24 C
Medan
Friday, January 2, 2026
Cari disini....
Home Blog Page 13916

Investasi Warga Sumut Tinggi

Pertumbuhan Ekonomi Indonesia Membaik

MEDAN-  Trend investasi di Indonesia sudah menunjukkan pertumbuhan middle class yang merupakan pendorong utama perekonomian.
Hal ini dikatakan Head of Wealth Management HSBC Bank Steven Suryana dalam acara Ekonomi Out Look 2012 yang diadakan di Aryaduta Hotel Medan, Rabu (8/2).

Menurutnya, tingginya minat berinvestasi di Indonesia tahun 2012 ini bukan tanpa alasan. Sebab, tahun ini pertumbuhan ekonomi Indonesia, termasuk Sumut berada pada performa yang baik.
Kesadaran masyarakat dalam berinvestasi juga ditunjukkan pengusaha muda di Sumut. “Secara nasional, dunia menganggap Indonesia sebagai mutiara ekonomi di Asia,” ujarnya.

Dikatakannya, potensi yang menjadikan Indonesia sebagai pertumbuhan ekonomi yang baik didukung dengan kenaikan pendapatan per kapita, peningkatan konsumsi masyarakat, dan Indonesia akan mengalami kenaikan dalam jumlah investasi, baik investasi langsung ke sektor riil (FDI) maupun sektor permodalan.

“Sedangkan faktor penunjang investasi antara lain disahkannya UU pembebasan tanah (land bill) dan perbaikan rasio utang negara terhadap total ekonomi yang diikuti oleh kenaikan peringkat kredit oleh lembaga pemeringkat Fitch dan Moody’s,” tambahnya.
Karena itu, Steven menekankan kalau tahun ini sangat cocok untuk memulai investasi, baik dalam saham maupun berbentuk tabungan dan deposito.
Dijelaskannya, ada berbagai macam produk investasi yang tersedia, seperti tabungan dan deposito, saham, obligasi pemerintah, produk reksadana, dan lainnya. “Untuk reksadana kita lihat resiko yang akan didapat oleh masyarakat. Tapi masyarakat masih menganggap resiko yang didapat dari investasi masih tinggi,” bilang Steven.

Diakuinya, resiko dalam bermain saham tentu ada, tapi tidak tinggi seperti yang diprediksi nasabah. “Resiko dapat kita perkecil dengan seleksi produk. Misalnya, dalam memilih saham diverifikasi. Sedangkan resiko yang paling besar bila perusahaan bangkrut,” ungkap Steven.
Steven menjelaskan, masyarakat Indonesia yang sadar akan investasi baru sekitar 33 persen. Sedangkan kesadaran masyarakat di Cina sudah sekitar 96 persen. “Pengetahuan masyarakat akan investasi masih lemah, karena itu, dengan ekonomi outlook ini untuk memberikan pemahaman akan investasi,” papar Steven.

Sementara, Senior Vice President, Branch Manager HSBC Region Medan, Martalina Pola mengatakan, di Sumut kesadaran masyarakat untuk berinvestasi sudah termasuk tinggi. Sebanyak 40 persen nasabah HSBC di Medan, sudah memasuki lahan investasi.
Sedangkan nilai total pada Desember 2011 jumlah nominal Rp160 triliun. “Investasi memberikan nilai plus untuk kita, bahkan memberikan jalan pembuka,” ungkapnya. (ram)

Kajatisu Pimpin Pra Gelar Perkara

Dugaan Korupsi Dishub Medan Rp24 M

MEDAN-Penyidik bidang pidana khusus (Pidsus) Kejatisu, Selasa (14/2), menggelar pra ekspos (pra gelar perkara) dugaan korupsi retribusi parkir Dinas Perhubungan (Dishub) Medan 2010-2011 sebesar Rp24 miliar.

Pra ekspos yang dilakukan secara tertutup di ruangan pidsus itu, menurut Kasi Penkum Kejatisu, Marcos Simaremare, merupakan evaluasi terhadap hasil penyelidikan sebelum dilakukan ekspos atau gelar perkara. Dalam rapat itu dibahas perkembangan penyelidikan dan hasilnya.
Kegiatan pra ekspos yang dipimpin langsung oleh Kepala Kejatisu, AK Basyuni Masyarif hanya bersifat internal. Jadi, lanjutnya, apa hasil kegiatan tersebut belum bisa disampaikan kepada wartawan.

Tak cuma kasus dugaan korupsi retribusi parkir, kegiatan pra ekspos kemarin juga untuk sejumlah kasus dugaan korupsi lainnya yang sedang ditangani Kejatisu. “Gelar ekspos itu tertutup, hanya dilakukan oleh internal bagian pidana khusus saja. Rapat dipimpin Kajatisu,” ujar Marcos.
Saat didesak lagi, apa sebenarnya materi pra ekspos? Simaremare tetap tak mau membocorkannya. “Hanya untuk progres percepatan pengusutan, sudah sampai dimana perkembangan kasus yang ditangai oleh Kejatisu,” ujarnya.

Sebagaimana diberitakan sebelumnya, Kasi Penyidikan Kejatisu, Jufri Nasution SH mengatakan, pihaknya sedang mempercepat pengusutan dugaan korupsi retribusi parkir Dishub Medan. Dalam waktu dekat pihaknya segera melakukan gelar perkara untuk mengetahui nominal kerugian negara yang sebenarnya dan menaikkan kasus tersebut ke tingkat penyidikan.

Dalam kasus ini 16 pejabat Dishub Medan telah menjalani pemeriksaan. Di antara yang menjalani pemeriksaan adalah Kadishub Medan, Syarif Armansyah Lubis dan Kabid Parkir, Pahmi Harahap. Sementara itu, Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Perwakilan Sumut juga mengaku sedang melakukan audit mendalam terhadap dugaan penyimpangan di dinas tersebut.

Lima Oknum Dishub Keroyok Pabetor

Di sisi lain, karena memarkirkan betor ditempat terlarang, Aswan Nasution (33) warga Jalan Pasar VII, Gang Duku, Tembung, Deliserdang, dibentak oknum Dinas Perhubungan (Dishub) bermarga Purba.

Tak senang, Aswan melawan hingga keduanya terlibat pertengkaran lalu berkelahi. “Aku tidak terima dibentak-bentak, makanya aku melawan dan kami berkelahi,” aku Aswan.

Melihat rekannya berkelahi, empat anggota Dishub datang dan turut menganiaya Aswan. Akibatnya, korban mengalami luka lebam di tubuh dan pelipis kiri. Dasar itu pula, pria ini membuat pengaduan ke Polsek Medan Baru. “Penganiayaan terjadi di Jalan Diponegoro,” ujar Aswan. (rud/cr-1/ras/smg)

Pasien Rawan jadi Kelinci Percobaan

Rencana Pembangunan Rumah Sakit Pendidikan

Medan-Keberadaan rumah sakit pendidikan yang akan segera dibangun dan beroperasi di Medan mendapat tanggapan beragam. Satu di antaranya adalah soal kenyamanan pasien umum. Ada semacam kekhawatiran kalau pasien akan dijadikan kelinci percobaan bagi rumah sakit yang diusahi fakultas kedokteran tersebut.

Setidaknya hal ini diungkapkan oleh Roder Nababan dari LBH Kesehatan Alwalindo menilai, memang selama ini pasien di Rumah sakit pendidikan dijadikan semacam kelinci percobaan. “Tanpa pasien diberitahu untuk apa, diambil sampel darahnya bisa tiga kali sehari. Terutama jika pasiennya miskin, betul-betul dijadikan kelincin

percobaan,” ujar Roder, yang juga seorang pengacara asal Tapanuli Utara itu, kepada Sumut Pos di Jakarta.
Sesuai ketentuan, rumah sakit pendidikan juga melayani program-program pelayanan kesehatan warga miskin, seperti Jampersal dan Jamkesmas. Tapi, lanjutnya, faktanya warga miskin tetap dipersulit.

Namun, Roder tidak sepenuhnya menyalahkan petugas rumah sakit. Menurutnya, banyak petugas yang memang belum tahu program seperti Jampersal. “Saya menilai sosialisasinya kurang. Padahal, ada dana untuk sosialisasi. Ada yang mengambil keuntungan pribadi dari program-program semacam itu,” ujarnya tanpa menyebut siapa mereka itu.

Terkait hal itu, Rektor Universitas Sumatera Utara Prof Dr Syahril Pasaribu yang dikonfirmasi Sumut Pos langsung membantah soal kelinci percobaan yang dimaksud tadi. “Tidak,” jawabnya singkat.

Untuk informasi, Rumah Sakit Pendidikan USU akan beroperasi paling cepat empat bulan lagi. Pasalnya, penunjang pelaksanaan medis yang diprediksi sebagai rumah sakit terlengkap di Sumatera Utara tersebut rencananya akan tersedia pada Juni 2012 mendatang atau terhitung empat bulan lagi sejak saat ini.  “Saya harapkan dengan masuknya alat-alat kesehatan nantinya, rumah sakit USU ini bisa beroperasi. Selain itu kita juga masih dalam proses jaminan perawatan gedung selama enam bulan sesuai kontrak kerja pemborong dan rumah sakit,” ungkap Syahril.

“Nanti Rumah Sakit Pendidikan USU itu harus juga menemukan IPTEK baru. Itulah makna RS Pendidikan,” timpal Dekan Fakultas Ekonomi USU, John Tafbu Ritonga.

Soal pelayanan, ada ketakutan kalau rumah sakit ini hanya akan menggunakan tenaga koas. Anggota Komisi E DPRD Sumut, Ahmad Hosen Hutagalung terang-terangan menyatakan, sangat menyesalkan bila nantinya tenaga medis di RS USU hanya sebatas koas. Kemudian, juga sangat disayangkan bila nantinya, RS USU hanya menjadi kelinci percobaan. “Harusnya RS itu diisi tenaga-tenaga medis yang profesional. Jangan hanya koas,” tegasnya.

Lebih lanjut, politisi asal Fraksi Partai Persatuan Pembangunan (PPP) Sumut ini menyatakan, harusnya RS USU diawasi oleh semua pihak, baik masyarakat, Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM), serta legislatif. “Kita minta agar diawasi maksimal oleh media, LSM dan legislatif serta masyarakat. Cukup prihatin, bila nantinya RS USU yang semegah itu tidak ditangani tenaga dokter yang profesional. Kita harus maksimal dalam meningkatkan kesehatan dengan RS yang megah dan peralatan canggih,” terangnya.

Maka dari itu, sambungnya, jangan sampai RS USU membuat masyarakat Sumut kecewa, layaknya kekecewaan terhadap RS lainnya di Medan.”RS USU inilah menjadi jembatan tingkat kesehatan masyarakat Sumut. Kita sudah kecewa dengan RS Adam Malik, RS Pirngadi Medan dan lain-lain,” tegasnya.
Soal pelayanan di rumah sakit pendidikan juga sempat ditegaskan oleh Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Dirjen Dikti Kemdikbud) Djoko Santoso. Dia memperingatkan para mahasiswa kedokteran tidak seenaknya memperlakukan pasien yang berobat di rumah sakit pendidikan.

Meski Djoko menegaskan bahwa sesuai UU, RS Pendidikan memang menjadi semacam labolatoriumnya para mahasiswa kedokteran, tapi visi RS sebagai pelayan masyarakat tetap harus dipegang teguh.

“Meskipun itu laboratorium para mahasiswa fakultas kedokteran tapi bagaimana pun, rumah sakit pendidikan itu tetap harus bisa memberikan pelayanan kepada masyarakat dengan baik,” ujar Djoko Santoso di Jakarta.

Tapi ada keluhan masyarakat, pasien di rumah sakit pendidikan sering diambil sampel darahnya hingga berulang kali oleh mahasiswa kedokteran, seolah pasien jadi kelinci percobaan?

“Itu kan hanya menyangkut tata cara proses pembelajaran dan bagaimana pengelolaan pasien. Itu kan bisa diatur dalam pengelolaan teknis. Tapi kalau itu memang terjadi, ya harus dibenahi. Jangan sampai begitu,” jawab Djoko.

Dikatakan, kalau memang keberadaan dan tindakan dari dokter koas itu dinilai merugikan para pasien, yang harus bertanggung jawab adalah para dokter atau dosen Fakultas Kedokteran yang juga praktik di rumah sakit tersebut.

Disebutkan,  saat ini, tidak semua Fakultas Kedokteran memiliki RS Pendidikan sendiri.  Sebagian ada yang menggunakan rumah sakit-rumah sakit yang dikelola oleh kementerian kesehatan. “Ke depan, memang beberapa universitas akan dibangunkan rumah sakit pendidikan itu,” ujarnya.
Nantinya, RS Pendidikan tak hanya untuk praktik mahasiswa kedokteran, tapi juga mahasiswa jurusan manajemen rumah sakit, keperawatan, kebidanan, tata kelola keuangan rumah sakit, dan lain sebagainya. “Jadi memang diupayakan bahwa rumah sakit pendidikan itu dijadikan tempat pendidikan yang komprehensif,” pungkasnya. (ari/uma/sam)

Republik Tersangka

Oleh:
Arfan Adha Lubis

Selama tahun 2010 tercatat 244 Pilkada dilangsungkan dengan menelan biaya lebih dari 4,2 triliun. Dari 244 kepala daerah yang terpilih, 148 di antaranya menjadi tersangka. Lebih ironis, kebanyakan tersangkut masalah korupsi.

Ketua Mahkamah Konstitusi (MK) Mahfud MD mengatakan, mayoritas ada kecurangan permainan uang pada setiap implementasi pilkada, baik tataran Pilkada Gubernur, bupati atau walikota. Ditelaah, rata-rata kasus sengketa digugat ke MK tidak lain adalah kecurangan.

Kecurangan kasus pilkada diklasifikasikan ke dalam dua bentuk, penyalahgunaan jabatan maupun mempergunakan money politic (politik uang). Hasil pilkada dibatalkan MK, kalau kecurangan dilakukan secara terstruktur, sistematis, terencana, dan masif.

Sudah merupakan rahasia umum biaya politik terlalu mahal di negeri ini. Terlebih bagi kandidat ingin maju sebagai calon kepala daerah. Hal tersebut dilihat dari tiga tahapan. Pertama, kalau pasangan calon bukan berasal dari partai politik (Parpol), maka mau tidak mau harus menggelontorkan sejumlah nominal tidak sedikit kepada parpol disewa.

Kedua, pada saat Pilkada berlangsung atau pada masa kampanye. Hal ini dilihat dari pengerahan massa secara besar-besaran dari setiap kontestan Pilkada, pemasangan baliho, spanduk dan lain-lain sebagainya. Ketiga, setelah menang atau setelah menjadi kepala daerah. Biasanya pasangan Pilkada terpilih sebagai kampiun, mulai mengkalkulasi dana seiring dengan insentif tersedia setelah menjadi kepala daerah.

MK Benteng Terakhir Penegakan Konstitusi

Integritas dan independensi Hakim Konstitusi yang bernaung di MK diharapkan tidak dikerdilkan dan dikriminalisasikan sebagaimana terjadi di tubuh KPK. Alhamdulillah, kredibilitas lembaga MK sampai sekarang masih diakui. Walau disadari begitu banyak pihak-pihak mengkooptasi kepentingan dengan berbagai cara melalui lembaga ini.

Esensi keberadaan MK tidak lain untuk menerapkan keabsahan prosedural dan keabsahan substansial sebagai mekanisme konkret penyelesaian permasalahan hukum ketatanegaraan guna mendorong perwujudan konstitusionalisme Negara Hukum Republik Indonesia. Konsekuensi logis adanya kewenangan konstitusional MK adalah meletakkan kekuasaan yang diselenggarakan oleh negara melalui alat-alat perlengkapannya agar sesuai dengan proporsi atau ruang lingkup yang diatur serta ditentukan oleh konstitusi (Ikhsan Rosyada Parluhutan Daulay, 2004: vi).

Kalau ada isu suap di tubuh internal MK, terlebih bagi hakim-hakim konstitusi, tidak lain merupakan serangan ke tubuh lembaga MK, notabene sampai sekarang tidak bisa dibuktikan.

Walau hakim-hakim konstitusi berasal orang-orang politik tidak mempengaruhi kredibilitas dan integritas hakim-hakim konstitusi dalam memutuskan sengketa pilkada. Mahfud menegaskan serangan ke tubuh MK tidak hanya isu suap tetapi juga penyalahgunaan kekuasaan, dan prosesnya kini bergulir ke proses persidangan baik Peradilan Umum maupun Peradilan Tata Usaha Negara (PTUN) (Metro TV, Suara Anda Suara Konstitusi, 23/3/2011).

Pilkada Awal dari Tindakan Korupsi

Pergantian UU No. 22/1999 dengan UU No. 32/2004 tentang Sistem Pemerintahan Daerah (Pemda), ternyata belum sepenuhnya membawa harapan baru bagi proses demokratisasi di tingkat lokal. Terlebih UU No. 32 Tahun 2004 masih mempunyai kekurangan dimana salah satunya mengenai persyaratan kepala daerah yang sudah berstatus tersangka masih dapat dicalonkan.

Sejatinya, peserta Pilkada cacat moral jangan lagi dimajukan. Untuk itu diharapkan perbaikan UU Pemda dan memberikan civic education (pelajaran politik kepada masyarakat) tentang pemilu agar memilih pemimpin secara rasional dan tidak pragmatis. Selain itu model kampanye bagi calon pilkada seyogyanya dilakukan melalui debat dan dilakukan kontrak politik dengan masyarakat konstituennya, sehingga masyarakat mengetahui visi dan misi calon pemimpinnya, dan dapat menagih janji politik kepada pemimpin terpilih sesuai dengan janji-janji dikampanyenya.

Sehingga Pilkada langsung yang disebut dengan istilah liberalisasi politik dari bawah, suatu saat akan menghasilkan demokrasi lokal yang memberikan jaminan terhadap hak-hak politik masyarakat. Bukan malah sebaliknya terjadi pembelahan sosial dan mengakibatkan makna pilkada menjadi bias.
Untuk tetap mengarahkan agar Pilkadasung yang menghasilkan pemerintahan lokal demokratis, maka beberapa hal penting harus dilakukan adalah: 1) para pemilih perlu diberikan pendidikan politik bahwa suara mereka sangat berarti, sehingga jangan sampai diberikan kepada kandidat tidak memiliki komitmen untuk mengembangkan kehidupan demokrasi ditingkat lokal atau kandidat yang tidak menjamin akan menyejahterakan rakyat daerah, 2) perlu dilakukan pemantauan melibatkan kerjasama semua pihak, perguruan tinggi, LSM dan masyarakat umum (mahasiswa) untuk meminimalkan terjadinya politik uang dan penggunaan uang untuk membeli suara massa, 3) rakyat daerah yang terlibat dalam proses pilkadasung perlu diberitahu untuk membuat kontrak politik dengan kandidat mencalonkan diri dengan sanksi hukuman jelas agar setelah menjadi kepala daerah benar-benar menjalankan apa yang telah disepakati antara mereka dengan calon kepala daerah tersebut (Analisis CSIS, Vol. 34, No. 1 Maret 2005).

Pilkada bertujuan menyertakan rakyat secara langsung untuk menentukan pemimpinnya sendiri di tingkat lokal/daerah. Namun faktanya tak jarang melahirkan dampak negatif. Misalnya, masyarakat menjadi terkotak-kotak bahkan saling berhadap-hadapan, dan hubungan sosial menjadi renggang. Tak jarang proses pilkada melahirkan bentrokan mengarah pada tindakan kekerasan (Hizbut Tahrir Indonesia, Edisi 539/ 14 Januari 2011).

Lebih dari itu Pilkada membuka ruang dan awal dari tindakan korupsi. Sehingga tidak heran 33 kepala daerah provinsi dipilih melalui Pilkada separuh sudah menjadi tersangka, dan ada pula sudah diproses secara hukum. Sisanya tinggal menunggu untuk diperiksa KPK. Ironinya, bukan hanya Pilkada gubernur, Pilkada walikota dan bupati pun berperan serta dalam menampilkan Pilkada kotor di republik ini. Alhasil, jangan berharap Pilkada melahirkan wajah demokratisasi bangsa. Melainkan mark up (penggelembungan suara), dan membagi-bagikan uang untuk membeli suara rakyat di persada notabene mayoritas sudra. (*)

Penulis adalah Alumni FH-UMSU,
Kandidat Program Magister Ilmu Hukum UMSU, Dosen FH-UNPAB
dan STIH Graha Kirana

Tak Rewel, hanya Ditemani Kakek dan Nenek

Bayi dengan Usus dan Lambung di Luar Perut di RSUP Adam Malik

Bayi perempuan berusia 20 hari tampak nyaman dengan selimut berwarna pink. Tak tampak sedikit pun dia rewel. Padahal, kondisinya sangat tidak normal. Usus dan lambungnya berada di luar perut. Belum lagi, keberadaannya di Rumah Sakit Umum Pusat (RSUP) H Adam Malik tanpa didampingi orangtuanya.

Jhonson P Siahaan, Medan

Begitulah, lahir dalam kondisi tak sempurna, membuat anak ketiga dari tiga bersaudara pasangan suami istri Sunarji (35) dan Suprianati (32), warga Desa Nagori Bahung Kahean, Dolok Batu Nangar, Simalungun ini harus mendapatkan perawatan intensif di RSUP H Adam Malik, Selasa (14/2) siang. Bayi malang yang belum sempat diberi nama oleh orangtuanya itu mendapat perawatan di Ruang Perinatologi Lantai I, RSUP H Adam Malik. Ia hanya ditemani oleh neneknya, Inin (58) dan kakeknya Muchtar (62).

Sementara  orangtuanya, masih berada di kampung halaman mereka. “Ibu si bayi tak bisa ikut menemani bayinya dirawat karena kondisinya belum fit dan masih dirawat di rumah sakit di kampung. Sedangkan suaminya harus merawat istri dan anak-anaknya yang lain,” ujar Inin, sang nenek bayi kepada Sumut Pos, kemarin.

Siang yang terik kemarin, tak membuat bayi perempuan itu rewel. Ia terlelap tidur di dalam box tempat tidur berwarna putih. Selimut warna pink seolah menandakan sang bayi ikut merayakan Valentine, menemani lelap tidurnya.  Meski sesekali si bayi terbangun, tapi tak ada suara tangisann

Hanya kelopak matanya saja terbuka, kemudian terlelap lagi.

Tak tahu apa penyebabnya si bayi malang itu beberapa kali tersentak bangun. Mungkin saja dia merasakan sakit yang luar biasa, tapi tak mampu mengungkapkannya. Juga, ketika salah satu perawat memeriksakan kesehatannya, si bayi kembali terbangun, tapi tanpa rengekkan. Sungguh baik budi.
Dengan dibalut popok berwarna putih bermotif gambar kartun, si bayi tampak nyaman dalam tidurnya. Usus dan perutnya pun sudah dibalut dengan menggunakan kapas khusus pembalut usus dan lambung. Ini agar usus dan lambung bayi tak terkontaminasi kuman atau bakteri yang bisa membuatnya infeksi.

Dalam kondisi perawatan yang intensif, si bayi mendapat tiga saluran selang. Selang pertama terpasang ke mulutnya. Selang ini untuk mempermudah si bayi kala minum susu. Lalu, selang kedua adalah selang infus yang terpasang di salah satu lengannya. Selang ini mendistribusikan jalannya cairan infus agar si bayi bertenaga. Kemudian, selang ketiga terpasang di lubang hidungnya. Bayi ini juga dilengkapi monitor alat pengukur detak jantung.

Sang nenek yang menemaninya hanya bisa mengusap dan membelai kepala dan wajah cucunya itu. Untuk menggendongnya tak boleh sembarangan, sesuai instruksi dokter. Tujuannya agar usus dan lambungnya tidak terkontaminasi kuman yang bisa berpindah dari tangan saat digendong.
Memang, untuk masuk ke ruangan perawatan si bayi cukup steril. Tamu yang datang harus melepas sandal atau sepatu bila ingin masuk ke ruangannya. Tamu yang masuk juga harus mengenakan baju khusus yang disediakan di ruangan itu.

“Ibu si bayi sampai saat ini belum tahu kalau bayinya lahir dengan kondisi memperhatikan kek gini. Waktu lahir cucu saya beratnya 2,5 Kg,” ujar Inin.
Pengakuan Inin, ibu si bayi atau pun dirinya tak ada mempunyai firasat buruk tentang kelahiran si bayi. Apalagi saat kehamilan, si ibu bayi hamil secara normal. “Cucu saya ini lahir Kamis (26/1) sore 17.00 WIB di rumah sakit. Begitu lahir, kami terkejut karena cucu kami ini lahir dengan kondisi seperti itu. Padahal kami sekeluarga termasuk ibunya, tak mempunyai firasat buruk sedikit pun,” tambahnya.

Inin mengatakan, menantunya itu tergolong baik dan sopan serta pekerja keras. “Kalau ini cobaan dari Allah SWT, kami harus terima. Kalau pun cucu kami ini dijemput Allah SWT, kami juga pasrah dan kami pun tak tega melihatnya. Lagi pula sudah semua upaya dan semua usaha kami lakukan agar cucu kami ini bisa sehat kembali,” jelasnya.

Dijelaskan Inin, biaya perawatan cucunya ini masuk dalam Jampersal (Jaminan Persalinan) dan selama dalam kandungan cucunya ini selalu diperiksakan kondisi kehamilannya ke Puskesmas dan Posyandu di dekat rumah. “Kalau ada yang mau membantu, kami mengucapkan Alhamdulilah kepada Allah SWT karena sudah membantu meringankan beban kami,” harapnya.

Sementara itu, kakek bayi perempuan itu, Muchtar mengaku, cucunya itu tak rewel dan tak mudah menangis. “Cucu saya itu minum juga kuat dan dia tak mudah menangis walaupun ibunya tak ada di sini. Kami berharap agar cucu kami ini bisa normal kembali dan cepat sembuh,” terangnya.
Direktur Medik dan Keperawatan RSUP H Adam Malik, dr Lukmanul saat diruang kerjanya mengatakan, bayi tersebut masih dalam perawatan pihaknya. Dijelaskannya, pihaknya saat ini sedang memberikan pertolongan pertama kepada si bayi. “Untuk sementara waktu bayi ini menderita usus dan lambung di luar dan sedang kita lakukan perawatan. Bayi ini belum bisa kita lakukan operasi karena belum cukup kuat dan usianya juga masih tergolong muda,” ungkapnya.(*)

Demo Anti FPI Ricuh, Enam Orang Ditangkap

JAKARTA- Demo menolak kekerasan sekaligus menuntut pembubaran Front Pembela Islam (FPI) berakhir antiklimaks. Acara justru berlangsung ricuh, tegang dan kacau. Rupanya, ada enam orang yang diduga sebagai provokator yang menyusup.

“Ini masih diperiksa penyidik, jadi status mereka belum ditentukan,” kata Kabid Humas Polda Metro Jaya Kombes Rikwanto pada koran ini tadi malam pukul 21.30 WIB. Enam orang itu dibawa dari Bundaran Hotel Indonesia menggunakan mobil tahanan yang sudah disiapkan.

Aksi semula berlangsung damai, diikuti sekitar 60 orang dan dikawal sekitar 250 personel gabungan kepolisian Daerah Metro Jaya. Massa menamakan diri Koalisi Rakyat Indonesia Tanpa FPI. “Kami menolak kekerasannya bukan nama FPI-nya,” kata sutradara Hanung Bramantyo yang juga ikut aksi.
Tampak pula Ulil Absar Abdalla, Guntur Romli, Nong Darul Mahmada dari Jaringan Islam Liberal. Lalu, ada Anis Hidayah dari Migrant Care. Nia Dinata, Jajang C Noer dan beberapa komunitas seni.

Saat Anis Hidayah sedang orasi, tiba-tiba ada seseorang yang merebut spanduk yang dibawa massa. Sontak, terjadi baku pukul dan keributan. Polisi tampak kewalahan mengamankan karena berebutan dengan kameramen dan fotografer yang mengabadikan kericuhan. “Mundur semua, mundur semua,” teriak polisi berupaya menghalau massa yang hendak menghakimi dua orang yang jatuh.

Setelah enam orang dibawa pergi, massa sempat melanjutkan aksi selama sekitar satu jam. Mereka lantas bubar karena ada pemberitahuan dari polisi bahwa FPI akan datang. Rupanya, info ini palsu. “Kami kecewa karena polisi tidak profesional. Mereka seolah-olah takut pada FPI,” kata Nong Mahmada dari JIL.

Desakan pembubaran FPI bermula dari penolakan ratusan massa dari adat Dayak di Kalteng. Mereka mengepung pesawat Sriwijaya Air yang membawa empat delegasi Front Pembela Islam (FPI) saat mendarat di Bandara Cilik Riwu, Palangkaraya, Kalimatan Tengah. Peristiwa tersebut terjadi, Sabtu (11/2).
Ketua Umum FPI Habib Rizieq Shihab sudah melaporkan secara resmi kasus ini ke Bareskrim. Rizieq mendesak Kapolda Kalteng dicopot karena terlibat dalam pengerahan massa mengepung pesawat.

Namun, tampaknya tuntutan FPI itu akan kandas. Mabes Polri memastikan tidak akan ada mutasi apapun terkait peristiwa itu. “Kalau laporan kita hormati. Tapi, harus proporsional melihat akar masalahnya,” kata Kadivhumas Polri Irjen Saud Usman Nasution kemarin.
Mantan Kadensus 88 itu menyebut Kapolda Kalteng sudah bertindak cepat dengan melakukan antisipasi bersama pemerintah daerah setempat. “Kami menghimbau sekarang pihak-pihak terkait mohon cooling down. Jangan sampai isu ini dikembangkan dan ujungnya nanti menjurus ke kasus sara,” katanya.

Sementara Mendagri Gamawan Fauzi memberikan sinyal bakal mengeluarkan teguran keras ke FPI. Teguran ini terkait aksi anarkis yang dilakukan massa FPI terhadap gedung Kemendagri pada 12 Januari 2012 lalu. Jika teguran ini keluar, maka merupakan teguran kedua ke FPI. Teguran pertama dikeluarkan tatkala terjadi aksi anarkis massa FPI di Monas, 1 Juni 2008 silam.

Sesuai ketentuan di Undang-undang Nomor 8 Tahun 1985, sebuah ormas dibekukan setelah mendapat teguran ketiga masih juga melanggar aturan. Setelah dibekukan, selanjutnya bisa dibubarkan.

Mendagri Gamawan Fauzi sendiri belum bisa melupakan aksi anarkis massa FPI saat unjuk rasa menolak evaluasi sembilan Perda Miras 12 Januari 2012. Sejumlah kaca gedung Kemendagri hancur karena aksi anarkis itu.

“Saya juga merasakan. Kaca-kaca ini belum diganti semua,” ujar Gamawan Fauzi kepada wartawan di ruang kerja Kapuspen Kemendagri Reydonnyzar Moenek, Selasa (14/2). Seperti diketahui, ruang kerja Kapuspen juga hancur akibat aksi anarkis FPI.
Gamawan menjelaskan, saat ini pihaknya sedang melakukan kajian dan evaluasi terhadap aksi FPI itu. “Keputusan itu dalam minggu ini mungkin kita ambil,” kata Gamawan.(sam/rdl/jpnn)

Food is The Weapon

Oleh: Dame Ambarita
Pemimpin Redaksi Sumut Pos

Orang Barat berkata: food is the weapon. Makanan adalah senjata. Orang Batak bilang: tajom piso, untajoman do pe siubeon. Maknanya, perilaku orang lapar bisa lebih tajam dari pisau.

Kisah berikut ini bisa menggambarkan kedua istilah di atas dengan cukup tepat. Pada zaman Raja-Raja sebelum Masehi, tersebutlah Kota Samaria yaitu ibukota Kerajaan Utara, dikepung bangsa Siria di bawah kepemimpinan Raja Benhadad. Pengepungan berlangsung kira-kira 9 bulan. Tujuannya, melumpuhkan Kota Samaria.

Maka terjadilah kelaparan hebat di Samaria selama pengepungan, sehingga sebuah kepala keledai berharga 80 syikal (912 gram) perak dan seperempat kab (kira-kira setengah liter) tahi merpati berharga 5 syikal (57 gram) perak.

Akibat kelaparan hebat itu, dua orang ibu tidak tahan lagi menanggung perih di lambung dan diam-diam bersepakat memasak anak mereka untuk dimakan bergiliran. Hari kesatu, anak ibu pertama dimasak dan lantas mereka makan bersama. Hari kedua, si ibu pertama meminta ibu kedua memberikan anaknya untuk dimakan. Namun si ibu kedua ternyata tidak sudi dan memilih menyembunyikan anaknya. Terang saja ibu pertama marah karena merasa ditipu hingga kasusnya bergulir ke raja.

Seandainya saja kala itu tentara Benhadad tidak kabur meninggalkan perkemahan karena mengira telah mendengar bunyi kereta, bunyi kuda, dan bunyi tentara berjumlah besar yang datang menyerang mereka, niscayalah Kota Samaria kalah karena kekurangan pangan.

Apa arti kisah itu buat kita? Nah, makanan utama mayoritas orang Indonesia adalah nasi. Tingkat konsumsi beras/nasi per kapita masyarakat Indonesia per tahun mencapai 120 kg. Konsumsi beras masyarakat Sumut lebih tinggi lagi, mencapai 139 kg per kapita per tahun. Angka ini termasuk tinggi. Bandingkan dengan konsumsi beras/nasi orang Malaysia yang di bawah 100 kilogram per tahun.

Tingkat konsumsi beras di Sumut ini cenderung meningkat. Beberapa tahun lalu hanya sekitar 125 kg per kapita per tahun. Berarti kenaikannya mencapai 10 kg per kapita. Bayangkan!

Sementara, ketersediaan beras di Sumut mulai mengkhawatirkan. Dengan kondisi seringnya anomali cuaca dan banyaknya alih fungsi lahan, jumlah produksi beras sangat fluktuatif, bahkan menurun secara bertahap.

Tak hanya Sumut, produksi padi secara nasional pun menurun. Tahun lalu mengalami penurunan 1 juta ton dibandingkan tahun sebelumnya. Sementara untuk memenuhi kebutuhan beras dalam negeri, pemerintah masih mengimpor beras dari negara tetangga.

Tak perlu menunggu ada tentara luar mengepung negara ini untuk terjadinya kerawanan pangan di tanah air. Seandanya negara tetangga tak mampu atau menolak mengekspor berasnya ke negeri kita, bayangkan saja ancaman pangan yang bakal kita hadapi.

Nah, untuk mengurangi ketergantungan pada beras/nasi ini, pemerintah pun bercita-cita menurunkan tingkat konsumsi beras kita menjadi paling tidak 100 kg per kapita per tahun. Cita-cita itu ditindaklanjuti berbagai daerah dengan berbagai konsep.

Pemko Depok misalnya, memberlakukan program “one day no rice’. Satu hari tanpa nasi. Sementara Badan Ketahanan Pangan Sumut mengampanyekan konsep manggadong. Apa itu manggadong? Manggadong adalah tradisi lama etnis Tapanuli mengonsumsi ubi (biasanya ubi jalar) sebagai makanan pembuka, sebelum menikmati nasi. Dengan manggadong, konsumsi nasi tak lagi terlalu banyak.

Dulu konsep manggadong ini dikenal luas oleh masyarakat Tapanuli. Sayang, seiring dengan meningkatnya kesejahteraan penduduk, ditambah selama ini ubi terposisi sebagai makanan orang miskin, manggadong perlahan dilupakan. Padahal dari sisi asupan, kandungan gizi ubi mampu menggantikan zat yang dibutuhkan tubuh dari nasi. Jika dalam sesuap nasi terkandung 150 karbohidrat, maka ubi mengandung 100 karbohidrat dalam takaran yang sama.
Namun ada yang perlu diperhatikan. Istilah manggadong terdengar agak jadul. Bisa-bisa anak muda ogah melakoninya karena terkesan tak modern. Untuk itu, istilah yang lebih menarik perlu diciptakan. Seperti pilihan Pemko Depok yang terdengar keren. One day no rice.

Kemasan manggadong juga perlu dipermanis, agar jangan terkesan sekadar makan ubi rebus/goreng seperti zaman dahulu. Di sini, ubinya bisa dijadikan kolak, bolu ubi, dan sebagainya. Pengganti nasi juga tak melulu hanya ubi. Bisa talas, jagung, labu, kentang, tahu, dan komoditi lainnya yang tersedia di sekitar kita. Karena itu, namanya tak mesti manggadong.

Jika konsep ini diterima dan dipraktikkan oleh khayalak luas, bisa menurunkan konsumsi beras minimal 1,5 persen per tahun. Dengan demikian, posisi beras sebagai the weapon yang bisa mengguncang ketahanan ekonomi kita saat ini, bertahap bisa dikurangi. Dan kita tidak lagi terpenjara oleh beras. (*)

Daftar Capres di Kantong SBY, Megawati Tetap Santai

JAKARTA- Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) mengaku mengantongi 26 nama yang selama ini disebut-sebut sebagai calon presiden (capres). Namun Ketua Umum PDI Perjuangan, Megawati Soekarnoputri cuek saja menanggapinya.
“Untuk bursa capres,  kenapa harus sampai timbul reaksi?    Katanya demokrasi, siapa saja boleh,” kata Megawati dalam jumpa pers usai memberikan arahan kepada anggota Fraksi PDIP di DPR RI, Selasa (14/2).

Menurutnya, siapapun berhak diusung menjadi capres asalkan memenuhi syarat sebagaimana diatur konstitusi dan aturan lainnya. “Mau 100 nama silahkan. Itu dinamika yang wajar,” sambungnya.

Presiden RI kelima itu justru mengingatkan perlunya aturan main yang benar-benar adil dalam penyelenggaraan Pemilu dan Pilpres. Karenanya, Megawati menginstruksikan kadernya di DPR untuk bisa membuat formulasi tentang UU Pemilu yang benar-benar mengedepankan asas jujur dan adil.
Sementara menyinggung wacana yang dilontarkan tentang calon pemimpin mendatang adalah tokoh yang lahir di era 1960-an, putri Proklamator itu tetap memasang syarat.  “Saya bilang lihat dulu. Generasi muda yang akan menerima regenerasi, jangan terus berpikir harus dia. Tapi harus betul-betul melihat abad 21, harus tahu bagaimana cara mengelola Indonesia yang besar,” ucapnya.

Hanya saja Megawati tak menampik bahwa keputusan akhir ada di tangan pemilih. “Apakah pemilih terpesona dengan permainan uang” Kita tahu ada money politics di masa lalu. Saya sendiri inginkan itu dieliminir sehingga pemilu demokratis,” pungkasnya.(ara/jpnn)

Cuci Uang Nazaruddin Ditelusuri Sampai ke Anas

JAKARTA- Setelah menetapkan Muhammad Nazaruddin sebagai tersangka kasus pencucian uang lantaran telah membeli saham Garuda Indonesia, KPK kini terus berupaya mengembangkan kasus tersebut hingga menyentuh semua pihak yang berkaitan dengan kasus tersebut. Bahkan KPK juga akan menelusuri kemungkinan pencucian uang yang dilakukan Nazaruddin di BUMN lainnya.

Juru bicara KPK Johan Budi mengakui, pihaknya sangat berhati-hati dalam menindaklanjuti kasus pencucian uang Nazaruddin. Pasalnya, KPK baru sekali ini menjerat seseorang dengan pasal pencucian uang. “Saat ini kami masih fokus menuntaskan untuk tersangka Nazaruddin dulu,” kata Johan.
Meski begitu, Johan menegaskan, apabila memang nanti di dalam perkembangan kasus ini pihanya menemukan bukti-bukti baru, maka tidak menutup kemungkinan bahwa KPK akan menetapkan tersangka baru. Apalagi, berdasarkan perkembangan di persidangan, uang yang digunakan Nazaruddin untuk membeli saham perusahaan pelat merah itu berdasarkan dari keuntungan proyek-proyek Permai Grup.

Apalagi nama Anas Urbaningrum juga tercatat di akte PT Anugerah Nusantara yang merupakan salah satu cikal bakal Permai Grup. “Tergantung apakah ada dua alat bukti permulaan yang cukup. Jika nantinya KPK menemukan ada dua alat bukti, pasti akan kami tindak,” kata dia.

Memang meski bukan seorang penyelenggara negara, Anas juga bisa tersangkut apabila dia sebagai pengendali Permai Grup juga ikut andil dalam pembelian itu. Sebab dalam pasal 4 UU No 15 Tahun 2002 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU) tertuang, pengurus atau kuasa pengurus korporasi bisa ditindak apabila memang terbukti melakukan tindak pidana pencucian uang. Pengurus korporasi dibatasi sepanjang mempunyai kedudukan fungsional dalam struktur korporasi. (kuh/dyn/fal)

ATM BCA RSU Latersia Binjai Dibobol

Pelaku Lari ke Arah Medan

BINJAI-Enam kawanan pemuda bersenpi beraksi di Kota Binjai. Kali ini, kawanan pemuda itu membobol ATM BCA di Rumah Sakit Umum (RSU) Latersia, Jalan Soekarno Hatta, Kecamatan Binjai Timur, Selasa (14/2) sekitar pukul 02.15 dini hari. Tak banyak kerugian BCA, namun pelaku yang lari ke arah Medan menggunakan senjata api (senpi) dalam aksinya.

Dalam kejadian itu, seorang satpam yakni Yan Aminullah Harahap (46), warga Km 18,5, Jalan Soekarno Hatta, Kelurahan Sumberkarya, Kecamatan Binjai Timur, roboh setelah kepalanya dipukul menggunakan helm dan senpi sebanyak tiga kali. Sementara temannya, Dodi Syahputra (21) warga Jalan dr Wahidin, Gang Pacul, Kelurahan Sumber Mulyorejo, Kecamatan Binjai Timur, tidak dapat melawan setelah mendapat ancaman tembak dari kawanan pemuda tersebut.

Akibat terkena pukulan senjata api, Yan Aminullah terpaksa dirawat di RSU Latersia tempat ia bekerja. Sementara, Dodi yang sempat mendapat pukulan di bagian perutnya, juga ikut dirawat guna menjaga hal-hal yang tidak diinginkan.

Menurut keterangan Yan Aminullah, kejadian itu berawal saat ia menjaga di pos satpam tepat di parkiran RSU Latersia. Sekitar pukul 02.15 WIB, dari arah Kota Binjai datang enam pemuda menggunakan sepeda motor bebek, berhenti tepat di depan pintu gerbang RSU Latersia.

“Begitu enam pemuda itu berhenti, dua di antara enam pemuda tersebut turun dan menghampiri saya. Sebelum mereka sampai ke pos, saya terlebih dahulu mendatanginya. Sehingga, terjadilah tanya jawab. Awalnya, mereka hanya meminta untuk menumpang istirahat. Namanya orang ingin menumpang, ya saya silahkan saja,” terang Yan Aminullah.

Namun kata Yan Aminullah, satu orang dari dua pemuda yang masuk ke halam RSU Latersia itu, mendekatinya dan mengeluarkan sebuah senpi. “Begitu pemuda tersebut mengeluarkan senpi, saya langsung memegang tangannya. Hal itu saya lakukan, agar dia tidak menembak saya. Sehingga, terjadilah perkelahian dan akhirnya seorang temannya yang lain memukul kepala korban menggunakan helm. Karena sudah mendapat pukulan, akhirnya saya langung roboh dan tidak dapat melawan,” ujar Yan sembari merintih kesakitan. “Usai melakukan aksi, mereka  melarikan diri ke arah Medan,” tambahnya.

Roy H Sitorus, pihak G4S (perusahaan penyedia jasa keamanan) yang turun ke lokasi mengatakan, uang yang hilang dari ATM itu diperkirakan hanya Rp1 juta sampai Rp 2 juta. “Sebab, pelaku tidak berhasil mengambil kasetnya. Memang, tidak semudah itu mengambil kaset ATM ini. Dari cara kerjanya, saya menduga pelaku belum profesional,” terang Roy H Sitorus.

Sementara itu, Kapolres Binjai, AKBP Musa Tampubolon, melalui Kanit Reskrim Polsek Binjai Timur, Ipda Rudi, saat berada di Tempat Kejadian Perkara (TKP), mengatakan, dalam melakukan aksinya, pelaku memakai modos untuk beristirahat. “Namun, dari hasil penyelidikan terakhir, para pelaku tidak berhasil membawaa uang, dengan kata lain, pelaku hanya merusak mesin ATM dan pulang dengan tangan kosong,” ujar Ipda Rudi. (dan)
Lebih jauh dikatakan Ipda Rudi, untuk saat ini pihaknya masih melakukan penyelidikan lebih jauh, guna mencari tahu siapa kawanan pemuda bersenpi tersebut. “Kita akan periksa kedua satpam. Dari keterangan keduanya, kita akan tindak lanjuti guna mencari siapa kawanan pemuda itu, serta mencari tahu kemana pelariannya,” ujar Ipda Rudi. (dan)

1...13,91513,91613,917...15,743Page 13,916 of 15,743

Graha Pena Medan,
Jl Sisingamangaraja Km 8,5 No 134 Amplas-Medan 20148.
Telp. 061-7877012 (Hunting).

Tentang Kami

Popular

Pilihan Editor