Indonesia Belum Jadi Negara Kesatuan Ekonomi
JAKARTA – Kalangan pengusaha Kadin (Kamar Dagang dan Industri Indonesia) mendesak pemerintah untuk segera mengatasi hambatan logistik yang masih sering terjadi antara pulau Jawa dengan Sumatera. Oleh karena itu, Wakil Presiden Boediono mengaku permasalahan itu akan menjadi perhatian utama pemerintah.
“Pemerintah akan bersama-sama berbagai pihak, terutama dunia usaha, secara serius melaksanakan pembangunan logistik. Tentunya setelah melalui penelaahan yang cukup matang,” ujar Wapres Boediono ketika menerima jajaran pengurus Kadin di Kantor Wapres, Jalan Merdeka Selatan, kemarin (17/1).
Wapres menyadari bahwa logistik adalah masalah yang paling mendasar dihadapi oleh pengusaha saat ini. Ia mengakui, masalah logistik sempat dinomorduakan dalam beberapa waktu ke belakang.
“Namun dengan keutuhan politik yang Indonesia miliki sekarang, pekerjaan terberat yang harus dilakukan kini adalah keutuhan ekonomi melalui logistik, yakni menjadikan Indonesia sebagai entitas ekonomi yang berkesinambungan,” tegasnya.
Menurut Wapres, penyatuan wilayah di tanah air secara ekonomi adalah kunci, bila tidak ingin pulau-pulau terlepas dalam arti ekonomi. “NKRI sudah di tangan, tapi belum menjadi NKERI, Negara Kesatuan Ekonomi Republik Indonesia. Pekerjaan rumah kita kini adalah pembangunan di bidang logistik,” kata Wapres.
Ketua Kadin Provinsi Sumatera Utara Irfan Mutyara mengungkapkan saat ini masih terjadi kendala hubungan logistik antara pulau Jawa dan Sumatera yang disebabkan adanya penumpukan kendaraan antara Merak dan Bakauheni. Untuk itu pemerintah harus berusaha membuka bottleneck tersebut. “Ditambah lagi ada 23 industri yang akan tutup, alasannya karena tidak ada pasokan gas,” terangnya.
Menko Perekonomian Hatta Rajasa mengatakan pemerintah akan memperbaiki jalur distribusi Merak-Bakauheuni yang sempat lumpuh akibat banjir di Banten beberapa hari lalu, “Intinya itu tidak boleh terputus, karena itu urat nadi. Walaupun ada jalur lain, tapi itu kan jalur utama,” kata Hatta di kantornya.
“Kemarin, pemerintah mengadakan rapat koordinasi untuk membahas permasalahan jalur logistik itu. Hatta mengatakan distribusi barang tidak boleh terganggu lagi. “Kita jaga, preventif. Jangan ada yang tergenang, jangan ada yg tersumbat,” katanya.(wir/sof/kim/jpnn)
Dia menambahkan jika distribusi terhambat maka akan berpengaruh pada perekonomian dan yang pasti juga bisa meningkatkan inflasi. “Distribusi harus lancar, kita jaga. Saya minta betul-betul supaya diwanti-wanti. Tidak boleh logistik terganggu,” katanya. (wir/sof/kim/jpnn)
