MEDAN- Warga Lingkungan VII Kelurahan Sitirejo III Kecamatan Medan Amplas bersama Dinas Bina Marga Pemko Medan bergotong royong membersihkan drainase di sepanjang Jalan Selamat Lurus, Jumat (2/3) pukul 11.00 WIB.

Mereka berharap dengan pembersihan ini bisa mencegah terjadinya banjir di kawasan Jalan Selamat Lurus. “Di saat hujan deras turun, kadang drainase yang di ujung Jalan Selamat Lurus itu selalu banjir,” keluh Kepala Lingkungan (Kepling) VII, Drs Edison Manalu.

Edi menceritakan, kawasan Jalan Selamat Lurus memang kerap dilanda banjir bila hujan deras datang mengguyur. Guna mengantisipasi datangnya banjir lagi, mereka bersama dengan Dinas Bina Marga Medan bergotong royong membersihkan drainase. Itu mereka lakukan setiap Sabtu dan Minggu.
“Kegiatan pembersihan ini akan terus kami lakukan, demi menciptakan suasana lingkungan menjadi indah dan lestari,” harapnya.

Edi berharap para warga yang tinggal di lingkungannya menjaga kebersihan dengan tidak membuang sampah sembarangan, termasuk ke dalam drainase. “Kalau dibuang ke drainase, saluran parit tersumbat dan bisa menyebabkan banjir,” terangnya.

Terkait kegiatan yang dilakukan warganya bersama pihak Dinas Bina Marga Pemko Medan, Lurah Sitirejo III Kecamatan Medan Amplas, Drs Suharto sangat mengapresiasikan kegiatan yang dilalakukan warga itu.
Menurutnya ini salah satu kegiatan kebersihan lingkungan demi melestarikan tempat tinggal warga.(omi)

MEDAN- Pasca tewasnya Jefersen Sitorus dan Cristian Marko Siregar yang dibakar massa hidup-hidup di Desa Lau Bakeri, Kutalimbaru, Deliserdang beberapa hari lalu, kini kampung tersebut mendadak sepi.

Pantauan wartawan koran ini Jumat (2/3), kaum pria di Desa Lau Bekeri, Kutalimbaru ‘menghilang’.
Menurut sejumlah warga yang ditemui Sumut Pos di lokasi kejadian memilih bungkam saat ditanya soal perginya kaum pria di kampung itu.

Saat wartawan koran ini mencoba mendekati warga guna wawancara, warga tersebut langsung menghindar masuk ke dalam rumah. “Tidak tahu saya,” kata R Ginting, wanita setengah baya sambil pergi tergesa-gesa meninggalkan wartawan koran ini.

Untungnya, ada salah seorang warga yang namanya tak mau dikorankan mau ditemui wartawan koran ini. “Semakin gencar berita di koran, warga di kampung ini semakin takut. Ya karena takut tertuduh. Apalagi, polisi mencari warga kampung yang wajahnya terekam di kamera handphone. Sekarang hampir semua laki-laki di kampung ini menghilang, termasuk suami saya karena takut dituduh terlibat,” ujarnya.

Menghilangnya kaum laki-laki di Desa Lau Bekeri, Kecamatan Kutalimbaru, dibenarkan Kasubdit II Tindak Pidana Umum Reserse Polda Sumut AKBP Andre Stiawan SIK saat ditemui Sumut Pos Jumat (2/3) sore.

Menurut Andre, dalam memburu orang-orang yang dianggap terlibat, Direktorat Reserse Polda Sumut, menurunkan 15 Personel Reskrim. (mag-5)
“Untuk kasus ini, ada 15 personel yang diturunkan untuk memburu pelaku,” kata Andre.

Namun, hasil penyisiran kemarin, kata Andre, pihaknya tak ada menemukan orang-orang atau pemuda yang terlibat. “Semuanya diduga sudah kabur. Saat kita sisir tak ada satu pun ditemukan para pria di desa tersebut,” terang Andre.(mag-5)

Medan- Ketua Majelis Pembina PKB (Paguyuban Keluarga Besar) Pujakesuma, Kasim Siyo, menilai tindakan Gatot melalui Kepala Badan Kesbangpol dan Linmas Sumut dengan mencabut Surat Keterangan Terdaftar (SKT) Pengurus Wilayah PKB Pujakesuma Sumut pimpinan Joko Susilo, salah jalan dan merupakan upaya merampok organisasi PKB Pujakesuma dari pihak yang berhak. “Ini jelas-jelas upaya perampokan,” kata Kasim Siyo.

Didampingi beberapa fungsionaris PKB Pujakesuma lainnya, Kasim Siyo menegaskan, tidak ada pihak manapun yang berhak menyatakan sebagai orgnisasi PKB Pujakesuma yang sah, kecuali PKB Pujakesuma yang dihasilkan oleh Mubes-III yang dilaksanakan pihaknya pada 19-20 November 2011 di Hotel Candi Medan.

Logikanya, ujar Kasim, Mubes-II PKB Pujakesuma di Stabat tahun 2006 lalu menetapkan dan memilih dirinya sebagai Ketua Umum DPP sekaligus Ketua Formatur. Karenanya, yang berhak menyelenggarakan mubes berikutnya (Mubes-III) sebagai kesinambungan dari Mubes sebelumnya adalah pihaknya.

Jika ada Mubes-III PKB Pujakesuma yang tidak dilaksanakan oleh kepengurusan hasil Mubes sebelumnya, maka jelas itu adalah Mubes Pujakesuma siluman dan hasilnya tidak sah. “Apalagi, belum pernah dilaksanakan mubeslub untuk melengserkan dirinya dari ketua umum,” tegas Kasim Siyo, mantan Ketua Umum DPP PKB Pujakesuma selama tiga periode itu.

Karenanya, tindakan Plt. Gubsu melalui Kaban Kesbangpol dan Linmas tersebut sangat nyata sebagai upaya merampok PKB Pujakesuma dari pihak yang berhak. “Kita sesalkan kepemimpinan Gatot semacam ini. Mestinya membantu mencari solusi dari masalah yang ada, bukan malah memperkeruh suasana,” ujarnya.

Lagipula, tambah Kasim, yang berhak menyatakan sah tidaknya sebuah organisasi adalah para anggota organisasi tersebut. Mubes-III PKB Pujakesuma yang dilaksanakan pihaknya, dihadiri delapan DPW PKB Pujakesuma provinsi sebagai anggota dan peserta sah dari mubes tersebut.

Sementara itu, Ketua PKB Pujakesuma Pusat, Hardi Mulyono menyatakan, tindakan Plt Gubsu Gatot merupakan wujud dari ambisinya menjadi calon Gubsu pada Pilgub 2013 mendatang.  Namun disengaja atau tidak, ambisinya tersebut telah memecah belah persatuan dan kesatuan etnis Jawa di daerah ini.
“Mau jadi cagubsu silahkan saja, tapi jangan pecah belah etnis Jawa, khususnya PKB Pujakesuma,” kata Hardi Mulyono.

Fakta-fakta yang dialami PKB Pujakesuma hasil Mubes-III PKB Pujakesuma di Medan November 2011 lalu di bawah kepemimpinan Komjen Pol Drs Oegroseno SH, jelas memperlihatkan keberpihakan Gatot tanpa mau melihat akar masalah sebenarnya.

“Ada apa ini? Mayoritas warga Jawa di Sumut cukup pintar, tidak bermental kuli yang mau dipecah belah. Orang awam sekalipun dengan mudah bisa membaca, apa target Gatot dibalik tindakannya terhadap PKB Pujakesuma tersebut,” ujar Hardi.

Berkaitan dengan tindakan DPP Pujakesuma Sempalan dan kebijaksakan Plt Gubsu Gatot PN tersebut, Kasim Siyo dan Hardi Mulyono mengimbau seluruh pengurus dan warga PKB Pujakesuma untuk tetap tenang dan tidak terpengaruh. “Kita laksanakan saja program organisasi yang sudah dirancang, sembari ada pengurus yang sudah ditugaskan untuk menyelesaikan masalah ini ke pihak terkait,” tandas keduanya.

Terpisah, Direktur LBH PKB Pujakesuma Sumut, Surepno Sarpan SH., menilai beberapa kejanggalan dari surat Dirjen Hak Kekayaan Intelektual Kementerian Hukum dan HAM tentang jenis ciptaan Seni Logo Pujakesuma, maupun surat Dirjen Kesbangppol Kemendagri tentang pengesahan DPP Pujakesuma Sempalan (versi Suratman).

Dikatakan Surepno, pengakuan DPP Pujakesuma Sempalan atas hak cipta Logo Pujakesuma nyata-nyata sebuah penipuan dan pembohongan publik. Sebab, Logo tersebut diciptakan oleh para pendiri Pujakesuma tahun 1978. “Bahkan, pembuatnya masih hidup sampai sekarang,” kata Surepno.

Karenanya, pihaknya akan mengajukan keberatan atas penerbitan surat terdaftar dari Dirjen HAKI tanggal 20 Januari 2012 tentang logo Pujakesuma tersebut. Termasuk, akan disampaikan juga keberatan dari pihak pembuat logo Pujakesuma. “Pembuat logo Pujakesuma juga akan menggugat DPP Pujakesuma Sempalan, karena telah melakukan pembohongan publik,” kata Surepno.

Sedangkan menyangkut surat Dirjen Kesbangpol Kemendagri tanggal 20 Februari 2012 tentang keabsahan DPP Pujakesuma Sempalan, juga sangat janggal karena DPP Pujakesuma Sempalan dinyatakan sah berdasarkan surat dari Kemenkumham. Padahal, berdasarkan UU No. 8/Tahun 1985 tentang Organisasi Masyarakat, memberi persyaratan lain soal keabsahan sebuah organisasi.

“Kita secara resmi segera mempertanyakan surat Dirjen HAKI Kemenhumkan dan Dirjen Kesbangpol Kemendagri tersebut,” tegas Surepno.

Surepno juga menjelaskan, PKB Pujakesuma telah mempunyai akte pendirian No. 2 tanggal 2 Juli 2008 yang dibuat Notaris Syafnil Gani, SH, M.Hum, yang kemudian dilakukan perobahan oleh Notaris Rudy Aroha Sitepu, SH, No 29 tanggal 16 Desember 2011 berdasarkan hasil Mubes III Pujakesuma Tanggal 19-20 November 2011.

Sebelumnya, PKB Pujakesuma telah terdaftar secara resmi di Direktorat Pembinaan Masyarakat Dirjen Sospol Depdagri From 07/LM tanggal 15 April 1997. Kesemuanya itu atas nama Kasim Siyo sebagai Ketua Umum DPP PKB Pujakesuma.

Dari rangkaian fakta-fakta di atas, tambah Surepno, PKB Pujakesuma Pusat pimpinan Komjen Pol Drs Oegroseno SH dan PW PKB Pujakesuma Sumut pimpinan Kompol Drs Joko Susilo tetap sah sesuai dengan UU No. 8/1985 tentang Ormas. Apalagi, organisasi yang dipimpin Oegroseno dan Joko Susilo adalah Paguyuban Keluarga Besar Pujakesuma, bukan cuma Pujakesuma atau Perkumpulan Pujakesuma.

Lebih tragis lagi, Kaban Kesbangpol dan Linmas Sumut tidak mengerti administrasi pemerintahan. Buktinya, dia menerbitkan Surat Keterangan, namun mencabut surat keterangan dengan surat biasa. Ini melanggar Permendagri No. 54/2009  tentang Tata Naskah Dinas. Selain itu, kita segera menyampaikan pengaduan pencemaran nama baik yang dilakukan Kaban Kesbangpol dan Linmas Sumut terhadap PKB Pujakesuma.

Sekedar mengingatkan, Pencabutan Surat Keterangan Terdaftar (SKT) Pengurus Wilayah PKB Pujakesuma Sumut pimpinan Joko Susilo oleh Plt Gubsu gatot Pujo Nugroho dengan alasan  dualisme, kemudian menegaskan DPW PKB Pujakesuma Sumut beralih kepada Kolonel Ahwan Ismadi.(ari)

Pemerintah Provinsi Sumatera Utara (Pemprovsu) melalui Sekretaris Daerah (Sekda) Provsu Nurdin Lubis mengaku siap menyalurkan kompensasi kenaikan BBM dengan program Bantuan Langsung Sementara Masyarakat (BLSM) Rp150 ribu per bulan per kepala keluarga (KK) selama sembilan bulan.

Hal ini dilakukan jika pemerintah jadi menaikkan harga BBM pada 1 April mendatang.
“Kita akan melaksanakan sesuai petunjuk atau instruksi pemerintah pusat,” tegas Nurdin kepada wartawan Sumut Pos, Jumat (2/3).

Mengenai data warga miskin di Sumut, dia mengatakan, Pemprovsu mengambil tolok ukur jumlah warga miskin atau Rumah Tangga Sasaran (RTS). “Biasanya dari BPS. Disdukcapil tak punya kompetensi untuk itu,” katanya.

Terkait hal itu, berdasarkan data dari Badan Pusat Statistik (BPS) Sumut, jumlah penduduk Sumut per Juni 2011 sebesar 13.103.596 jiwa. Jumlah warga miskin (RTS) di Sumut sebesar 42,5 persen.

“RTS itu, jika satu rumah ada dua KK, namun masih masak dalam satu dapur, itu dianggap satu RTS. Tapi kalau satu rumah, ada dua KK kemudian masaknya masing-masing itu dihitung dua RTS. Saat ini, jumlah RTS di Sumut sebesar 42,5 persen. Namun data itu akan dipangkas Tim Nasional Percepatan Penanggulangan Kemiskinan (TNP2K). Dan kemungkinan angkanya akan turun menjadi 40 persen,” terang Pendi Dewanto, Humas BPS Sumut, Jumat (2/3).

Dijelaskannya, basis data terpadu untuk perlindungan sosial, dikelola sekretariat TNP2K. Basis data terpadu ini dimaksudkan untuk referensi penetapan sasaran program perlindungan sosial dan penanggulangan kemiskinan yang diselenggarakan pemerintah daerah. (ari)