Antisipasi Macet pada Malam Tahun Baru 2012

MEDAN- Untuk mengantisipasi kemacetan pada perayaan malam Tahun Baru 2012, Sat Lantas Polresta Medan akan memberlakukan sistem buka tutup di sejumlah ruas jalan protokol di Kota Medan. Kendati demikian, Sat Lantas Polresta Medan tetap akan melakukan koorinasi dengan Pemko Medan dalam hal ini Dinas Perhubungan (Dishub), khususnya dalam mengusun konsep perubahan arus sementara.

“Pengaturan arus lalulintas pada malam tahun baru nanti dilihat situasi di lapangan. Jika arus padat, sistem buka tutup jalan akan diberlakukan,” kata Kasat Lantas Polresta Medan Kompol I Made Ary Pradana, Rabu (28/12) siang.
Menurutnya, dengan dipusatkannya perayaan malam Tahun Baru 2012 di Taman Sri Deli, paling tidak akan mengurangi kemacetan di seputaran Lapangan Merdeka Medan. Namun, I Made mengungkapkan, pihaknya belum memiliki pengalaman mengatur arus lalulintas di kawasan Taman Sri Deli pada malam tahun baru.

“Adanya pergeseran lokasi perayaan malam pergantian tahun dari Lapangan Merdeka ke Taman Sri Deli, paling tidak akan memecah konsentrasi kerumunan masyarakat. Kita juga belum punya pengalaman bagaimana arus lalulintas pada malam tahun baru di Taman Sri Deli pada malam tahun baru nanti,” jelasnya.

Sementara itu Kabag Ops Kompol Yushfi M Nasution menjelaskan, untuk pengamanan malam tahun baru, Polresta Medan akan mengerahkan 928 personel. Seluruh personel tersebut akan ditempatkan di sejumlah titik konsentrasi masa malam pergantian tahun.

Menurut Yushfi, potensi timbulnya gangguan lalulintas pada malam tahun baru sangat besar. Pasalnya, pengendara bakal banyak yang tidak tertib dalam berkendera untuk merayakannya malam tahun baru dengan berkeliling kota sambil melihat kembang api. “Karenanya, masyarakat diminta santun dalam melakukan konvoi, dan lebih penting memperhatikan keselamatannya,” terang mantan Kapolsek Medan Baru ini.(gus)

Pasien Salah Diagnosa

MEDAN- Hasil audit medis yang dilakukan Komite Medis RSUD dr Pirngadi Medan terhadap kasus dugaan salah diagnosa terhadap pasien Suryawati (38), warga Amaliun, Gang Arjuna, Medan Area, terlihat masih ada kejanggalan. Berdasarkan hasil audit medis tersebut, identitas dokter yang menangani pasien terkesan ditutup-tutupi.

Humas RSUD dr Pirngadi Medan Edison Peranginangin yang dikonfirmasi mengatakan, penegakan diagnosa dan terapi yang telah dilakukan tenaga medis RSUD dr Pirngadi Medan terhadap pasien sudah sesuai prosedur dan tidak ada unsur yang salah dalam penegakan diagnosanya.

“Berdasarkan hasil audit medis tertanggal 27 Desember 2011 yang ditandatangani Ketua Sub Komite Audit Medis dr Jenny Bijantoro SpBA, tidak ada yang salah mengenai penegakan diagnosanya. Jadi, semuanya sudah sesuai prosedur,” ucap Edison di ruang kerjanya, Rabu (28/12).

Namun, seperti apa audit medis tersebut dilakukan, Edison mengaku tidak mengetahuinya. Begitu juga saat disinggung mengenai kewajiban dokter terhadap pasien, Edison juga mengatakan, tidak mengetahui seperti apa kewajiban dokter terhadap pasien.

Bahkan, Edison beralasan, dalam UU Rumah Sakit No 44 Tahun 2009 Pasal 29 tentang Hak dan Kewajiban Rumah Sakit, tidak ada tercantum bahwasannya rumah sakit wajib memberikan informasi identitas dokter.
Sementara itu Ahmad Yani, suami Suryawati, mengaku sudah bertemu dengan Dirut RSUD dr Pirngadi Medan. “ Tidak ada penyelesaian dan itikad baik. Malah dirutnya marah-marah, karena saya beberkan kasus ini sama wartawan,” jelasnya.

Sambung Ahmad Yani, dia juga mengadu ke IDI Kota Medan dan DPRD Kota Medan.(mag-11)

MEDAN– Ketua Komisi A DPRD Sumut Isma Fadly Ardya Pulungan mengharapkan, komisioner Komisi Penyiaran Indonesia Daerah (KPID) Sumut juga berasal dari kalangan akademisi. Hal itu dimaksudkan agar KPID Sumut punya kualitas kerja yang lebih baik di periode mendatang. Karena selain mengawasi penggunaan frekuensi, KPID juga harus mampu mengawasi konten siaran lokal yang dikeluhkan masyarakat.

“Kami menginginkan KPID Sumut menerapkan hal yang sama layaknya KPI Pusat. Siaran-siaran yang tidak baik, bahasa yang merusak hingga perilaku-perilaku yang bisa merusak moral masyarakat bisa diredam. Jadi siaran tak baik bisa disaring,” kata Isma Fadly Ardhya Pulungan kepada wartawan, Rabu (28/12).

Apalagi, dalam hal ini Komisi A DPRD Sumatera Utara merupakan pihak yang akan melakukan uji kelayakan dan kepatutan (fit and proper test), terhadap calon-calon komisioner KPID Sumut.

Ditegaskannya, atas dasar itulah pihaknya berharap KPID Sumut 2012-2015 ke depan, bisa diisi oleh unsur praktisi dan akademisi. Jangan terkesan KPID cuma diduduki unsur dari wartawan saja. “Karena di KPID perlu pekerjaan yang sifatnya survei dan penelitian dan akademisi yang bisa melakukan itu,” ungkapnya.

Terpisah, Sekretaris Tim Seleksi Jaramen Purba mengatakan, hingga penutupan pendaftaran 20 Desember 2011, ada 70 orang yang mengambil formulir. Namun hingga batas pendaftaran, hanya 41 orang yang mengembalikan berkas formulir yang selanjutnya sudah dilakukan seleksi administrasi. Hasil seleksi administrasi akan diumumkan Jumat (30/12). Selanjutnya pada 11 Januari dan 12 Januari 2012 akan dilakukan tes tertulis dan tes psikologi. Kemudian pada 16 Januari dan 17 Januari 2012 akan digelar  tes wawancara.

“Setelah itu akan kami sampaikan ke Komisi A DPRD Sumut untuk di uji kepatutan dan kelayakan. Sesuai Peraturan KPI No 2/2011 tentang rekrutmen KPI dan KPID boleh diajukan 21 atau 14 nama,” bebernya.(ari)

MEDAN- Persoalan jalan rusak dan buruknya kondisi drainase di sejumlah kecamatan terungkap dalam reses anggota DPRD Kota Medan dari daerah pemilihan (Dapil) II yang digelar di Aula Kantor Camat Medan Tuntungan, Rabu (28/12). Reses ini dihadiri anggota DPRD Medan di antaranya Ir Faisal, Zul Murado Shalawat.

Hadir juga Paulus Sinulingga, Denni Ilham Panggabean, Burhanuddin Sitepu, Ilhamsyah, Bangkit Sitepu, Daniel Pinem, Kuat Surbakti, Damayona Nainggolan, Abdul Rani dan Salman Alfarisi. Sedangkan dari SKPD hadir, Dinas bina Marga dan Perkim serta kepala lingkungan, lurah dan camat.

Masyarakat di Dapil II mengeluhkan kondisi infrastruktur di daerah mereka. Hampir di setiap kecamatan mengalami kerusakan jalan dan banyak jalan yang belum di aspal. “Jalan Sembada I, belum sebulan diaspal sudah terkupas lagi. Di depan Kantor Camat Medan Selayang lebih tragis, pengaspalan dikerjakan diam-diam jam dua dini hari. Ketebalan aspal paling Cuma 3 cm. Dikerjakan dengan alat seadanya. Ada pula jalan yang sudah digreder tapi tak dikerjakan sehingga abu sangat mengganggu,” ujar MP Ginting warga Medan Selayang.

Menyikapi hal itu Burhanuddin mengatakan, pengerjaan yang dikerjakan malam-malam menyalahi aturan. “Apalagi jika pengerjaannya jauh di bawah standar. Namun seharusnya warga proaktif. Jika menemukan penyimpangan segera laporkan,” ujar Burhan.

Selain masalah infrastruktur, masyarakat juga mengemukakan masalah adat istiadat masyarakat Karo. Menurut seorang tokoh adat di sana, terkait adat istiadat jika terjadi kemalangan meninggal dunia, sangat terkait dengan balai desa. Kekhawatiran masyarakat Karo di sana, setelah adanya perbaikan balai desa seperti di kantor Lurah Kemenangan, Medan Tuntungan, balai desa tersebut tidak dapat digunakan untuk kepentingan adat tersebut. Sebab, selama ini seperti dikatakannya, masyarakat sangat tergantung dengan balai desa tersebut.

Bangkit sitepu mengharapkan, keresahan masyarakat tersebut harus segera disikapi jangan sampai keresahan masyarakat Karo di sana tidak mendapat fasilitas tersebut. “Saya menyampaikan ini karena mendengar keluhan masyarakat yang khawatir tidak lagi dibenarkan menggunakan balai desa untuk kepentingan masyarakat seperti jika ada warga yang meninggal dan pesta seperti sewaktu belum adanya jambor,” kata Bangkit.(adl)