MEDAN-Pemko Medan mengalokasikan dana Rp7-Rp8 miliar, untuk membangun pedestrian (jalan khusus bagi pejalan kaki) di beberapa ruas jalan di Kota Medan dalam anggaran tahun 2012. “Kebijakan ini selain untuk memenuhi hak pejalan kaki juga sebagai upaya penataan Kota Medan. Tahun ini kita bangun di sisi kanan-kiri beberapa ruas jalan di Kota Medan sekitar satu meter,” kata Kepala Dinas Pekerjaan Umum (PU) Bina Marga, Gunawan Lubis.
Menurutnya, pedistrian yang dibangun di bebarapa ruas jalan yang sempit sifatnya sementara dengan memasang con blok di kiri dan kanan jalan.

“Jalan-jalan di Medan ini kan ada yang sempit, tapi harus tetap ada jalan untuk pejalan kaki. Makanya kita upayakan dengan membangun pedestrian sementara dari tumpukan con blok. Sehingga pejalan kaki bisa terpenuhi haknya. Selain itu juga untuk penataan kota dan bisa juga digunakan untuk lalulintas yang lain,” terang Gunawan.

Dijelaskannya, pedestrian con blok selain bisa disiasati untukn jalan-jalan yang sempit, juga sangat baik untuk mendukung pembangunan infrasktruktur seperti jaringan telepon, jaringan air. Pasalnya, con blok ini mudah dibongkar dan dipasang kembali, karena sifatnya hanya tumpukan con blok berbeda dengan pedestrian yang dibangun seperti trotoar.

Pembangunan pedestrian con blok dilakukan secara swakelola. Beberapa ruas jalan di Medan yang dibangun pedestrian con blok seperti Jalan Alfalah Medan, Jalan Darussalam, Jalan Hasanuddin dan Jalan Suryo.

“Kita berharap dengan anggaran swakelola ini bisa membangun pedestrian con blok sebanyak-banyaknya di beberapa ruas jalan di Medan. Pedestrian con blok ini juga lebih kuat sebenarnya dibanding pedestrian trotoar, karena kalau pun dilalui oleh truk maka con blok akan masuk ke dalam tanah dan itu masih bisa diperbaiki seperti semula. Kalau pedestrian yang utuh seperti trotoar, kalau dihantam mobil bisa langsung rusak dan hancur,” jelas Gunawan.

Ketua Komisi D DPRD Medan, Parlaungan Simangunsong mengatakan untuk tahun ini, dewan memang menyarankan agar PU Bina Marga membangun pedestrian con blok. Sebab, keuntungan lainnya dari pedestrian con blok ini memiliki resapan air dibanding pedestrian trotoar.

“Fungsinya pedestrian con blok ini lebih ada resapan air, kalau trotoar karena pembangunannya di semen jadi tidak ad resapan air lagi,” kata Parlaungan.
Disebutkannya, dewan selama ini memang telah mendesak agar Pemko Medan dapat membangun pedestrian tentunya untuk memenuhi hak pejalan kaki.
“Para pejalan kaki kan memiliki hak untuk berjalan di jalan dengan nyaman dan aman, makanya kita menyarankan agar Pemko membangun pedestrian selain itu juga tentu kota Medan akan semakin indah,” terang Parlaungan. (adl)

Pedagang Kecil Dukung Pansus

MEDAN-Wacana pembentukan pansus DPRD untuk meninjau kembali keberadaan swalayan Indomaret, yang menjamur dan dinilai mematikan ekonomi kerakyatan, didukung pelaku bisnis rakyat menengah ke bawah.

“ Kita mendukung wacana dibentuknya pansus untuk meninjau kembali keberadaan Indomaret oleh DPRD. Hal ini mengingat banjirnya swalayan yang berada di tengah-tengah pemukiman masyarakat dan sangat berdampak bagi pelaku usaha menengah ke bawah,” ujar Daulat Manurung, pelaku usaha di Kota Medan, kemarin (4/2).

Keberadaan Indomaret, sambung Daulat Manurung,  akan membunuh sistem ekonomi masyarakat kecil menengah, yang saat ini sudah mulai berdampak bagi para pedagang kecil.

“DPR harus bisa melahirkan peraturan dan perundang-undangan ataupun peraturan daerah, yang membatasi operasional Indomaret di daerah mana saja,” tegas Daulat Manurung.

Daulat Manurung menyebutkan, Pemko Medan melalui Disperindag Medan harus meninjau izin keberadaan Indomaret harus dibatasi jumlahnya. Karena jika tidak dibatasi bisa berdiri hingga pelosok desa.

“Keberadaan Indomaret sangat berdampak dan membunuh perekonomian pedagang kecil menangah. Indomaret harus dibatasi waktu operasionalnya. Bukan itu saja, pemerintah juga jangan mengeluarkan lagi izin pendirian swalayan itu,” beber Daulat.

Untuk itu, sambung Daulat, kalau keberadaan swalayan itu tidak bisa ditutup, maka harus ada peraturan jam operasionalnya.
“Paling tidak swalayan itu harus dibatasi hingga pukul 18.00 WIB, mengingat dengan pembatasan itu berarti memberi kesempatan bagi pelaku usaha kecil untuk mencari nafkah,” ucap Daulat. (rud)

MEDAN-Lahan untuk kuburan di Kota Medan semakin minim. Persoalaan ini mengundang  perhatian anggota DP RD Kota Medan dari Fraksi Golkar,  Ferdinan L Tobing.

Menurutnya, tidak hanya lahan perkuburan yang sulit, akan tetapi mahalnya ahli musibah untuk membayar lahan tempat keluarganya dikuburkan.
Ferdinan mencontohkan, pekuburan di daerah Simalingkar B, khususnya perkuburan untuk umat kristiani  yang notabenenya milik Pemerintahan Kota (Pemko) Medan. Di pekuburan tersebut, jenazah yang akan dikuburkan oleh pihak keluarganya dikenakan biaya sekitar Rp14-15 juta per lahan per paket.
“Masak orang yang mau dikuburkan saja harus dikenakan biaya sebesar itu. Bagaimana bagi yang tidak mampu. Padahal itu milik Pemko Medan, ada apa ini,” ungkapnya.

Sementara, katanya, penerimaan retribusi setahun  dari pelayanan pemakaman hanya sebesar Rp175 juta.
Nominal tersebut, tidak sebanding dengan kenyataannya.

“Di Medan ini saja ada delapan perkuburan nasrani di antarnya perkuburan Jalan Gajah Mada, Gajah Mada Simpang Jalan Sei Wampu, Simalingkar B, Sei Batu Gingging, Medan Permai, jalan Jamin Ginting ada dua dan  Helvetia. Hitung saja kalau satu hari saja satu orang meninggal, berapa yang bisa dihasilkan untuk ke PAD,” ucapnya.

Yang anehnya, lanjut Tobing, khsususnya di pekuburan Simalingkar B, pihak keluarga orang yang meninggal diwajibkan mengikuti paket, kalau tidak, tidak dibenarkan dikubur disana dan yang membangun juga harus mereka.

“Menjadi pertanyaan kita, apa ada aturan yang mengatur harus mengikuti paket dan harus mereka pengelola yang membangun” ucapnya  Untuk itu, sebaiknya Wali Kota Medan Rahudman Harahap  meninjau kembali Peraturan Daerah  (Perda) No 32 Tahun 2002 untuk dilakukan revisi. Karena, dinilai tidak layak lagi dengan kondisi sekarang ini.(ari)