Dugaan Korupsi Dishub Medan Rp24 M

MEDAN-Kepala Dinas Perhubungan (Dishub) Me dan, Syarif Armansyah Lubis, menolak mengomentari perkembangan pengusutan dugaan korupsi retribusi parkir yang tengah diintensifkan Kejatisu. Bob-panggilan Armansyah-juga menolak menanggapi perihal rencana pemanggilan kedua dirinya oleh Kejatisu.

Saat ditemui wartawan koran ini di Balai Kota, Rabu (1/2), Bob hanya memberikan jawaban singkat dan ketus. “No comment, no comment. Nanti kubilang sikit saja, langsung ditulis,” ujarnya sambil berlalu.

Wartawan koran ini kemarin sengaja menunggu Syarif Armansyah Lubis di Balai Kota untuk memberinya kesempatan menyampaikan tanggapan terkait kasus yang tengah ‘melilit’ dirinya. Pasalnya, sehari sebelumnya Kasi Penyidikan Pidsus Kejatisu, Jufri Nasution SH, menyatakan ada perkembangan terbaru dalam dugaan korupsi sebesar Rp24 miliar tersebut. Jufri juga mengatakan, dalam waktu dekat mereka bakal meningkatkan status kasus tersebut dari penyelidikan ke penyidikan.

Beberapa jam sebelum bertemu Syarif Armansyah Lubis, wartawan koran ini terlebih dahulu bertemu Sekda Medan, Syaiful Bahri. Namun Syaiful menolak memberikan tanggapan terkait kasus tersebut. Dia juga menolak memberikan keterangan terkait desakan DPRD Medan agar Pemko Medan segera mengevaluasi jabatan Kadishub Medan. “Saya no comment. Tanya saja langsung ke Kepala Dinas Perhubungan (Kadishub) Medan, Syarif Armansyah Lubis,” katanya singkat.

Kepada wartawan koran ini, Syaiful juga mengaku tak berani bersikap atas kasus yang menimpah anak buahnya itu, apalagi melakukan pemanggilan terhadap Bob. “Kalau itu langsung saja ke Pak Wali Kota. Pemko Medan belum ada mengatakan kalau dugaan korupsi yang sedang ditangani Kejatisu itu, bisa dikatakan korupsi,” jelasnya. (adl)

Pastikan Maju Pilgubsu 2013

MEDAN-Rahmat Shah, bakal calon (balon) Pilgubsu 2013 terkaya versi Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) yang sudah diserahkan dan diverifikasi oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menyatakan siap maju. Tapi, anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPD) yang memiliki kekayaan mencapai Rp139,7 miliar plus USD 950.783 per November 2009 itu ogah mengeluarkan duit.

“Soal Pilgubsu, saya akan maju. Saya melihat perkembangan. Ada dua atau tiga partai yang sudah menawari. Fungsionaris partai dan anggota dewan yang menawari itu. Ya, partai-partai besar. Ada yang nawari saya jadi wagub ada juga jadi gubernur. Saya akan maju, kalau ada yang nawari gratis. Saya tidak mau mengeluarkan uang, kalau tidak untuk yang bermanfaat,” akunya kepada Sumut Pos, Rabu (1/2).

Bagi Rahmat Shah, uang bukanlah yang utama. Pemilik Rahmat Gallery ini menyatakan, dirinya sebagai orang yang amanah.

“Saya diberi kepercayaan persatuan karate Medan, menjadi ketua perhimpunan kebun binatang, jadi perwakilan rakyat Sumut di pusat. Dan jadi Ketua Tim Pemenangan Presiden.

Alhamdulillah dari 60 persen suara yang ditargetkan, kita bias dapat 71 persen suara. Itu karena saya selalu ingin menjadi orang yang amanah dan menjaga amanah itu,” ungkap pria kelahiran Perdagangan, Kabupaten Simalungun, 23 Oktober 1950 lalu tersebut.

Bagaimana dengan sosok-sosok lain yang mungkin jadi pesaingnya pada putaran Pilgubsu 2013 mendatang? Terkait hal itu, Rahmat Shah menyatakan, sosok-sosok yang selama ini diperkirakan akan maju, memiliki kans atau peluang dan kemampuan yang sama. Yang terpenting menurutnya, sosok-sosok yang akan maju tersebut, sebaiknya adalah orang-orang yang berpegang teguh untuk menjalankan amanah.

Lalu, bagaimana dengan Pelaksana Tugas (Plt) Gubsu, Gatot Pujo Nugroho, yang juga kemungkinan besar akan maju pada Pilgubsu 2013 mendatang sebagai incumbent. Sementara, kekayaan Gatot tidak seberapa. Menyikapi hal itu, pria yang pernah menjadi seorang montir di Bengkel Mobil MSH, Medan dari 1965 sampai 1970 ini menganalogikan, dengan sosok Presiden Amerika Serikat, Obama. “Obama juga tidak punya uang, tapi bisa jadi pemimpin. Dan itu tadi, kita harus menjaga amanah yang diberikan. Kalau saya, sekarang belum lah. Tiga bulan sebelum pemilu baru kita akan memulainya. Kalau sekarang masih melihat perkembangannya,” katanya.

Sementara itu dari Jakarta Ketua Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi (Perludem) Didik Supriyanto mengatakan, komposisi pasangan yang pelangi akan sangat membantu kestabilan roda pemerintahan tatkala pasangan tersebut nantinya berkuasa. Jika tidak pelangi, maka kelompok masyarakat yang tidak terwakili dalam komposisi pasangan, bisa merecoki pemerintahan dibawah kendali pasangan itu.
“Pemilukada sebetulnya bisa menjadi sarana mengakomodir perbedaan-perbedaan. Pasangan harus merepresentasikan muslim-nonmuslim atau sebaliknya, sehingga nantinya tercipta keharmonisan,” ujar Didik saat diskusi di Jakarta, Rabu (1/2).

Memang, kata mantan wartawan ini, heteregonitas di Sumut tidak hanya dari aspek agamanya saja, tapi juga etnis dan kedaerahan. Namun menurutnya, aspek agama paling sensitif. Masalah komposisi pelangi ini tidak perlu disembunyikan, daripada diam-diam menjadi pemicu masalah di kemudian hari.
Didik memberi contoh di Maluku, yang lebih terbuka membicarakan hal ini. Di sana sudah ada kesepakatan para politisi bahwa jika cagubnya muslim, maka cawagubnya Kristen, atau sebaliknya.  Jika pasangan hanya ‘sewarna’, lanjutnya, sama saja memaksa sebagian masyarakat untuk memilih yang sebenarnya bukan pilihannya.

“Sumut, Kalbar, Kaltim, Maluku, Maluku Utara, Kalimantan Tengah, dan beberapa daerah lain, itu mirip,” ujarnya.
Dengan alasan itu pula, Didik menolak tegas rencana pemerintah yang akan mengubah model pemilukada gubernur, dimana hanya gubernurnya saja yang dipilih rakyat secara langsung, sedang wakilnya lewat penunjukkan.

Di tempat yang sama, pengamat politik dari Universitas Indonesia (UI) Profesor Ibramsyah mengingatkan publik agar selektif menimang kandidat. Dia mengajukan empat syarat seseorang layak menjadi gubernur.  Pertama, harus punya kemampuan intelektual, yang diuji lewat tes potensi akademik. “Kepalanya ada otaknya nggak,” cetusnya.

Kedua, harus punya kematangan emosional. “Kalau dia suka memaki-maki, berarti emosinya tak matang, itu orang masih taraf sedang lucu-lucunya,” ujarnya.

Ketiga, kematangan moral spiritual. “Ini penting, agar nantinya saat berkuasa dia tak menjadi mafia,” ulasnya. Keempat, terakhir, track recornya lolos uji publik.

Dia mendorong publik di Sumut agar berani membentuk semacam tim independen yang tugasnya mengukur para kandidat, memenuhi atau tidak empat kriteria tersebut. “Kalau tak mau diuji, umumkan saja ke publik, biar publik tahu,” sarannya. (ari/sam)

Jumlah Indomaret Melebihi Jumlah Kelurahan di Medan

MEDAN-Keberadaan toko modern alias minimarket bermerek Indomaret di Sumatera Utara, khususnya Medan, bukan lagi cerita baru. Warga pun sudah terbiasa berbelanja di jaringan waralaba tersebut.

Sayangnya, seiring itu, pedagang kecil mulai terpinggirkan. Bahkan, ada yang gulung tikar.

Menurut Pengamat Ekonomi dari Unimed, M Ishak, toko modern bisa mencuri minat pembeli disebabkan beberapa sebab. Pertama, pola konsumsi masyarakat dan ini merupakan peluang yang dilihat oleh pengusaha. “Masalah pola konsumsi masyarakat di Sumut, khususnya Medan, secara konsisten naik terus. Indikasi yang kedua, adalah kebijakan yang diambil oleh pemerintah,” ujarnya.

Bagi masyarakat, keuntungan dari toko modern ini memberikannya alternartif harga dan barang yang akan dikonsumsi. Sedangkan bagi pemerintah, Pendapatan Asli Daerah (PAD) bertambah karena pajak untuk toko modern lebih mahal dan tentu saja lebih mudah untuk ditarik. “Ini dia yang seharusnya di-matching antara pemerintah dan pengusaha, jangan saling menjatuhkan, tetapi ini pasti menjadi hal yang sulit,” ujar Ishak.

Kenyataannya memang sulit bagi pemerintah untuk memilih untung dari toko modern sementara pedagang kecil malah buntung. Terbukti, sekian keluhan muncul dari pedagan kecil. Misalnya, kedai “Mak Linda’ di Perumnas Simalingkar. Menurut pemiliknya H Siregar, sejak ada Indomaret di lingkungan mereka, pendapatan kedainya turun drastis. “Belum lagi kita bersaing dengan kedai-kedai lain yang berada satu lingkungan. Tentu ini jadi masalah tambahan tersendiri bagi kita kedai kecil-kecilan seperti ini,” ujarnya.

Begitu juga pengakuan Kak Mia (55), pedagang yang berada di Pasar Merah yang kedai grosisnya hanya berjarak 20 meter dari Indomaret. “Entahlah, orang lebih memilih belanja di Indomaret. Padahal barang-barang yang kita jual tidak jauh beda dengan yang ada di Indomaret dan harganya juga lebih murah yang di tempat kita,” katanya.

Budi pemilik grosir di Jalan Karya Wisata Medan Johor pun memberi pernyataan nyaris sama.  “Jarak antara Indomaret yang satu dengan lainnya juga berdekatan. Seperti nggak ada batasan. Kalau begini, namanya bisa mematikan usaha kami. Maunya pedagang kecil lebih diperhatikanlah, kalau begini, pendapatan kita jelas terancam,” bebernya.

Lebih miris yang dirasakan Lina. Ibu ini adalah pedagang yang lokasi usahanya berhadapan dengan Indomaret di kawasan Jalan Gajah Mada hingga Sei Batanghari. Meski Lina mengaku hadirnya Indomaret tidak begitu mempengaruhi omzet penjualannya, mengingat kedainya juga menjual produk sayur dan ikan, namun lamban laun Indomaret pasti akan menyalip. “Sekarang Indomaret juga sudah menjual telur, tepung terigu dan lainnya. Mungkin saja dalam waktu dekat mereka menjual sayur dan ikan kemasan. Jika ini terjadi mungkin saja kedai saya yang sudah berdiri lebih dari 15 tahun ini akan tutup karena tumpur,” ucapnya.

Keluhan-keluhan tadi mungkin hanya sebagian kecil dari pedagang yang merasa teraniaya. Masih banyak pedagang lain bernasib sama karena Indomaret di Medan saja sudah memiliki 200 ritel. Setidaknya data ini diungkapkan Marketing Franchise Indomaret, Bintang. Dengan kata lain, kehadiran Indomaret sudah menyebar ke seluruh kelurahan mengingat jumlah kelurahan di Ibu Kota Sumatera Utara ini hanya 151. “Untuk menjalin franchise, si pengusaha cukup menyediakan dana sekitar Rp350 juta dan tempat dengan luas 8×20 atau 200 m. Untuk produk yang akan dijual semuanya dari kita,” papar Bintang soal kemudahan bergabung dan mendirikan Indomaret.

Manariknya, apa yang diungkapkan Bintang seakan didukung pihak pemerintah. Kepala Badan Pelayanan Perizinan Terpadu (BPPT) Kota Medan Wiriya Alrahman mengatakan kalau kehadiran Indomaret patut diapresiasi. “Masyarakat lebih memilih minimarket. Jadi kedai sampah yang merasa tersaingi harus melakukan pembenahan diri dari kebersihan dan pelayanan serta keamanan. Kalau masalah harga masih relatiflah,” cetusnya.

Jika berbicara mengenai perbandingan harga, lanjut Wiriya, harga di minimarket pun lebih murah. Meski begitu, bukan berarti Indomaret bisa sesuka hati. “Makanya dengan Perwal (Peraturan Wali Kota) dilakukan pembatasan agar tidak terlalu ketinggalan pelaku usaha lainnya untuk melakukan pembenahan. Seperti pembatasan lokasi antara minimarket modern dengan kedai sampah,” ungkapnya.

Peraturan wali kota yang dimaksud adalah Perwal No.20/2011 tentang penataan dan pembinaan pasar tradisional, pusat perbelanjaan dan toko modern. “Kalau konsumen pasti meminta minimarket berdiri sebanyak-banyaknya. Selain nyaman dan tidak jauh dari tempat tinggal. Untuk itu, pelaku dunia usaha lainnya harus kita pikirkan agar tidak ada kesalahpahaman. Dengan begitu, Pemko sudah ada membentuk tim untuk melakukan pemikiran seperti itu dari asisten Ekbang Pemko Medan,” jelasnya.

Menurut Wiriya, sepanjang 2010-2012 tercatat hanya 9 izin Indomaret diterbitkan oleh Pemko Medan melalui BPPT Kota Medan. “Setelah itu, BPPT tidak pernah menerbitkan izin karena tidak pernah ada yang memenuhi persayaratan sesuai dengan Perwal. Padahal mereka juga memegang Perwal,” katanya.
Dijelaskannya, izin yang dikeluarkan terhadap 9 Indomaret tersebut hanya surat izin usaha perdagangan (SIUP) cabang saja. “Jadi, kalau ada Indomaret yang berdiri tanpa izin yang kami terbitkan, itu bisa dikatakan tidak memiliki izin. Namun, BPPT tidak punya fungsi untuk melakukan pengawasan terhadap izin dari market yang berdiri. Semuanya ada pada Dinas Perindustrian dan Perdagangan (Disperindag) Medan,” jelas Wiriya.

Terkait dengan itu, Ketua Komisi Pengawasan Persaingan Usaha (KPPU) kantor perwakilan Medan-Sumut, Goppera Panggabean, menyatakan bahwa saat ini peraturan yang ada tidak memiliki sanksi, sehingga tidak dapat ditindak bagi pelanggarnya.

Selain itu, toko modern juga tidak merugikan konsumen, sehingga tidak dapat berbuat banyak. “Tidak ada komplain dari masyarakat, malah masyarakat merasa senang dengan kehadiran mereka,” ujar Goppera.  “Tetapi, bila mereka menjual produk yang sama di bawah harga pasaran yang telah ditetapkan, baru itu melanggar persaingan usaha,” kata Goppera. (adl/jul/mag-11/saz/jon/uma)