Home Blog Page 13971

Penerimaan CPNS Tahun Ini Terancam Batal

Belum Ada Satu pun Daerah Ajukan Formasi

JAKARTA- Tanda-tanda diadakannya seleksi CPNS tahun ini makin redup. Hingga saat ini, belum ada satupun daerah yang mengajukan formasi CPNS. Padahal, tahun-tahun sebelumnya, pengajuan sudah dilakukan sejak Januari.

“Biasanya kalau mau ada penerimaan CPNS, Januari sudah banyak yang mengajukan usulan formasi ke BKN. Tapi sampai hari ini, usulan itu tidak ada sama sekali,” ungkap Kabag Humas Badan Kepegawaian Negara (BKN) Tumpak Hutabarat yang dihubungi, Kamis (23/2).

Diapun merasa pesimis, tahun ini akan diadakan seleksi CPNS. Pasalnya, selain pengajuan formasi, daerah tetap dituntut melampirkan analisa jabatan (Anjab) dan Analisa Beban Kerja (ABK).

“Bagaimana bisa diadakan penerimaan CPNS, sedangkan pengajuan formasinya belum ada satupun. Prosedurnya kan panjang, makanya Januari harusnya sudah masuk,” ujarnya.

Terkait pengangkatan honorer tertinggal menjadi CPNS, menurut dia, tetap harus disertai dengan usulan formasi yang dilengkapi Anjab-ABK. “Tidak bisa diangkat kalau formasinya tidak ada,” ucapnya.

Ditanya bila RPP honorer tertinggal telah diteken Maret oleh presiden, apakah langsung ada pengangkatan, Tumpak mengatakan, prosedurnya tidak demikian. Setelah PP-nya terbit, BKN akan mengeluarkan Peraturan Kepala BKN yang kemudian mengumumkan hasil verifikasi dan validasi tahap pertama. Setelah itu diberikan kesempatan satu bulan kepada masyarakat untuk memberikan sanggahan.

“Dari laporan-laporan itu, kemudian dilakukan verifikasi dan validasi tahap dua. Mengapa harus ada verifikasi validasi lagi, karena untuk mengclearkan data yang ada sehingga honorer yang diangkat CPNS benar-benar layak (memenuhi persyaratan,” tuturnya.(esy/jpnn)

Jonny Allen Tantang Sekretaris DPC PD Pulangkan Uang

JAKARTA- Wakil Ketua Umum (Waketum) DPP Partai Demokrat Jonny Allen Marbun, langsung tertawa ngakak saat dihubungi koran ini untuk dimintai tanggapan atas pengakuan Sekretaris DPC Partai Demokrat Tapanuli Tengah (Tapteng), Sumut, Hafrul Hadawi Tanjung yang mengaku diberi uang oleh Jonny Allen sebagai tim sukses Anas Urbaningrum saat Kongres PD di Bandung 2010 silam.

Jonny Allen tidak membantah namun tidak juga mengiyakan atas pengakuan Hafrul Tanjung yang mengaku menerima US$ 10.000 dari dirinya. Jonny Allen malah minta, jika Hafrul merasa menerima uang sebesar itu, maka harus dikembalikan kepada dirinya.

“Bilang ke dia, suruh kembalikan saja. Kalau dia merasa menerima, dia harus bertanggung jawab karena dia tidak punya hak suara di Kongres,” ujar Jonny Allen, sembari tertawa terus saat dihubungi koran ini, kemarin (23/2).

Kalau menyuruh mengembalikan, berarti benar memberi dong? Ditanya hal itu, lagi-lagi politisi senior di Demokrat itu hanya tertawa saja. “Pokoknya kembalikan saja karena sekretaris tak punya hak suara,” kata pria yang dikenal sebagai tink tank-nya tim sukses Anas saat Kongres di Bandung itu.
Sementara di Medan, massa yang tergabung dalam Forum Generasi Muda Muslim Sumatera Utara meminta KPK mengusut kasus dugaan korupsi penyaluran dana ke Kabupaten Seram Bagian Barat, Maluku, yang diduga melibatkan Jhonny Allen Marbun. “Dialokasikan dana Rp40 miliar, tapi Rp2 miliar dari anggaran tersebut merupakan fee untuk Jhonny Allen,” kata koordinator aksi, Adhitia Melfan Tanjung saat aksi di depan gedung DPRD Sumut, Kamis (23/2).
“Kami minta agar penegak hukum, khususnya KPK mengusut tuntas dugaan suap dan mark up yang dilakukan Jhonny Allen,” ujarnya lagi.(sam/ril)

Dihadang Massa, Eksekusi Lahan Gagal

KARO- Dihadang seribuan massa, eksekusi lahan seluas 4 hektar di Simpang Kuta Rayat, Desa Kuta Gugung, Kecamatan Naman Teran, gagal dilaksanakan, Selasa (21/2) pukul 12.00 WIB. Massa yang sebelum kedatangan para ekskutor dan aparat kepolisian, telah memblokir ruas jalan dengan tumpukan batu berbentuk benteng, dan membakar ban, membuat tim pelaksana eksekusi tidak dapat menuju lokasi.

Petugas kepolisian AKP G Sirait didampingi sejumlah Polwan yang mencoba bernegosiasi dengan sejumlah kaum ibu di barisan depan, tidak berhasil melunakkan hati warga yang terlihat sudah diliputi emosi.

Nogosiasi yang di fasilitasi Kepala Desa, Kuta Gugung Kastel Surbakti dan seorang anggota DPRD Karo Suranta Sitepu juga tidak membuahkan hasil. Akhirnya, Panitera PN Kabanjahe Perdamen Purba memutuskan eksekusi ditunda. “Eksekusi hari ini ditunda hingga batas waktu yang belum ditentukan,”  ucap Perdamen Purba disambut teriakan gembira massa yang menghadang.

Konflik lahan di tanah milik Gancih Sitepu ini terjadi karena sejumlah warga mengklaim telah membeli tanah warisan itu dari keluarga kandung pemohon. (wan)

Seminggu Ditinggal, Rumah Semi Permanen Terbakar

MEDAN- Satu rumah semi permanen milik dani (25), di Jalan Binjai Km 12,5, Desa Mulyo Rejo, Kecamatan Sunggal terbakar, Selasa (21/2) siang pukul 11.00 WIB. Tidak ada korban jiwa, namun kerugian ditaksir ratusan juta rupiah.

Saat kejadian, Dani bersama istrinya Suyatmi (23), dan kedua anaknya pergi ke rumah orangtua Suyatmi di Stabat. Tetangga korban, Suratmin (50), melihat ada kepulan asap dari dalam rumah Dani. Dia semakin panik ketika melihat kepulan asap semakin tebal dan api mulai membakar bagian dalam rumah Dani.
Spontan dia berteriak kebakaran sembari memanggil para tetangganya untuk memadamkan api. Karena rumah tersebut terbuat dari papan, api semakin cepat menjalar dan nyaris membakar rumah di sebelahnya.

Mobil pemadam kebakaran yang terlambat tiba di lokasi mengundang kekecewaan warga dan menyorakinya.  Berselang dua puluh menit kemudian, api berhasil dipadamkan. Namun tak satupun barang yang dapat diselamatkan.  Kepling setempat, Narjo (50), langsung menghubungi Dani yang berada di Stabat. Mendengar informasi dari kepling itu, Dani langsung pulang dan menyaksikan rumahnya tinggal puing. Dia mengaku, saat pergi lupa memadamkan listrik.

“Lupa aku matikan listrik, sudah hampir seminggu rumah ku tinggalkan. Memang kabel listrik di dalam semerawut Bang,” terangnya sambil tertunduk lemas.(cr-1/smg)

Guru Bersertifikat Harus Profesional

MEDAN- Kepala Seksi Kurikulum Taman Kanak-kanan (TK), Sekolah Dasar (SD) Dinas Pendidikan Kota Medan Abdul Johan SPd memberi arahan dan pencerahan kepada peserta work shop guru-guru bersertifikasi di Kecamatan Medan Polonia dan Medan Maimun di Aula SD Kemala Bhayangkari I Medan, Sabtu (18/2).

“Guru bersertifikat harus profesional dalam menjalankan tugas pokok harus mengedepankan peningkatan mutu pendidikan pada saat mengajar di depan kelas, dan perangkat pembelajaran tentu sudah selesai dikerjakan sebelum guru tersebut menyampaikan materi pelajaran kepada anak didiknya di depan kelas seperti program tahunan, program semester, Silabus, rencana pelaksanaan pembelajaran (RPP), analisis Kriteria Ketuntasan Minimal (KKM),” urainya di hadapan guru.

Katanya lagi, manakala perangkat pembelajaran tersebut telah disusun sedemikian rupa, guru profesional tersebut harus membuat penelitian tindakan kelas (PTK). Hal ini dimaksudkan untuk memecahkan masalah tentang problematika siswa dalam menyerap ilmu pengetahuan dan materi pelajaran yang diajarkan oleh guru, sehingga diharapkan materi ajar yang belum mencapai ketuntasan belajar dapat ditemukan melalui PTK.

Dalam kesempatan tersebut panitia penyelenggara melaporkan, kegiatan work shop ini merupakan pelaksanaan tindak lanjut program pengawas dalam menyahuti pengarahan Kadis Pendidikan Kota Medan Dr M Rajab Lubis MSi.

“Artinya, guru bersertifikasi akan dievaluasi kinerjanya; di samping itu program beliau akan memberdayakan para pendidik di Kota Medan menjadi guru yang bermartabat,” ucap ketua panitia penyelenggara work shop Drs Suyono SH yang juga Pengawas TK/SD Wilayah Medan Polonia dan Medan Maimun, sambil melaporkan peserta work shop yang mendaftar sebanyak 45 guru yang sudah bersertifikasi.

“Setiap guru yang bersertifikasi diwajibkan menguasai information technology (IT) agar tidak gaptek. Untuk itu setiap guru harus mempunyai satu laptop,” tukasnya.(azw)

Belasan Pemuda Mengamuk di Kafe 3 Helvetia

LABUHAN DELI- Belasan pemuda mengamuk di Kafe 3 di Pasar VII, Desa Manunggal, Kecamatan Labuhan Deli, karena pesanan mereka tak dipenuhi pelayan kafe, Selasa (21/2) dinihari pukul 02.00 WIB. Akibatnya, sejumlah pekerja di kafe itu terluka dan mengalami trauma.

Menurut Siska (31), seorang Waiters Kafe 3 mengatakan, sekitar pukul 02.00 WIB, ada belasan orang yang masuk ke kafe untuk minum-minum. “Tadinya mereka pesan minuman bir sebanyak lima pasang, namun karena minuman tersebut habis jadi tidak ada. Jadi, kami kasih hanya tiga pasang saja,” kata Siska.
Karena pesanan mereka tak dipenuhi, belasan pemuda itu langsung marah-mrah serta merusak meja kafe. “Selain marah-marah, mereka juga memukul kasir sehingga kasir mengalami luka di bagian tangan kirinya. Bukan itu saja, mereka juga sempat mengancam kami dengan kelewang dan menanyakan pemilik kafe dan mengatakan akan membunuhnya,” beber Siska di Polsek Medan Labuhan, saat membuat laporan.

Sementara Ranjit (37), seorang petugas parkir yang juga dianaiaya belasan orang dengan menggunakan kelewang tersebut menuturkan, dirinya saat itu hendak menenangkan para pelaku. Namun, dia malah menjadi korban. “Aku juga dipukuli bang, sehingga bagian kepala ku bocor, padahal aku hanya ingin menenangkan mereka, tapi karena mereka membawa kelewang makanya aku takut,” ungkap Ranjit.

Sementara Zul, pemilik Kafe 3 mengatakan, penyerangan yang dilakukan belasan orang di kafenya merupakan suruhan dari saingan bisnisnya. “Mereka itu orang suruhan. Saya harap polisi segera menangkap mereka, karena nanti bisa terjadi hal-hal yang tidak diingikan,” pinta Zul.
Di tempat terpisah, Kapolsek Medan Labuhan Kompol Sugeng Riyadi mengatakan pihaknya kini tengah memeriksa para saksi terkait peristiwa itu.(ris/smg)

Pelaku Curanmor Lintas Kabupaten Dibekuk

MEDAN- Personel Unit Ranmor Polresta Medan bekerjasama dengan Polsek Saribudolok meringkus seorang pelaku pencurian kendaraan bermotor antar kabupaten di Kecamatan Saribudolok, Kabupaten Simalungun, Selasa (21/2). Tersangka RMS warga Kecamatan Saribudolok Kabupaten Simalungun diamankan petugas karena terlibat pencurian kendaraan bermotor di dua tempat yang berbeda di Kota Medan.

Penangkapan atas tersangka ini dilakukan berdasarkan laporan korban Syahrial, warga Bandarsetia, Kecamatan Percut Sei Tuan, yang kehilangan sepeda motor Vixion BK 3128 AAN di rumahnya pada 17 September 2010 lalu dan laporan Raja, warga Desa Kolam Pasar XI Kecamatan Percut Sei Tuan, yang kehilangan sepeda motor Suzuki Shogun BK 3127 CO di kediamannya pada (17/2) yang lalu. Saat diamankan, petugas juga menyita barang bukti dua unit sepeda motor milik korban.

Kanit Ranmor Polresta Medan AKP Ronald FC Sipayung saat dikonfirmasi melalui ponselnya, Selasa (21/2) sore, membenarkan penangkapan ini. Ronald menjelaskan, penangkapan ini dilakukan setelah Polresta Medan bekerjasama dengan Polsek Saribudolok mencari keberadaan tersangka. “Tersangka bersembunyi di kawasan Saribudolok, Kabupaten Simalungun dan berhasil kita bekuk,” ungkapnya.(gus)

AKP Sri Pinem Kasat Lantas Polres DS

LUBUKPAKAM- Kapolres Deliserdang AKBP H Wawan Munawar SiK Msi menggelar serah terima jabatan (sertijab) Kasat Lantas Polres Deliserdang dari AKP Muhammad Saleh kepada pejabat baru AKP Sri Pinem, dalam apel bersama di Mapolres Deliserdang, Selasa (21/2) siang. AKP Muhammad Saleh akan menempati tugas baru sebagai Paur STNK Subdit Regident Dit Lantas Polda Sumut. Sedang AKP Sri Pinem sebelumnya menjabat Kanit Regident Sat Lantas Polresta Medan.

Dalam sambutannya, Kapolres menegaskan, jabatan adalah merupakan suatu kepercayaan yang diberi pimpinan dalam memikul beban tanggung jawab yang lebih berat dan bukan merupakan kesempatan untuk menikmati “kursi jabatan” yang lebih nyaman.
Kepada pejabat baru, yang sebelumnya sudah pernah menjabat di Polres Deliserdang, dinilai secepatnya dapat menempatkan diri  sebagai pimpinan yang baik, sanggup berbagi rasa kepada bawahan dan masyarakat yang dilayani. (btr)

Gatot Salurkan Subsidi Pengolahan 2.200 Hektar Sawah

SERGAI- Petani padi sawah di Sumut mendapatkan subsidi dari pemerintah melalui dana APBN. Hal itu untuk mengajak petani tetap memproduksi padi di Sumut.

Pernyataan itu disampaikan Plt Gubsu, Gatot Pujo Nugroho, kepada Sumut Pos, Kamis (23/2) saat ditemui di VIP Room Bandara Polonia Medan, ketika hendak bertolak ke Jakarta.

Gatot membeberkan, sekarang ini ada dana APBN diperuntukkan mensubsidi kepada produksi 2.200 hektar lahan persawahan. Dalam peruntukkannya, dibagikan kepada beberapa daerah di Sumut.

“Sistemnya, petani akan dibantu dari sisi produksinya. Makanya kelanjutannya dilaksanakan secara teknis oleh penyuluh pertanian. Subsidi ini terbesar ada di kawasan Tapanuli, jumlahnya lebih dari 50 persen,” kata gatot yang mengaku baru kembali dari kegiatan panen raya di Sergai.
Dia mengatakan, untuk mendukung surplus beras 212.000 ton beras pada 2012, diperlukan komitmen semua pihak dalam mewujudkannya. Apalagi, Sumut khususnya Serdang Bedagai menjadi salah satu lumbung beras di Sumut.

“Pada 2014, rencana Pemerintah Pusat harus surplus beras sebanyak 10 juta ton beras. Hal itu penting kekuatan dan kecerdasan bangsa tergantung dari kekuatan pangannya,” katanya di lokasi Panen Raya, di Desa Sei Buluh, Kecamatan Sei Bamban, Sergai.

Lebih lanjut, juga berharap kepada Staf Ahli Menteri Pertanian RI, untuk menambah kuota bantuan benih dan percepatan realisasi bendungan Bajayu di Sergai.

Staf Ahli Menteri Pertanian RI, Akhyar, SE MM mengatakan masalah pangan merupakan isu sentral baik di Indonesia maupun di luar negeri. Bagi Kementrian Pertanian, meskipun Sumut sudah surplus tapi masih tetap diberikan batuan  pihak kementerian terus agar lebih meningkatkan hasilnya.
“Kami salurkan bantuan berupa alat-alat pertanian, benih, maupun saluran irigasi, tentunya tetap berkoordinasi melalui instansi terkait,” ungkapnya.
Bupati Sergai, HT Erry Nuradi mengatakan, Sergai memiliki luas 190.000,22 hektar, dan memiliki luas areal pertanian 40.898 hektar, pada tahun 2011 menghasilkan produksi beras 279.401 ton. Jumlah tersebut menurun bila dibandingkan tahun 2010. Penurunan itu sebenarnya diakibatkan terganggunya pelaksanaan pekerjaan bendungan Sei Ular, hingga sebagian petani beralih menanam palawija.

Erry menambahkan, dikonsumsi masyarakat Sergai memberikan surplus  sekitar 121.761 ton untuk masyarakat Sumut dan diharapkan peningkatannya, minimal bertahan, dirinya mengucapkan terima kasih  kepada Pemerintah Pusat yang telah menyelesaikan bendungan Sei Ular yang dapat mengairi 18.500 hektar areal persawahan di Sergai dan Deli Serdang. Tapi, masih ada bendungan Bajayu yang dapat mengairi sekitar 15.000 hektar persawahan di Sergai, Tebing Tinggi dan Batu Bara yang diharapkan realisasinya dari Pemerintah Pusat diharapkan dukungan dari Kementrian Pertanian RI.

Panen raya juga dihadiri, Wakil Bupati Sergai, H Soekirman, Anggota DPRD Sumut, Hj Evi Diana, Kadis Pertanian Sumut, M Roem, Kadis Peternakan Sumut, drh Febri Lubis, serta sejumlah kepala SKPD Pemprovsu, Sekdakab Sergai Drs H Haris Fadillah, Kapolres Sergai AKBP Arif Budiman SIK, dan Kapolres Tebing Tinggi, AKBP Drs.Andi Rian Djayadi.

Selain itu, Kepala SKPD Sergai diantaranya, Kepala BP2KP Sergai, Ir Safaruddin dan Kadis Hutbun, Megahadi. (ril/mag-16)
, Anggota DPRD Sergai, Budy SE, Armyn Lubis, Ketua Perpadi Sergai dan Tebing Tinggi, Junaidi (A Sun),  para camat dan kades se-Sergai, Gapoktan se-Sergai, serta ratusan petani.

Sertifikasi Guru Bukan untuk Tambahan Penghasilan

SEIRAMPAH- Ketua Fraksi PPP DPRD Serdang Bedagai H Usman Sitorus, SAg menegaskan, sertifikasi guru jangan disalahartikan sebagai peningkatan pendapatan tenaga pendidik.

Sebaliknya, sertifikasi guru adalah  sebagai upaya peningkatan mutu guru yang dibarengi dengan peningkatan kesejahteraan guru. Maka dari itu  diharapkan dapat meningkatkan mutu pembelajaran dan mutu pendidikan  secara berkelanjutan.

Hal itu diungkapkan Usman Sitorus yang juga Ketua DPC PPP Serdang Bedagai saat memberi pengarahan pada try out uji kompetensi  awal (UKA) yang diikuti 150  guru Sekolah Dasar (SD) se-Kabupaten Serdang Bedagai di kantor Diknas Kabupaten Sergei, Kamis (23/2).

Sebagai tokoh masyarakat yang peduli dengan dunia pendidikan, Usman juga menegaskan, saat ini yang sangat diperlukan guru-guru adalah perlindungan hukum dalam proses belajar mengajar. Pasalnya, saat guru-guru benar-benar akan menjalankan fungsinya, acapkali mereka langsung berhadapan dengan pidana.

Misalnya, pada saat mengajar, ada siswa yang mengganggu proses belajar mengajar yang mengakibatkan guru harus memperingatkan dengan sedikit teguran. Alhasil, guru tersebut dituding telah melakukan tindakan pidana dan harus berhadapan dengan hukum. Seharusnya,  sebelum diproses secara hukum, mereka harus dibina (dinasehati), oleh satu dewan yang kita namakan “dewan guru”. Baru selanjutnya, kalau memang gagal dibina barulah diproses secara hukum.

“Kalau tidak ada perlindungan hukum, guru-guru akan mengajar secara asal-asalan. Tidak ada tanggungjawab moral untuk meningkatkan mutu pendidikan, karena tidak adanya perlindungan hukum tersebut,” ujar Usman lagi.

Dengan kata lain, lanjutnya, antara sertifikasi guru dan perlindungan hukum bagi guru-guru berbanding lurus untuk mendorong    peningkatan kesejahteraan guru,  yakni  berupa pemberian tunjangan profesi sebesar satu kali gaji pokok bagi guru yang memiliki sertifikat pendidik.
Tunjangan tersebut berlaku, baik bagi guru yang berstatus pegawai negeri sipil (PNS) maupun bagi guru yang berstatus non-pegawai negeri sipil (swasta).
Maka dari itu, guru-guru yang telah memperoleh kesejahteraan profesi harus juga meningkatkan kompetensi dan mutu pendidikan, sehingga apa yang dicita-citakan di UUD 1945 yakni mencerdaskan kehidupan bangsa dapat terwujud.

Usman juga berjanji, pihaknya melalui fraksi PPP bersedia memfasilitasi kegiatan-kegiatan pelatihan serupa yang muaranya untuk peningkatan mutu guru-guru pendidik.

Usman juga mencontohkan, di beberapa negara,  sertifikasi guru telah diberlakukan secara ketat, misalnya  di Amerika Serikat, Inggris dan Australia.
Sementara itu, di Denmark baru mulai dirintis dengan sungguh-sungguh sejak 2003. Di samping itu, ada beberapa negara yang tidak melakukan sertifikasi guru, tetapi melakukan kendali mutu dengan mengontrol secara ketat terhadap proses pendidikan dan kelulusan di lembaga penghasil guru, misalnya di Korea Selatan dan Singapura.

Namun semua itu mengarah pada tujuan yang sama, yaitu berupaya agar dihasilkan guru yang bermutu.
Sementara itu, Ketua Konsultan Pendidikan Indonesia (KOPINDO), Drs HM Joharis Lubis MM,MPd mengungkapkan,  tujuan try out uji kompetensi awal (UKA)  bagi guru dalam jabatan ini adalah sebagai bahan latihan bagi guru guna menghadapi uji kompetensi pada saat sertifikasi yang akan serentak dilaksanakan pada 25 Februari ini.

UKA mengacu pada 4 standar kompetensi guru. Maka itu, pada pra uji ini dilakukan dengan uji paedagogik dan uji profesionalitas. Uji paedagogik mengacu pada standar kompetensi paedagogik dan uji profesional mengacu pada standar profesional.

Joharis menambahkan, sasaran try out  uji kompetensi sertifikasi guru ditujukan agar guru-guru  dapat mempersipkan diri menghadapi uji kompetensi,  khususnya uji paedagogik dan professional. Kegiatan ini juga dimaksudkan sebagai latihan dalam penggunaan LJK komputerisasi. (ila)

1...13,97013,97113,972...15,827Page 13,971 of 15,827