Terkait Outbound Kepsek SDN Medan Dikutip Rp600 Ribu

MEDAN- Kepala Dinas Pendidikan Medan (Kadisdik) Medan, Rajab Lubis mengaku siap jika harus dipang gil Wakil Ketua DPRD Medan, Ikrimah Hamidy, terkait pelaksanaan outbound training yang dilaksanakan Disdik Medan terhadap kepala se kolah, dengan biaya yang dikenakan Rp 600 ribu kepada setiap peserta.

Rajab bahkan menepis adanya dugaan sengaja mengambil keuntungan atas pelaksanaan out bond yang dilakukan Dinas Pendidikan Medan.

“Saya siap jika harus dipanggil lagi ke dewan. Karena sebelumnya saya juga telah dua kali dipanggil anggota dewan terkait hal ini. Tapi saya berharap cek dululah sebelum cakap. Kalaulah saya melakukan hal seperti itu, saya siap melepaskan jabatan saya sekarang juga,”tegas Rajab.

Terkait hal tersebut Rajab mengaku telah menyampaikan pesan singkat terhadap anggota dewan untuk mengklarifikasi banyaknya tudingan miring yang diterimanya.

Isi pesan tersebut bilang Rajab, mengenai tujuan outbond training yakni membentuk team work, set mental, soliditas, motivasi kerja, kreativitas, ketekunan, kesabaran, percaya diri, dan loyalitas kepada tim kerja.

“Saya menilai kompetensi ini sudah samar-samar dan sayup-sayup tampaknya di kalangan pimpinan sekolah. Instrukturnya sudah bersertifikat, peserta adalah kepala sekolah dan merekrutnya ditawarkan dan bukan diperintah jadi diberikan kebebasan.

Benar biaya Rp600 ribu tapi dengan syarat tidak menggunakan dana BOS, tidak memakai uang kas, dan langsung dibayarkan kepada team out bond jadi bersumber dari uang pribadi,”ujar Rajab lewat pesan singkatnya yang disampaikan kepada salah seorang anggota DPRD Medan Komisi  B yang membidangi pendidikan beberapa waktu lalu.

Masih dalam pesan singkatnya, Rajab juga mencontohkan dari  50 kepsek di satu kecamatan ternyata hanya 25 saja yang hadir. Maka tidak ada sanksi atau hukuman yang diberikan. Bahkan, sebelumnya atau pada akhir 2011, bilang Rajab jika seluruh Camat dan Lurah dilanjutkan seluruh kepala SKPD dari Pemko dan penggerak PKK hingga tingkat kelurahan sudah di training.

“Jadi tidak benar uang itu untuk saya, tidak ada paksaan, tidak ada komisi, dan kegiatan ini dengan sepenuh hati saya kerjakan bersama-sama staf Disdik Medan. Maaf prediksi saya (mudah-mudahan keliru) bahwa ada individu yang ingin menjadikan aura dan roh pendidikan Kota Medan agar tidak kondusif,”ujarnya.

Sedangkan pengakuan Rajab sendiri, dirinya memiliki obsesi dan aksi agar pendidikan terbangun dari tidur pulas yang panjuang selama ini.
Sebelumnya, Direktur Konsultan Pendidikan Indonesia (Kopindo) Sumut, Joharis Lubis membeberkan adanya surat Disdik Medan Nomor 420/94/PPMP/2012 tertanggal 03 Februari 2012 yang dilayangkan ke setiap sekolah yang ditujukan kepada Kepsek SD Negeri di Kota Medan.
Yang isinya diharapkan agar sekolah berpartisipasi sebagai peserta outbond dengan biaya Rp 600 ribu per peserta.

“Berdasar pengamatan saya, Disdik Medan adalah sebagai panitia pelaksana outbond dan sudah terselenggara dua kali. Saya pikir ini tidak ada manfaatnya buat para kepsek itu. Kalupun ada outbond serahkan saja kepada panitia dan jangan dibebankan biaya,” tegasnya. (uma)

MEDAN- Forum Masyarakat Sari Rejo (Formas) yang diketuai Pahala Napitupulu dilaporkan ke polisi dengan Laporan Nomor LP: 0105/For mas/II/2012 tanggal 27 Februari 2012, karena mencatut nama organisasi Formas yang sudah berdiri dan berkekuatan hukum tetap.

“Formas yang sudah berdiri berdasarkan akta berdiri tanggal 24 Februari 2011 No 30 di hadapan notaris Muhammad Dodi Budiantoro yang berkantor di Jalan Jenderal Ahmad Yani No 70 lantai 2 jelas bahwa kepengurusan Formas yang legal adalah kami yang sudah lama memperjuangkan sertifikat tanah seluas 260 hektar milik warga Kelurahan Sari Rejo, “ kata Ketua Formas, Riwayat Pakpahan, Jumat (3/3) siang.

Dikatakan Riwayat, dasar pelaporan Formas baru karena mencatutkan nama Formas dengan memakai stempel yang dipalsukan.
“Selain itu tindakan fitnah yang dilakukan atas pencemaran nama baik Formas tidak dapat dipertanggungjawabkan oleh Formas baru,” ujar Riwayat.

Dijelaskannya, tindakan provokasi yang dilakukan Formas baru terhadap warga Sari Rejo sudah sangat meresahkan dengan adanya selebaran yang akan melakukan aksi unjuk rasa besar-besaran ke kantor Wali Kota Medan.

“Kita sudah menyerukan kepada masyarakat agar tidak terpancing atau terpengaruh terhadap hal-hal yang sifatnya memprovokasi dan mengadu domba.

Apalagi belakangan ditemukan ada selebaran dengan mengatasnamakan Formas mengajak masyarakat untuk melakukan aksi damai ke kantor Wali Kota. Ajakan tersebut disebarkan ke masjid-masjid. Kami berharap agar masyarakat tetap kondusif menghadapi masalah ini,” pintanya.

Pengurus lainnya, Asep menambahkan kalau kepengurusan Formas baru belum baku karena hanya berdasarkan AD dan ART saja. “Sudah membuka nama pengurusan baru yang namanya sama pula dengan berdasarkan AD dan ART yang hanya konsep dan belum berlaku. Boleh membentuk organisasi tapi jangan pakai nama Formas,” jelasnya.
Selama ini, lanjut Asep, Formas terus bersabar menyikapi terbentuknya Formas baru.

“Kalau kami terus diam, bisa saja masyarakat berpikiran kalau Formas tidak ada berusaha memperjuangkan tanah Sari Rejo. Untuk itu, kami sudah melaporkannya ke Polsek Medan Baru,” jelasnya.
Terpisah, Ketua Formas baru, Pahala Napitupulu menyerahkan semuanya ke Formas yang diketuai  Riwayat Pakpahan.

“ Itu hak dia. Biarlah mereka mengadu, bila ditanya akan saya jawab karena ini masalah perdata. Saat ini saya malas jawab karena berurusan dengan orang yang berbeda wawasan,” ucap Pahala.

Pakpahan menyakini kalau Formas baru yang dibentuknya adalah legal. “Kita menyakini Formas dibentuk dari masyarakat dan dihadiri hampir seribu lebih masyarakat pada saat pelantikan tanggal 7 Februari lalu. Jadi Formas sudah dibentuk sejak tahun 2007 dan terus melakukan aksi. Seharusnya, selama dua tahun sekali kepengurusan Formas harus diganti.

Namun sampai saat ini belum ada pergantian, masyarakat terus mempertanyakannya karena tidak ada pertanggung jawabannya selama ini,” jelasnya.Kapolsekta Medan Baru, Kompol Dony Alexander yang dikonfirmasi berjanji akan segera menindaklanjutinya.

“Laporannya sudah kita terima dan akan dipelajari dahulu untuk mencari unsur pidana dalam laporan itu. Jadi, bila terbukti ada unsur pidana akan ditindaklanjuti,” jelasnya. (adl)