Internal Partai Demokrat kembali bergejolak. Kali ini SBY kembali marah besar mengetahui kebijakan Ketua Fraksi Partai Demokrat Jafar Hafsah yang memindahkan Angelina Sondakh ke komisi III yang membidangi hukum.

“Ketika Pak SBY mendapat informasi pergeseran anggota Fraksi Demokrat, salah satunya menyangkut pergeseran Angie ke komisi III, beliau marah besar,” beber Sekretaris Dewan Pembina Demokrat Andi Mallarangeng, kemarin (16/2).

SBY, lanjut Andi, lantas memerintah ketua umum (Anas Urbaningrum) dan ketua fraksi (Jafar Hafsah) membatalkan pergeseran Angie tersebut. “Komentar beliau, itu (pemindahan Angie) sama sekali tidak cerdas,” ungkap Andi.

Angie sendiri seperti dipingpong. Awalnya, dia dipindahkan ke komisi III. Kebijakan itu membuat Ketua KPK Abraham Samad menyatakan menolak rapat dengan komisi III bila Angie hadir. Dia khawatir muncul konflik kepentingan. Di satu sisi Angie tersangka kasus wisma atlet, di sisi lain mengawasi KPK dalam kapasitas sebagai anggota komisi III.

Lantas muncul pertimbangan bahwa Angie masuk ke komisi VIII (bidang agama). Namun, setelah SBY marah, Angie diputuskan tetap berada di komisi X yang membidangi pendidikan dan olahraga.

Menurut Andi, fraksi harus segera mengoreksi kebijakan rotasi posisi Angie. “Tidak sepatutnya yang sedang bermasalah dengan hukum ditempatkan di komisi yang membidangi hukum,” ujar politikus yang juga Menpora itu.

Secara terpisah, Sekretaris FPD Saan Mustopa menyatakan, status Angie saat ini diputuskan masih di komisi yang dia tempati selama ini. “Angie tetap di komisi X,” ujar Saan.

Menurut Saan, selama ini tidak pernah ada SK yang memutuskan Angie digeser ke komisi bidang hukum. Padahal, pada Selasa (14/2) lalu Ketua FPD M. Jafar Hafsah menyampaikan keterangan pers terkait rotasi di internal fraksi yang menyebut Angie pindah dari komisi X ke komisi III.
SK perpindahan Angie ke komisi III juga telah ditandatangani Jafar Hafsah. Bahkan, nama Angie sudah secara resmi masuk dalam daftar anggota komisi III.

“Waktu itu cuma surat pengantar, tidak ada SK,” kilah Saan mengomentari surat yang diteken Jafar.(fal/bay/dyn/c2/jpnn)

JAKARTA- Kepala daerah tidak bisa lagi sekadar coba-coba ketika memutuskan ikut maju sebagai calon legislatif. Panja RUU Pemilu akhirnya menyepakati keharusan mengundurkan diri bagi para kepala daerah yang maju sebagai caleg.

“Ketentuan itu telah disepakati sebagai syarat pencalegan,” kata Wakil Ketua Panja RUU Pemilu Arwani Thomafi di gedung DPR RI, Senayan, Jakarta, Kamis (16/2). Menurut dia, aturan itutelah dimasukkan dalam pasal 50 ayat (1) huruf k.

Meski demikian, panja masih belum serta merta menyepakati soal waktu. Yaitu, kapan seorang kepala daerah harus mundur saat memutuskan maju sebagai caleg. “Kami serahkan ke timus (tim perumus, Red),” ujarnya.

Sebelumnya, banyak fraksi yang khawatir jika diterapkan, ketentuan tersebut rawan dibatalkan Mahkamah Konstitusi (MK).  Sebab, sebelumnya, MK membatalkan salah satu ketentuan mengenai persyaratan kepala daerah yang diatur UU No.12/2008 tentang Perubahan Kedua Atas UU No.32/2004 tentang Pemerintahan Daerah. Intinya, seorang incumbent yang hendak maju lagi sebagai kepala daerah tidak perlu mundur dari jabatannya, cukup sekadar cuti.

Terkait dengan itu, Arwani menyatakan, panja telah mempertimbangkan dengan matang hal tersebut. Menurut dia, panja mengambil risiko itu karena memilih dalam posisi sama-sama ingin mengatur kewenangan pejabat dalam pemilu.(dyn/bay/c3/tof/jpnn)

JAKARTA- Pelaksanaan pemilihan umum kepala daerah (Pilkada) serentak di Nanggroe Aceh Darussalam mendapat perhatian ekstra dari DPR. Satu tim khusus gabungan unsur DPR dan pemerintah akan dibentuk untuk menyupervisi pemilu lokal yang dihelat pada 9 April 2012 itu.

Bahkan, DPR bersama pemerintah bersepakat turun langsung ke Aceh untuk mendeklarasikan Pilkada damai. Perlakuan istimewa semacam itu baru kali pertama terjadi sejak era Pilkada langsung digelar pada 2005.

“Aceh susah payah membangun suasana damai. Jangan sampai itu tercederai pelaksanaan Pilkada serentak. Kami ingin memastikan Aceh tetap damai,” kata Wakil Ketua DPR Priyo Budi Santoso yang juga ketua Tim Pemantau Otonomi Khusus Aceh setelah memimpin rapat gabungan di gedung DPR, Kamis

Hadir dalam rapat yang digelar secara terbuka itu Menteri Dalam Negeri Gamawan Fauzi, Kapolri Jenderal Timur Pradopo, Kepala Badan Intelijen Negara (BIN) Letjen Marciano Norman, Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) Abdul Hafiz Anshary, dan anggota Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Waidah Suaib. Ada juga Penjabat Gubernur Aceh Tarmizi A Karim beserta jajaran Komisi Independen Pemilihan (KIP) Aceh.

“DPR dan pemerintah bersepakat membentuk tim gabungan yang bersama-sama melakukan supervisi,” tegas Priyo. Sejumlah perwakilan DPR dan pemerintah pusat juga akan menghadiri deklarasi Pilkada damai di Aceh. “Waktunya nanti dikoordinasikan. Insya Allah DPR saya pimpin bersama teman-teman. Pemerintah terserah, Mendagri atau Menko Polkam,” ujar Ketua DPP Partai Golkar itu.

Ketua KPU Abdul Hafiz Anshary mengatakan, KIP Aceh telah mendata pemilih. Hasilnya, terdaftar 3.227.568 calon pemilih. Dalam Pilkada serentak di 13 kabupaten, 4 kota, plus provinsi itu muncul 144 pasangan calon kepala daerah. Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam terdiri atas 23 kabupaten dan kota. “Sebanyak lima pasangan untuk provinsi (Pilgub) serta sisanya kabupaten dan kota,” ujar Hafiz.

Kapolri Jenderal Timur Pradopo menyampaikan, secara keseluruhan situasi wilayah Aceh kondusif. Aktivitas masyarakat berjalan normal. Berkaitan dengan enam kasus penembakan senjata api sepanjang Desember 2011 hingga Januari 2012 di wilayah hukum Aceh, Polri terus melakukan penelusuran. “Dari hasil penyelidikan, telah ditangkap dua orang. Itu masih dikembangkan, apakah terkait dengan lima kasus lain,” tutur Timur.
Polda Aceh dibantu Bareskrim Mabes Polri, lanjut dia, juga sudah membentuk tim untuk mengembangkan terus penyelidikan kasus rangkaian penembakan itu. Semua kasus yang menggunakan senjata api didata. “Telah dilakukan langkah-langkah mengeliminasi masuknya senjata-senjata ilegal. Itu harus melibatkan masyarakat setempat,” terangnya.

Aparat keamanan juga mengimbau masyarakat menyerahkan senjata-senjata ilegal yang masih disimpan. “Hasilnya cukup signifikan. Itu terus kami imbau dalam rangka menciptakan rasa aman,” tegas Timur. (pri/c11/tof/jpnn)