MEDAN- Walau masih dibayang-bayangi krisis Eropa, permintaan akan komoditi karet terus meningkat, hingga membuat harga karet melonjak dipasaran. Biasanya, selain Jepang, negara tujuan ekspor karet adalah negara-negara Eropa dan India.

Kenaikan harga karet tahun ini, dipicu meningkatnya permintaan dari Thailand. “Ya, saat ini sedang berlangsung aksi beli karet rakyat oleh pemerintah Thailand sebanyak 200 ribu ton,” ujar Sekretaris Eksekutif Gabungan Pengusaha Karet Indonesia Sumut, Edy Irwansyah, Rabu (18/1).
Menurutnya, permintaan dari Thailand ini menjadi pendongkrak harga karet di dunia. Diprediksi, permintaan karet dari Thailand akan terus meningkat, dikarenakan produksi karet menurun karena musim gugur daun. “Kalau prediksi kita, permintaan dari Thailand akan tetap tinggi, karena produksi karet mereka yang turun karena gugur daun,” tambah Edy.

Untuk saat ini, walau permintaan karet tetap tinggi, tetapi untuk menentukan pasar masih sulit. Hal ini dikarenakan masih dipengaruhi oleh bayang-bayang krisis Eropa dan Amerika Serikat. “Karena adanya bayang-bayang krisis Eropa, jadi sangat sulit untuk mengetahui dengan pasti pergerakkan harga komoditi,” tambahnya.

Sementara itu, Poniran (35), petani karet di Langkat, dengan luas lahan 1,5 Ha menyatakan, ada kenaikan harga dari Rp10.500 per kilogram (Selasa, 17/1) menjadi Rp11.500 per kilo (Rabu, 18/1), terjadi kenaikan haga Rp1000 per kilonya.

Walau pun mengalami kenaikan harga, tetapi menurut Poniran, hal ini belum cukup menggembirakan. Dikarenakan pada akhir tahun 2011 kemarin, harga karet mencapai Rp15 ribu per kilo. “Kalau bisa harganya seperti akhir tahun kemarin, jadi untungnya lebih terasa,” ungkap Poniran.
Prediksi Poniran, ke depannya, harga karet akan menyamai harga di akhir tahun, karena produksi karet juga minim.

Menurut data Badan Pusat Statistik (BPS) Sumut, nilai ekspor karet dan barang dari karet hingga November 2011 mencapai USD3,279 miliar, naik sekitar 53,97 persen dari periode yang sama pada 2010 yakni USD2,129 miliar. “Devisa dari karet untuk Sumut juga cukup besar, hingga November 2011 komposisinya sekitar 30,08 persen, naik dari tahun 2010 yang hanya 25,81 persen,” ungkap Kepala BPS Sumut, Suharno. (ram)

MEDAN- Sepanjang tahun 2011, sebanyak 9 importir ikan di Medan menunggak retribusi sebanyak Rp487 juta. Tunggakan itu terjadi karena banyaknya importir yang baru dan belum mengetahui adanya peraturan daerah (Perda) Medan tentang retribusi impor ikan ke Medan.

“Memang ada tunggakan retribusi importir ikan tahun lalu mencapai Rp487 juta. Tapi itu tetap akan dibayarkan di tahun ini,” kata Kepala Dinas Pertanian dan Kelautan (Distanla) Medan Wahid, usai menggelar rapat tentang impor ikan di kantor Pemko Medan, Rabu (18/1).

Dikatakan Wahid, tertunggaknya retribusi itu disebabkan adanya penambahan importir ikan di Medan tahun ini. “Awalnya hanya dua importir, tapi sejak adanya kebijakan kembali membuka keran impor maka bertambahlah jumlah importir ikan di Medan,” terang Wahid.

Importir yang masih baru ini, lanjut Wahid, masih belum mengetahui adanya Perda tentang retribusi impor ikan, sehingga kesepakatan tunggakan ini baru akan dibayarkan di tahun ini dengan jumlah kutipan retribusi yang lebih murah. “Kalau dalam Perda, jumlah retribusi yang harus dibayarkan sebesar Rp100 per kilog, untuk tunggakan kali ini kita beri dispensasi Rp50 per kilo,” ucapnya.

Dispensasi yang dilakukan Pemko Medan ini nantinya akan dilakukan sesuai dengan ketentuan SK Wali Kota. Untuk itu, dalam waktu dekat, Pemko Medan akan mengeluarkan SK pengurangan retribusi impor ikan tahun 2011.  Sebab, di dalam Perda juga dinyatakan kalau Wali Kota berhak mengurangi retribusi ataupun menghapus retribusi yang telah ditetapkan.Tapi, untuk tahun 2012 biaya retribusi impor ikan ini tetap Rp100 per kilo.

Dikatakannya, untuk pengawasan impor ikan di Medan sudah ada Standar Operasional Prosedur (SOP), di mana kelayakan ikan akan diawasi langsung oleh Balai Karantina Ikan. (adl)

JAKARTA – Anggota Komisi VII DPR Dewi Aryani menilai, rencana pemerintah mengeluarkan kebijakan pembatasan BBM, merupakan kado tahun baru bagi rakyat. Hanya saja, katanya, kado itu tidak membuat rakyat gembira.  “Kebijakan pembatasan BBM merupakan kado tahun baru yang sama sekali tak membuat rakyat bertepuk tangan gembira. Sebaliknya gaung kekecewaan dimana-mana,” ujar Dewi dalam keterangannya kepada koran ini, Rabu (18/1).
Langkah pemerintah saat ini dalam upaya mengatasi bengkaknya beban pemerintah, kata Dewi, seharusnya mulai diatasi dengan beberapa cara. Diantaranya, mengatur secepatnya pos-pos penting penerimaan negara dari sektor pajak dan memaksimalkan sumber penting dari migas dan pertambangan yang selama ini tidak maksimal. “Dan kebocoran di sektor ini hingga detik ini masih terus terjadi,” sebutnya.

Kearifan dan transparansi pemerintah dalam hal ini dipertaruhkan. “Berantas segala bentuk bad governance,” cetusnya.
Penghematan belanja negara harus dilaksanakan terutama pengeluaran belanja pegawai harus dipangkas, dihemat, dengan cara melakukan perampingan di semua sektor.

Reformasi birokrasi yang telah digaungkan harus diiringi dengan kebijakan penghematan dan efisiensi, termasuk pemberlakuan e-procurement.
“Perlunya kajian alternatif solusi berupa kenaikan pajak kendaraan ber-cc besar. Daripada pembatasan lebih baik menaikkan pajak kendaraan, hasil penerimaan di-posting sebagai pengganti pengeluaran subsidi,” sarannya.

Alternatif lain, menaikkan harga BBM bersubsidi antara Rp500 hingga Rp1000 dan melakukan judisial review terhadap UU APBN Nomor 22 tahun 2011 tentang APBN tahun 2012 pada pasal 7 ayat 6 untuk memayungi kebijakan ini. “Segera dilakukan kajian dan riset mendalam dari berbagai aspek agar proses pembuatan kebijakan publik tersebut mengandung kaidah-kaidah yang seharusnya ada dalam setiap kebijakan yang di keluarkan oleh pemerintah,” pungkasnya.

Menyitir buku The Quality of Government karya Bo Rothstein (2011), Dewi menyebutkan, buku itu mestinya bisa menjadi rujukan bagaimana sebuah pemerintahan seharusnya berbuat. Manfaat apa yang di peroleh masyarakat, menjadi cermin kualitas suatu pemerintahan.

“Kebijakan merupakan salah satu outcome kualitas sebuah pemerintahan. Lalu bagaimana dengan kebijakan pembatasan BBM yang secara paksa akan diberlakukan pemerintah mulai tanggal 1 April 2012?” ujar Dewi.

Diuraikan Kandidat Doktor Kebijakan Energi, Universitas Indonesia (UI) itu, dalam UU APBN Nomor 22 Tahun 2011 tentang APBN Tahun 2012 pada pasal 7 ayat 6 yang berbunyi harga jual eceran BBM bersubsidi tidak mengalami kenaikan. Bunyi pasal itu, lanjutnya, menjadi ‘penjebak’ pemerintah menjadi seolah ‘alergi’ menaikkan harga BBM.

“Pasal dalam UU ini juga tidak pernah dibahas apalagi disetujui Komisi VII.  Di sisi lain maksud ‘pengendalian’ yang di jabarkan dalam UU tersebut ditangkap sebagai seolah-olah single solution yaitu pembatasan BBM bersubsidi,” jabarnya.

Politisi PDI Perjuangan itu menilai, landasan hukum lain yang digunakan pemerintah juga tak sinkron, hanya merujuk kepada rancangan Perpres Nomor 55 Tahun 2005 jo Perpres Nomor 9 Tahun 2006. “Lucunya seolah tak sadar bahwa landasan hukumnya juga ‘cacat’ karena jika pemerintah memaksakan rakyat beralih dari BBM bersubsidi ke Pertamax dan melepas fluktuasi harga sesuai harga pasar,maka pemerintah sudah melanggar keputusan MK. MK telah membatalkan pasal 28 ayat 2 UU Migas soal pelepasan harga minyak dan gas bumi untuk mengikuti harga pasar jelas melanggar hak asasi rakyat,” paparnya.

“Pemerintah harusnya sadar bahwa kebijakan harus menyeluruh. Jangan biarkan rakyat mencari sendiri solusi atas masalah publik,” imbuhnya.
Pemerintah, lanjutnya lagi, harus juga memberikan alternatif untuk memenuhi unsur public interest. Kebijakan energi bukan melulu persoalan energi tapi juga meliputi persoalan industri, transportasi, pertahanan dan lain lain. “Persoalan energi bukan hanya kebijakan saja tapi juga persoalan manajemen sektor publik dan juga budaya,” katanya.

Diuraikan, tiga hal mendasar dalam proses pembuatan kebijakan harus terpenuhi, yakni pertama, public support, yaitu legitimasi dan akseptansi masyarakat. Kedua, public value yaitu berupa nilai tambah dan benefit untuk masyarakat dan menjamin setiap warga negara terpenuhi hak hak konstitusionalnya. Ketiga, capacity to implement, kebijakan harus bisa dilaksanakan tanpa menimbulkan masalah baru pada publik.
Dalam hal pembatasan BBM, kata Dewi, harus dipahami bahwa birokrasi sektor publik pun sudah saatnya direformasi. “Sudah sangat kritis, karena fasilitas publik hingga sistem manajemen sektor publik sangat tidak kompeten dan tidak moral hazard. Leading sektor publik ini harus segera dilakukan reformasi,” desaknya. (sam)