MEDAN-Tumpukan sampah di pinggiran aliran Sungai Deli Jalan Pertempuran Lingkungan 7 Kelurahan Pulo Brayan Kota Kecamatan Medan Barat mengganggu warga. Selain bau tak sedap yang muncul dari tumpukan sampah, di pinggiran Sungai Deli itu seperti tampak tidak terurus.
“Hampir satu bulan sampah itu tidak pernah diangkut, selain baunya yang sangat menggangu, pinggiran sungai itu terlihat seram sekali seperti tak terurus,” kata Yanti warga setempat kepada kepada Sumut Pos, Kamis (23/2).

Menurut Yanti sampah-sampah itu sebenarnya buangan dari warga yang bukan tinggal di sekitar Sungai Deli itu. “Kalau warga lingkungan 7 di sini selalu membuang sampah pada tempatnya yang telah disediakan di sepanjang Jalan Pertempuran ini,” jelasnya.

Yanti mengaku sering memperingati warga yang kedapatan membuang sampah di pinggiran Sungai Deli itu. “Saya sering mempergoki warga yang membuang sampah di pinggiran sungai itu, saya memperingatinya dengan menyindirnya namun tak sadar juga,” akunya.
Yanti berharap Dinas Kebersihan Kota Medan segera membersihkan sampah yang ada di pinggiran Sungai Deli di Jalan Pertempuran itu, sekaligus menertib warga yang membuang sampah sembarangan.

Tidak cuma Yanti, Taufik warga setempat lainnya juga mengaku terganggu dengan tumpukan sampah di pinggiran Sungai Deli itu.
“Sangat bau lah bang tercium aroma sampah yang ada di bawah pinggiran Sungai Deli Jalan Pertempuran itu,” keluhnya.

Terkait sampah di pinggir Sungai Deli itu, Camat Medan Barat Syahrul Effendy Rambe, SSos  mengaku segera menertibkan warga yang sembarangan membuang sampah, seperti di pinggiran Sungai Deli. Selain itu pihaknya juga akan membersihkan sampah-sampah di sungai itu.
“Jujur saya katakana, kalau di Medan Barat hanya tumpukan sampah yang di pinggiran Sungai Deli itu yang masih bertumpukan, tapi kalau di tempat lainnya selalu diangkut,” aku Syahrul. (omi)

Dugaan Korupsi Bansos Pemprovsu Rp1,2 T

MEDAN-Pasca gelar perkara kasus dugaan korupsi dana bantuan sosial (bansos) Pemprovsu 2009-2011 sebesar Rp1,2 triliun, akhir pekan lalu, sejumlah pejabat dan politikus dari pusat banyak yang kasak-kusuk di Kejatisu. Seorang sumber di gedung Kejatisu mengatakan, banyak pejabat pusat yang meminta kasus itu tak melebar kemana-mana. Kalau pun akhirnya Kejatisu menetapkan tersangka dalam kasus itu, hanya pejabat rendahan saja yang dijadikan tersangka.

“Tokoh-tokoh politik asal Sumut juga banyak yang melobi agar kasus itu dihentikan,” kata sumber yang tak mau menyebutkan siapa saja pejabat dan politikus yang mendatangi atau menelpon pejabat Kejatisu.

Kasi Penkum Kejatisu, Marcos Simaremare, saat dikonfirmasi, Rabu (22/2) mengatakan, pihaknya akan tetap fokus pada penyidikan. Malah, lanjutnya, pihaknya telah memilah-milah pejabat tinggi di Pemprovsu yang bakal dijadikan tersangka. Menurutnya, kasus dana bansos merupakan kasus yang sangat besar. “Kasus ini kasus besar yang aliran dananya hampir ke seluruh kabupaten/ kota se-Sumut. Untuk itu kita melakukan sosialisasi agar Kejari ikut menangani kasus aliran dana bansos di wilayah hukumnya masing-masing,” ujarnya.

Marcos mengatakan, mengungkap kasus yang terbesar yang banyak melibatkan pejabat tinggi di Pemprovsu itu adalah target utama mereka. “Kasus ini banyak melibatkan masyarakat dan pejabat rendahan atau pun pejabat petinggi. Untuk itu kita sudah perintahkan jaksa di kabupaten/kota se-Sumut untuk melakukan pendataan penerima aliran dana bansos tersebut,” tegasnya.

Saat disinggung dugaan keterlibatan Plt Gubsu, Gatot Pujo Nugroho, yang menerima aliran dana bansos sebesar Rp5 miliar untuk pembangunan asrama di Kairo, Mesir, Marcos mengatakan, pihaknya tidak ada mempersoalkan siapa pejabat yang diduga terlibat. “Kita tidak usah mempersoalkan itulah. Sekarang ini kita tetap berjalan untuk melakukan pengusutan yang lebih besar lagi. Karena kasus ini cukup besar dan banyak melibatkan pejabat dan masyarakat,” tegasnya. (rud)