26 C
Medan
Friday, January 30, 2026
Home Blog Page 13899

Ariel ‘Peterpan’, Bebas Oktober 2012

Ariel ‘Peterpan’ sudah me­nga­jukan Peninjauan Kembali (PK) atas hukuman yang dite­rima atas kasus video porno. Namun PK tersebut tetap ke­pada putusan semula, yaitu 3,5 tahun penjara.

Ariel yang dikabarkan telah mendapat remisi atas hukuman itu, ternyata masih hampir 10 bulan lagi mendekam di Lapas Kebon Waru, Ban­dung. Tapi hal itu pun masih bisa berubah.

“Kalau dapat banyak remisi, mungkin bulan Oktober 2012 bisa keluar,” ungkap manajer Ariel, Budi Soeratman.
Selama di tahanan, Ariel ma­sih bisa menulis lagu, bah­kan kemudian merilisnya. Lagu tersebut berjudul Dara . “Mudah-mudahan kita da­pat remisi yang maksimal,” harap Budi.

Kabar bebasnya Ariel nyata­nya tak secerah kisah cintanya dengan Luna Maya. Sebelum­nya, Luna dan Ariel sempat dikabarkan putus. Itu karena Luna sudah jarang menjenguk Ariel. Namun isu itu ditepis Luna. Menurut Luna, hubung­an­nya dengan Ariel baik-baik saja. (rm/jpnn)

Rekor Baru The Djoker

MELBOURNE – Novak Djokovic di kenal sebagai pria yang gemar bertingkah konyol di dunia tenis, sehingga mendapat julukan The Djoker. Siapa sangka, ternyata Djokovic bisa terharu sampai menangis, karena namanya tercatat menjadi bagian dari sejarah Grand Slam.

Djokovic menghabiskan waktu lima jam 53 menit untuk mengalahkan Rafael Nadal dalam lima set lewat skor 5-7, 6-4, 6-2, 6-7 (7-5), 7-5. Ini menjadi pertandingan terlama dalam sejarah Australian Open serta dalam sejarah Grand Slam. Hal ini membuat nama Djokovic masuk dalam catatan sejarah tenis dunia.

“Fakta bahwa kami bermain hampir enam jam sungguh luar biasa. Jelas semua orang yang menonton pertandingan kami menyadari, secara fisik kami menghabiskan tenaga terakhir dari tubuh kami untuk bertanding,” ujar Djokovic, dilansir dari Ninemsn, Senin, (30/1).
“Mungkin itu adalah final terlama dalam sejarah seluruh Grand Slams, dan hanya mendengar fakta tersebut membuat saya menangis, sungguh. Saya sangat bangga menjadi bagian dari sejarah ini,” tambahnya.

Djokovic sejauh ini, sukses mengawali tahun baru 2012 dengan sebuah gelar juara dari turnamen Grand Slam Australia Open. Kini, Djokovic pun bertekad melanjutkan jejak prestasinya ke French Open, turnamen yang belum pernah di menangkan oleh dirinya.

“Saya ingin mendapat final pertama (setelah Australian Open 2012) paling tidak di Paris (French Open 2012). Saya belum pernah sampai di babak final di sana dan saya merasa siap di tahun ini untuk meraih itu (gelar juara),” tandasnya. Sementara itu di tempat terpisah Rafael Nadal mengatakan bahwa kekalahan yang dialaminya atas Djokovic merupakan kekalahan terbaik sepanjang karirnya.  (bbs/jpnn)

Lewat M-PLIK, Dukung Program Kemahasiswaan

Diskominfo  Provsu-Universitas Pembangunan Panca Budi

M-PLIK bukan sembarang internet karena mampu beroperasi  menembus wilayah blankspot sekalipun. Seperti saat terjadi bencana alam gempa bumi, banjir, yang mengakibatkan sarana telekomunikasi rusak dan terganggu.

Yayasan Prof. DR. H. Kadirun Yahya Universitas Pembangunan Panca Budi (Unpab) Medan,  dipimpin Pembantu Rektor IV Drs.Indrajaya Lubis, MM  audiensi ke Dinas Kominfo Provsu  (26/1).  Rombongan diterima Kadis Kominfo Provsu DR.H.Asren Nasution,MA didampingi Kabid Postel Diskominfo Provsu Gelora Viva Sinulingga, SE, MM , Kabid SKDI  Rosmidar, S.Ag, M.Pd  dan Kasi PIP  Abdul Aziz Batubara, S.Sos.

Kunjungan ini digelar dalam rangka meminta dukungan kepada Pemprovsu untuk suksesnya kegiatan Gemilang Prestasi Universitas Pembangunan Panca Budi, yang direncanakan akan dilaksanakan pada  23-26 Februari 2012.

‘’Kita akan mendukung berbagai program yang sifatnya langsung kepada masyarakat khususnya pada kegiatan kemahasiswaan,”ujar Kadis Kominfo Provsu DR.H.Asren Nasution,MA. Dikatakannya, sesuai dengan komitmen Gubernur Sumatera Utara, khususnya agar Rakyat Tidak Bodoh dan memiliki Masa Depan yang lebih baik, maka Dinas Kominfo, sesuai dengan kemampuan dan program yang tersedia akan melaksanakan berbagai kegiatan terutama dalam hal peningkatan pelayanan pemerintah kepada masyarakat. Diantaranya bidang pendidikan, kesehatan dan lingkungan hidup yang sangat dibutuhkan masyarakat.

Untuk kegiatan Panca Budi ini,   Kadis Kominfo menjanjikan akan menurunkan 4 (unit) M-PLIK (Mobile Pelayanan Internet Kecamatan) yang akan berpartisipasi selama kegiatan berlangsung.  Asren Nasution mengatakan, M-PLIK memiliki berbagai keunggulan dalam operasionalnya.
‘’M-PLIK siap dan mampu mengatasi ketersediaan sarana telekomunikasi dengan perlengkapan yang didukung sarana VSAT yang tersedia pada M-PLIK, ‘’tandasnya.

Kadis Kominfo juga menghimbau agar Universitas Pembangunan Panca Budi juga dapat menyusun program e-learning dengan memanfaatkan M-PLIK. ‘’M-PLIK dapat kita operasionalkan mendukung  pembelajaran jarak jauh.  Jika e-learning sudah berlangsung secara terjadwal, maka kami akan memfasilitasi untuk mewujudkan lahirnya kerjasama perguruan tinggi dalam hal ini Universitas Panca Budi dengan Pemerintah Kabupaten/Kota guna melayani masyarakat yang jauh di pelosok tetapi berkeinginan untuk belajar,”paparnya.  Ini memungkinkan, karena saat ini pemerintah Kabupaten/Kota juga sudah memiliki M-PLIK. Hal ini merupakan komitmen Plt.Gubsu H.Gatot Pujo Nugroho,ST agar masyarakat di wilayah-wilayah terpencil mendapat kesempatan menikmati pendidikan yang setara dengan masyarakat yang berada di kota. Dalam pertemuan ini, tim Universitas Pembangunan Panca Budi, juga menyampaikan rencana kerjasama berbagai kegiatan lainnya seperti membuat link antara website Pemprovsu dengan Universitas Pembangunan Panca Budi khususnya domain Bursa Lapangan Kerja.

Hal ini ditanggapi positif  oleh Asren Nasution.  ‘’Dengan masuknya domain bursa lapangan kerja ini, maka masyarakat dapat melihat berbagai peluang karir dan lowongan kerja yang tersedia saat ini, cukup dengan membuka website Pemprovsu, ‘’katanya.

Universitas Pembangunan Panca Budi  direncanakan akan bekerjasama dengan Pemprovsu dan perusahaan-perusahaan multinasional penyedia telekomunikasi untuk menciptakan sebuah jobseeker yang berguna bagi masyarakat Sumut dalam mencari lowongan kerja.

Diakhir pertemuan dilakukan peninjauan M-PLIK beserta uji demonstrasi penggunaan M-PLIK yang terletak di halaman Dinas Kominfo Provsu. Hadir dalam pertemuan tersebut Pengelola Majalah Sentra Cendekia Yayasan Prof. DR. H. Kadirun Yahya – Universitas Pembangunan Panca Budi Medan, Wakil Pimpinan Umum Ir.Abdul Khalik, Pimpinan Redaksi Aswin,ST , Redaktur Selamet, dan Kepala Bursa Kerja Online Robi Khrisna.  (sih)

Tetap Lembut Tetap Senyum

Juliani Prihatini, Kasat Lantas Polres Tebing Tinggi 

Turun langsung ke lapangan, melihat kondisi dan situasi jalan raya itulah yang sehari – hari dilakukan wanita yang satu ini. Tanggungjawabnya sebagai Kasat Lantas di Polres Tebing Tinggi, memang menuntutnya untuk selalu memastikan konsidi jalan raya dalam keadaan lancar dan terkendali. Karena itu dia harus selalu turun langsung melihat situasi jalan raya di wilayah jajaran hukum Polres Tebing Tinggi.

TEBING TINGGI – Sosok AKP Juliani Prihatini Sik, agaknya bisa membantah pandangan bahwa keberadaan Polwan cenderung sebagai pelengkap saja. Apalagi dibidang kelalulintasan. Pemberdayaan Polwan di bidang kelalulintasan tidak hanya  sebagai pembantu Polisi pria. Polwan tidak hanya bisa  ditempatkan sebagai urusan administrasi di belakang meja, tetapi juga bisa tangguh di lapangan.

Sebelum menjabat sebagai Kasat Lantas Polres Tebing Tinggi, wanita berparas cantik tinggi semampai kelahiran 25 Oktober 1976 di Sei Rotan, Percut Sei Tuan, Kabupaten Deli Serdang ini menjabat sebagai Kapolsek Medan Area pada tahun 2009-2010.

Kepada Sumut Pos disebutkannya, awal karirnya bergabung pada kepolisian pada tahun 1996/1997 setelah mengeyam pendidikan di Perguruan Tinggi Ilmu Kepolisiaan (PTIK). Apa yang dicapainya sekarang, lanjutnya bukanlah hal yang mudah. “ Untuk mendapatkan semua itu butuh kerja keras, tetapi kita tidak lupa berdoa untuk mendapatkan keberkahan dalam menjalankan tugas sebagai pengayom masyarakat dan kita  juga harus tetap lembut dan tetap senyum bila menghadapi masyarakat,” bilang Juliani.

Diantara beratnya tugas yang diemban sebagai pengayom masyarakat, Juliani tetap berusaha menjalankan fungsi sebagai ibu rumah tangga. “ Walapun kita sebagai anggota Polisi, tetapi tidak menghilangkan kodrat sebagai wanita, khusunya sebagai ibu rumah tangga, ‘’ujarnya.
Juliani berprinsip, perkembangan dan pendidikan anak juga perlu diperhatikan. Dia tidak ingin, anak semata wayangnya Raihansyah (4,5) tidak mendapat pendidikan yang baik.

“ Sebelum berangkat melaksanakan tugas, saya harus memberikan perhatian kepada anak, seperti menyiapkan baju sekolah dan menyiapkan sarapan pagi, selanjutnya mengurus rumah tangga dibantu dengan pembantu,” bilangnya kepada Sumut Pos, Jumat (27/1) saat ditemui diruang kerjanya.
Usai dinas, Juliani tetap membagi waktu untuk anak. ‘’Kalau di rumah tentunya kita tetap konsen mengurus rumah tangga dan anak, memberikan pendidikan lebih kepada anak,” ucapnya. Karena padatnya tugas di kantor, waktu bersama keluarga yang bisa diharapkan adalah saat hari libur seperti hari Minggu dimana tidak ada kegiatan di masyarakat. “ Intinya keluarga adalah segala-galanya, tetapi tugas juga menjadi perioritas penting,” imbuhnya.
Sementara untuk dunia fashion, wanita berpangkat Ajun Komisaris Polisi (AKP) ini tetap mengikuti perkembangan mode. Mode trendi pakaian tetap disinkronkan dengan bentuk tubuh. “ Paling hoby pakai celana jens dan memakai baju yang casual dengan warna tidak terlalu mencolok. Untuk urusan make up pilih yang natural alami,” bilang Juliani.

Untuk hobi yang menantang, wanita berambut pendek dengan sebakan rambut kesamping ini mengaku sangat suka dengan kegiatan-kegiatan yang menantang yang dilakukan umunya oleh pria seperti panjat tebing dan olah raga volli. “ Kita akan tahu sejauh mana bisa menantang adrenalin kita sebagai seorang wanita tanpa melupakan kodratnya,” ungkap Juliani Prihatini yang juga mantan pemain bola volli tingkat Sumatera Utara ini.  (mag-3)

Tahun Ini, Seleksi CPNS Guru dan Medis

JAKARTA-Pemerintah pusat melalui Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Kemen PAN dan RB), tahun ini memberikan kesempatan kepada pemerintah daerah untuk melakukan perekrutan calon pegawai negeri sipil (CPNS). Hal itu diungkapkan Wakil Men-PAN dan RB, Eko Prasojo, di Jakarta, kemarin (29/1). “Tetapi proses pengajuan kebutuhannya sangat ketat,” katanya.

Prasojo mengatakan, seleksi CPNS tahun ini hanya untuk formasi tenaga pendidik dan tenaga medis. Tenaga medis ini meliputi dokter umum, perawat, dan bidan. Selain itu, juga dibuka kesempatan seleksi CPNS baru untuk  posisi pekerjaan yang mendesak. Saat ini, pekerjaan yang mendesak di antaranya adalah sipir atau penjaga lembaga pemasyarakatan (LP).

Meski sudah memastikan tahun ini bakal ada seleksi CPNS baru, namun Eko belum bisa memastikan bulan berapa seleksi dilakukan. “Masih dalam proses,” katanya.

Dia menuturkan, akhir pekan lalu sudah menggelar pertemuan dengan beberapa kementerian dan lembaga terkait. Dalam pertemuan ini, semakin menguatkan jika pengadaan tenaga pendidik dan tenaga kesehatan baru menjadi prioritas rekrutmen CPNS tahun ini. Pertemuan ini juga menjadi start identifikasi jumlah kebutuhan pegawai baru di daerah.

Sebelum menjatuhkan kepastian kapan pelaksanaan CPNS baru tahun ini, Prasojo mengatakan pihaknya masih menunggu data laporan kebutuhan dari daerah.

Informasi laporan kebutuhan ini juga harus dilengkapi dengan laporan analisis jabatan dan analisis beban kerja. “Kita punya beberapa ketentuan dokumen yang harus disetor. Semuanya harus dilengkapi,” katanya.

Setelah dokumen lengkap, tidak serta merta usulan CPNS baru dikabulkan. Tetapi, akan melewati dulu proses verifikasi. Di luar formasi yang sudah ditetapkan itu, Kemen PAN dan RB juga sudah berancang-ancang untuk  menggelar seleksi CPNS baru untuk seluruh formasi pada tahun 2013.
Menurutnya, untuk tenaga pendidik seperti guru, sudah diberlakukan aturan tersendiri. Misalnya, untuk guru Taman Kanak-kanak Negeri (TKN) ditetapkan satu guru negeri untuk satu rombongan belajar yang ada di satu kabupaten atau kota.

Selanjutnya, untuk guru kelas SDN ditetapkan satu orang untuk satu rombongan belajar di seluruh kabupaten atau kota. Aturan ini juga sama untuk usulan guru SLB Negeri. Sedangkan untuk guru Penjaskes dan agama, dihitung tiga kali jumlah sekolah yang ada di kabupaten atau kota.
Sementara untuk rumus usulan guru bidang studi di SMP, SMU, dan SMK adalah, mengalikan jumlah jam wajib sebuah bidang studi dengan jumlah rombongan belajar, lalu dibagi 24 jam. Untuk guru BP, aturan ditetapkan satu guru untuk 150 siswa. Jadi jika di sebuah sekolah ada 300 siswa, maka guru BP-nya ditetapkan dua orang. (wan/jpnn)

Medan Marak Bangunan Tanpa SIMB

Ada yang Izinnya Hanya 3, Dibangun 9 Unit

MEDAN-Pembangunan fisik di Kota Medan, khususnya perumahan, perkantoran, dan mall melaju cukup kencang. Data dari Dinas Tata Ruang dan Tata Bangunan (TRTB) Medan, Surat Izin Mendirikan Bangunan (SIMB) yang terbit tahun 2011 mencapai 11.203 izin. Namun pertumbuhan real bangunan di Kota Medan diperkirakan melesat hingga dua kali lipat. Pasalnya, ada ratusan bangunan yang berdiri tanpa izin.

Data yang dikeluarkan Dinas TRTB Medan, jumlah SIMB yang terbit selama tahun 2011 sebanyak 11.203 izin. Untuk jenis rumah tempat tinggal sebanyak
9.290 izin, toko sebanyak 892 izin, kantor sebanyak 342 izin, tower sebanyak 37 izin, gudang/pabrik sebanyak 198 izin, sekolah/kampus sebanyak 19 izin, gedung olahraga sebanyak 6 izin, rumah sakit sebanyak 7 izin, klinik/balai pengobatan sebanyak 4 izin, pagar tembok sebanyak 9 izin, SPBU sebanyak 8 izin, restoran sebanyak 3 izin, swalayan/tesmpat hiburan sebanyak 7 izin, rumah makan/kafe/kantin sebanyak 5 izin, rumah kost sebanyak 11 izin, hotel/apartemen sebanyak 11 izin, mess/wisma sebanyak 8 izin, balai diklat sebanyak 1 izin, garasi mobil/doorsmeer sebanyak 5 izin, rumah ibadah sebanyak 8 izin, asrama/rumah jompo sebanyak 2 izin, pos jaga sebanyak 8 izin, gapura sebanyak 1 izin, Pasar UKM  sebanyak 1 izin, kios sebanyak 307 izin, shoowroom/bengkel sebanyak 7 izin, musium sebanyak 1 izin, club house sebanyak 1 izin, workshop sebanyak 1 izin, dan sky cross sebanyak 1 izin.

Namun temuan di lapangan, banyak bangunan yang berdiri tanpa SIMB dan melanggar Keterangan Situasi Bangunan (KSB). Hasil investigasi Sumut Pos, banyak bangunan tanpa SIMB di Kota Medan yang dibekingi oleh oknum pejabat di Dinas TRTB. Ada bangunan yang sudah berdiri setengah, padahal izin belum terbit. Bahkan ada yang sudah dihuni, namun belum mengurus SIMB.

Hasil kunjungan kerja (kunker) Komisi D DPRD Medan di beberapa lokasi di Kota Medan belum lama ini, di Jalan Krakatau ada pembangunan rumah toko (ruko) yang izinnya hanya 5 unit, ternyata yang dibangun ada 13 unit. Di Jalan Abdullah Hamid, Medan Petisah, ada 13 unit ruko yang sedang dibangun tanpa plang izin, serta posisi bangunan melanggar garis sengkedan.

Bangunan tanpa izin juga ditemukan di sepanjang Jalan Ayahanda, di Simpang Jalan Gelas, di Depan Jalan Ceret, dan di simpang Jalan Jangka. Juga ditemukan bangunan ruko yang melanggar KSB di atas jalur hijau di Jalan Brigjen Katamso, tepatnya komplek Centrium.
Yang mengejutkan lagi, Komisi D DPRD Medan juga menemukan 59 unit jenis rumah tanpa SIMB di Jalan Turi, Kecamatan Medan Kota, tepatnya perumahan Griya Turi Asih.

Terkait maraknya bangunan bermasalah di Kota Medan ini, diduga pejabat atau pegawai Dinas TRTB ikut bermain dalam proses penerbitan SIMB. “Kita meminta aparat hukum segera mengusut permainan izin di Dinas TRTB, yang diduga melibatkan oknum pegawai Dinas TRTB Medan,” kata Direktur LBH Medan, Nuriyono SH kepada Sumut Pos.

Menurutnya, banyaknya bangunan bermasalah ini akibat pembiaran yang dilakukan oknum pejabat di Dinas TRTB, dan kurangnya pengawasan dinas terkait. Untuk itu, ia mendesak Wali Kota Medan agar memberikan teguran keras kepada oknum dan pejabat Dinas TRTB Medan yang diduga terlibat dalam permainan SIMB.

“Dan kepada Dinas TRTB sendiri, LBH meminta agar meningkatkan pengawasan yang ketat bekerja sama dengan pihak kelurahan dan kecamatan, agar kebocoran PAD dari retribusi SIMB dapat diminimalisir,” jelasnya.

2.389 Bangunan Bermasalah

Banyaknya bangunan tanpa SIMB di Kota Medan, diakui Sekda Kota Medan, Syaiful Bahri. Menurutnya, perizinan mendirikan bangunan di Kota Medan memang masih menghadapi berbagai kendala. Antara lain pelanggaran terhadap IMB, baik berupa pembangunan tanpa izin, pelanggaran tanpa izin, pelanggaran terhadap izin yang telah diterbitkan, sehingga permasalahan bangunan terus meningkat.

Ia menjelaskan, data bangunan bermasalah dari Januari hingga Desember 2011 tercatat bangunan tanpa surat IMB sebanyak 597 unit, bangunan menyimpang dari IMB sebesar 248 unit, bangunan yang telah ditindak secara administrasi 845 unit dan bangunan yang dibongkar ada 699 unit. Total, 2.389 unit bangunan bermasalah.

“Banyaknya bangunan bermasalah ini disebabkan kurangnya pengawasan, sarana dan prasarana maupun sumber daya manusia (SDM). Belum lagi adanya pihak atau oknum tertentu yang mengambil keuntungan dari bangunan bermasalah tersebut. Hal-hal seperti ini akan kami minimalisasi dengan meningkatkan pengawasan,” ujarnya.

Untuk mengatasi masalah ini, kata dia, Pemko Medan akan melakukan beberapa langkah. Dari internal, pihaknya akan terus meningkatkan SDM yang dilakukan melalui pelatihan serta pembinaan di siplin. Kemudian melakukan penyederhanaan administrasi pengurusan surat IMB akan diupayakan sesederhana mungkin.

“Dinas terkait akan diminta untuk menyampaikan informasi yang transparan tentang ketentuan-ketentuan yang diatur dalam peraturan daerah (Perda) tentang IMB, termasuk sanksi pidana bagi mereka yang melanggar,” jelasnya.

Untuk penegakan aturan di lapangan, lanjut Syaiful, akan dilakukan penambahan armada operasional, pengadaan alat-alat berat, dan alat pembongkaran lainnya. “Jadi tidak ada lagi batal membongkar bangunan yang menyalahi hanya karena kekurangan alat. Soal berapa besar upaya ini akan berhasil, belum bisa dipastikan karena masih butuh pengkajian teknis di lapangan,” tandasnya.

Sedangkan untuk penindakan terhadap bangunan yang sudah berdiri dengan melakukan pembongkaran, menurut Syaiful, Pemko Medan sangat manusiawi. “Tidak mungkinlah kami langsung membongkar, karena Pemko masih manusiawi. Jadi akan diberi teguran untuk mengurus IMB ke Dinas TRTB. Kita tau memang ada permainan dari oknum untuk mencari keuntungan,” bebernya.

Untuk itu, kata Syaiful, Pemko Medan akan meningkatkan pengawasan SIMB. Mulai tahun 2012 ini, tidak ada lagi bangunan yang tidak berizin berdiri di Kota Medan. “Pemko akan terus berupaya menertibkan bangunan yang didirikan tanpa SIMB, atau menyimpang dari IMB,” tandasnya.

Masih terkait bangunan tanpa SIMB ini, Ketua Komisi D DPRD Medan, Parlaungan Simangungsong, berjanji akan memanggil para pemilik bangunan, ke DPRD Medan.”Bila juga tidak datang, kita akan membuat rekomendasi pembongkaran paksa terhadap bangunan yang tidak ada izinnya itu,” tandasnya.
Kadis TRTB Medan, Sampurno Pohan, saat dikonfirmasi Sumut Pos terkait temuan bangunan tanpa SIMB ini, mengatakan pihaknya terus melakukan sosialisasi kepada masyarakat untuk mengurus izin bangunan, “Bila ada bangunan yang berdiri tanpa izin dari Dinas TRTB, akan kami tindak sesuai aturan. Jika teguran tak diindahkan, bangunan akan dibongkar,” katanya.

Terkait bangunan Griya Turi Asih yang dibangun tanpa izin, Kabid Pemanfatan dan Tata Ruang Dinas TRTB Medan, Ali Tohar, menjelaskan saat ini pihak pengembang sudah dalam proses pengurusan izin ke Dinas TRTB. “Saat ini status pembangunan perumahan itu dalam kondisi stanvas. Dalam artian, pembangunan itu tidak boleh berjalan sampai izin diterbitkan,” bebernya.

Menurutnya, Dinas TRTB Kota Medan sudah 3 kali membongkar perumahan. “Pemilik sudah mengajukan desain peruntukan ke Dinas TRTB dan sedang proses. Sedangkan untuk sanksi, karena bangunan sudah berdiri tanpa izin, Dinas TRTB hanya bisa menegur pemilik bangunan agar mengurus izinnya. Karena sanksi belum ada diatur dalam Perda kita,” cetusnya.

Senada, Seksi Hukum Dinas TRTB, Bonar, menjelaskan bahwa seluruh unit bangunan yang ditemukan bersamalah, sedang dalam proses pengurusan izin.

Ratusan Permohonan SIMB Ditolak

Sementara itu, Sekretaris Dinas TRTB Kota Medan, Khairul Syahnan, menjelaskan, Dinas TRTB tak selalu memenuhi permohonan SIMB di berbagai wilayah Kota Medan. Tahun lalu, dari 3.426 permohonan SIMB yang masuk ke Dinas TRTB Medan, sebanyak 1.116 ditolak.

Alasannya beragam. Mulai dari sertifikat yang tidak dileges, lahan bersengketa, jiran tetangga tidak cocok, dan masih ada sejumlah faktor lainnya. “Jika dalam mengusulkan IMB, pemilik bangunan belum memenuhi syarat atau ketentuan, kami tidak akan mengeluarkan izinnya. Alasan penundaan ini diatur dalam Perda Kota Medan No dua tahun 2002 Pasal 8,” kata Khairul.

Dikatakan Khairul, sesuai dengan Pasal 8 Perda No 9 tahun 2002, permohonan IMB ditunda apabila akibat kegiatan mendirikan bangunan tersebut ditolak pihak lain, berkaitan dengan sengketa tanah, atau bangunan ada dampak lingkungannya.

Untuk proses penerbitan SIMB sendiri, menurut Khairul, tergantung luas bangunan yang hendak dibangun. Berdasarkan ISO 9001:2008, izin bangunan di bawah 100 meter persegi bisa dikeluarkan selama 14 hari kerja. Sedangkan jika di atas luasan tersebut, 16 hari kerja.

Wali Kota Berjanji

Warga masyarakat, Supri, yang tinggal di kawasan perumahn elite Polonia, mengusulkan adanya peraturan tentang sanksi terhadap pengembang yang membandel, yang mendirikan bangunan sebelum izin keluar.

“Dan kepada DPRD Medan agar jangan hanya bisa bicara. Yang dibutuhkan rakyat adalah action dari para wakilnya. Lakukan tindakan jika memang ada masalah,” katanya.

Penasehat Fraksi PKS DPRD Kota Medan, Surianda, meminta Wali Kota Medan agar menyikapi kinerja Kadis TRTB, Sampurno Pohan. “Wali Kota Medan jangan tutup mata dengan kinerja Kepala Dinas TRTB itu. Temuan-temuan itu harus segera disikapi,” katanya.
Menyikapi temuan bangunan bermasalah di Kota Medan, Wali Kota Medan, Rahudman Harahap, berjanji akan menindaklanjuti.
“Akan saya data dulu. Dua hari kedepan, Selasa (31/1), kita lakukan pembicaraan lagi,” kata Rahudman singkat, sambil memerintahkan ajudannya mencatat seluruh temuan bangunan yang tak memiliki izin itu. (adl)

Baca juga:

Developer: Ribet dan Mahal Urus Izin!

Ajang Tukar Ilmu dan Pengalaman

Wali Kota Medan Buka Raimuna Cabang VI Gerakan Pramuka

Gerakan Pramuka mempunyai tugas pokok menyelenggarakan kepramukaan bagi kaum muda, guna menumbuhkan tunas bangsa yang baik, bertanggung jawab, mampu membina dan mengisi kemerdekaan nasional.

Hal ini selaras dengan keinginan untuk menjadikan anggota Pramuka Kota Medan sebagai generasi muda yang dapat berpartisipasi membangun Kota Medan menjadi lebih baik.

Hal tersebut dikatakan Wali Kota Medan Drs H Rahudman Harahap MM, saat menyampaikan kata sambutan di acara pembukaan Raimuna Cabang VI Gerakan Pramuka Kota Medan Tahun 2012 di lapangan Cadika Pramuka, Jalan Karya Wisata, Kelurahan Gedung Johor, Kecamatan Medan Johor, Kamis (26/1).

“Melalui kegiatan ini, saya berharap adik-adik sebagai remaja yang mampu mengembangkan potensi positif yang ada di dalam diri masing-masing. Selanjutnya, dapat menularkan hal-hal positif kepada teman adik-adik sehingga nilai-nilai kepramukaan tidak hanya milik praja muda kirana, tetapi juga menjadi jati diri remajanya Kota Medan,” kata Rahudman.

Selaku Ketua Majelis Pembimbing Cabang, Rahudman mengharapkan agar kegiatan Pramuka Penegak dan Pandega tidak terhenti pada Raimuna Cabang VI saja. Justru, Rahudman menantang Pramuka Kota Medan untuk membuat kegiatan yang lebih banyak dan lebih besar lagi, khususnya untuk meningkatkan kualitas Kepramukaan Penegak dan Pandega di Kota Medan.

“Pemko Medan siap menjadi mitra pembantu, sekaligus membenahi berbagai fasilitas yang ada di bumi perkemahan Cadika Pramuka ini. Dengan demikian, siapaun yang berkegiatan akan merasakan nyaman dengan suasana di lahan perkemahan pramuka ini,” ungkapnya.
Tak lupa, orang nomor satu di Pemko Medan itu berpesan agar para peserta yang mengikuti kegiatan tersebut, dapat memanfaatkannya dengan baik guna menambah ilmu pengetahuan dan wawasan. Di samping itu, jadikanlah kegiatan yang sudah berjalan sebagai ajang bertukar pengalaman dan bertukar ilmu, baik umum maupun kepramukaan.

“Seluruh anggota pramuka di Kota Medan agar terus bahu membahu sehingga gerakan Pramuka dapat menjadi mitra dalam pelaksanaan program Pemko Medan. Terutama, pemeliharaan kebersihan lingkungan, ketertiban dan keindahan. Saya ingin anggota Pramuka menjadi pelopor atau menjadi ujung tombak mensosialisasikan program tersebut kepada masyarakat,” pintanya.

Rahudman juga mengingatkan kepada seluruh peserta Raimuna yang hadir, rencana Menteri Kehutanan ke Kota Medan melaunching logo Taman Margasatwa Medan (TMM), sekaligus penandatanganan MoU antara Pemko Medan dengan Balai Besar Konservasi Sumber Daya Alam (BBKSDA) Provinsi Sumatera Utara serta melihat tiga ekor anak harimau Sumatera yang baru dilahirkan beberapa waktu lalu.

Salah seorang anggota Raimuna, Andri dari SMU swasta di Kota Medan sangat bangga dengan kegiatan tersebut. Menurutnya, persiapan ini dapat menjadi pelajaran untuk menghadapi kegiatan yang akan dilaksanakan di luar daerah.

“Bangga juga kalau nantinya ikut berangkat untuk kegiatan Raimuna ke luar daerah. Lagi pula, saya belum pernah mengikuti kegiatan sampai ke luar daerah,” cetusnya.(adl)

Mengembangkan Kreativitas

Wakil Wali Kota Medan Drs H Dzulmi Eldin MSI selaku Ketua Kwartir Pramuka Cabang Kota Medan mengatakan, Raimuna merupakan kegiatan pertemuan dalam bentuk perkemahan yang diadakan Pramuka Penegak dan Pandega.

“Tujuannya untuk membina dan mengembangkan persaudaraan dan persatuan dikalangan Pramuka Penegak dan Pandega  serta memberikan kegiatan kreatif, rekreatif dan produktif yang ber sifat edukatif,” jelas Eldin.

Tak lupa Eldin menggambarkan arti dari peta dan kompas, yang merupakan alat yang saling berkaitan karena hampir seluruh bidang kegiatan manusia memerlukan peta dan kompas seperti militer, instansi non militer (sipil), bahkan para pengembara.

Seorang anggota Pramuka (utamanya penggalang, penegak, dan pandega) juga diharapkan dapat menguasai ketrampilan menggunakan kompas dan membaca peta. Ketrampilan ini diperlukan terutama jika seorang pramuka harus menjelajahi medan yang tidak dikenalinya.

“Untuk mempelajari kompas dengan baik, pertama kita harus mengenal dulu alat yang bernama kompas tersebut. Kompas adalah sebuah alat yang berfungsi untuk menetapkan/menunjukkan arah mata angin. Seorang pengembara dan ahli berkemah, harus mengetahui benar tentang Kompas. Dengan bersemboyan pada kompas, ia akan dapat mengikuti jalan yang tertera dalam peta, maka ia tidak akan tersesat dalam perjalanan/pengembaraan,” beber Eldin.

Menurutnya, Kompas yang baik mempunyai cairan yang terdapat di dalamnya cairan yang dapat mengatur gerakan dari jarum, sehingga anggota Pramuka dapat menggunakan kompas dengan baik walaupun memegangnya kurang dengan sempurna. (adl)

Dihadiri 1.500 Peserta

Ketua Sangga Kerja Raimuna Cabang VI Kota Medan, M Rilliyansyah dalam laporannya mengatakan, kegiatan ini diikuti sekitar 1.500 peserta  yang berasal dari seluruh kwartir  ranting se-Kota Medan.

Selain itu, kegiatan ini juga dihadiri sekitar 80 peserta berasal dari Kwartir Pramuka cabang Kota Langsa.

“Raimuna berlangsung mulai 26 sampai 30 Januari dengan mengusung metoda alam terbuka, interaksi, diskusi dan berkelompok,” ujar Rilli.
Dikatakannya, kegiatan Raimuna cabang VI gerakan Pramuka Kota Medan 2012, merupakan kegiatan pesta akbar Pramuka Pandega.

“Dalam Kepramukaan terdapat banyak kegiatan. Pada prinsipnya semua kegiatan yang sesuai dengan PDK dan MK adalah kepramukaan,” cetusnya.
Ditambahkannya, Raimuna adalah pertemuan Pramuka Penegak dan Pandega dalam bentuk perkemahan besar yang diselenggarakan oleh kwartir Gerakan Pramuka, seperti Raimuna Ranting, Raimuna Cabang, Raimuna Daerah, Raimuna Nasional.

Kata Raimuna berasal dari bahasa suku Asli di wilayah Yapen Waropen-Papua, yang berasal dari kata Rai dan Muna yang artinya pertemuan ketua suku dalam suatu forum yang menghasilkan suatu tujuan suci untuk kepentingan bersama.

Untuk Raimuna Nasional VIII yang diadakan pada tahun 2003, lanjutnya, merupakan Raimuna Nasional pertama yang diadakan diluar kebiasaan yaitu, diadakan di Taman Candi Prambanan, Yogyakarta, biasanya Raimuna Nasional diselenggarakan di Buperta Wildatika, Cibubur, Jakarta.(adl)

Pertahankan Lapangan Cadika Sebagai Ruang Terbuka

Wakil Ketua Kwarcab Medan Destanul Aulia, SKM, MBA MEc  mengucapkan terimah kasih kepada Wali Kota Medan selaku Kamabicab dan Wakil Wali Kota Medan yang sudah mengembalikan dan melakukan pembenahan Cadika.

“Untuk lahan perkemahan yang menjadi kebanggaan bagi semua anggota pramuka, karena bumi perkemahan Cadika merupakan satu-satunya di Indonesia yang masih berada di tengah Kota Medan,” ucap pembina muda Siaga, Penggalang dan Pandega ini.
Dikatakannya, Pramuka Kota Medan memang memerlukan ruang terbuka untuk bisa terus mengembangkan seluruh kegiatan Pramuka dengan melakukan pembinaan terhadap anggota Pramuka.

“Pembinaan yang terus dilakukan terhadap seluruh anggota Pramuka berjumlah 50 ribu orang di Kota Medan, memang sangat membutuhkan ruangan terbuka untuk bisa mengembangkan seluruh keahlian yang juga berguna bagi Pemko Medan,” jelasnya.

Menurutnya, dengn kegiatan ‘malam welcome party’ akan berterusan hingga nantinya akan mengikuti kegiatan raimuna tingkat Daerah dan Nasional di Papua pada bulan Juni mendatang.

Dijelaskannya, kegiatan dalam malam Raimuna itu meliputi, pemanfaatn barang bekas, snake genetic, keamanan berlalulintas, jurnalistik, tekhnik sablon, teknologi internet, beternak lebah, rope skiil, scouting skill, water rescue diving, disaster victim identification dan pelestarian lingkungan.

“Kami berharap kepada adik-adik yang akan mengikuti kegiatan Raimuna cabang ini, serius dan ikhlas menerima pengalaman dari kakak-kakak senior dan para struktur, sehingga pramuka dapat dipandang sebagai organisasi yang eksis dan terlihat seksi, sehingga diminati kawula muda,” cetusnya. (adl)

Developer: Ribet dan Mahal Urus Izin!

Maraknya Bangunan Tanpa SIMB

MEDAN-Maraknya bangunan tanpa SIMB (Surat Izin Mendirikan Bangunan) di Kota Medan, mendapat tanggapan dari pihak developer (pengembang). Menurut mereka, pelanggaran itu dipicu sulitnya pengurusan SIMB.

“Sangat sulit dan ribet mengurus IMB. Sudah itu mahal,” ujar Direktur PT Bhumi Multi Prima, Indra Batubara, kepada Sumut Pos, belum lama ini.
Kata dia, lama pengurusan SIMB biasanya tergantung dari kebijakan dari Pemerintah Daerah (Pemda) setempat. Ada yang 10 hari, 16 hari, dan lainnya. Untuk Medan standarnya 16 hari.

“Tetapi faktanya, developer bisa menghabiskan waktu berbulan-bulan untuk mendapatkan SIMB, mulai dari 3, 5, 6 bulan, bahkan hingga 10 bulan,” katanya.

Untuk mengurus SIMB, kata dia, banyak syarat yang harus dipenuhi. Harus ada survei lahan, ukur, dan lainnya. Belum lagi dalam pengurusan yang disertai dana tak terduga. “Makanya saya bilang ribet dan mahal mengurus IMB. Terakhir kemarin, saya membutuhkan waktu sekitar 5 bulan untuk SIMB dan sertifikat,” ungkapnya.

Hal senada diakui Yanti, developer perumahan Alam Lestari, kawasan Deli Serdang. Ia mengatakan, pengurusan SIMB sangat memberatkan developer. Padahal untuk mengurus SIMB dan sertifikat tanah, dirinya menggunakan jasa Notaris. “Tidak tahu ya, hingga saat ini belum keluar juga, sudah sekitar 3 bulan yang lalu ngurusnya. Kata notaris saya, ini akan membutuhkan waktu bahkan hingga 7 bulan lagi,” ujar Yanti.

Developer dari PT Bintang Sejahtera, Zamri, mengatakan untuk mengurus IMB dari TRTB Medan, dirinya membutuhkan waktu sekitar 3 bulan. Itupun karena dirinya sudah mengetahui seluk-beluk pengurusan. “Saya sudah beberapa kali mengurus SIMB, makanya tahu mana-mana yang perlu,” ungkapnya.

Selain waktu yang lama, mengurus SIMB juga membutuhkan banyak dana tidak terduga. “Misalnya, saat survei lahan, mereka bilang seikhlas hati. Tapi seikhlas hati itu berapa?” ungkap Yanti.

Menurut Yanti, saat ini berkasnya sedang terduduk di meja di Dinas TRTB Deliserdang, “Kalau saya tidak salah, ada 7 meja yang harus dilewati. Makanya kata Notaris saya, akan membutuhkan waktu untuk pengurusannya,” ungkap Yanti.

Biaya yang mahal, waktu pengurusan yang lama, dan banyaknya syarat yang harus dipenuhi, membuat sebagian developer lebih menggunakan jasa calo dibandingkan untuk mengurus sendiri. “Gunakan calo lebih gampang. Kita tinggal ngasih uang, sisanya tinggal meunggu. Kalau ngurus sendiri, sudahlah uang keluar, waktu berantakan, ruginya 2 kali,” ungkap Indra.

Tidak Sesuai Site Plan

Menanggapi keluhan para developer ini, Kadis TRTB Kota Medan, Sampoerno, mengatakan lamanya pengurusan SIMB karena pengajuannya tidak sesuai dengan site plan rancangan kota. Buntutnya, developer butuh waktu untuk memperbaiki site plannya. “Kita punya nomor kontak developer. Jadi begitu salah atau sudah selesai, kita kabari kok. Pokoknya sesuai dengan prosedur, berarti 16 hari,” ungkapnya.

Tentang adanya kutipan, Sampoerno membantah. “Tidak benar ada pungutan. Karena itu kita harap agar para developer dapat mengurus SIMB sendiri, jangan menggunakan calo,” ungkapnya.

Untuk pengurusan SIMB menggunakan jasa calo, menurutnya tidak ada peraturan yang melarang. Hanya saja pihak developer diimbau agar tidak menggunakan jasa calo. “Tapi kalau mereka mau, ya silahkan. “Kan calo juga dilengkapi surat kuasa,” ungkapnya.

Katua Real Estate Indonesia (REI) Sumut, Tomi Winstan, mengatakan masalah SIMB ini masalah klasik. Dan hingga saat ini belum ada titik tengah antara pemerintah daerah dan developer, Karena di lapangan berbeda antara teori dan praktek. “Seharusnya developer dapat mengurus SIMB nya sendiri. Tetapi teorinya berbeda dengan praktek di lapangan, akhirnya developer ogah mengurus sendiri,” ujarnya.

Sulitnya mengurus SIMB, menurut Tomi, menjadi salahsatu alas an developer berani membangun rumah meski belum ada SIMB, atau masih dalam pengurusan. “Ngurusnya lama, sementara uang harus diputar. Bayangkan bila 5 atau 6 bulan masa pengurusan SIMB, berarti selama itu pula kita terduduk. Uang keluar, tapi tidak ada uang masuk, sementara developer harus membayar kredit ke bank,” ungkapnya.

Karena itulah, saran dia, agar REI dan Dinas TRTB dapat duduk bersama untuk mendapatkan kata sepakat soal SIMB ini. Karena bagaimanapun, biaya yang diminta pejabat terkait akan dibebankan ke pembeli rumah, yang boleh jadi sebagian adalah keluarga pejabat itu sendiri.

2012, Perumahan Masih Cerah

Terkait bisnis perumahan di tahun 2012 ini, di prediksi masih cerah. Karena warga, baik yang penghasilan rendah maupun tinggi, diprediksi akan tetap membeli rumah. Karena itu, perumahan kelas menengah ke atas, maupun menengah ke bawah, akan tetap laris manis.
“Tetapi ada kendala yang harus segera dicari solusinya. Untuk perumahan tipe menengah ke bawah, belum ada kesepakatan soal bunga kredit antara Kemenpera dan Bank. Sedangkan untuk perumahan menengah ke atas, ada problem terkait dengan PPATK (Pusat Pelaporan dan Analisi Transaksi Keuangan),” ujar Ketua REI Sumut, Tomi Winstan.

Karena Kemenpera dan Bank belum sepakat tentang bunga kredit, akhirnya saat ini perumahan murah berhenti sementara. “Pengembang berharap kredit sekitar 5-6 persen. Sedangkan bunga bank saat ini masih cukup tinggi, sekitar 8 persen. Yang menjadi korban adalah developer kecil. Makanya kita usahakan soal bunga kredit ini cepat selesai,” tambah Tomi.

Untuk perumahan tipe menengah ke atas, terutama yang berharga di atas Rp500 juta, tersangkut kebijakan pemerintah yaitu PPATK. Dalam kebijakan ini, setiap transaksi berjumlah Rp500 juta ke atas harus diketahui sumbernya. “Ini akan sulit bagi developer, karena mereka harus bertanya ke pembeli secara detail. Karena ini masalah pribadi, ditakutkan pembeli akan tersinggung,” jelas Tomi.

Menghadapi kendala ini, REI bermaksud mengadakan sosialisasi ke masyarakat, agar tidak ada pertanyaan lagi terkait kebijakan ini.

Koordinator Sumatera Real Estate Indonesia, Tahjudin, mengatakan untuk tahun 2012, tren membangun rumah masih mengambil tipe minimalis untuk perumahan menengah ke bawah. Sedangkan rumah model bangunan klasik modern diminati oleh perumahan menengah ke atas. “Kalau bangunan klasik modern ‘kan banyak menggunakan bahan bangunan. Sedangkan minimalis ya sesuai dengan namanya,” tambah Tahjuddin.

Untuk harga, tren saat ini adalah perumahan dengan harga di kisaran Rp100 juta hingga 200-an juta. Sedangkan untuk tipe menengah ke atas dengan harga di atas Rp300 jutaan, juga akan semakin ramai dibangun di Kota Medan. “Kedua tipe ini sama-sama diminati, baik yang harga Rp100 jutaan hingga Rp300 jutaan,” tambah Tahjuddin.

Adapun harga rumah tahun ini diprediksi akan naik sekitar 7 hingga 10 persen. Sedangkan tren lokasi pengembangan perumahan di Kota Medan tahun 2012 mengarah ke daerah Gagak Hitam dan Bromo. Intinya pusat kota banyak dilirik developer.

Selain itu, kawasan Medan Utara juga semakin potensial dijadikan lokasi perumahan. “Saat ini, para pengembang sedang meninjau beberapa lahan di kawasan Medan Utara, karena lahan di sana masih banyak yang kosong dan cocok dijadikan perumahan,” jelas sebuah sumber di kantor Dinas TRTB Medan. (ram/adl)

Rentan Cerai Gatot-RE tak Cocok Jadi ‘Pengantin’

JAKARTA-Para pengincar singgasana Sumut 1 dan 2 diingatkan agar tidak sembarangan memilih pasangan duet. Fenomena pecah kongsi di banyak daerah, termasuk di Sumut sendiri antara Syamsul Arifin dengan Gatot Pujo Nugroho, harus dijadikan pelajaran. Mencari jodoh dengann
prinsip ‘asal dapat’, juga harus ditinggalkan.

Peringatan ini disampaikan pakar Sosiologi Politik dari Universitas Gadjah Mada (UGM) Yogyakarta, Arie Sudjito. “Pecah kongsi menurut saya merupakan dampak dari proses pencalonan pasangan yang tidak punya kedekatan ideologi, tidak kenal dekat secara personal, dan karena ketidakcocokan program,” ujar Arie saat dihubungi koran ini, Minggu (29/1).

Oleh karenanya, mantan aktivis 1998 itu menyarankan agar para kandidat sejak jauh hari sudah mulai saling mengenal karakter masing-masing. Dari pengenalan itu sekaligus bisa diketahui arah program dan warna ideologi calon pasangan. “Interaksi antarkandidat cagub dengan cawagub harus dilakukan dalam waktu yang lama, jauh sebelum pendaftaran pasangan,” ulasnya.

Dia mengatakan, memang bukan persoalan yang enteng bagi para kandidat untuk memutuskan sendiri siapa yang akan menjadi pasangannya. Bisa saja antara kandidat cagub dengan kandidat cawagub merasa cocok, namun partai punya keputusan lain. Ini akan merepotkan para kandidat.
Pasalnya, menurut Arie, partai punya kecenderungan untuk mengabaikan kedekatan personal antara balon cagub dengan balon cawagub. Partai, lanjutnya, sering kali mengambil keputusan berdasarkan pertimbangan pragmatis. “Biasanya partai menentukan calon dan pasangannya menjelang pelaksanaan pilgub. Itu pun berdasarkan pertimbangan pragmatis, yakni siapa yang punya uang besar,” urainya.

Padahal, menurut Arie, ‘pengantin’ yang dipaksakan punya potensi besar untuk ‘cerai’ saat sudah berkuasa nantinya. Tanpa saling mengenal, tidak punya kesamaan program dan ideologi, menurut Arie, roda pemerintahan yang dijalankan pasangan gubernur-wagub, bakal tidak efektif. “Karena mereka akan saling melemahkan. Pecah kongsi,” cetusnya.

Sekedar cacatan, dalam kasus pecah kongsi Syamsul-Gatot, bila dirunut ke belakangan, ini lantaran rangkaian koalisi PPP dengan PKS yang mengusung keduanya di pilgub 2008, baru terbentuk beberapa saat menjelang pendaftaran pasangan calon. Dikaitkan dengan analisis Arie, memang PPP dan PKS punya kedekatan ideologi, yakni sama-sama berbasis ideologi Islam. Hanya saja, secara personal, ‘ideologi’ Syamsul jelas beda dengan Gatot. Bagaimana pun, sebagai politisi bangkotan Partai Golkar, karakter ideologi Syamsul lebih bersifat ‘terbuka’. Maka, dalam perjalanannya, keduanya sulit berada di titik temu, alias pecah kongsi.

Berpijak dari analisis Arie juga, jika Gatot duet dengan RE Nainggolan, potensi pecah kongsi tetap besar. Warna ‘ideologi’ keduanya bakal sulit disatukan. Seperti diberitakan koran ini sebelumnya, Ketua Dewan Pembina Forum Tapanuli, Daulat Badragaz Manurung menganalisis, Gatot akan punya peluang besar bila berpasangan dengan mantan Sekdaprov Sumut itu.

Ditilik dari kedekatan ideologi, tampaknya pas jika RE Nainggolan menjadi pendamping Gus Irawan. Pasangan ini terbuka diusung koalisi partai besar, yakni Golkar dengan PDI Perjuangan. RE Nainggolan, yang bisa merepresentasikan warga Sumut etnis Batak, berpeluang besar diusung PDIP. Ini mengingat banyak petinggi PDIP di Jakarta yang berasal dari Batak.

Bagaimana komentar petinggi PDIP? Firman Jaya Daeli, salah seorang pentolan DPP PDIP, tampaknya enggan berkomentar. Saat dihubungi koran ini sempat mengangkat telepon. Hanya saja, Firman, yang pada pilgub 2008 terlibat intens menggodok cagub Sumut dari partai banteng mulut putih itu, tidak langsung komentar saat ditanya soal persiapan jelang pilgubsu 2013. Dia minta agar dihubungi lagi, tapi begitu dikontak lagi, tak angkat telepon.
Sebelumnya, Ganjar Pranowo dari PDIP, menjelaskan bahwa partainya masing pada tahap mencermati dinamika politik jelang pilgubsu. Belum ada langkah lain selain itu.  (sam)

Manufacturing Hope 11

Oleh : Dahlan Iskan
Menteri BUMN

Rasanya sangat sakit hati ini: harus bekerja keras untuk menolong perusahaan yang lagi sakit keras, tapi kesulitan itu sebenarnya dibuat sendiri oleh direksinya.

Contohnya, Djakarta Lloyd. Perusahaan pelayaran yang pernah memiliki grup band terkenal D’Lloyd itu kini bukan main sulitnya. Sampai-sampai tidak mampu membayar karyawannya.

Pemerintah, bersama DPR, sebenarnya sudah berkali-kali mencoba menyelamatkannya. Yakni dengan cara menggerojokkan ratusan miliar uang negara ke dalamnya. Tapi sia-sia. Palung kesulitan Djakarta Lloyd sudah terlalu dalam rupanya. Uang ratusan miliar itu seperti batu kecil yang dilempar ke lautan dalam.

Kini perusahaan itu masih memiliki utang kira-kira Rp 3,6 triliun!

Kalau saja palung kesulitannya tidak terlalu dalam, sebenarnya Djakarta Lloyd masih bisa diselamatkan. Saya tahu caranya. Sewaktu masih menjabat Dirut PLN,  saya sudah diminta ikut memikirkannya. Jalan keluar yang disiapkan waktu itu mestinya bisa menyehatkan Djakarta Lloyd dengan cepat: beri saja pekerjaan mengangkut batubara PLN sekian juta ton setahun!?

Ternyata, ada masalah: Djakarta Lloyd sudah tidak punya kapal sama sekali. Mau diangkut dengan apa batubara itu” Tentu masih ada jalan lain. Djakarta Lloyd bisa menyewa kapal. Yang penting perusahaan yang sedang pingsan itu segera memiliki aktivitas yang menguntungkan. Agar karyawannya bisa segera gajian. Tapi,  cara ini sungguh bukan cara bisnis yang sehat.

PLN sebenarnya bisa juga menolong Djakarta Lloyd agar perusahaan itu bisa membeli kapal. Caranya: PLN menjamin Djakarta Lloyd akan selalu mendapat pekerjaan mengangkut batubara. Masalahnya:  tidak ada lagi orang yang percaya kepada Djakarta Lloyd. Padahal,  kepercayaan, dalam bisnis, adalah segala-galanya. Tidak punya uang pun sepanjang masih dipercaya sebenarnya masih bisa membeli kapal. Tapi, kepercayaan itu sudah lama terempas. Bahkan, secara teknis Djakarta Lloyd sudah tidak boleh memiliki kapal. Begitu ada yang tahu perusahaan ini memiliki kapal, kapal itu akan langsung jadi rebutan: disita oleh orang yang punya tagihan ke Djakarta Lloyd. Membeli lagi disita lagi. Membeli lagi disita lagi.

BUMN memiliki dua perusahaan pelayaran. Djakarta Lloyd dan Bahtera Adhi Guna. Dua-duanya mengalami kesulitan besar. Namun,  Bahtera tidak sampai ke kasus hukum sehingga bisa diselamatkan. Yakni dijadikan anak perusahaan PLN. Tugasnya: mengangkut batubara jutaan ton milik PLN.
Ketika PLN ditugasi menyelamatkan Bahtera, perombakan direksi segera dilakukan. Hanya satu direksi lama yang masih dipertahankan. Selebihnya sudah orang baru pilihan PLN. Pelan-pelan kondisi perusahan itu membaik. Bahkan, sejak bulan lalu, Bahtera Adhi Guna sudah memiliki kapal-kapal besar untuk mengangkut batubara.

Tentu, saya tidak mau cara yang sama dipergunakan untuk menyelamatkan Djakarta Lloyd. Saya tidak mau Djakarta Lloyd menjadi anak perusahaan BUMN mana pun. Kasus-kasus utangnya, kasus hukumnya, kasus masa lalunya bisa menyeret induknya sampai ke neraka. Saya juga tidak setuju kalau negara kembali menggerojokkan uang ke dalamnya. Apalagi saya lihat Komisi VI DPR juga sudah sangat jengkel dengan persoalan seperti ini. Lebih jengkel lagi kalau tahu bagaimana kesulitan itu dibuat oleh para direksinya di masa lalu.
Dan, kasus seperti Djakarta Lloyd ini di BUMN tidak hanya satu.

Sebenarnya, kita harus kasihan kepada direktur utama Djakarta Lloyd yang sekarang, Syahril Japarin. Orangnya cerdas, gigih, dan mau bekerja keras. Dia juga tahan menderita: sejak diangkat menjadi Dirut setahun yang lalu belum pernah gajian. Dia memang bertekad belum mau mengambil gaji sebelum Djakarta Lloyd mampu menggaji karyawannya. Postur badannya yang kecil dan bakat kurusnya membuat saya lebih iba lagi melihatnya. Tapi,  persoalan Djakarta Lloyd memang – terlalu berat. Kalau dipertahankan,  pengorbanan tidak gajian itu akan terlalu lama. Bahkan bisa sampai seumur hidupnya. Padahal, dia tidak memiliki pekerjaan lain. Juga, menurut pengakuannya, tidak memiliki tabungan yang cukup. Nasionalisme dan geregetanlah yang menantangnya untuk mau menjadi Dirut Djakarta Lloyd.

Tapi, persoalannya tidak lagi cukup dengan pengorbanan. Tanggung jawab dan nasib Syahril Japarin sudah persis seperti syair lagu Sam D’lloyd, berjudul “Apa Salah dan Dosaku”
Aku tak sanggup lagi
Menerima derita ini
Aku tak sanggup lagi
Menerima semuanya
Apa salahku dan dosaku
Sampai ku begini
– “ – “ – “ – “ – “ – “ – “ – “ – “ – “ “

Karena itulah, perusahaan BUMN seperti pabrik kertas Leces di Probolinggo atau Industri Kapal Indonesia (IKI) di Makassar harus belajar banyak dari pengalaman Djakarta Lloyd. Dua perusahaan ini juga sangat-sangat sulit. Juga sampai tidak mampu menggaji karyawannya. Namun, masih ada cahaya kecil di kejauhan sana. Cahaya itulah yang harus dikejar.

Dua perusahaan ini tidak akan bisa diselamatkan hanya dengan cara menggerojokkan uang dari negara. Komisi VI DPR memang sudah menyetujui pemberian dana ratusan miliar rupiah kepada keduanya, namun saya memilih membenahi dulu manajemennya. Penggerojokan itu sudah pernah dilakukan, toh tidak bisa menolong banyak.

Karena itu, untuk Leces, saya minta banting setir dulu. Boiler baru yang sedang dibangun itu tidak perlu untuk menggerakkan mesin-mesin kertas. Boiler itu lebih baik untuk membangkitkan listrik. Saya melihat 4 buah turbin lama yang menganggur di PLN. Masing-masing 10 MW. Ini bisa dipakai di Leces. Setelah menghasilkan listrik 60 MW, listriknya jangan untuk menggerakkan mesin-mesin kertas, tapi dijual saja ke PLN. Industri kertas sekarang lagi sulit. Apalagi ada krisis Eropa dan Amerika.

Dengan menjual listrik ke PLN, setidaknya gaji untuk karyawan akan cukup. Demikian juga pabrik sodanya. Soda itu tidak perlu untuk membuat kertas. Jual saja sodanya ke pasar. Akan ada tambahan penghasilan lagi. Setelah karyawan bisa gajian, perusahaan akan lebih tenang. Manajemennya bisa sedikit bernapas sambil mencari akal apa lagi yang bisa dilakukan. Tentu, saya tetap terbuka untuk ide baru dari direksi dan karyawan Leces yang lebih baik.
Demikian juga IKI di Makassar. Perusahaan ini harus dihidupkan dengan memperbaiki dasar-dasar manajemennya. Bukan dengan tiba-tiba menggerojokkan uang besar-besaran. Perusahaan ini seharusnya tidak sulit. Sebab, pasarnya sangat besar. Banyak kapal yang antre untuk diperbaiki. Masalahnya, dok milik IKI sudah hancur. Dermaganya sudah rusak. Tempat peluncuran kapalnya sudah keropos.

Saya sudah minta perusahaan BUMN yang di Surabaya, PT Dok Perkapalan Surabaya (DPS), untuk turun tangan. Dirut DPS Firmansyah saya tugasi memperbaiki manajemen IKI. Juga menjadi penjamin perbaikan-perbaikan fasilitas dok yang rusak. DPS yang kinerjanya sangat bagus tentu bisa menularkan kemampuannya kepada IKI. Toh bidang usahanya persis sama.

PT Semen Tonasa, BUMN yang ada di Makassar, juga turun tangan. Pabrik semen yang lagi membangun unit yang ke-5 itu membutuhkan crane besar. Kebetulan, IKI memiliki crane yang sudah 10 tahun lebih menganggur. Daripada Tonasa membeli crane lebih baik memanfaatkan crane milik IKI yang sangat besar: 450 ton. Saya minta crane ini disewakan ke Tonasa. IKI bisa dapat pemasukan puluhan miliar.

Bahkan, Dirut Semen Tonasa M. Sattar Taba yang selama membangun tambahan pabrik semen memerlukan tenaga kerja sanggup menampung 100 orang karyawan IKI yang belum bekerja karena masih menunggu perbaikan sarana dok. Kelak, ketika pembangunan pabrik semen sudah selesai, perbaikan dok sudah selesai juga. Mereka bisa kembali bekerja keras di IKI.

Kalau IKI nanti kembali hidup,  kapal-kapal di Indonesia Timur yang kalau rusak harus diperbaiki di Surabaya atau Jakarta cukup dikirim ke Makassar.
Tentu, saya salut dengan karyawan di Leces dan IKI. Di samping cukup sabar, mereka juga rajin ikut berpikir apa yang terbaik yang bisa dilakukan.
Malam Idul Adha yang lalu saya bermalam di Leces. Paginya, setelah salat Id, saya berdialog dengan karyawan yang ternyata memang sangat memprihatinkan. Hampir 2.000 karyawan tidak memiliki pekerjaan karena mesin-mesin pembuat kertas itu sudah lama berhenti.

Bagaimana galangan kapal IKI Makassar” Saya sudah dua kali meninjau IKI. Tanpa memberi tahu siapa pun. Yang pertama tengah hari. Yang kedua nyaris tengah malam, minggu depannya. Kedatangan saya yang pertama akhirnya memang diketahui beberapa karyawan. Mereka lantas tergopoh-gopoh bikin poster. Mereka berdemo. Mungkin karena tergesa-gesa, beberapa poster tidak bisa dibaca. Saya pun mendatangi mereka untuk mengingatkan bahwa memegang posternya terbalik.

Sepusing-pusing Leces dan IKI, kelihatannya tidak akan sepusing pabrik gula. Bukan hanya satu atau dua pabrik gula yang sulit. Tapi satu rombongan! Kini ada sekitar 25 pabrik gula milik BUMN yang keadaannya sangat sulit. Akibatnya,  Indonesia harus impor gula. Mau diapakan pabrik-pabrik gula ini?
Saya sudah mempelajarinya. Sakitnya pabrik gula ini sudah seperti sakit komplikasi. Mulai dari lahan, tanah, tebang, angkut, giling, bibit, pupuk, rendemen, sampai ke manajemen.

Persoalan ini tidak mungkin lagi dipecahkan lewat keluhan, omelan, marah, seminar, rapat kerja, sidak,  atau mutasi pejabat. Karena itu,  5 Februari nanti saya akan mengadakan acara yang saya namakan “bahtsul masail kubro pabrik gula”. Saya terpaksa meminjam istilah para ulama NU itu untuk menandai betapa sudah rumitnya persoalan pabrik gula ini. (*)