27 C
Medan
Tuesday, February 3, 2026
Cari disini....
Home Blog Page 13831

Asosiasi Pengembang Ngaku Dizalimi

KETUA Umum DPP Asosiasi Pengembang Perumahan dan Permukiman Seluruh Indonesia (APERSI), Eddy Ganefo mengaku pemerintah telah menzalimi kepada para pengusaha properti.

Akibat berubah-ubahnya kebijakan pemerintah, mereka harus menanggung kerugian triliunan rupiah.

“APERSI sangat terpukul dengan kondisi sekarang ini. Sejak Januari 2012 hingga sekarang, belum ada satupun rumah yang kami bangun diakadkreditkan.

Anggota kami sampai ada yang jual mobil karena dikejar-kejar para tukang yang meminta bayaran gajinya,” ungkap Eddy di Jakarta, Jumat (10/2).

Belum lagi APERSI harus berhadap dengan calon debitur yang belum bisa menempati rumahnya. Padahal, developer sudah menjanjikan Januari sudah bisa akad kredit. Keluhan ini, menurut dia, sudah disampaikan ke pemerintah (Kemenkeu dan Kemenpera) agar membuka keran pembiayaan.

“Saat itu dijanjikan hanya seminggu kemudian akan dibuka. Nyatanya sudah Februari belum juga dilakukan akad kredit. Kami malu sama masyarakat, mereka bilang kami penipu karena sudah dijanjikan Januari bisa menempati rumahnya,” ucapnya.

Diapun mengimbau pemerintah segera mempermudah pembiayaan. Terlebih yang dilayani APERSI 100 persen masyarakat berpenghasilan rendah.

“Mereka siap suku bunganya delapan sampai sembilan persen seperti yang sudah kami sosialisasikan pada 2011.

Kalau sekarang kebijakannya baru lagi, ya tidak apa-apa. Maksud kami, cobalah dibantu pembiayaan 10 ribu unit yang siap akad Januari 2012 dan 27 ribu unit pada Februari, sembari menunggu angka suku bunga baru (enam sampai tujuh persen). Ini agar dana kami tidak mandek di situ,” tandasnya.

Seperti diketahui, ditutupnya keran pembiayaan untuk kredit pemilikan rumah (KPR) sejak Januari 2012, ternyata memberikan kerugian sangat besar bagi pengusaha properti. Wakil Ketua Kadin Zulkarnain Arif mengungkapkan, akibat belum dilakukan serahterima rumah (akad kredit) ke debitur, pengusaha properti mengalami kerugian sekitar tiga sampai empat triliun rupiah.

“Itu hanya dalam hitungan Januari saja. Hampir 50 ribu unit rumah yang tidak bisa akad karena bank masih menunggu kebijakan baru pemerintah.

Belum lagi ratusan ribu tenaga kerja terpaksa menganggur karena tidak ada pekerjaan. Sebab, pengusaha menghentikan pembangunan rumah,” ujar Zulkarnain menguatkan komentar Eddy Ganefo.(esy/jpnn)

Satu Hidran Rp43 Juta

Medan-Ketersediaan hidran di Medan memang minim. Hal ini semakin diperkuat dengan keterangan dari pihak PDAM Tirtanadi. Menurut data, hanya 91 unit hidran yang masih aktif. Masalah biaya ternyata dijadikan alasan soal penyediaan fasilitas pemadam kebakaran tersebut.

“Hidran kita memang hanya 150 (data Dinas Pemadam  Kebakaran dan Penanggulangan Bencana Kota Medan 141 unit, Red), yang aktif 91 unit. Kita berupaya untukn melakukan pengadaannya tapi terganjal kepada anggaran juga sebab untuk pengadaan hidran ini membutuhkan biaya yang banyak,” kata Kepala Bidang Publikasi PDAM Tirtanadi Medan, Jumirin, kepada Sumut Pos, Kamis (9/2).

Berdasarkan data dari PDAM Tirtanadi, di Medan kota hanya ada 25 unit hidran. Sedangkan di Belawan hanya ada 1 unit (lainnya lihat grafis). “Satu unit hidran itu harganya Rp9,5 juta tapi untuk satu set yang lengkap bisa mencapai Rp43 juta. Selama ini kita juga terus melakukan perawatan setiap bulannya. Dan sering mengganti gate valve atau tutup yang biayanya juga tinggi sekitar Rp1 juta per satu gate valve,” terang Jumirin.

Dikatakan Jumirin, kalau gate valve tidak diganti, maka akan terjadi kebocoran yang merugikan bagi PDAM. “Selama ini kita terus melakukan monitor terhadap hidran yang ada di Medan, kalau gate valve nya rusak maka kita ganti, perawatan tetap kita lakukan,” kata Jumirin.

Disinggung soal minimnya hidrant, Jumirin menyebutkan untuk pengadaan hidran memang pihaknya masih terganjal kepada anggaran yang ada. “Keterbatasan anggaran kita, tapi kita upayakan untuk membuat pengadaannya secara bertahap. Jadi untuk anggaran seluruhnya tidak bisa diberikan karena tak bisa dirinci dan sudah tergabung semuanya, dari perawatan, pembelian sekalian untuk rehab,” terang Jumirin.

Sebelumnya, kepala Dinas Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran (P2K), Marihot Tampubolon mengatakan hidran yang ada di Medan ini masih sangat minim dan mengakibatkan petugas pemadam sulit untuk mendapatkan akses air. “Hidran yang ada di Medan itu hanya 30 persen yang bagus.

Kondisi ini jelas sangat menyulitkan bagi kita untuk segera mengantisipasi kebakaran. Kalau hidran tidak tersedia dengan baik di daerah lokasi kebakaran, maka akses air terpaksa kita ambil kembali dari kantor dan itu memakan waktu, dan terkadang mengakibatkan api yang sudah mereda kembali membesar. Inilah yang sering kami alami,” kata Marihot.

Menangapi hal tersebut, Wakil Ketua DPRD Medan, Ikrimah Hamidy menegaskan, kondisi hidran di Medan ini harus segera diantisipasi. Caranya, dengan menyerahkan atau menghibahkan hidrant yang ada ke Pemko Medan. Dengan begitu, maka Pemko Medan bisa melakukan perawatan terhadap hidrant yang ada di Medan.

“Mungkin nanti akan dilakukan perawatannya oleh Dinas Perkim atau Dinas P2K,” terang Ikhrimah.

Politisi dari fraksi PKS ini juga menilai, jumlah hidran di Medan itu masih sangat minim. Terutama di beberapa kecamatan juga masih belum tersedia hidran “Seharusnya memang perlu ditambah lagi hidran terutama di kecamatan-kecamatan yang selama ini belum ada hidran yang mencukupi. Selain itu, tentu saja debit air juga harus ada. Jangan nanti ada hidran tapi airnya menetes, bagaimana mau mengantisipasi kebakaran kalau seperti itu,” terang Ikrimah. (adl)

Pantai Sumut Favorit Mafia

1.300 Km Garis Pantai hanya Dijaga 95 Petugas

JAKARTA-Garis pantai di Sumatera Utara (Sumut) sepanjang 1.300 kilometer menjadi pintu masuk ideal bagi peredaran narkoba. Pasalnya, untuk mengawasi kawasan sepanjang itu, Direkrorat Polisi Perairan (Ditpolair) Polda Sumut hanya memiliki kemampuan tak seberapa.

Dari data yang didapat, Ditpolair hanya memiliki  8 unit kapal patroli tipe C, masing-masing Kapal Patroli Tipe C-1 dengan jumlah personel satu pleton 20 hingga 30 polisi, Tipe C-2 sebanyak 6 unit dengan jumlah personel masing-masing 10 polisi dan Tipe C-3 satu unit dengan jumlah lima polisi. Dengan kata lain, 1.300 km hanya dijaga 95 personel. Sedangkan kemampuan kapal patroli hanya mampu menjaga sampai 6 mil, sementara perbatasan dengan laut tetangga jaraknya 12 mil.

Keadaan inilah yang sudah dibaca sindikat narkoba internasional, hingga memilih Medan sebagai transit sebelum dipasok ke Jakarta.  Selain kawasan pantai Sumut relatif gampang dijadikan pintu masuk, begitu berhasil masuk Medan, jaringan narkoba yakin bakal aman untuk melanjutkan perjalanan darat menuju Jakarta.

“Dengan menggunakan kapal-kapal kecil, mereka masuk ke Sumut. Dari Medan, jalan darat ke Jakarta. Bandar-bandar itu sudah mempelajari situasi. Bisa aman hingga Lampung. Dari Lampung mobil begitu saja masuk (ke kapal menuju Jakarta),” ujar Juru Bicara Badan Narkotika  Nasional (BNN) Kombes Pol Sumirat Dwiyanto kepada Sumut Pos di Jakarta, Jumat (10/2).

Apakah segampang itu? Sumirat mengatakan, bandar narkoba selalu punya jaringan yang luas dengan menanamkan orang-orangnya di banyak tempat. “Ada yang warga biasa, ada juga petugas. Atau mereka berhasil mengelabui,” ujarnya.

Lantas, apa yang dilakukan BNN untuk menutup jalur masuk ke pantai Sumut? Dijelaskan Sumirat, persoalan yang dihadapi BNN adalah keterbatasan petugas. Sementara, panjang pantai Indonesia 81 ribu kilometer.  Dengan panjang pantai segitu, BNN memfokuskan perhatian ke daerah-daerah terluar, yang berpotensi besar menjadi pintu masuk. “Kita tak hanya bergerak di perairan Sumut, tapi juga hingga ke Miangas yang berbatasan dengan Filipina, Pulau Rupat, Riau, yang berbatasan dengan Malaysia, hingga ke Pulau Rote. Tapi namanya maling, begitu patroli pergi, mereka masuk,” terangnya.

Tim BNN, dengan menggandeng TNI, kata Sumirat, juga rutin menggelar patroli di kawasan perairan di Sumut.  Jika memergoki ada yang mencurigakan, BNN tidak bisa langsung melakukan penangkapan, jika belum memastikan orang itu membawa narkoba.

Sumirat menjelaskan, biasanya mengendusan dan penguntitan dilakukan setelah ada laporan dari badan narkotika negara tetangga. Informasi dari negara tetangga biasanya menyebutkan adanya orang yang mencurigakan yang akan masuk ke wilayah Indonesia. “Informasi awal hanya mengatakan ‘mencurigakan’, belum menyebut membawa narkoba. Lantas kita kawal diam-diam, kita kuntit,” papar Sumirat.

Untuk memperkuat kecurigaan, BNN membandingkan dengan data yang ada di BNN mengenai orang-orang yang dicurigai sudah masuk jaringan sindikat narkoba internasional.  “Nah, begitu masuk Indonesia kok cuman 20 menit, 30 menit, berarti dia hanya untuk menyerahkan barang kiriman,” terang Sumirat. Jika dianggap yakin ada barang bukti, barulah dilakukan penyergapan.

Apakah lima tersangka yang diduga anggota jaringan narkoba lintas negara yang berpusat di Iran dan transit di Medan sebelum ke Jakarta, yang dibekuk BNN beberapa hari lalu, merupakan hasil penguntitan seperti itu? Sumirat tak berani memastikan. “Saya belum mendapat penjelasan soal itu,” kilahnya.

Jadi, kebutuhan mendesak saat ini adalah penambahan petugas? Sumirat membenarkan. Hanya saja, lanjutnya, yang lebih penting dari itu adalah kepedulian masyarakat, agar mau memberikan informasi kepada BNN jika menemukan orang yang dicurigai jaringan dan pengedar narkoba.

Selama ini, lanjutnya, BNN sangat terbantu oleh informasi masyarakat. “Dalam setahun ada delapan ribuan laporan masyarakat. Begitu ada laporan, kita dalami dulu karena tidak 100 persen benar. Jangan sampai laporan hanya untuk maksud pembunuhan karakter seseorang,” bebernya.

Sebelumnya diberitakan, Mantan Kalahar Badan Narkotikan Nasional (BNN) Pusat, Komjen (Purn) Togar Sianipar, mengatakan, Medan memang daerah yang menggiurkan bagi mafia narkoba internasional, sebagai daerah transit.
Togar bahkan menyebut, bukan mafia yang berpusat di Iran saja yang menggunakan Medan sebagai daerah transit.  Dua kelompok jaringan menjadikan kawasan Sumut sebagai pintu masuk.

Pertama, pasokan narkoba dari kawasan Bulan Sabit Emas (Golden Crescent) yang berada di antara Pakistan, Afganistan, dan Iran. Kedua, pasokan dari kawasan Segi Tiga Emas yakni Laos-Myanmar-Thailand.

Sementara itu, anggota DPRDSU tampaknya menyalahkan pihak penegak hukum terkait Medan yang dijadikan kota transit narkoba. Setidaknya hal ini diungkapkan Anggota Komisi A, Raudin Purba.  “Pencuri itu lebih tahu dari orang yang dicuri. Begitu juga dengan masalah peredaran narkoba ini.

Para pengedar lebih lihai dari kepolisian. Tapi, tidak menutup kemungkinan juga bila polisi tahu namun terkesan tidak tahu. Tapi yang pasti, polisi lalai dalam mengatasi masalah peredaran narkoba dan memberantas sindikat yang ada,” tegasnya, kemarin.

Sedangkan pengamat hukum Medan, Muslim Muis SH menilai, peredaran narkoba di Medan yang seolah tidak terpantau oleh aparat kepolisian tersebut menunjukkan fungsi intelijen di kepolisian tidak berfungsi maksimal. “Kalau tidak lemah, kenapa ini terus terjadi dan terulang. Kalau disebut mandul, sudah pasti karena tidak mungkin berulang-ulang,” tegasnya. (sam/ari)

Dana Rapat Gatot Rp9,8 Miliar

JAKARTA-Selama 2012 ini, dana rapat yang tersedia untuk Plt Gubernur Sumut Gatot Pudjo Nugroho besarnya mencapai Rp9,83 miliar. Hanya saja, dana ini tidak diambilkan dari APBD Pemprov Sumut, melainkan gelontoran dari pusat yang diambilkan dari APBN.

Direktur Dekonsentrasi dan Kerja Sama Kemendagri, Sirajudin Nonci, menjelaskan, dana itu sengaja diberikan ke gubernur dalam kapasitasnya sebagai wakil pemerintah pusat di daerah. Payung hukumnya adalah PP Nomor 19 Tahun 2010 jo PP Nomor 23 Tahun 2011 tentang tugas dan wewenang gubernur sebagai wakil pusat di daerah.

“Jadi ini merupakan dana dekonsentrasi, karena gubernur menjalankan tugas pusat di daerah. Ini untuk rapat-rapat koordinasi dengan jajaran Forkominda (Forum Komunikasi Pimpinan Daerah),” ujar Sirajudin dalam keterangan persnya di gedung Kemendagri, Jumat (10/2).

Rapat digelar biasanya dalam menyikapi isu-isu dan permasalahan yang muncul di daerah. “Rapat kan mengundang pejabat-pejabat dari instansi vertikal, atau saat gubernur mengundang bupati/walikota, dalam kapasitasnya sebagai wakil pusat di daerah,” terang Sirajudin.

Pria asal Makassar itu menjelaskan, seluruh gubernur uga mendapatkan dana tersebut, yang besarnya variatif, tergantung dari jumlah kabupaten/kota yang ada, standar biaya umum, dan aksesabilitas kewilayahan. “Untuk membayar honor rapat, tak boleh seenaknya karena sudah diatur Peraturan Menkeu,” ujarnya mewanti-wanti.

Total seluruh gubernur nilainya mencapai Rp238,585 miliar. Terbesar Papua, yakni Rp12,8 miliar. Yang kecil seperti Jambi (Rp5,05 miliar), DI Yogyakarta (Rp4,485 miliar). Tahun sebelumnya, 2011, dana rapat Gatot dari pusat Rp8,11 miliar. (sam)

Tim Kemendagri Takut Dibacok

Penentuan Tapal Batas Sumut-Riau tanpa Data Lapangan

JAKARTA-Situasi panas di perbatasan Padang Lawas (Sumut) dengan Rokan Hulu (Riau) yang beberapa waktu lalu sempat bentrok ternyata membuat ciut nyali Tim Penegasan Batas yang dikoordinir Kementrian Dalam Negeri (Kemendagri). Tim dari pusat ini tidak berani turun ke lapangan untuk memastikan titik-titik perbatasan karena takut dibacok.

Alasannya, situasi di lapangan sangat membahayakan.  “Pemda masuk saja mau dibacok,” ujar Direktur Administrasi Wilayah dan Perbatasan Kemendagri, Eko Subowo, kepada Sumut Pos di Jakarta, Jumat (10/2).

Lantas, bagaimana bisa mendapatkan data akurat batas di dua kabupaten beda provinsi itu? Eko menjelaskan, nantinya digunakan mekanisme kartografi. Yakni, memastikan data cukup dengan melihat peta yang tingkat akurasinya sudah terjamin dan sudah disepakati kedua pihak.  “Cukup di atas peta, di meja,” ujarnya.

Dia juga meyakinkan, tahun ini masalah sengketa batas Rokan Hulu (Rohul)-Padanglawas (Palas) itu ditargetkan bisa diselesaikan. Tahapan penyelesaikan saat ini sedang berjalan.  Pekan ini, beberapa hari lalu, Kemendagri sudah mengundang Asisten Pemprov Sumut dan Kabiro Pemerintahan Pemprov Riau.

Pada Maret mendatang, pembicaraan diperluas lagi, yakni dengan mengundang empat bupati, yakni bupati Palas, Labuhan Batu Selatan, Rohul, dan Rokan Hilir (Rohil). Pasalnya, ada juga sengketa batas antara Rohil dengan Labuhan Batu Selatan.

Eko yakin, penyelesaian bisa cepat dilakukan. “Karena hanya menyelesaikan yang bolong, yang lain sudah ada pilar batasnya. Jadi ini untuk yang krusial saja,” ungkapnya.

Menurutnya, meletusnya bentrok panas beberapa hari lalu itu, lebih dipicu masalah perizinan usaha. Konfliknya terjadi antara warga penggarap dengan pihak perusahaan. Ini terjadi, menurut Eko, ada izin usaha yang dikeluarkan oleh bupati, tapi lahannya masuk dalam area yang disengketakan.

“Jadi ini karena di saat batas belum jelas, bupati mengeluarkan izin usaha, tapi lahannya sampai di sana,” katanya tanpa mau menyebut siapa bupati yang mengeluarkan izin tanpa memastikan lahan siapa yang akan digunakan untuk usaha itu.

Sumber koran ini menyebutkan, izin yang dikeluarkan bupati itu adalah bagian dari permainan mafia tanah. Para mafia ini yang berusaha dan mendapatkan izin bupati, yang lantas dijual ke perusahaan.

Kembali ke soal upaya penyelesaian konflik batas itu. Eko menjelaskan, tahapannya diawali dengan penelitian dokumen, termasuk yang berupa peta-peta historis. Setelah itu, tim akan berupaya mendapatkan kesepakatan kedua belah pihak, peta mana yang akan disepakati sebagai acuan perundingan.
Setelah itu, mestinya, tim lantas turun ke lapangan untuk melacak batas wilayah. Hanya saja, karena situasi panas, cukup dengan peta yang sudah disepakati, dengan mekanisme kartografi.

Disusul pengukuran pilar batas.  Tim pusat selanjutnya melakukan verifikasi lagi. Jika sudah klir, barulah dibuat peta batas, yang akan menjadi dasar keluarnya Permendagri mengenai penetapan batas.

Soal tapal batas ini memang menjadi masalah pelik. Setidaknya, sejak dibuka kran pemekaran daerah, hingga saat ini tercatat ada 946 konflik sengketa perbatasan, baik antarkabupaten/kota dalam satu provinsi, maupun kabupaten/kota dalam satu provinsi dengan kabupaten/kota di provinsi tetangga.

Eko menyebutkan, dari jumlah itu sebanyak 131 segmen batas telah terselesaikan, dengan telah dikeluarkannya Permendagri yang menetapkan batas.

Sedang yang masih dalam proses penyelesaian, sebanyak 206. “Yang belum dilakukan penegasan sebanyak 609 segmen atau sekitar 64 persen. Ini yang sama sekali belum tersentuh,”  ujarnya.

Ditargetkan, pada 2012 bisa terselesaikan lagi 50 segmen batas wilayah yang disengketakan. Hingga 2014, ditargetkan semua sudah beres.
Eko menjelaskan, kondisi geografif, misal batas yang disengketakan adalah daerah pegunungan dan berawa, sulit untuk cepat diselesaikan.

Sulitnya akses juga jadi hambatan. Di seluruh Sumatera misalnya, hingga saat ini masih 261 segmen yang konfliknya belum diselesaikan, dari 311 kasus yang ada. Di Jawa, yang relatif kondisi geografisnya mendukung, dari 260 kasus, sudah selesai 102. Yang belum ditangani hanya 70. (sam)

Doktor Peleburan Aluminium yang Menulis Sejarah Batak

DR Ir Bisuk Siahaan, Penggagas Proyek Inalum

Bagi sebagian sebagian orang, terutama golongan muda, pasti banyak yang tidak kenal sosok DR Ir Bisuk Siahaan. Pria kelahiran Balige, 18 November 1935 lalu. Tapi karyanya, begitu fenomenal. Kini, dia menyiapkan buku perjalanan suku Batak selama satu abad.

Ya, lewat  kerja keras mantan diplomat Kedutaan Besar Republik Indonesia di Washington DC, Amerika Serikat ini akhirnya salah satu mega proyek raksasa dengan investasi asing terbesar pertama di Indonesia, Proyek Inalum, dapat dibangun. Tapi itu satu cerita sejarah.

Yang menarik justru jika melihat di usianya kini, si ompung masih terlihat begitu bugar. Senyum mengembang, seakan tidak pernah lekang. Belum lagi ditambah penampilan yang bersahaja dan santunn

dalam setiap tutur kata. Membuat seakan tidak berbeda dengan penampilannya 10 tahun yang lalu.

Tidak hanya itu, satu yang paling luar biasa, ingatannya juga masih begitu kuat. Hingga tidak jarang, doktor yang ahli di bidang peleburan aluminium ini kerap dimintai sejumlah tanggapan, masukan dan pemikiran bagi sejumlah permasalahan.

Ternyata rahasia dibalik kebugaran tubuh maupun pemikirannya sangat sederhana. Bahkan dipastikan dengan mudah dapat diikuti oleh banyak kalangan. Yang paling utama menurut pria yang senang berbagi pengalaman ini, berawal dari hati. “Artinya berusahalah setiap hari memenuhi hati dengan pemikiran-pemikiran positif. Dan mulailah berpikir untuk melakukan sesuatu bukan hanya demi keuntungan pribadi, tapi juga berguna bagi orang banyak,” katanya.

Selain itu tentunya memang masih ada beberapa langkah lain. Di antaranya seperti yang tengah dilakukannya saat ini. Ia tengah merampungkan sebuah buku sejarah perjalanan suku Batak selama satu abad. Menariknya tidak kebanyakan buku yang merangkai kata-kata, di sini ia terpanggil merangkai cerita sejarah lewat sejumlah foto-foto sejarah yang mampu bercerita tanpa kalimat yang panjang. Untuk itu, ia rela mencari bahan hingga ke sejumlah negara yang dirasa masih menyimpan banyak sejarah bangsa Indonesia.

Tujuannya hanya satu, agar orang-orang muda di Indonesia terutama orang Batak, tidak lupa akan sejarah dan asal mula keberadaannya. Tidak hanya buku berbau budaya, jauh sebelumnya Bisuk juga ternyata telah melahirkan segudang buku lainnya. Baik di bidang tehnik, maupun sejarah industrialisasi di Indonesia.

Dengan aktif menulis, Bisuk seakan menemukan dunia baru. Pikirannya terus bekerja mengisi hari-hari. Apalagi yang lebih utama, ia memiliki tujuan mulia. Sehingga tiada hari dijalani tanpa semangat yang begitu besar. Tanpa disadari, ternyata ini sangat bermanfaat luar biasa bagi kesehatan mantan Chairman of Asean Non-Ferrous Industry ini.

Karena pada hakekatnya, tubuh diperintah oleh pikiran. Selain bagi tubuh, tetap aktif ini juga sangat bermanfaat bagi daya ingat Bisuk. Jadi jangan heran ketika berbincang dengannya, sangat terasa ingatannya mengalir begitu kuat.

Selain itu, sejumlah kebiasaan lain juga sepertinya membuat Bisuk tetap terlihat bugar. Di antaranya berusaha menghindari rasa stress dan tidak mau terbawa emosi yang meluap. Bagi sebagian orang mungkin ini akan terasa berat, apalagi yang memiliki darah tinggi.

Namun ketika hati selalu diingatkan dan berusaha melawan amarah, menurut Bisuk hal tersebut dapat dilakukan. Sementara bicara pola makan dan pola istirahat, tidak ada yang berlebih dari suami Riste Tambunan ini.

Semuanya berjalan normal, di antaranya bangun pagi, mengatur jam istirahat siang dan mengkonsumsi makanan-makanan yang menyehatkan seperti buah, sayuran, air putih dan suplemen vitamin pada umumnya.(*)

Toke Ikan Bawa Sabu di Acara SBY

JAMBI- Ulah Sabda Jonata (26) benar-benar nekat. Warga RT 10, Pal 8, Desa Pudak, Kecamatan Kumpeh Ulu, Kabupaten Muarojambi, Jambi itu membawa enam paket narkoba jenis sabu-sabu, saat menghadiri acara kunjungan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) di kawasan Pangan Terpadu, Lorong Ikan Patin RT 10 Pal 8 Desa Pudak, Kumpeh Muarojambi, Provinisi Jambi.

Toke ikan Patin ini ditangkap saat melewati pemeriksaan Pasukan Pengamanan Presiden (Paspampres) dipintu masuk menuju lokasi acara, Jumat pagi (10/2), sekitar pukul 07.50 WIB. Sebelumnya, gerak-geriknya memang sudah dicurigai oleh Paspampres.

Menurut Kapolres Muaro Jambi, AKBP Badaruddin yang berada di lokasi, sebenarnya Sabda berniat akan mengikuti acara kunjungan Presiden SBY bersama rombongan. Dia akan masuk langsung ke lokasi acara melewati pemeriksaan Paspampres. Saat melewati pemeriksaan itu lah dia digeledah anggota Panpanpres, karena peralatan yang bisa mengetahui benda-benda dilarang berbunyi.

“Sebelumnya sudah dicurigai. Waktu melewati pemeriksan peralatan itu sudah berbunyi. Ketika digeledah, petugas menemukan enam paket kecil sabu-sabu dari tersangka,” jelasnya.

Barang bukti tersebut, menurut Badaruddin, disimpan didalam bungkus rokok. ‘’ Selanjutnya pemuda tersebut langsung diamankan Paspanpres. Dia diserahkan ke Kepolisian dan dibawa ke Polsek Kumpeh Ulu untuk diamankan.

Menurut Badaruddin, penangkapan itu hanya insidentil saat melewati pemeriksaan yang ketat. Memang saat itu kejadian berlangsung cukup cepat dan luput dari kamera wartawan. Para wartawan dan pengunjung lain sebagian besar memang sudah berada di dalam lokasi acara.

Sebagian wartawan yang melihat itu mengatakan kejadiannya berlangsung cepat. “Kejadiannya cepat. Orang itu tadi masuk dan sudah langsung dikurung oleh Paspampres dan dibawa,” kata salah seorang kameramen TV lokal Jambi. Penangkapan itu diperkirakan sekitar 30 menit menjelang kedatang preisden bersama rombongan.

Badaruddin mengatakan, Sabda memang memiliki undangan untuk hadir dalam acara kunjungan presiden tersebut. Begitu juga dengan para penduduk desa, hampir seluruhnya mendapat undangan untuk hadir dalam kunjungan presiden panen ikan dan padi.

“Dia bukan petani, tetapi warga biasa di sini. Dia datang untuk melihat-lihat dan memiliki undangan. Karena pemeriksaan ketat dan terhadap seluruh barang bawaan yang dilarang, maka ditemukan itu (sabu-sabu),” katanya.
Memang, pengamanan di lokasi acara kunjungan presiden tersebut cukup ketat.

Setidaknya pengujung harus melewati tiga pos pemeriksaan sebelum masuk ke lokasi. Pintu pertama, pengunjung diperiksa oleh Panpres. Selanjutnya harus melewati pintu yang dipasang alat metal detektor. Kemudian diperiska kembali oleh petugas. Korek api, dan berbagai peralatan lainnya langsung disita oleh petugas.(pia/jpnn)

Rp30 M Mengalir ke Jakarta

Dugaan Korupsi Bansos Rp460 M

MEDAN-Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara (Kejatisu) makin intensif melakukan penyelidikan dugaan korupsi dana bantuan sosial (Bansos) 2010-2011 sebesar Rp460 miliar. Kasi Penyidikan Pidsus Kejatisu, Jufri Nasution SH, Jumat (10/2) mengatakan, pihaknya saat ini sedang menelusuri siapa saja yang menerima aliran dana Bansos tersebut.

Jufri mengatakan, sejumlah pejabat dan mantan pejabat Pemprovsu sejauh ini masih terus diperiksa. Dari keterangan para saksi ini pihaknya mulai bisa mengendus kemana saja uang rakyat tersebut dialirkan. Penyidik juga menemukan banyak anggaran Bansos yang disalurkan tidak sesuai peruntukkannyan

“Perkara Bansos ini menjadi prioritas untuk dituntaskan hingga pengadilan. Dalam waktu dekat akan dilakukan ekspos kasus (gelar perkara, Red),” katanya.

Di tempat lain, seorang sumber di Pemrovsu memberikan informasi kepada wartawan koran ini. Sumber tersebut mengatakan, jika Kejatisu memanggil dan memeriksa DN, maka aliran dana Bansos akan terang benderang. DN merupakan staf di Biro Keuangan Pemprovsu yang beberapa kali mengantar uang ke seorang pejabat Pemprovsu di Jakarta yang berinisial SA. Disebutkan, total uang cash yang diantarkan bekas anak buah mantan Kepala Biro Keuangan, M Syafii, tersebut ke Jakarta mencapai Rp30 miliar.

“Itu total uang Bansos yang mengalir ke SA. Kalau Kejatisu bisa memeriksa DN sebagai saksi kunci, akan diketahui siapa saja pejabat di Pemprov yang terlibat dan siapa saja yang menerima aliran uang haram itu,” ujar sumber.
Untuk megetahui siapa sebenarnya DN dan sejauh apa perannya, wartawan koran ini mengkonfirmasinya ke mantan bosnya, M Syafii. Sayang upaya konfirmasi selama dua hari hingga kemarin (10/2), M Syafii tak pernah berhasil dikonfirmasi. Ponselnya aktif, namun tak diangkat meski berkali-kali dihubungi. SMS yang dikirimkan wartawan koran inipun tak dibalasnya.

Sejak menjalani pemeriksaan intensif di Kejatisu, pekan lalu, M Syafii memang semakin susah dihubungi. Dalam kasus ini, M Syafii merupakan mantan pejabat Pemprovsu yang paling lama menjalani pemeriksaan. Pekan lalu dia pernah diperiksa dari pagi hingga larut malam.

Terkait staf Biro Keuangan Pemprovsu berinisial DN yang disebut-sebut sebagai saksi kunci, Kasi Penyidikan Pidsus Kejatisu, Jufri Nasution SH mengucapkan terimakasih kepada wartawan koran ini terkait informasi tersebut. Dia mengaku DN sebenarnya termasuk satu dari beberapa orang yang sedang menjalani pemeriksaan. Menurutnya, penyidik akan fokus memeriksa DN, kemana saja dana Bansos telah diantarnya. “Kalau memang ada info itu kita akan selidiki lebih lanut,” pungkasnya. (rud/ari)

Kemeriahan Dimulai

MEDAN- Honda Development Basketball League (DBL) North Sumatera Series 2012, segera dipentaskan di Samudra Sport Centre Jalan Pancing Medan, 18-25 Februari. Kemeriahan ajang tahunan bergengsi turnamen bola basket antar pelajar ini mulai terasa.

Hal itu terlihat ketika panitia dan sejumlah sponsor menggelar Technical Meeting (TM) di Hotel Antares Medan, Jumat (10/2) kemarin.

Pada agenda TM tersebut, sejumlah peraturan dan konsep dibicarakan kepada peserta. Perwakilan dari sponsor seperti Honda, Telkomsel, dan sponsor lainnya hadir pada even tersebut. Tentu saja semua menyambut baik even ini.
Gerry Antonio Koman, koordinator salah satu tim dancer SMA Sutomo Medan salah satu yang gembira even ini kembali menyambangi Kota Medan dan sekitarnya.

“ Honda DBL dapat menuangkan bakat yang selama ini dilatih setiap hari di Sekolahan,” bilang Gerry.  Berita terkait baca halaman 16. (omi/ful)

URC

Oleh: Ramadhan Batubara
Redaktur Pelaksana Sumut Pos

Syahdan, era pertengahan tahun 90-an, masyarakat Indonesia terbiasa dengan mobil sedan berwana hitam yang lajunya tak tertandingi; mobil hitam dengan tulisan mencolok: URC. Ini bukan soal genk motor, melainkan aksi pihak keamanan dalam memberantas kejahatan. URC tak lain adalah akronim dari Unit Reaksi Cepat.

Ceritanya, ketika Jenderal Polisi Drs Dibyo Widodo menjadi Kapolri, URC ini begitu muncul. Sebenarnya, bukan ketika dia sudah menjadi Kapolri ide memunculkan satuan URC ini lahir saat mantan Kapolres Deliserdang (1986) menjadi Kapolda Metro Jaya.

Di ibu kota yang terkenal dengan angka kriminal tinggi tersebut, Dibyo Widodo, mencari pemecahan agar keluhan dan laporan masyarakat cepat terlayani; terlayani berarti satuan Polri tiba di tempat perkara dalam tempo yang sesingkat-singkatnya. Maka, dibentuklah satuan baru tadi.

Untuk menunjang kerja satuan ini, fasilitas yang digunakan pun tak tanggung-tanggung. Satuan khusus ini didukung oleh kendaraan roda empat dan roda dua dengan anggota yang terlatih dan andal sehingga mampu menjadi tulang punggung kesatuan Polri dalam mengantisipasi setiap gangguan Kamtibmas. Ujung-ujungnya, masyarakat benar-benar merasa aman dan tenteram.

URC ini serta-merta memberi keyakinan pada masyarakat kalau polisi berada di pihak mereka. Setiap ada laporan, URC benar-benar cepat sampai di lokasi. URC pun menjelma menjadi satuan yang begitu populer. Saking populernya, di Surabaya malah sempat ada taksi yang memiliki armada sangat mirip dengan URC; berwarna hitam dengan tulisan mencolok warna kuning. Kenapa? Ya, mereka ingin seperti URC dalam melayani pelanggan.

Terus terang kenangan soal URC ini dipacu oleh kejadian tengah pekan ini. Bagaimana tidak, apa yang ditunjukan oleh Polresta Medan bak URC tadi. Dengan komandan barunya, Kombes Pol Monang Situmorang, pihak kepolisian mampu mengungkap kasus perampokan dan pemerkosaan yang dialami seorang pengusaha butik di Plaza Medan Fair. Hebat. Tambah hebat lagi, kasus itu terbongkar dalam hitungan jam saja. Dan, informasi untuk menangkap pelaku hanya berdasarkan SMS.

Jadi, seiring waktu, apa yang dilakukan Dibyo Widodo dengan URC-nya langsung diterjemahkan Polresta Medan lebih baik lagi. Bayangkan saja, aparat Polresta Medan bukanlah satuan khusus yang sengaja dibentuk untuk melaju cepat. Mereka juga tidak dibekali dengan fasilitas mobil dan sepeda motor dengan kemampuan yang yahud.

Tapi, terbukti mampu. Ya, semoga hal ini merupakan sinyal bagus pelayanan yang diberikan Polri kepada masyarakat Medan dalam waktu ke depan. Mengingat, masih banyak kasus yang belum juga tuntas seperti penanganan gank motor dan sebagainya.

Sayangnya, keberhasilan Polresta sempat disangsikan. Kecurigaan muncul ketika pihak polisi terkesan begitu gampang memecahkan masalah; sebelumnya untuk kasus semacam itu sulit dipecahkan. Apalagi, dengan modal SMS korban, polisi bisa langsung mengendus lokasi dan menangkap pelaku. Pertanyaannya, cukupkah pengaduan ke polisi hanya bermodalkah SMS yang berbunyi: Tolong ….
Coba bayangkan ketika Anda mendapat SMS seperti itu dari pasangan. Lalu, Anda curiga kalau pasangan Anda itu diculik. Maka, Anda pun tergopoh-gopoh ke kantor polisi, melaporkan kecurigaan tersebut. Nah, apa yang akan Anda dapatkan? Apakah, polisi akan langsung bertindak?

Tapi, apapun itu Polresta Medan telah berbuat. Bukti sudah dipaparkan, pelaku juga sudah ditangkap. Satuan Reskrim Polresta Medan melalui Unit Kejahatan dan Kekerasan (Jahtanras) pun sudah bertindak bak URC ala Dibyo Widodo.

Kini tinggal bagaimana pihak Polresta mampu mempertanggungjawabkan keberhasilan itu. Maksudnya, ketika mendapat laporan di masa mendatang, perlakuan atau pemecahan kasus juga bisa cepat. Seperti URC, meski sempat diandalkan, seiring waktu tim khusus ini malah sering terlambat. Ujung-ujungnya, di beberapa tempat URC malah dipelesetkan menjadi Unit Rada Cepat. (*)

1...13,83013,83113,832...15,615Page 13,831 of 15,615

Graha Pena Medan,
Jl Sisingamangaraja Km 8,5 No 134 Amplas-Medan 20148.
Telp. 061-7877012 (Hunting).

Tentang Kami

Popular

Pilihan Editor