SIANTAR-Rumah Kanit Sabhara Polresta Pematangsiantar, Iptu Maurits Simatupang, dibobol maling. Dua sepeda motor yang ada di garasinya raib. Minggu pagi (15/1), Maurits mendatangi Mapolsekta Siantar Timur untuk membuat laporan.

Informasi yang dihimpun menyebutkan, kejadian itu diketahui Maurit Sabtu pagi sekira pukul 06.00 WIB saat membuka garasi. Warga Jalan KS Tubun, Kelurahan Asuhan, Siantar Timur inipun terkejut. Pasalnya, sepeda motor Supra 125 D plat BK 4771 WM miliknya hilang. Demikian juga sepeda motor milik temannya yang dititip di garasi itu, Mio BK 6081 TAD, juga raib. Di hadapan penyidik,  Maurits mengaku saat itu tinggal sendirian di rumah karena keluarganya sedang berada di luar kota.

Kapolsek Siantar Timur, AKP M Sihaloho membenarkan peristiwa itu. “Kita mencari jejak pelaku hingga diharapkan bisa tertangkap,” ujarnya. (Mag-5)

Bentrok Limau Mungkur

LUBUK PAKAM- Semenjak tahun 1997 silam, lahan HGU Kebun Limau Mungkur PTPN 2 menjadi rebutan antara kelompok tani Juma Tombak dengan PTPN 2. Bahkan perebutan lahan itu berujung dengan putusnya Peninjuan Kembali (PK)  oleh Mahkama Agung nomor keputusan, 308 PK /PDT/2004 tanggal 12 Mei tahun 2005.

Sengketa itu disebutkan gugatan pengugat dalam hal ini koptan Juma Tombak kepada PTPN 2 disebutkan sengketa lahan sekitar 922 hektar masuk kedalam  lahan 1370 hektar. Artinya PTPN 2 dimenangkan dalam PK itu, namun, Koptan Juma Tombak, kebali mengajukan PK ke dua ke Mahkama Agung, sampai saat sekarang belum ada putusanya.Karena belum ada putusan PK ke dua itulah, areal perkebunan itu menjadi ajang sengketa.
Warga yang terhimpun dalam Koptan Juma Tombak dengan PTPN 2, saling serang . Bahkan korban luka serta tewas telah terjadi. Konflik itu terus terjadi Kepolisian Resot Polres Deli Serdang menetapkan 2 orang tersangka, terkait penganiayaan  yang menewaskan, Helvan Fauzi Nasution (25) warga Dusun I Desa Petangguhan Kecamatan Galang Deli Serdang.  Keduanya YS alias Gondrong (45) warga Dusun I Desa Dagang Kerawan Kecamatan Tanjung Morawa, serta UG alias Win (24) warga Dusun Pondok TB Desa Lau Barus Baru Kecamatan STM (Sinembah Tanjung Muda) Hilir.

Kemudian, petugas mengamankan barang bukti berupa potongan besi ukuran 1 meter dan 1,5 meter sebanyak 6 batang, mobil Daihatsu Taft Rocky, pakaian korban, pita merah, beberapa sandal, dan 6 unit sepedamotor yang dirusak. Keenam sepedamotor yang dirusak, Honda Astrea BK 5536 EU, Honda Supra X BK 6051 MB, Honda Revo Fit BK 4836 MAG, dan 2 sepedamotor tanpa nomor polisi yaitu Yamaha New Vega R dan Honda Legenda.
Demikian disampaikan Kapolres Deli Serdang AKBP H Wawan Munawar SiK Msi melalui Kasat Reskrim AKP Anggoro Wicaksono SiK. Kedua tersangka diduga melakukan penaniayaan mengakibatkan hilangnya nyawa orang lain. Kepolisian masih focus kepada kedua  tersangka. Tetapi tidak tertutup kemungkinan bertambahnya tersangka lainnya.”Kemungkinan tersangka lainnya bakal bertambah,”bilang AKP Anggoro Wicaksono. (btr)

TANJUNG PURA-Roda truk colt diesel BK 9086 MJ bermuatan batu bata yang dikendarai Edwin Andika (30) tiba-tiba terlepas. Truck oleng lalu menyeruduk masuk ke dalam parit. Peristiwa ini terjadi di depan rumah warga di Jalan Desa Paya Perupuk, Kecamatan Tanjungpura, Minggu (15/1).
Tak ada korban jiwa dalam kejadian ini, tapi bagian depan truck mengalami rusak berat.

Pengakuan Edwin, batubata yang diangkutnya diambil dari kawasan Pasar 4,5 Tanjung Beringin, Kecamatan Hinai, Langkat. Rencananya batu itu akan dibawa ke Brandan. Setelah melewati jembatang panjang di Kota Tanjungpura, atau tepatnya di Jalan Desa Paya Perupuk, Kecamatan Tanjungpura, seorang bocah menyeberang jalan. Edwin gugup seketika banting stir ke kanan. “ Waktu kuliat ada anak kecil yang berlari menyebrang jalan, aku mencoba menghindarinya, aku banting stir kekanan, kok bisanya ban depan sebelah kiri truk lepas,” kata Edwin menceritakan kejadian yang dialaminya.
“Percaya ngak percaya juga aku, tapi jelas kali kuliat anak itu lari, kayaknya pas didepan truck lah bang,” timpalnya lagi.

Sedangkan salah seorang warga sekitar mengaku kalau lokasi ini memang dikenal angker. “Kalau yang kecelakaan di sini bukan cuma truk ini aja pak udah banyak korbannya,” kata warga. (wis/smg)

Pembagian Tidak Adil

PANAI HILIR-Ratusan nelayan tradisional di Kecamatan Panai Hilir, Kabupaten Labuhanbatu merasa kesal. Pasalnya, bantuan kapal dari Pemkab Labuhanbatu yang awalnya diharapkan dapat membantu mengembangkan dan menguatkan perekonomian nelayan, justru menjadi penyebab konflik antar nelayan.

“Sejak tahun 2009 lalu, kami dari Pilar Perjuangan Nelayan Kecamatan Panai Hilir yang mengajukan permohonan dan proposal bantuan ke Pemkab Labuhanbatu. Bahkan, permohonan serupa telah dilayangkan beberapa kali, yakni tahun 2010 dan 2011. Nah, ironisnya setelah terealisasi, kami selaku pemohon hanya menerima 2 dari 10 unit kapal. Sedangkan 8 unit lagi, kami tidak tahu diberikan kepada siapa. Kami duga diberikan ke orang-orang dekat pemangku tampuk pimpinan di daerah ini,” tegas Tajuddin, Koordinator Kelompok Usaha Bersama Pilar Perjuangan Nelayan (KUB-PPN) Kecamatan Panai Hilir, Minggu (15/01) di Panai Hilir.

Meski begitu, KUB-PPN Panai Hilir dalam beberapa kesempatan mencoba memberikan solusi terkait pembagian bantuan kapal guna menghindari pertikaian antar nelayan tradisional. Di antaranya, meminta Pemkab melalui dinas terkait untuk membagikan masing-masing 2 unit kapal ke setiap KUB. Atau, memberikan kesempatan kepada KUB PPN mengelola bantuan kapal sebanyak 5 unit, dan sisanya diserahkan sepenuhnya kepada Pemkab untuk dibagikan kepada siapa saja. “Ini kami sampaikan sebagai solusi konkret untuk menghindari bentrokan sesama nelayan seperti tahun 2001. Jika Pemkab tidak berkenan , kami tidak akan memaksa,” tegas Tajuddin lagi. (syaf/smg)

Dipakai untuk Kegiatan Rutin Eksekutif-Legislatif Langkat

LANGKAT-Kebijakan legislatif maupun eksekutif Langkat menggunakan dana pendahuluan sebelum R-APBD Langkat TA 2012 disahkan, dinilai rancu. Dikhawatirkan, kebijakan itu bisa menjadi jebakan ke ranah hukum yang melibatkan pimpinan daerah (bupati), karena tidak memiliki kejelasan payung hukum.

“Apabila legislatif maupun eksekutif bersikukuh menggunakan dana pendahuluan, kita khawatir nantinya akan menjadi temuan, sekaligus menjebak pimpinan berurusan dengan ranah hukum. Dana pendahuluan dapat dipergunakan apabila sifatnya urgen dan insiden,” kata koordinator Pemberdayaan Masyarakat Langkat (PML), TS Syafi’i di Stabat, Minggu (15/1).

Kebijakan DPRD dan Pemkab Langkat memakai dana pendahuluan untuk kegiatan rutin atau terencanakan (planning), menurut Syafi’i, sama sekali tidak memiliki logika. Pasalnya, sebelum menggunakan APBD, wajib ada proses pembahasan diikuti paripurna pengesahan dilengkapi peraturan daerah (Perda).

Tengku Syafi’i menganalogikan, jika DPRD dan Pemkab kukuh menggunakan dana pendahuluan, artinya beragam program anggaran yang disusun eksekutif tidak lagi mesti memiliki Perda atau semacamnya di tahapan pembahasan legislatif. Sebab, tanpa disahkan pun, ternyata APBD dapat dipakai untuk kegiatan rutin.

“Kalau kedua pihak mengaku menggunakan dana pendahuluan, dari mana asalnya? Muncul dugaan, dana itu dipinjam dari satu pihak, yang nanti pengembaliannya membengkak bertambah dari jumlah pinjaman. Ini bisa jadi celah korupsi, tarik keuntungan dalam permainan anggaran. Lagipula kalau anggaran bisa dipakai tanpa pengesahan, untuk apa ada pembahasan lagi?” protes Syafi’i, seraya menyesalkan lambatnya DPRD melakukan pembahasan.

Informasi diperoleh Syafi’i, anggota DPRD Langkat melakukan bintek (bimbingan teknis) disebut-sebut menggunakan dana pribadi oknum legislator sebagai dana pendahuluan. Kendati kebenarannya belum dipastikan, Syafi’i berharap ada apresiasi bagi oknum dimaksud.

“Kita menaruh hormat ada wakil rakyat berjiwa kesatria seperti itu. Namun, bila memang dibenarkan menggunakan pendahuluan atau yang sifatnya pinjaman, maka sepantasnya lembaga legislatif yang memiliki fungsi pengawasan, penganggaran, sekaligus pengesahan tidak ada lagi. Karena tanpa pengesahan melalui paripurna saja dapat berjalan kegiatan rutin,” tukas Syafi’i.

Kabag Humas Pemkab Langkat, H Syahrizal, belum lama ini mengakui, anggaran pendahuluan untuk hari jadi kabupaten serta pengerjaan proyek bersolek (cat) kantor sekretariat, seluruhnya menggunakan dana pendahuluan. “Ya, untuk beberapa item kegiatan terkait hari jadi kabupaten, kita memakai dana pendahuluan,” kata dia.

Seperti pemberitaan sebelumnya, KUA-PPAS Pemkab Langkat diduga belum tuntas dibahas DPRD. Idealnya, pembahasan R-APBD 2012 terealisasi akhir tahun 2011. Lemahnya manajemen pengaturan waktu legislatif, diduga menjadi penyebab molornya pengesahan anggaran.
Informasi diperoleh, DPRD Sumut sendiri hingga kini belum menerima honor, dan tidak berani memberlakukan dana pendahuluan, meski APBD Sumut TA 2012 sudah disahkan. (mag-4)