tamu. “Untuk per malamnya, kamar yang ditempati tamu itu seharga USD 100,” jelasnya.
Hanya saja, diduga untuk mengaburkan identitasnya, wali kota nonaktif itu menggunakan nama Yamin Muhamad. “Kalau wajahnya benar seperti ini (Mochtar Muhamad), tapi nama yang ditulis bukti check-in Yamin Muhamad,” jelas Suryadewi saat ditunjukkan foto wali kota nonaktif itu.

Lebih lanjut, ditanya tentang kronologi penangkapan Mochtar Muhammad di villanya, Suryadewi mengatakan jika, persiapan personel Polri yang diakui langsung dari Mabes Polri dengan bersenjata lengkap dan juga ada mobil gegana itu dimulai dari sejak pukul 10.00 WIB. “Namun waktu itu, polisi hanya mengecek ruang dan standby di beberapa lokasi di villa ini, baru sekitar pukul 13.00 WIB mereka masuk ke kamar 10 tempat tamu menginap,” terangnya.

Bahkan saat penangkapan, puluhan personel itu sempat membuat para tamu lain panik dan takut. “Namun saat saya tanya kepada petugas mengapa mereka menangkap tamu kami, petugas hanya bilang tidak bisa kasih tahu, dan hanya menyampaikan mau jemput seseorang karena tugas negara,” urainya.

Seperti diketahui, Mochtar Muhammad merupakan terdakwa empat kasus korupsi dana APBD Kota Bekasi Tahun 2009-2010 senilai Rp5,5 miliar. Sempat divonis bebas saat menjalani sidang di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) di Bandung, Jawa Barat setahun lalu, namun Maret lalu, atas kasasi yang diajukan KPK, pihak MA akhirnya menjatuhkan vonis kepada Mochtar dengan hukuman penjara selama enam tahun dan denda sebesar Rp300 juta serta pidana uang pengganti sebesar Rp635 juta.(pra/kuh/jpnn)

ACEH TAMIANG- Mobil Panther pick-up BL 8266 FA yang ditumpangi 25 anggota remaja masjid terjungkal setelah ban depan sebelah kiri meledak. Akibatnya, mobil itu terguling-guling dan dua penumpang tewas. Sementara 10 orang lainnya kritis dan belasan lainnya terluka, Selasa (20/3) malam pukul 20.30 WIB.

Korban tewas adalah Risnayati (14), dan Siti (14), warga Desa Tanjung Karang, Kecamatan Karang Baru, Aceh Tamiang. Sedangkan korban luka dan mendapatkan perawatan intensif di RSUD Aceh Tamiang antara lain Dwi, Winda, Wala, Rani, Zilan, Zaroh, Winda, Elva, Popi, Munah, Leha, Rajemah, Wahyu, Feri, Yunus, Jaka, Mirza, Amri, Arifin, Ilham, Zikir dan Indra.

Saksi mata di TKP menyebutkan, mobil naas itu melaju dengan kecepatan tinggi datang dari arah Kota Kuala Simpang menuju Sungai Iyu. Tiba-tiba di Desa Alur Bamban, ban depan sebelah kiri meledak. Atas kejadian tersebut, sang supir M Ilham (18), warga Desa Sriwijaya, Kuala Simpang, tak mampu mengendalikan kecepatan dengan baik. Mobil tersebut pun terjungkal ke kanan badan jalan dan terhempas ke berem jalan. Sedangkan seluruh penumpang terlempar keluar. (urd/smg)

JAKARTA- Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Menakertrans) Muhaimin Iskandar menjamin tidak akan ada pemutusan hubungan kerja (PHK) terhadap para karyawan atau buruh pascakenaikan harga bahan bakar minyak (BBM). Muhaimin mengatakan, pihaknya sudah membahas masalah ini bersama Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) dan Kamar Dagang dan Industri (Kadin).

“Konsolidasi itu terkait rencana kenaikan harga BBM dan para pengusaha melalui dua asosiasinya menegaskan tidak akan melakukan pemutusan hubungan kerja terkait dengan recana pemerintah itu,” terang Muhaimin di Gedung Kemenakertrrans, Jakarta, Rabu (21/3).

Berdasarkan hasil pertemuan tersebut, kedua asosiasi pengusaha itu menyetujui bahwa tidak akan ada PHK di masa kenaikan BBM ini. Akan tetapi, jika kenaikan tarif dasar listrik (TDL), pihak pengusaha mengaku keberatan.
“Karena mungkin mereka punya perhitungan tersendiri mengenai hal ini. Tapi yang terpenting, di masa kenaikan harga BBM ini tidak akan ada PHK yang dilakukan para pengusaha terhadap para karyawan atau buruhnya,” tukasnya.

Muhaimin menambahkan, jika karyawan atau buruh yang melakukan aksi demonstrasi terkait kenaikan harga BBM, diimbau untuk tidak bersikap anarkis. Meskipun hal ini bertujuan untuk memperbaiki kesejahteraan mereka secara bertahap.

“Jika mau berdemo, jangan bersikap anarkis dan merugikan masyarakat. Jangan seperti kejadian sebelumnya, yang menutup jalan tol sehingga merugikan masyarakat. Kalau sampai itu terulang, maka pihak kepolisian tidak akan berkompromi untuk masalah ini,” jelasnya.

Pria yang akrab disapa Cak Imin ini mengimbau, bila terjadi permasalahan antara pekerja dan pengusaha sebaiknya kedua belah pihak mengedepankan dialog secara bipartit  dalam mencari solusi alternatif yang menguntungkan bagi pekerja maupun pengusaha.

“Pemerintah akan berupaya mencari solusi dan mempersiapkan langkah-langkah strategis untuk membantu masyarakat dan kalangan pekerja/buruh secara langsung untuk menanggulangi dampak akibat kenaikan BBM,” imbuhnya. (cha/jpnn)