Diduga Jual Susu Basi

BINJAI- Hypermart di Binjai Supermall (BSM) di Jalan Soekarno Hatta, Kecamatan Binjai Timur terancam ditutup. Pasalnya, dugaan menjual minuman susu basi kepada seorang konsumen Evan Dani dianggap kelalaian.

“Iya, kalau terus lalai dan merugikan konsumen, Hypermart itu bisa ditutup,” tegas Kepala Dinas Kesehatan (Kadinkes) Binjai, dr Agus Nadi Tala, saat ditemui Sumut Pos di ruang kerjanya, Kamis (5/1).

Lebih jauh dijelaskan dr Agus Nadi Tala, Hypermart Binjai memang sudah pernah mendapat peringatan dari Dinkes Binjai, karena kedapatan menjual makanan yang tidak layak jual saat lebaran tahun lalu.

“Kita tetap ambil tindakan kepada Hypermart. Yang jelas, sudah kita beri peringatan sebanyak satu kali. Jika terus membuat kesalahan, ya bisa-bisa Hypermart ditutup karena tidak mengindahkan himbauan kita,” tegasnya lagi.
Disinggung hasil koordinasinya dengan pihak Polres dan Disperinndagsar, dr Agus Nadi Tala mengakui, kalau ia belum berkoordinasi, mengingat kepolisian dan Disperindasar belum menerima laporan secara resmi dari korban. “Seperti yang saya katakan dari awal tadi, Kita akan ambil tindakan, karena ini masalah nasional. Tapi, saya sarankan agar korban membuat pengaduan ke Dinkes saja. Setelah itu, saya bersama Polres serta Disperindagsar, akan meninjau Hypermart,” terangnya.

Bahkan kata Agus Nadi Tala, selain Hypermart, tidak tertutup kemungkinan pihaknya akan melakukan pemeriksaan terhadap pelaku usaha lainnya. Seperti Ramayana Robinson, Suzuya dan lainnya. “Yang jelas, kita tidak inginkan masyarakat menjadi korban dari makanan dan minuman,” katanya.

yang sudah kadaluarsa akibat kelalaian setiap pengusaha yang ada di Binjai ini,” ungkapnya.
Begitu juga halnya dengan Kepala Dinas (Kadis) Perindustrian Perdagangan dan Pasar Binjai, Tulen Sinulingga, yang menyarankan, agar korban membuat laporan secara resmi ke Badan Perlindungan Konsumen. “Kitakan ada badan perlindungan konsumen. Jadi, korban hendaknya melapor agar dapat kita tindak lanjuti. Memang, kita sudah mendengar kabar ini dan sudah ditangani badan perlinduangan kosumen. Tapi, saya belum tahu pasti seperti apa tindaklanjutnya. Nantilah saya pertanyakan dan saya beritahukan lagi,” ujar Tulen Sinulingga sat dihubungi via selulernya.

Sementara itu, Evan Dani, yang menjadi korban susu diduga basi dari Hypermar BSM Binjai itu, mengaku kalau ia siap melaporkan hal ini ke Dinkes dan badan perlindungan konsumen. “Tapi masa berlaku susu yang saya beli sudah habis. Gak apa-apa itukan? Okelah, besok (hari ini-red) saya akan membawa susu itu ke Dinkes,” ujar Evan sembari berterima kasih kepada Sumut Pos karena terus mengikuti masalah ini. (dan).

BINJAI – Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Kota Binjai, belum disahkan karena status Ketua DPRD Binjai Ir Haris Harto menjadi terdakwa dalam kasus dugaan korupsi Komite Olahraga Nasional Indonesia (KONI) Binjai. Namun politisi dari Partai Golkar itu membantah hal itu.

Menurut Haris Harto, saat ditemui di ruang kerjanya, Kamis (5/1) menjelaskan, selagi jabatannya belum dicopot sebagai Ketua DPRD Binjai, maka, dia berhak mengesahkan APBD Binjai untuk tahun 2012.

“Tidak ada sangkut pautnya status saya dengan pengesahan APBD Binjai. Karena, sampai saat ini saya masih resmi dan sah menjadi Ketua DPRD Binjai yang depenitif. Tidak benar kalau keputusan saya saat ini dapat batal demi hukum meski status saya sudah terdakwa,” tegasnya.

Haris menegaskan, kalau dirinya dicopot dari jabatannya itu. Maka, dua unsur pimpinan Dewan lainnya juga ikut dicopot. “Kenapa demikian? Karena, SK kami dari Gubsu hanya satu. Jadi, bukan saya saja yang harus dcopot, tapi dua Wakil Ketua Dewan juga harus dicopot,” ucapnya.

Dalam hal ini sambungnya, ada unsur politik yang memiliki kepentinagan. Di mana, politik ini seakan membuat Partai Golkar (PG) Kota Binjai menjadi buruk. “Apa sih untungnya kalau saya dicopot? Kalau saya diberhentikan, maka APBD semakin sulit disahkan. Karena, APBD tidak dapat disahkan oleh ketua yang belum depenitif,” ujarnya.

Sebenarnya, paparnya belum disahkannya APBD Binjai, bukan masalah statusnya sebagai terdakwa. Tetapi, adanya selisih anggaran belanja pegawai untuk tahun 2012. “Kami belum dapat mengesahkan APBD karena belum ada kata sepakat dari KUA dan PPAS. Sehingga, belum dapat di R-APBD-kan,” terang Haris Harto.

Lebih lanjut, DPRD Binjai meminta penjelasan ke Pemko Binjai, untuk apa sebenarnya anggaran Rp100 miliar tersebut. “Sepanjang Pemko Binjai belum memberikan jawaban atas penggunaan anggaran sebesar Rp 100 miliar itu. Maka, APBD Binjai tidak akan dapat disahkan,” tegasnya.

Sementara itu, praktisi hukum Kota Binjai, Agus Susanto SH menjelaskan, di dalam Peraturan Pemerintah (PP) No 10/2010 menyebutkan, apabila seorang anggota DPRD atau yang menjabat sebagai Ketua DPRD terlibat hukum dan berstatus terdakwa. Maka, dapat diberhentikan sementara. “Berdasarkan peraturan inikan sudah jelas, hanya diberhentikan sementara. Bukan di non aktifkan,” kata Agus.

Maka dari itu sambungnya, hak seorang anggota Dewan atau Ketua DPRD, masih dapat dilanjutkan. “Kenapa masih bisa dilanjutkan? Karena secara yuridis formal, SK pengangkatan Ketua DPRD dari Gubsu belum pernah dicabut,” jelasnya.

Tak sampai disitu, Agus juga menerangkan, hal ini sama dengan status Ketua DPRD Binjai yang berstatus terdakwa. Meskipun status sudah terdakwa, kalau untuk mengesahkan APBD masih berlaku dan bisa dilakukannya. “Sekarang inikan, status Ketua DPRD Binjai masih terdakwa. Yang artinya masih menjalani proses hukum dan belum mendapat putusan yang inkrah, Okelah putusan sudah inkrah di PN Medan. Tapikan, sebagai terpidana masih berhak mengajukan banding serta kasasi. Sehingga, putusan di PN Medan dinyatakan belum inkrah,” terang Agus, seraya menambahkan, apapun yang dilakukan Ketua DPRD Binjai dalam menjalakan tugasnya, masih sah demi hukum.

Sebelumnya, Wakil Wali Kota Binjai, Timbas Tarigan, membantah adanya selisih anggaran belanja pegawai sebesar Rp 100 miliar untuk tahun 2012. “Ah…tidak mungkinlah ada selisih anggaran sebanyak itu. Kalaupun ada, paling Rp 5 miliar. Yang jelas, belum disahkannya APBD masih ada yang akan disesuaikan DPRD dengan Pemko Binjai. Masalah ini, sudah kita sampaikan ke Gusbu,” terangnya. (dan)

Konflik Lahan Eks PTPN II Sei Semayang

BINJAI-Konflik lahan eks Hak Guna Usaha (HGU) PTPN II Sei Semayang di Kota Binjai belum juga terselesaikan. Hingga kini kasus perebutan lahan di Sei Semayang menjadi polemik. Pengaruhnya, sesama warga kerap saling serang demi memiliki lahan yang mereka nilai adalah sebagai haknya.

Menanggapi hal ini, Ketua DPRD Binjai, Ir Haris Harto Msp, kepada Sumut Pos, Kamis (5/1) menerangkan, bahwa pihaknya sudah membentuk Pansus (panitia khusus) guna menyelesaikan setiap masalah yang ada di Kota Binjai. “Masalah itu masih kita bahas dalam Pansus. Karena, Pansus yang kita buat bertujuan menyelesaikan masalah yang ada di Kota Binjai termasuk masalah lahan ini,” terang Haris Harto.

Lebih jauh dikatakan Haris Harto, menurut Peraturan Pemerintah (PP) nomor 10 tahun 1986, di Kota Binjai sudah tidak ada lagi yang namanya lahan perkebunan. “Yang jelas, tim Pansus yang kita bentuk, akan memulai pembahasan dari PP Nomor 10 Tahun 1986 ini. Karena sudah jelas, tidak ada lagi lahan perkebunan di Kota Binjai,” tegasnya.

Untuk itu, Haris Harto berharap kepada pihak kepolisian, agar petani penggarap yang mengerjai lahan eks HGU PTPN II tidak ditangkap. “Kenapa saya harapkan ini? Sebab, petani penggarap tidak dapat dikenakan pidana. Kalau tidak salah, ada beberapa poin pasal yang sudah dihapuskan oleh Mahkamah Konstitusi,” terang Haris Harto.

Sementara itu, Kanit Reskrim Polsek Binjai Timur, Ipda Rudi, mengatakan, agar warga yang merasa memiliki alas hak atas lahan eks HGU PTPN II Sei Semayang itu tidak  melakukan tindakan anarkis. “Ya saya harapkan, agar masyarakat menunggu keputusan dari intansi terkait, agar tidak ada konflik dari pihak manapun,” harapnya.

Selain itu, Ipda Rudi mengakui, kalau pihaknya sudah menjumpakan kedua kubu warga yang sebelumnya nyaris bentrok kemarin. “Kedua kubu warga itu sudah kita pertemukan yang dihadiri oleh Camat, Tunggurono. Dalam pertemuan itu, kedua kubu warga sudah sepakat untuk tidak membuat tindakan anarkis,” kata Ipda Rudi.

Soal keamanan di lokasi lahan eks HGU PTPN II, pihaknya tetap melakukan patroli secara rutin ke lokasi yang dianggap rawan bentrok. “Pastinya kita tetap menjaga keamanan agar tetap kondusif. Makanya, kita terus berpatroli di setiap lahan yang kita anggap rawan akan terjadi bentrok sesama warga,” ujarnya.

Sebelumnya, Wakil Wali Kota Binjai, Timbas Tarigan menerangkan, kalau masalah lahan eks HGU PTPN 2 Sei Semayang, masing menunggu tim penyelesaian kasus ini dari Gubernur Sumatera Utara.

“Kalau sudah selesai, lahan ini akan diambilalih Pemko Binjai. Maka, Pemko Binjai yang akan memberikan kepada masyarakat,” kata Timbas Tarigan.

Namun kata Timbas, untuk membagi lahan kepada masyarakat, adalah pekerjaan yang sulit. Sebab, sampai saat ini tidak tahu masyarakat mana yang berhak memilikinya. “Bagi masyarakat yang memegang alas hak, tidak usah ikut-ikutan melakukan aksi unjukrasa atau kegiatan lainnya. Karena, Pemko Binjai akan menyeleksi masyarakat yang benar-benar atas lahan itu. Tapi, masyarakat yang memegang alas hak, harus tetap mengikuti proses penyelesaian masalah ini agar tidak ketinggalan informasi,” saran Timbas Tarigan. (dan)