28 C
Medan
Thursday, April 9, 2026
Home Blog Page 1409

Atasi Stunting, Bobby Nasution Ajak Tanoto Foundation Berkolaborasi

AUDIENSI: Wali Kota Medan Bobby Nasution saat menerima Audiensi Tanoto Foundation di Balai Kota, Senin (12/6/2023).

MEDAN, SUMUTPOS.CO – Pemko Medan terus berupaya  untuk mencegah stunting di Kota Medan. Angka stunting di ibukota Provinsi Sumatera Utara saat ini terus mengalami penurunan.

 Semula di tahun 2021 tercatat 550 anak yang tumbuh kembangnya mengalami gangguan akibat gizi kronis, namun turun menjadi 360 anak di tahun 2022. Di tahun 2023, angka stunting  kembali mengalami penurunan, kini menjadi 264 anak.

  Demikian disampaikan Wali Kota Medan Bobby Nasution saat menerima Audiensi Tanoto Foundation di Balai Kota, Senin (12/6/2023). Selain bersilaturahmi, kedatangan rombongan yang dipimpin Ceo Global Tanoto Foundation Dr J Satrijo Tanudjojo juga membahas terkait Program Pengembangan Inovasi untuk Kualitas Pembelajaran (PINTAR) dan Pencegahan Stunting.

 Itu  sebabnya Bobby Nasution sangat mengapresiasi dan mendukung penuh program tersebut, sebab sejalan dengan program Pemko Medan, terutama dalam mengatasi stunting.

 Oleh karenanya menantu Presiden Joko Widodo ini  berharap  agar Tanoto Foundation dapat berkolaborasi bersama Pemko Medan mengatasi permasalahan stunting tersebut.

 “Guna menekan angka stunting, seluruh perangkat daerah diminta melakukan penanganan secara komprehensif. Artinya, penanganan yang dilakukan tidak hanya kepada anak stunting, tetapi juga harus diikuti dengan upaya pencegahan sehingga angka stunting yang sudah turun semakin turun lagi,” kata Bobby Nasution.

 Orang nomor satu di Pemko Medan ini selanjutnya mengajak Tanoto Foundation berkolaborasi memajukan Yayasan Perguruan Pertiwi Kota Medan. “Pemko Medan memiliki sebuah yayasan yakni Yayasan Pertiwi. Yayasan ini menjadi sekolah unggul di Kota Medan mulai dari tingkat TK sampai SMA. Seiring berjalannya waktu, fasilitas yang ada menurun. Kami meminta support dari Tanoto Foundation dapat membantu kami agar sekolah tersebut lebih maju lagi ke depannya,” harapnya.

 Sebelumnya, Ceo Global Tanoto Foundation Dr J Satrijo Tanudjojo menyampaikan, Tanoto Foundation sebuah organisasi filantropi independen di bidang pendidikan yang telah berdiri selama 42 tahun, berkomitmen membantu pemerintah dalam upaya memajukan kualitas pembelajaran dan menurunkan angka stunting di Indonesia.

 “Terkait ajakan kolaborasi dalam memajukan Yayasan Pertiwi milik Pemko Medan, akan kami diskusikan terlebih dahulu, apa yang perlu dilakukan Tanoto nantinya. Karena kami bergerak di bidang Sumber Daya Manusianya (SDM), sehingga kami harus terlebih dahulu melihat kondisi yang ada,” ujar Satrijo. (rel)

Pemkab Madina Belum Menindak Penganiaya Plt Kasatpol PP

PANYABUNGAN, SUMUTPOS.CO – Kasus penganiayaan terhadap Plt Kasatpol PP Mandailing Natal (Madina), Yuri Andri yang dilkakukan oleh pegawai honorer pada 5 Juni 2023 lalu, hingga saat ini belum menemukan titik terang.

Meskipun desakan dari berbagai pihak untuk mengungkap aktor intelektual terus berdatangan, namun kepolisian belum menetapkan satupun tersangka. Begitu juga dengan Pemerintah Daerah Kabupaten Mandailing Natal belum mengambil tindakan tegas terhadap pelaku.

Kejadian panganiayan yang dilakukan oleh honorer terhadap plt Kasatpol PP Madina, bermula saat Yuri Andri berniat memperjuangkan perbaikan pendapatan honorer di lingkup Satpol PP dan Damkar Mandailing Natal.
Langkah ini diambil Yuri dengan meminta seluruh personel untuk mengisi formulir dan surat pernyataan komitmen,“ Pada tanggal 15 Mei 2023 sudah diinfokan kepada seluruh personel saat apel, bahkan diberi keringanan tanpa materai dan foto, dokumen ini juga hal lumrah, bahkan PNS saja menyusun perjanjian kinerja setiap tahunnya, dan personel TKS kita harapkan membuat pernyataan tentang komitmen dalam bekerja,” Ujar Yuri.

Menurut Yuri, dokumen tersebut penting sebagai bahan pertimbangan pimpinan untuk perbaikan penghasilan honorer tahun 2024. Melalui dokumen tersebut lanjut Yuri, akan dapat dilihat komitmen, pengalaman kerja dan keterampilan yang dimiliki oleh personel untuk menjalankan tugas dan fungsinya.

“Saya berencana memperjuangkan kenaikan gaji bagi personel Pol PP dan Damkar, didasarkan salah satunya dari dua dokumen tersebut,” Jelas Yuri.
Peristiwa penganiyaan Kasatpol PP oleh Honorer tersebut terjadi pada 5 Juni 2023, dari 271 Personel, hanya 19 orang yang belum dan tidak mengisi dokumen, salah satunya berinisial AF, pelaku yang menganiaya Kasatpol PP Madina.

“Hanya 19 orang yang tidak mengisi, 5 di antaranya tidak tau karena tidak pernah masuk kantor, 1 orang mengaku lupa, dan sisanya menolak mengisi termasuk AF,” jelas Yuri.

AF bersikeras tidak mengisi formulir dengan berbagai alasan, padahal formulir tersebut menurut Yuri adalah hal normatif yang kemudian akan menjadi landasan baginya untuk menata ulang kinerja dan disipilin personil Satpol PP dan Damkar Mandailing Natal.

Plt Kasatpol PP Mandailing Natal, Yuri Andri menepis tudingan AF di sejumlah media yang menyebut persoalan penganiayaan tersebut disebabkan oleh penundaan gaji. Yuri menegeskan tertundanya gaji AF adalah keputusan pimpinan atas aksi penolakan pengisian komitmen kinerja yang dilakukan Ahmad Fauzan.

“Kami ingin menata disiplin anggota Satpol PP dan Damkar Mandailing Natal, sejak ditunjuk menjadi Plt pada 17 April 2023, langkah-langkah administrasi kami tempuh untuk memulai penataan ini,” ujar Yuri.

Problem disiplin dan tertib administrasi kata Yuri adalah fokus utama yang sedang ia reformasi. Yuri mengakui tindakan-tindakan tidak disiplin sebelumnya sering terjadi. Misalnya ia mencontohkan dari ratusan personil yang hadir saat apel pagi hanya 5 sampai 10 personil.

“Satpol PP ini kan ujung tombak penegak Perda, kita tidak mau personel kita hanya bisa melaksanakan razia disiplin ASN namun internal kami sendiri tidak disiplin,” tegas Yuri.

Penundaan gaji yang menjadi alasan AF melakukan penganiyaan terhadap dirinya kata Yuri merupakan alasan yang sangat tidak masuk akal. Karena pada tanggal 5 Juni 2013 seluruh gaji di lingkungan Satpol PP dan Damkar sudah dibayarkan, kecuali AF dan beberapa orang yang tidak taat pada aturan administrasi.

“Peristiwan pemukulan tanggal 5 juni 2023, saat itu gaji seluruh personel sudah dibayar, sementara gaji AF dibayar dua hari kemudian. Keterlambatan 2 hari ini juga karena yang bersangkutan menolak tertib administrasi,” Ujar Yuri.

Yuri sudah menjelaskan alasan penundaan gaji tersebut kepada AF, tapi menurut Yuri saat peristiwa penganiyaan terhadap dirinya, AF bersikeras menolak mengisi administrasi berupa formulir komitmen kerja.

“Saya sudah jelaskan, yang bersangkutan dengan emosi tetap menolak mengisi, alasan yang bersangkutan sebelum-sebelumnya formulir itu tidak ada,” ungkap Yuri.

Sebelumnya Bupati Mandailing Natal, Jafar Sukhairi Nasution membenarkan langkah plt Kasatpol PP Mandailing Natal, Yuri Andri merupakan kebijakan untuk mendisiplinkan anggotanya. “Itu memang benar terjadi. Ini berawal dari Kasat itu mendisiplinkan jajaran, ada upaya bagaimana biar satuan Polisi Pamong Praja disiplin, jangan absen,” Kata Jafar kepada wartawan, rabu (7/6).

Penganiyaan Plt Kasapol PP Madina oleh bawahannya diduga telah direncanakan sebelumnya. Hal ini terlihat dari video viral yang memperlihatkan sejumlah pihak yang membiarkan peristiwa penganiyaan tersebut terjadi. Bahkan video yang beredar diduga direkam oleh Kabid Damkar Kabupaten Mandailing Natal yang membiarkan dan tidak melerai aksi anak buahnya yang sedang melakukan tindakan kekerasan terhadap Plt Kasatpol dan Damkar Mandailing Natal.

“Saat peristiwa terjadi tidak satupun yang melerai, kemudian seluruh personel yang ada di sekitar lokasi tidak menggunakan seragam dan memakai pakaian biasa. “ Kata Yuri.

Salah satu sumber di internal satpol PP Mandailing Natal mengatakan, ada pihak-pihak yang menfaatkan situasi dan memprovokasi personel untuk melawan Plt Kasatpol PP. salah satunya untuk tidak memenuhi mengisi formulir administrasi dan penilaian kinerja.

“Plt Kasatpol Yuri Andi ini kan orangnya disiplin dan tegas, jadi ada pihak yang tidak suka, mungkin selama ini bebas, saat Plt Yuri personil dibuat disiplin dan patuh administrasi, sudah bukan rahasia lagi banyak personil yang jarang masuk bahkan ada yang tidak pernah masuk, masuk hanya pada saat menerima gaji saja.” Ungkap sumber yang tidak ingin disebutkan identitasnya.

Upaya Plt Kasatpol PP Madina untuk mencari keadilan seperti menemui jalan buntu, bahkan tercium pendekatan politik yang dilakukan sejumlah pihak untuk meminta Plt Kasatpol PP Mandailing Natal berdamai.
Lambannya proses hukum dan administrasi ini mendorong sejumlah pihak angkat bicara.

Sektretaris LBH Madina Yustisia, Ikhwan AB, S.H meminta kasus ini untuk diungkap secara terang benderang. Menurutnya ada banyak keanehan dalam kasus tersebut dimana sejumlah personil Satpol terlihat hanya menonton dan membiarkan peristiwan kekerasan terhadap atasan tersebut terjadi.

“Ini cukup aneh, mereka ini kan Satpol PP, mereka itu satuan polisi Pamong Praja yang salah satu fungsinya menyelenggarakan ketertiban umum dan perlindungan masyarakat, ini bagaimana masyarakat ingin dilindungi, atasan mereka saja mereka aniaya,’ kata Ikhwan.

Dari rangkaian peristiwa ini kata Ikhwan kepolisian perlu menyelidiki motif apakah ada indikasi perbuatan ini dilakukan bersama-sama dan secara terancana. “Saya kira poin motif ini sangat penting untuk mengungkap kasus ini secara terang benderang,” ungkap Ikhwan.

Ikhwan juga meminta pihak-pihak yang menyeret kasus ini pada pendekatan politik ini berhenti mencoba-coba, menurutnya, laporan korban kepada pihak kepolisian menunjukkan bahwa korban menginkan keadilan dengan pendekatan hukum, bukan politik.

Sementara Ketua Lembaga Adat Budaya Ranah Nata (LABRN), Ali Napiah mendesak Bupati Mandailing Natal untuk segera bersikap tegas dalam menjaga marwah pemerintahan Kabupaten Mandailing Natal.

“Sebaiknya Bupati membentuk tim khusus untuk mengungkap kasus ini, agar publik dapat menyaksikan proses-proses pengungkapannya.” Ujarnya.
Ali Napiah juga meminta Bupati Mandailing Natal untuk menindak tegas-tegas pihak-pihak yang terlibat dalam penganiyaan ini, baik dari honorer maupu ASN di lingkungan Satuan Polisi Pamong Praja dan Damkar Kabupaten Mandailing Natal.

“Harusnya ada tindakan tegas, sanksi berat untuk pelaku, karena mereka ini Satuan Polisi Pamong Praja yang seharusnya memberi contoh di lingkungan Pemkab Madina dan masyarakat Mandailing Natal,” jelas Ali Napiah.

Sebelum Plt Kasatpol PP Mandailing Natal, Yuri Andri telah membuat laporan pengaduan No. LP/B/45/VI/2023 di Kepolisian Sektor Panyabungan Kota Polres Mandailing Natal pada Selasa, 6 Juni 2023. Kapolrse Mandailing Natal, AKBP Reza CAS menyebut pihak telah melakukan pemeriksaan dua saksi.

“Sudah tiga orang, pelapor dan dua orang saksi lainnya,” Kata Reza.
Yuri Andri melaporkan Ahmad Fauzan atas dugaan tindak pidana penganiyaan yang disebut di dalam LP Ahmad Fauzan membenturkan kepalanya ke kening Yuri Andri hingga mengalami luka robek di bagian kening.(tri/han)

Dukung Rencana Kenaikan Honor Kepling, Ketua DPRD Medan Apresiasi Bobby Nasution

Ketua DPRD Kota Medan, Hasyim SE

MEDAN, SUMUTPOS.CO – Ketua DPRD Kota Medan, Hasyim SE, memberikan apresiasi kepada Wali Kota Medan, Bobby Nasution yang berencana untuk segera menaikkan honor kepala lingkungan (kepling) di Kota Medan. Hasyim pun menegaskan, DPRD Kota Medan sepakat dan mendukung penuh rencana tersebut.

“Kita apresiasi rencana kenaikan honor kepling di Kota Medan yang kemarin disampaikan Wali Kota Medan, Pak Bobby Nasution. Rencana ini sangat baik dan patut mendapatkan dukungan agar bisa segera terealisasi,” ucap Hasyim kepada Sumut Pos, Selasa (13/6/2024).

Sebagai bentuk dukungan atas rencana tersebut, kata Hasyim, sebagai lembaga legislatif, DPRD Medan siap menganggarkan kenaikan honor kepling di Kota Medan melalui Perubahan APBD (P-APBD) Kota Medan Tahun Anggaran 2023.

“Agar rencana kenaikan honor kepling bisa segera terealisasi, DPRD Medan siap menganggarkannya di P-APBD tahun ini,” ujar Ketua DPC PDIP Kota Medan tersebut.

Dijelaskan Hasyim, menaikkan honor kepling di Kota Medan agar minimal setara dengan Upah Minum Kota (UMK) juga merupakan rencana DPRD Medan. Bahkan, Fraksi PDIP telah menyuarakan hal itu sejak beberapa waktu lalu. Oleh sebab itu, Hasyim menilai bahwa rencana Bobby Nasution yang ingin menaikkan honor kepling sangat sejalan dengan pihaknya di DPRD Medan.

Ia pun menerangkan bahwa rencana kenaikan honor kepling di Kota Medan sangat beralasan. Mengingat, kepling merupakan ujung tombak pemerintah yang bersentuhan langsung dengan masyarakat. Harapannya, kenaikan honor tersebut dapat meningkatkan kesejahteraan para kepling.

“Tugas kepling itu sangat kompleks dengan jam kerja yang bisa dikatakan tidak terbatas. Maka selayaknya kita memperhatikan kesejahteraan para kepling, salah satunya dengan menaikkan honor mereka,” jelasnya.

Dengan meningkatnya kesejahteraan para kepling, sambung Hasyim, diharapkan tidak ada lagi kepling yang bekerja setengah hati dalam melayani masyarakat, karena setiap kepling diwajibkan memberikan pelayanan maksimal kepada seluruh warganya.

“Dan yang paling penting, jangan ada lagi kepling yang melakukan pungutan-pungutan liar (pungli). Bekerjalah dengan penuh pengabdian, siap melayani warga kapanpun dan dimanapun,” pungkasnya.

Sebelumnya diberitakan, Wali Kota Medan, Bobby Nasution, mengutarakan rencananya untuk menaikkan honor kepling agar sesuai dengan nilai UMK Medan. Hal itu ia utarakan seusai penyampaian Penjelasan Kepala Daerah terhadap Ranperda Kota Medan tentang Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun 2022 dalam Rapat Paripurna DPRD Medan, Senin (12/6/23) siang.

Pertimbangannya, kata Bobby, melihat beban kerja Kepala Lingkungan yang ada di Kota Medan beberapa waktu terakhir dan tantangan kerja beberapa waktu ke depan.

“Kami Pemerintah Kota Medan atas persetujuan DPRD dan dengan kolaborasi Pemko dengan DPRD Medan mengusulkan penyesuaian honor untuk para Kepala Lingkungan agar dapat disesuaikan dengan UMK,” ucap Bobby.

Bobby berharap, usulan ini dapat menjadi penyemangat bagi setiap Kepala Lingkungan dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat. (map)

Bridge Sumut Targetkan 2 Emas di PON 2024

MEDAN, SUMUTPOS.CO – Pengurus Provinsi Gabungan Bridge Seluruh Indonesia (Pengprov GABSI) Sumatera Utara menargetkan dua medali emas pada Pekan Olahraga Nasional (PON) XXI/2024 Sumut – Aceh.

Hal tersebut disampaikan Sekretaris Umum GABSI Sumut Perwira di dampingi Kepala Bidang Pembinaan Prestasi (Binpres) GABSI Sumut Denny Bangun Syahputra Nasution di Posko Publikasi PON 2024 wilayah Sumut, Selasa (13/6/2023).

“Atlet terus berlatih dan berlatih. Kita sudah menyiapkan 6 atlet putra penjaringan mandiri dan 4 atlet putri sedang mengikuti Pelatda dan target dua medali emas,” kata Perwira Lubis.

Dijelaskan, saat ini kuota atlet untuk PON sebanyak 18 atlet, namun Sumut masih memiliki 10 atlet. “Jadi untuk mengikuti 5 nomor lomba yang dipertandingkan, kita harus memiliki 18 atlet,” ungkapnya.

Sedangkan Kepala Binpres Denny Bangun Nasution mengakui kendala untuk melengkapi kuota karena atlet berprestasi dari Sumut ada yang menempuh pendidikan di Aceh dan Padang.

“Atlet brigde ini ketika sudah matang bermain, untuk kesejahteraannya sangat kurang. Lebih menggiuarkan mereka bermain di Aceh dan Padang, sehingga mereka menempuh pendidikan di sana,” ungkapnya.

Denny mengharapkan agar atlet diperhatikan, khususnya pendidikan. Misalnya dimudahkan masuk Unimed dan USU.

“Misalnya di Aceh, atlet asal Sumut dipakai karena tau berkualitas. Sumut ini tidak kekurangan orang pintar untuk atlet bridge. Kita mendorong USU ataupun Unimed memberikan jalur khusus kepada atlet birgde berprestasi, sehingga tidak diambil orang lain,” tegasnya.

Sementara itu, Wasping KONI Sumut Jonny Silalahi menjelaskan, bridge merupakan olahraga menggunakan pikiran dan mengandalkan chemistry.”Maka pasangan harus sering berlatih bersama. Pelatihan tekniknya bisa bermain langsung dan bisa bermain secara online,” pungkas Johny Silalahi. (dek)

Ayo ke PRSU 2023, Berikan Cerita Terbaik Mu

PRSU: Ichwan Adami (tengah) didampingi Kadis Kominfo Provsu dan Dirut PT Pembangunan Prasarana Sumatera Utara (PPSU) memaparkan kesiapan PRSU, Selasa (13/6). (DEDDI MULIA PURBA/SUMUT POS)

MEDAN, SUMUTPOS.CO – PEKAN Raya Sumatera Utara (PRSU) ke-49 siap digelar selama sebulan mulai 16 Juni 2023. Even kolosal ini yang sempat ditiadakan selama tiga tahun karena pandemi, tahun 2023 kembali hadir dengan penuh warna yang melibatkan hampir 200 tenant.

”Acara diawali dengan parade keliling kota dari Lapangan Benteng menuju PRSU di Jalan Gatot Subroto Medan. Parade sebagai tanda: Ayo ke PRSU. Berikan cerita terbaik mu,” kata Ichwan Adami selaku ketua pelaksana PRSU di Medan, Selasa (13/6).

Ia menyebut bahwa even ini melibatkan banyak pihak termasuk Pemprovsu, 32 Pemko/Pemkab di Sumut kecuali Pemko Sibolga, perusahaan-perusahaan, BUMN, organisasi perempuan dan lembaga pendidikan.

Dikemukakan ketua pelaksana, PRSU ke-49 juga menampilkan hiburan dari 16 artis nasional yang tampil di malam Sabtu, malam Minggu dan malam Senin. Seniman Sumut juga akan tampil memeriahkan PRSU.

Selain itu, lanjut dia, digelar kegiatan kepedulian sosial seperti operasi bibir sumbing, sunat massal, pembagian kacamata gratis, pemeriksaan kesehatan gratis, pembagian sembako dan pembagian pohon.

Nantinya juga ada lomba band dan perlombaan lainnya. Yang istimewa juga hadir beragam kuliner Sumut yang bersaing rasa dengan menempati lokasi khusus.

Terkait pameran, ketua pelaksana PRSU menyebutkan bahwa banyak kegiatan termasuk pameran teknologi listrik dan pemanfaatan limbah. Hadir juga pojok sastra dan pojok baca.

Ada pula sosialisasi Pekan Olahraga Nasional (PON) ke-21 dimana Sumut dan Aceh akan jadi tuan rumah. Ada atraksi olahraga dan pameran produk-produk olahraga.

Ichwan Adami menambahkan pada saat libur Idul Adha, PRSU tetap buka. Karenanya, masyarakat bisa berlibur di PRSU yang telah mempersiapkan kenyamanan dan keamanan bagi para pengunjung.

”Mudah-mudahan 32 hari PRSU dapat diisi dengan kegiatan bermanfaat. Ini adalah kegiatan kita bersama,” katanya. (dmp)

Setengah Abad UIN Sumatera Utara, Mengabdi untuk Negeri menuju Smart Islamic University

WISUDA: Gubsu, rektor dan undangan wisuda ke-80 UIN Sumatera Utara di Gedung Serba Guna Provsu, Selasa (13/6). (ISTIMEWA)

UNIVERSITAS Islam Negeri (UIN) Sumatera Utara melakukan kerja sama dengan Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia.

Kerja sama dalam rangka melakukan kegiatan Merdeka Belajar Kampus Merdeka (MBKM). ”Dengan kerja sama ini, kami berharap UIN Sumatera Utara dapat dipercaya sebagai universitas yang menyelenggarakan program studi pembangunan masyarakat desa dengan konsentrasi BUMDes, desa wisata, kebijakan publik pembangunan desa serta tenaga pengajar,” sebutnya.

Dalam konteks kerja sama ini, UIN Sumatera Utara juga berkolaborasi dengan bupati Deliserdang, Batubara dan Langkat bersama kepala Dinas Pembangunan Masyarakat Desa untuk peningkatan sumber daya manusia di pedesaan.

”Terima kasih kepada Sekretaris Kementerian Desa Taufik Madjid SSos MSi, Direktur Pembangunan Desa dan Perdesaan Sugito SSos MH dan Kepala Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Prof dr Luthfiyah Nurlaela MPd,” kata Rektor UIN) Sumatera Utara Prof Dr Nurhayati MAg.

Rektor berbicara pada saat mewisuda 3.104 lulusan delapan fakultas serta satu program pascasarjana di Gedung Serba Guna Provsu, Selasa (13/6).

Wisudawan tersebut, 331 orang dari fakultas dakwah dan komunikasi, 374 orang fakultas syariah dan hukum, 740 orang fakultas ilmu tarbiyah dan keguruan, 223 orang fakultas ushuluddin dan studi Islam, 613 orang dari fakultas ekonomi dan bisnis, 227 fakultas ilmu sosial, 229 orang dari fakultas kesehatan masyarakat, 326 orang dari fakultas sains dan teknologi, 41 orang program pascasarjana.

Saat wisuda ke-80 UIN Sumatera Utara tersebut, rektor juga mengungkapkan membuka fakultas kedokteran dalam rentang waktu tiga tahun yang mengintegrasikan ilmu kedokteran dengan agama.

Dukungan yang diharap menjadikan RS Haji Medan sebagai rumah sakit pendidikan, dukungan pembangunan gedung FK UIN Sumatera Utara di Sena dan beasiswa pendidikan dosen yang berlatar pendidikan kedokteran untuk menjadi dokter spesialis.

Rektor menegaskan bahwa saat ini UIN Sumatera Utara dalam usia setengah abad terus membenahi manajemen, tata kelola perguruan tinggi sesuai dengan prinsip manajemen modern. ”Setengah abad UIN Sumatera Utara, mengabdi untuk negeri menuju smart Islamic university,” imbuh rektor.

Ia juga memaparkan sejarah berdirinya UIN Sumatera Utara yang dulu bernama IAIN Sumatera Utara yang lahir atas prakarsa ulama dan Gubsu saat itu Marahalim Harahap. ”UIN Sumatera Utara adalah milik masyarakat Sumatera Utara,” tegasnya. (dmp)

Proyek Multiyears Rp 2,7 Trliun di Sumut, Progres Pengerjaan Capai 43,71 Persen

RUAS JALAN: Proyek MYC Rp 2,7 triliun di Ruas Jalan Sigalingging - Huta Jungak di Dairi telah selesai dibangun.(ist/SUMUT POS)

MEDAN, SUMUTPOS.CO – Dinas Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Sumatera Utara mencatat progres pengerjaan proyek jalan dan jembatan strategis Provinsi Sumut atau dikenal dengan Proyek Rp2,7 triliun sudah mencapai 43,71 persen.

Plt Kadis Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Sumut, Marlindo Harahap mengatakan mega proyek tersebut, dikerjakan oleh PT Waskita Karya (Persero) bersama PT Sumber Mitra Jaya (SMJ) dan PT Pijar Utama (KSO).

“Ada kemajuan dibandingkan pertengahan Mei 2023 yang saat itu masih 38,08 persen,” jelas Marlindo kepada wartawan di Kota Medan, Selasa (13/6).

Marlindo menjelaskan bahwa dari progres 43,71% itu, ungkap Marlindo Harahap, Waskita Karya memberi kontribusi 16,76%, disusul PT SMJ 15,84%, dan PT Pijar Utama 11,10%.

Marlindo mengungkapkan progres kemajuan Proyek MYC Rp 2,7 triliun tersebut, didorong oleh komitmen Waskita, SMJ dan Pijar Utama yang bertekad menyelesaikan pekerjaan sebagaimana arahan Gubernur Sumut, Edy Rahmayadi.

“Kontraktor pelaksana terus memacu kinerjanya di lapangan, mereka kejar bahkan siang malam, dan dengan pembangunan fasilitas AMP agar suplai aspal tidak terkendala,” ucap Marlindo.

Lebih lanjut, Marlindo mengatakan progres Proyek MYC Rp 2,7 triliun itu diyakini terus meningkat. Sebab secara bersamaan, pengerjaan proyek-proyek di lapangan terus digenjot.

Ia mencontohkan proyek-proyek jalan, jembatan dan drainase di Kabupaten Padang Lawas dan Padang Lawas Utara yang sudah mulai dikerjakan sejak awal Juni 2023. Begitu juga di Tapanuli Utara, Asahan, Tanjungbalai, Samosir, Dairi dan daerah-daerah lainnya.

Untuk diketahui, Proyek MYC Rp 2,7 triliun itu, mengunakan metode design & build (rancang bangun). Sesuai rencana, panjang jalan yang akan ditangani 450 km, jembatan 20 unit (box culvert) dan 71 km saluran drainase. (benny pasaribu)

Karya WBP Lapas Diborong Pengusaha Hotel Bukitlawang

KARYA: Kalapas Binjai, Theo Adrianus Purba (kanan) saat melihat hasil karya WBP bersama pengusaha hotel asal Bukitlawang, Miss Bakti - Istimewa/Sumut Pos.

BINJAI, SUMUTPOS.CO – Hasil karya warga binaan pemasyarakatan (WBP) di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Binjai, mendapat sambutan hangat dari pengusaha hotel asal Bukitlawang, Bahorok, Langkat. Ini dibuktikan dengan memborong hasil karya WBP Lapas Binjai untuk menghiasi resort atau hotel dan restoran miliknya.

Kalapas Binjai, Theo Adrianus Purba menjelaskan, pengusaha hotel dimaksud adalah Miss Bakti br Purba. Mulanya pengusaha ini datang ke Lapas Binjai untuk melihat-lihat sekaligus berkunjung.

Saat berkeliling, kata Theo, pengusaha hotel ini singgah ke bengkel kegiatan kerja Lapas Binjai. Miss Bakti terpikat dengan hasil karya dari para WBP tersebut.

“Meski di dalam Lembaga Pemasyarakatan, tidak mengurangi kegiatan dan kreatifitas para narapidana dalam berkarya. Para narapidana berhasil membuat karya berupa kursi, meja rias, hiasan dinding, meja dan lainnya. Kegiatan ini merupakan usaha lanjutan dari pelatihan sebelumnya yakni pelatihan kemandirian meubel,” ujar Theo ketika dikonfirmasi, Selasa (13/6/2023).

Karena pengusaha tersebut terpikat, kata Theo, sehingga hasil karya WBP Lapas Binjai diborongnya semua. Ini dilakukan sebagai bentuk apresiasi Miss Bakti atas karya yang dihasilkan mereka.

Theo juga menjelaskan sedikit kondisi Lapas Binjai yang dipimpinnya. Juga proses pembinaan kepribadian dan kemandirian yang dijalani oleh WBP selama menjalani masa pidana.

Theo saat melihat langsung tempat pembinaan Kemandirian Warga Binaan meliputi Balai Latihan Kerja (BLK) serta Sarana Asimilasi dan Edukasi (SAE), turut didampingi Kasi Giatja, Sahat Bangun dan Kasubsi Bimbingan Kerja dan Pengelolaan Hasil Kerja. “Kedepannya kegiatan ini akan terus berlanjut dan dikembangkan karena mempunyai nilai-nilai pengembangan diri, kewirausahaan dan pembentukan mental, agar setelah keluar dari menjalani masa pidana, bisa berbaur dengan masyarakat dan menerapkan skill yang didapatkan untuk menghidupi dirinya kelak,” pungkasnya. (ted)

Gelar Sosialisasi 4 Pilar, Tifatul Sembiring Ajak Masyarakat Jaga Kerukunan

MEDAN, SUMUTPOS.CO – Anggota DPR RI dari Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS), H Ir Tifatul Sembiring mengajak masyarakat untuk terus menjaga kerukunan yang telah terjalin selama ini. Apalagi memasuki tahun politik seperti sekarang ini, banyak berita hoax yang bertebaran di media sosial yang sangat mengganggu kerukunan hidup bangsa kita.

Menurut Tifatul, bukan hanya kerukunan antar ummat bergama saja yang harus dijaga, namun ketertiban dan kemanan masyarakat (Kamtibmas) juga harus selalu diaga kekondusifannya. “Kita tidak mau hanya karena masalah kecil kerukunan yang telah kita bangun dengan sangat baik selama ini malah tergadai,” kata Tifatul ketika menggelar Sosialisasi 4 Pilar MPR RI, di Desa Purwodadi, Kecamatan Sunggal, Kabupaten Deliserdang, Sumatera Utara, Jumat (19/5) lalu.

Menteri Kominfo era Presiden SBY ini juga mengatakan, kerukunan yang dimaksud ada di dalam sosialisasi 4 Pilar MPR RI yang ia sampaikan, yaitu Bhineka Tunggal Ika sebagai semboyan negara, yang bermakna, meskipun kebudayaan kita berbeda, adat istiadat, pekerjaan dan agama berbeda tetapi secara keseluruhan hal tersebut merupakan persatuan.

Peserta Sosialisasi 4 Pilar MPR RI kali ini berasal dari tokoh masyarakat dan tokoh pemuda yang ada di Desa Purwodadi, Kecamatan Sunggal, Kabupaten Deliserdang. Dalam kesempatan itu, sejumlah masyarakat menyampaikan beberapa pertanyaan.

Seperti yang disampaikan Yudi, yang mempertanyakan tentang sistem Pemilu 2024, apakah proporsional terbuka atau tertutup? Sementara Safri, warga lainnya, mempertanyakan tentang adanya isu kecurangan pada Pemilu 2019 lalu. Kedua pertanyaan tersebut dijawab Tifatul dengan gamblang.

Masyarakat yang hadir menyambut positif kegiatan Sosialisasi 4 Pilar MPR RI tersebut. Pasalnya, selain menambah wawasan kebangsaan juga bisa bersilaturahim langsung dengan mantan Tifatul Sembiring.

Sebelumnya, Tifatul dalam pemaparannya menjelaskan tentang poin-poin krusial dalam 4 Pilar MPR RI yang mencakup Pancasila sebagai dasar dan ideologi negara, UUD Negara Republik Indonesia tahun 1945 sebagai konstitusi negara dan Ketetapan MPR RI, Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) sebagai bentuk negara, dan Bhineka Tunggal Ika sebagai semboyan negara. (adz)