KARO- Sejak 1 Januari 2012, Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Karo menghentikan seluruh pemungutan pajak dan restribusi daerah yang mengacu pada UU no 18 tahun 1997 dan perubahan atas UU No 34/2000. Penghentian kutipan pajak dan retribusi ini dikuatkan dengan dikeluarkannya Surat Edaran Bupati Karo No 973/0002/Huk-orta/2012, tertanggal 3 Januari 2012. Dengan begitu, semua pajak dan retribusi di Karo gratis.

Ternyata, hingga saat ini, Pemkab Karo belum memiliki payung hukum berupa peraturan daerah (Perda) tentang retribusi dan pajak daerah yang mengacu pada UU No 28/2009. Dengan begitu, pajak-pajak dan retribusi daerah seperti pajak penerangan jalan, perizinan pemasangan reklame, pajak hiburan, pajak hotel, restaurant, rumah makan dan kedai kopi, perizinan galian C, perizinan mendirikan bangunan, izin gangguan (HO), retribusi pasar, retribusi memasuki objek wisata dan perizinan hiburan, retribusi pemakaman dan pengabuan mayat, retribusi pelayanan persampahan dan kebersihan dan lainnya, dihentikan hingga adanya payung hukum baru.

Menurut Kabid Humas Pemkab Karo Jhonson Tarigan, dengan dihentikannya pengutipan pajak dan retribusi ini, potensi kebocoran Pendapatan Asli Daerah (PAD) Pemkab Karo mencapai Rp1,8 miliar. “Seluruh pajak dan retribusi daerah yang penerbitannya berpedoman pada UU No 18/1997 dan perubahan UU No 34/2000 atas UU No 18 itu, seluruhnya berakhir pada 31 Desember 2011,” jelas Jhonson.

Sementara Kabag Hukum Pemkab Karo DT Sinulingga SH MPd saat dikonfirmasi menjelaskan, saat ini Pemkab Karo memang tidak memiliki payung hukum yang membuka celah untuk melakukan kutipan pajak dan retribusi yang mengacu pada UU yang lama.

Menurutnya, saat ini ada empat ranperda berisi 30 item, 26 diantaranya sudah disepakati dengan pihak legislatif dan sudah turun dari Kementrian Keuangan. Kini ranperda tersebut sudah di Kantor Gubernur Sumatera Utara dan rencananya,  Jumat (3/2) mendatang akan dijemput. “Kita akui ada keterlambatan penyelesaian Ranperda. Namun, itu bagian dari pembelajaran ke depan. Tidak perlu saling menyalahkan,” ujarnya.(wan)
Sementara itu, DPRD Karo menyatakan keterlambatan pembahasan ranperda tersebut disebabkan lambannya penyampaian draf dari Pemkab ke DPRD Karo, yakni pada awal Oktober tahun lalu.(wan)

LUBUK PAKAM- Anggota Sat Dalmas Shabara Poldasu Brigadir Dedi Barus meletuskan senjata api laras panjang SS1V2 secara membabi buta di Kafe Thamrin, Dusun III, Desa Lengau Seprang, Kecamatan Tanjung Morawa, Kabupaten Deli Serdang, Selasa (31/1) malam pukul 22.00 WIB. Akibatnya, Ahmad Fauzi (27), warga Dusun III, Desa Naga Timbul, Kecamatan Tanjung Morawa tersungkur di lantai kafe karena tumit kakinya terkena tembakan.

Mengetahui peristiwa itu, Darwin (28), teman korban langsung memberikan pertolongan. Selang beberapa lama, orangtua korban dibantu warga setempat datang ke lokasi dan melarikan korban ke RSU GL Tobing, PTPN II, Tanjung Morawa.

“Saya tidak kenal dengan Polisi itu. Dia sempat bertelepon dengan seseorang, kemudian ngomong sama empat orang lain yang tidak diketahui identitasnya. Tiba tiba berkelahi, terus dikeluarkanya senjatanya dari dalam tas, kemudian menembakkan ke atas dan ke bawah” cerita Ahmad Fauzi.

Keempat pengunjung yang belum diketahui identitasnya itu, sempat ditegur Brigadir Dedi Barus. Tidak senang atas teguran itu, mereka sempat berdebat. Akhirnya keempat pria itu mengeroyok Brigadir Dedi. Bahkan, seorang diantaranya sempat memukul Dedi dengan sebilah kayu. Karena tersudut, Dedi berlari dan mengambil senjata api dari dalam tasnya.

Dedi pun meletuskan tembakan ke atas, sehingga membuat seluruh pengunjung kafe menjadi panik dan berhamburan keluar. Kembali, Dedi mengacungkan senjatanya ke arah pengunjung kafe, sebari mengatakan, “bubar kalian Semua.”
Setelah suasana tenang, Dedi langsung diamankan ke Mapolres Deli Serdang.(btr)

BINJAI- Pengusaha Galian C ilegal di lahan eks HGU PTPN 2 Sei Semayang, Kelurahan Mencririm, Binjai Timur, abaikan surat peringatan yang dilayangkan PTPN 2 Sei Semayang yang meminta agar aktivitas di sana dihentikan. Namun hingga kini, usaha ilegal itu sampai saat ini masih terus berjalan.

“Galian C yang di Kampung Nangka itu ya? Kalau itu sudah kami layangkan surat peringatan pertama untuk tidak melakukan aktivitas galian C di lahan eks HGU PTPN 2. Kami memang belum membuat laporan ke polisi, karena kami akan melayangkan surat kedua dan ketiga terlebih dahulu. Kalau terus membangkang, baru kita membuat laporan ke polisi,” kata Eka, staf Menejer PTPN 2 Sei Semayang, saat dikonfirmasi via ponselnya, Rabu (1/2).

Sementara Kanit Tipiter Polres Binjai Iptu Jonpiter Sinaga saat dikonfirmasi soal aktivitas galian C itu, mengakui pihaknya belum mendapat informasi yang jelas bagaimana aktivitas galian C tersebut. “Informasi yang kita dapat masih sedikit. Sebab sejauh ini, kita tidak tahu apakah galian C itu beroperasi setiap hari atau hanya sesaat,” kata Jonpiter.

Selain itu, Jonpiter juga mengakui kalau masalah lahan yang dijadikan galian C itu belum diketahui statusnya, apalagi berada di eks HGU PTPN 2. Sehingga, pihaknya harus melakukan penyelidikan lebih jauh.

“Untuk mengambil tindakan, kami harapkan agar pihak PTPN 2 membuat laporan. Nah, berdasarkan laporan itulah kami mengambil tindakan, guna mencari tahu siapa pemilik usaha galian C itu.” terangnya.

Terpisah, Avon, selaku Kepala Kantor Pelayanan Terpadu, dengan tegas mengatakan, kalau di Kota Binjai tidak ada lagi izin galian C. “Tidak ada izin galian C di Kota Binjai. Tapi saya lupa perda nomor berapa. Beskoklah saya lihat.” kata Avon singkat.
Namun sayangnya, anggota DPRD Binjai berinisial Z yang disebut-sebut sebagai pemilik alat berat dan mendapat persen dari galian C itu, saat hendak dikonfirmasi tidak berada di gedung dewan. Bahkan, ketika dihubungi berulang kali via ponselnya, selalu tidak aktif. (dan)

LUBUK PAKAM- Puluhan warga Desa Tanjung Morawa-B dan Desa Dagang Kelambir Kecamatan Tanjung Morawa menggelar protes karena jalan di sana rusak, Rabu (1/2), sekitar pukul 09.30 WIB. Protes warga itu, diungkapkan dengan cara memalangkan kayu serta bebatuan di bahu Jalan Sei Blumai. Dampaknya, puluhan truk bertonase berat tidak bisa melintas sehingga mengakibatkan kemaceran yang cukup panjang.

Protes warga ini dipicu rusaknya jembatan menuju rumah warga bernama Samsidar. Karena di sana teronggok truk intercooler pengangkut bahan batu bara yang mengalami patah as. Kondisi itu memaksa truk lain yang hendak melintas dari sana harus melintasi dari jembatan menuju rumah Samsidar. Padahal titi itu hanya mampu menahan beban seberat 5 ton.

Udin Pelos (45), warga setempat mengatakan, tindakan protes digelar untuk mengingkatkan pihak perusahan yang bermukim di sana agar memberikan perhatian, sehingga ke depannya setiap truk hendak melintas tidak kelebihan tonase.(btr)

Dinas Sosial Bingung Ambil Tindakan

Anak jalanan, gelandangan dan pengemis semakin menjamur di Kota Binjai. Keberadaan mereka terkesan luput dari pantauan Pemko Binjai, dalam hal ini Dinas Sosial Kota Binjai.

Pantauan wartawan Sumut Pos, Rabu (1/2), anak jalanan itu mulai berada di sejumlah persimpangan lampu merah, dan warung-warung kecil untuk meminta-minta sekitar pukul 12.30 WIB. Bahkan, aktivitas anak jalanan itu berlanjut hingga malam serta pagi dinihari.

Menurut seorang anak jalanan yang enggan menyebutkan namanya kepada Sumut Pos, ia meminta-minta di jalanan sejak siang hari hingga dinihari. Itu dilakukannya atas perintah orang tuanya. “Saya disuruh orang tua dan uang yang saya dapat untuk kebutuhan sehari-hari keluarga kami Bang,” ujar bocah yang menenteng kotak amal itu.

Lebih jauh, bocah yang mengaku tinggal di Kampung Aceh, Jalan Cut Nyak Dien, Kecamatan Binjai Timur itu mengetakan, dalam sehari dia bisa mengumpulkan uang berkisar Rp20 ribu hingga Rp50 ribu. “Saya masih sekolah bang, kelas II SD. Jadi, uang itu saya gunakan juga untuk jajan sekolah,” terangnya.

Menyikapi menjamurnya anak-anak jalanan yang meminta-minta dengan kotak amal ini di Kota Binjai, Kepala Bidang (Kabid) Bina Rehabilitasi Sosial di Dinas Sosial dan Tenaga Kerja Kota Binjai, Darwan mengatakan, pihaknya sudah pernah mengamankan anak jalanan itu untuk dimintai keterangan.
“Kita sudah pernah merazia mereka. Kita mau cari tahu, siapa sebenarnya yang mengkoordinir mereka. Sebab, informasi yang kita ketahui, anak jalanan itu juga dikoordinir pihak ketiga,” ujarnya.

Namun kata Darwan, ketika anak jalanan itu diamankan, mereka memiliki orangtua dan orangtuanya datang ke Dinas Sosial. “Karena kita amankan anak jalanan itu, akhirnya orangtuanya datang. Sehingga, kita jadi sulit untuk mengambil tindakan. Sebab, itulah yang menjadi mata pencarian mereka,” kata Darwan.

Saat ditanya, apakah orang tua anak jalanan itu tidak bisa dilaporkan ke polisi karena telah mengeeksploitasi anak-anaknya, Darwan kembali menjelaskan kalau masalah ini menyangkut ekonomi.

Lantas bagaimana dengan anak-anak punk yang juga menjamur di Kota Binjai? Menyikapi hal ini, Darwan mengaatakan, kalau tahun ini pihaknya akan menyediakan rumah singgah. “APBD kita belum disahkan. Kalau sudah disahkan, kita akan menyediakan rumah singgah untuk anak punk itu,” kata Darwan.(dan)