30 C
Medan
Wednesday, April 8, 2026
Cari disini....
Home Blog Page 14034

Korban Digebuki, Sepeda Motor Dirampas

Lagi-lagi Geng Motor Beraksi

MEDAN-Kawanan geng motor kian hari kian menjadi-jadi. Kali ini korbannya Armi (19). Warga Jalan Panglima Denai Gang Komar itu mengalami luka-luka akibat dipukuli kawanan geng motor, Minggu (15/1) sekira pukul 04.00 WIB, saat korban baru pulang dari rumah familinya di Jalan Puri Medan.

Keterangan Armi, saat itu dia berboncengan bersama temannya mengendarai sepeda motor berniat hendak pulang. Begitu tiba di Jalan Berlian Medan, mereka dihampiri sejumlah kawanan geng motor dan menghentikan laju sepeda motornya. Tanpa basa-basi, korban langsung dipukuli kawanan geng motor.

Bukan itu saja, dompet, ponsel dan sepeda motor yang baru dibelinya sekitar sebulan dirampas dan dibawa kabur kawanan geng motor.
“Barang-barang berharga dan sepeda motorku dirampas dan aku dipukuli. Syukurnya teman yang aku bonceng tidak ikut dipukuli,” ucap Armi kepada Sumut Pos di Malpolresta Medan, Selasa (17/1) siang.

Kasat Reskrim Polresta Medan, Kompol M Yoris Marzuki mengatakan, dirinya belum mendapat laporan dari korbann
Sementara satu anggota geng motor, Muklis Pulungan (17), tersangka perampokan terhadap seorang wanita, Senin (16/1) lalu, nyaris tewas dihakimi massa.

Beruntung aksi main hakim sendiri itu cepat diketahui personel Polsek Medan Kota yang langsung mengamankan tersangka dari amukan massa.
Menurut Informasi yang dihimpun Sumut Pos di lokasi kejadian, sebelumnya kawanan geng motor melakukan sweeping ke lokasi tongkrongan malam yang ada di Jalan HM Jhoni, Stadion Teladan untuk mencari seseorang yang telah membacok temannya.

Namun, orang yang dicari tak dapat, lalu salah satu dari kawanan geng motor  merampok Mirna (35). Aksi itu terdengar warga karena korban berteriak minta tolong. Dalam hitungan detik, puluhan warga yang sudah kesal dengan ulah kawanan geng motor langsung mengejar hingga ke Stadion Teladan dan berhasil menangkap salah satu kawanan geng motor.

Warga langsung menghajarnya hingga terjerembab ke aspal. Warga yang belum puas juga mau membakar tersangka bersama sepeda motornya.
Saat ditemui Sumut Pos di Polsekta Medan Kota, Muklis yang mengatakan dia dan kelompok geng motornya mencari seseorang yang telah membacok temannya.

“Kawan kami ada yang dibacok bang, kami mau cari yang bacoknya,” ujar Muklis
Kapolsekta Medan Kota Kompol Sandy Sinurat yang ditemui wartawan mengatakan, meskipun usia tersangka masih di bawah umur, proses terhadap tindak kriminal  yang dilakukan tersangka tetap akan berjalan dan diproses sesuai hukum yang berlaku. (adl/gus/mag-5)

Pengusaha Besi di Jalan Mahkamah Siap-siap Ditertibkan

MEDAN-Pengusaha yang berada di sepanjang Jalan Mahkamah, Kelurahan Masjid, Medan Kota siap-siap memindahkan bahan material seperti besi dan kayu yang diletakkan di badan jalan. Pasalnya, Pemko Medan akan memberikan tindakan tegas kalau sampai April mendatang tak juga dipindahkan.

“Kita sudah melakukan sosialisasi kepada warga sepanjang Jalan Mahkamah supaya memindahkan besi-besinya maupun kayu dari badan jalan. Mereka seenaknya saja meletakkan besi-besinya di jalan sehingga mengganggu arus lalulintas,” kata Camat Medan Kota, Parlindungan Nasution, Selasa (17/1) siang.

Dikatakannya, Jalan Mahkamah peruntukannya untuk rumah toko (ruko). Sedangkan saat ini dijadikan sebagai tempat usaha menjual dan mengolah besi, toko perabot, dan tempat jualan lainnya. Hal ini sudah jelas menyalahi dan harus ditertibkan.

“Sosialisasi ini menindaklanjuti arahan bapak Wali Kota Medan supaya Jalan Mahkamah harus ditata sesuai peruntukannya,” ucap Parlindungan.
Dijelaskannya, lebar Jalan Mahkamah semestinya 10 meter, namun pada saat ini hanya mencapai 7 meter diakibatkan para pemilik toko besi sesuka hatinya menempatkan barang-barangnya.

Oleh sebab itu, dilakukan sosialisasi dengan memberikan batas waktu sampai bulan April.

“Jadi kita lihat sampai bulan April. Bila tidak diindahkan, maka kita ambil tindakan lapangan. Penertiban tersebut bukan penggusuran, namun menata supaya lebih baik dan nyaman. Jangan sampai arus lalulintas terganggu karena kepentingan pribadi,” tegasnya.

Ketika ditanya berapa jumlah industri besi dan pedagang sepanjang Jalan Mahkamah, Parlindungan menjelaskan 118 yang terdiri dari 50 industri besi, toko perabot 8 dan selebihnya tempat jualan.

“Kita tidak pernah mengganggu usaha masyarakat, namun harus mengikuti peraturan yang berlaku. Untuk itu saat ini sedang melakukan sosialisasi sampai bulan April. Bila tidak diindahkan warga, maka tim dari Pemko Medan yang menertibkannya,” jelas Parlindungan.(adl)

Logistik Jawa-Sumatera Sering Putus

Indonesia Belum Jadi Negara Kesatuan Ekonomi

JAKARTA – Kalangan pengusaha Kadin (Kamar Dagang dan Industri Indonesia) mendesak pemerintah untuk segera mengatasi hambatan logistik yang masih sering terjadi antara pulau Jawa dengan Sumatera. Oleh karena itu, Wakil Presiden Boediono mengaku permasalahan itu akan menjadi perhatian utama pemerintah.

“Pemerintah akan bersama-sama berbagai pihak, terutama dunia usaha, secara serius melaksanakan pembangunan logistik. Tentunya setelah melalui penelaahan yang cukup matang,” ujar Wapres Boediono ketika menerima jajaran pengurus Kadin di Kantor Wapres, Jalan Merdeka Selatan, kemarin (17/1).

Wapres menyadari bahwa logistik adalah masalah yang paling mendasar dihadapi oleh pengusaha saat ini. Ia mengakui, masalah logistik sempat dinomorduakan dalam beberapa waktu ke belakang.

“Namun dengan keutuhan politik yang Indonesia miliki sekarang, pekerjaan terberat yang harus dilakukan kini adalah keutuhan ekonomi melalui logistik, yakni menjadikan Indonesia sebagai entitas ekonomi yang berkesinambungan,” tegasnya.

Menurut Wapres, penyatuan wilayah di tanah air secara ekonomi adalah kunci, bila tidak ingin pulau-pulau terlepas dalam arti ekonomi. “NKRI sudah di tangan, tapi belum menjadi NKERI, Negara Kesatuan Ekonomi Republik Indonesia. Pekerjaan rumah kita kini adalah pembangunan di bidang logistik,” kata Wapres.

Ketua Kadin Provinsi Sumatera Utara Irfan Mutyara mengungkapkan saat ini masih terjadi kendala hubungan logistik antara pulau Jawa dan Sumatera yang disebabkan adanya penumpukan kendaraan antara Merak dan Bakauheni. Untuk itu pemerintah harus berusaha membuka bottleneck tersebut. “Ditambah lagi ada 23 industri yang akan tutup, alasannya karena tidak ada pasokan gas,” terangnya.

Menko Perekonomian Hatta Rajasa mengatakan pemerintah akan memperbaiki jalur distribusi Merak-Bakauheuni yang sempat lumpuh akibat banjir di Banten beberapa hari lalu, “Intinya itu tidak boleh terputus, karena itu urat nadi. Walaupun ada jalur lain, tapi itu kan jalur utama,” kata Hatta di kantornya.

“Kemarin, pemerintah mengadakan rapat koordinasi untuk membahas permasalahan jalur logistik itu. Hatta mengatakan distribusi barang tidak boleh terganggu lagi. “Kita jaga, preventif. Jangan ada yang tergenang, jangan ada yg tersumbat,” katanya.(wir/sof/kim/jpnn)

Dia menambahkan jika distribusi terhambat maka akan berpengaruh pada perekonomian dan yang pasti juga bisa meningkatkan inflasi. “Distribusi harus lancar, kita jaga. Saya minta betul-betul supaya diwanti-wanti. Tidak boleh logistik terganggu,” katanya. (wir/sof/kim/jpnn)

Transaksi Rumah Subsidi Batal

Program Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan akan mengurangi pasokan rumah murah bagi masyarakat berpenghasilan Rendah (MBR) di 2012 setelah dilakukan penghentian.

Awal tahun ini saja, telah terjadi pembatalan beberapa akad kredit rumah sejahtera tapak dan rumah sejahtera susun.
Kisruh ini karena belum ada juga titik temu soal Perjanjian Kerja Sama Operasional (PKO) yang baru antara bank penyalur dengan Kementerian Perumahan Rakyat. Akhirnya para pengembang menghentikan pembangunan rumah sejahtera tapak dan rumah sejahtera susun. Demikian disampaikan Direktur Utama Bank Tabungan Negara (BTN), Iqbal Latanro, Selasa (17/1).

“Dengan belum adanya kesepakatan, maka terjadi hambatan pasokan. BTN sendiri sudah menurunkan target rumah FLPP, menjadi 100 ribu unit (per tahun). Tadinya mau 130 ribu unit,” kata Iqbal.

Penurunan disebabkan penghentian kredit dari pengembang, ataupun kepada masyarakat. Pengembang pun tidak mau mengambil risiko, dengan membangun rumah murah namun tidak terserap.(net/jpnn)

Sesama Anggota Dewan Saling Protes

Kantor DPRD kok Gabung Pusat Perbelanjaan

MEDAN- Rencana perpindahan gedung sementara DPRD Kota Medan ke Paladium Plaza yang lokasinya persis di depan gedung DPRD Medan, di Jalan Kapten Maulana  Lubis terus menuai protes.

Anggota DPRD Medan dari Fraksi Partai Golkar, Ferdinand Lumban Tobing menolak gedung Paladium Plaza sebagai kantor sementara DPRD, sebab dia menilai gedung Paladium syarat kepentingan oknum pimpinan dewan.

“Secara pribadi saya tidak setuju gedung Paladium sebagai gedung sementara DPRD Medan, bagaimana mungkin mal dijadikan sebagai ruang kerja dewan, bahkan saya curiga ada praktik calo di sini,” kata Ferdinand, Selasa (17/1).

Dikatakannya, ada anggota dewan tidak dilibatkan dalam peninjauan ke gedung Paladium Plaza, Senin (16/1) kemarin.
“Ada apa ini? Kenapa ada pimpinan DPRD Medan tidak dilibatkan dalam peninjauan ke gedung Paladium,” ujar Ferdinand.

Menurutnya, gedung sementara DPRD Medan ini harus dilakukan proses tender secara terbuka, sebab dananya diambil dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). Untuk itu pimpinan dewan harus hati-hati dalam persoalan yang satu ini, jangan asal tunjuk yang akhirnya bermuara  kepada proses hukum.

“Kita ingatkan kepada unsur pimpinan dewan untuk berhati-hati dalam persoalan gedung sementara DPRD Medan. Sebab harus dilakukan proses tender agar belakangan hari tidak jadi persoalan. Dimana sesuai aturan penggunaan anggaran di atas Rp100 juta yang diambil dari APBD harus dilakukan proses tender terbuka,” cetusnya.

Wakil Ketua DPRD Medan, Sabar Syamsurya Sitepu menilai ada unsur memaksakan kehendak sendiri yang dilakukan oknum pimpinan DPRD.
“Saya mencurigai kenapa begitu bernafsu menjadikan mal sebagai gedung sementara DPRD Medan,” ungkap Sabar.
Dijelaskannya, Paladium tidak cocok dijadikan gedung sementara DPRD Medan karena keberadaannya satu lokasi dengan pusat perbelanjaan, hotel serta bioskop dan pusat jajanan.

“Kerja DPRD tidak akan fokus karena keberadaan gedung satu lokasi dengan pusat perbelanjaan,” ungkapnya.
Hal senada juga diungkapkan  Wakil Ketua DPRD Medan, August Napitupulu.
“Saya juga heran kenapa saya tidak dilibatkan dan diberitahu,” ungkapnya.

August juga menduga ada permainan oknum pimpinan DPRD dan oknum sekretariat sehingga memaksakan gedung sementara di Paladium.
Sekadar diketahui, rencana kepindahan gedung sementara DPRD menyusul akan dibangunnya gedung baru pada awal Maret mendatang.

Terancam Molor

Pembangunan gedung baru kantor DPRD Kota Medan yang direncanakan dimulai Maret mendatang terancam molor. Pasalnya, hingga kini pimpinan dewan dan sekretaris dewan belum menemukan gedung untuk kantor sementara.

Hal ini terungkap dalam bincang-bincang sejumlah wartawan dengan Ketua DPRD Kota Medan, Amiruddin di gedung dewan, Selasa (17/1). Menurut Amiruddin, hingga kini DPRD Medan belum bisa menetapkan gedung mana yang akan digunakan sebagai kantor sementara oleh anggota dewan.
Menurutnya, ada beberapa gedung yang masuk dalam daftar incaran dewan diantaranya gedung Paladium Plaza, Unilend Plaza, Gedung Bank Sumut, Grand Aston City Hall, eks kantor Dinas Perhubungan dan Kantor Pelni. Dari sekian gedung yang masuk dalam incaran dewan, baru Paladium Plaza dan Unilend Plaza yang sudah disurvei. Namun hingga kini pimpinan dewan belum dapat menetapkan gedung mana yang bakal digunakan.

“Kemarin kita sudah survei Paladium, tapi belum bisa kita putuskan. Karena kita harus menyamakan persepsi semua unsur pimpinan dewan yang ada,” ungkap Amiruddin.

Menurutnya, jika Paladium Plaza jadi digunakan untuk kantor sementara, maka DPRD Medan akan memakai tiga lantai yakni lantai dua, tiga dan empat. Sedangkan biaya sewa gedung yang sudah dianggarkan DPRD Medan dalam APBD yakni sebesar Rp1 miliar.

Selain Paladium, dewan juga sudah melakukan survei ke gedung Uniland Plaza dan gedung Bank Sumut. Untuk gedung Bank Sumut, kata Amiruddin, sudah tidak mungkin lagi digunakan untuk kantor sementara, karena sudah tidak ada lagi gedung yang bisa dipakai.

Lalu, bagaimana jika hingga Maret belum ditemukan juga gedung yang dianggap layak untuk kantor sementara anggota dewan? Ditanya begitu, Amiruddin mengatakan, tidak tertutup kemungkinan rencana pembangunan bakal molor.

“Ya, jika belum ada gedung yang dianggap layak, ada kemungkinan rencana pembangunan bakal bergeser. Karenanya, kita sudah membentuk pokja yang bekerjasama dengan Pemko Medan untuk mencari gedung mana yang dianggap layak dan efektif untuk kantor sementara sehingga anggota dewan bisa bekerja dengan tenang,” bebernya.(ade/adl)

Gedung yang Jadi Incaran Dewan

  • Palladium Plaza Jalan Kapten Maulana Lubis
  • Uniland Plaza Jalan MT Haryono
  • Grand Aston City Hall Jalan Balaikota
  • Gedung Bank Sumut Jalan Imam Bonjol
  • Eks Kantor Dishub Jalan HM Yamin
  • Gedung Kantor Pelni

 

Rahudman Wujudkan Pelayanan Terbaik

Masyarakat Antusias Sambut Mobil KTP

Kebijakan Wali Kota Medan, Drs H Rahudman Harahap MM menghadirkan mobil pelayanan Kartu Tanda Penduduk (KTP) di kawasan Medan Utara disambut antusias oleh masyarakat. Pasalnya, kehadiran mobil keliling pelayanan KTP lebih memudahkan dan mempercepat pengurusan.
Setiap pengurusan melalui mobil keliling pelayanan KTP, masyarakat hanya membutuhkan waktu lima menit untuk setiap perpanjangan KTP. Berbanding terbalik jika mengurus KTP di kantor kecamatan, justru membutuhkan waktu hingga lima hari.

Seperti disampaikan, Aulia Yulianti warga Lingkungan IV, Kelurahan Renggas Pulau, Medan Marelan, Selasa (17/1). Menurut dia, kehadiran mobil keliling pelayanan KTP di Medan Marelan sangat membantu warga. Selain hemat waktu, hemat biaya dan masyarakat puas atas pelayanannya.
Tapi, paparnya kehadiran mobil keliling pelayanan KTP sebaiknya jangan hanya menunggu warga di Lapangan Rengas Pulau, tapi mobil sebaiknya bergerak hingga wilayah perbatasan Deli Serdang, sehingga seluruh masyarakat yang jauh dari lapangan tersebut bisa terlayani.

“Kami senang hadirnya mobil keliling pelayanan KTP, tapi warga meminta kepada operator mobil keliling pelayanan KTP tidak menunggu masyarakat, melainkan menjemputnya dengan menggunakan pengeras suara,” cetusnya.

Lebih lanjut, dia mengharapkan mobil keliling pelayanan KTP sebaiknya terus melaksanakan pelayanan maksimal dan komitmen memegang teguh mudah, murah dan cepat. “Kami harapkan seterusnya pelayanan KTP bisa berjalan dengan sebaik-baiknya,” harapnya.

Terpisah, Lily Sundari warga di Kelurahan Polonia, Medan Polonia mengatakan, bila benar pengurusan di mobil keliling pelayanan KTP tidak berhari-hari seperti di kecamatan, justru sangat lebih baik.

“Maunya jangan hanya di Medan bagian Utara saja, setiap kecamatan di Kota Medan  harusnya ada, sehingga masyarakat tidak susah untuk mendapatkan KTP,” katanya.

Selama ini, paparnya bila dibandingkan kemudahan seperti yang disampaikan dalam sosialisasi mobil keliling pelayanan KTP, pengurusan melalui kantor kelurahan dan dilanjutkan ke kantor camat memakan waktu cukup lama dan biaya transportasi yang besar. Selain itu, sangat banyak persyaratan yang membuat warga harus mondar-mandir untuk menyiapkannya.

Dengan kondisi itu, Lily meminta kepada Wali Kota Medan untuk menambah mobil keliling pelayanan KTP di seluruh kecamatan di Kota Medan karena manfaatnya sangat besar pada tahun-tahun mendatang.
Sebelumnya, Wali Kota Medan, Drs H Rahudman Harahap MM menegaskan, dihadirkannya mobil keliling pelayanan KTP gratis sebagai bagian memberi pelayanan terbaik untuk masyarakat, mudah dan cepat. Diharapkan, warga bisa memanfaatkannya untuk setiap perpanjangan KTP secara gratis.
Dia mengatakan, KTP sangat penting bagi setiap warga negara, sehingga pelayanannya harus diberikan kemudahan, tanpa ada pungutan apapun dan pengurusannya harus cepat. Sebab, tanpa KTP masyarakat akan kesulitan mencari nafkah. “KTP ini sangat membantu percepatan kesejahteraan masyarakat,” tegasnya. (adl)

Pelayanan Harus Disesuaikan

Pengamat Pemerintahan, Taufan Damanik terkejut mendengar Wali Kota Medan, Drs H Rahudman Harahap MM meluncurkan mobil keliling pelayanan KTP di tengah Pemerintah Pusat melahirkan proses e-KTP.

“E-KTP sedang dalam proses, tiba-tiba ada program mobil keliling pelayanan KTP. Setelah e-KTP selesai, apakah KTP lama bisa digunakan, kan tidak dipakai lagi, jadi mobil bisa menjadi barang tak berharga,” sebutnya.

Dia memaparkan,  hal tersebut tidak perlu risau, melainkan Pemko Medan harus sudah menyiapkan formulasi baru untuk menyiapkan perangkatnya. Seperti mengubah mobil KTP menjadi mobil e-KTP, dengan kehadiran tersebut sangat baik dan membantu masyarakat.
“Sekarang masyarakat menunggu e-KTP, jadi Wali Kota Medan harus memikirkannya agar terciptanya pelayanan terbaik untuk masyarakat,” sarannya.
Untuk itu, dia menyatakan, peluncuran mobil KTP di Kecamatan Medan Marelan seharusnya jangan melupakan pelayanan rekam data e-KTP, sejauh ini bertele-tele penyelesaiannya.

Lebih lanjut, dosen Fisipol USU tersebut menambahkan, pemerintah yang baik itu harus bisa mengikuti perkembangan zaman dan memenuhi kebutuhan masyarakat melalui teknologinya. (adl)

Jangan Takut Lapor jika Menemukan Upal

Selama tahun 2011 peredaran uang palsu di Medan dan sekitarnya sebesar  Rp106.200.000. Peredaran uang palsu ini setiap tahun meningkat menjelang hari besar keagamaan. Apa tanggapan Bank Indonesia? Berikut wawancara wartawan Sumut Pos, Juli Ramadhani Ramben dengan Manajer Sistem Pembayaran Bank Indonesia Medan, Kahfi Zulkarnaen.

Apakah ada imbauan BI terkait uang palsu?
Kita selalu mengimbau masyarakat yang menemukan uang palsu (upal) untuk tidak takut melaporkannya ke polisi atau Bank Indonesia, karena laporan masyarakat akan membantu mencegah beredarnya upal. Jika tidak, maka masyarakat sendiri yang rugi, karena tidak dilakukan penggantian oleh Bank Indonesia. Jadi laporkan ke pihak yang berwenang.

Apa yang harus dilakukan masyarakat untuk mengetahui uang palsu?
Masyarakat diimbau untuk berhati-hati dalam menerima uang teliti dulu dengan cara dilihat, diraba dan diterawang. Hati-hati dalam menerima uang, dan ingat tempat Anda menerima uang dan dari siapa sebagai bahan laporan.

Apakah uang rusak, cacat atau robek diganti oleh BI?
Masyarakat bisa langsung membawa ke Bank Indonesia untuk diganti. Khusus uang cacat atau robek yang dapat diganti adalah apabila robeknya atau hilang sebagian masih 30 persen ke bawah diganti 100 persen. Khusus uang yang dicabut dari peredaran, masyarakat diberi waktu 10 tahun sejak tanggal pencabutannya dengan periode waktu sebagai berikut 1-5 tahun masyarakat dapat menemukannya di Bank Indonesia atau bank-bank   umum terdekat. 5-10 tahun masyarakat hanya dapat menemukannya di Bank Indonesia.

Berapa data uang palsu yang dimiliki oleh BI Medan?
Data upal yang tercatat di Bank Indonesia bersumber dari laporan masyarakat ke Bank Indonesia dan bank-bank ke Bank Indonesia untuk kota Medan dan sekitarnya dalam tahun 2011 sebanyak 1.881 lembar atau senilai Rp106.200.000. Pecahan yang banyak dipalsukan adalah pecahan Rp50.000 dan Rp100.000 masing-masing sebanyak 1.271 lembar dan 366 lembar. Dengan melihat pecahan terbanyak di palsukan, masyarakat harus ekstra hati-hati apabila menerima pecahan tersebut, karena sekali lagi, yang dirugikan adalah masyarakat.

Berapa banyak yang disiapkan menejelang Imlek?
Bank Indonesia memperkirakan kebutuhan uang pecahan kecil sama dengan tahun sebelumnya. Untuk Kota Medan diperkirakan kebutuhan uang kecil menjelang Imlek sebesar Rp210 miliar atau naik sebesar rp10 miliar dari tahun sebelumnya Rp200 miliar. Dan masyarakat diimbau untuk hati-hati menjelang Imlek akan beredarnya upal. (*)

Jangan Lupakan e-KTP

Ketua Komisi A DPRD Medan, Ilhamsyah  menilai peluncuran mobil keliling pelayanan KTP di Kota Medan jangan menjadi alasan para camat untuk tidak mensosialisasikan Kartu Tanda Penduduk elteronik (e-KTP).

Anggota DPRD dari Partai Golkar itu meminta seluruh camat untuk memperhatikan program e-KTP yang sedang berjalan.
Pasalnya, dari hasil survey di lapangan masih banyak masyarakat yang belum menerima undangan untuk pengurusan e-KTP. Sehingga sangat dibutuhkan perhatian yang menyeluruh ke pelayanan e-KTP.

Lebih lanjut, dia mendukung adanya pelayanan mobil keliling pelayanan KTP, namun Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil (Disdukcapil) jangan hanya memberikan pelayanannya saja, melainkan harus memeberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat dengan cara menempatkan operator yang memiliki Sumber Daya Manusia (SDM) yang terampil.

“Sebaiknya operator tidak mengalami kesulitan saat menghadapi satu masalah ketika jaringan sedang error,” cetusnya.
Menurut dia, Pemko Medan harus bisa meluncurkan mobil e-KTP untuk mengurangi antrian masyarakat di Kantor Camat. “Seharusnya mobil e-KTP juga harus dipikirkan Pemko medan untuk membantu masyarakat yang belum mengurus e-KTP,” jelasnya.(adl)

Paket Ganja Rp10 Ribu

MEDAN-Zainal Abadin, warga Jalan Balai Umum, Dusun II, Desa Tembung, Percut Sei Tuan, Deli Serdang ditangkap polisi bersama barang bukti daun ganja kering di Jalan Balai Umum, Selasa (17/1) siang.

Informasi yang dihimpun tersangka ditangkap usai membeli ganja paket Rp10 ribu. Rencananya, ganja itu hendak dikonsumsinya sendiri. Tersangka ditangkap sebelum sampai ke rumahnya. Tersangka baru tiga hari yang lalu dari Aceh Singkil, NAD.

Menurut tersangka dia mengkonsumsi ganja dua tahun belakangan. Menurutnya, dia mengisap ganja untuk menghilangkan suntuk.
Kanit Reskrim Polsek Percut Seituan, AKP Faidir Chan mengatakan, tersangka ditangkap saat polisi melakukan patroli. (gus)

1...14,03314,03414,035...15,669Page 14,034 of 15,669

Graha Pena Medan,
Jl Sisingamangaraja Km 8,5 No 134 Amplas-Medan 20148.
Telp. 061-7877012 (Hunting).

Tentang Kami

Popular

Pilihan Editor