Home Blog Page 141

Pemko Medan Gelar Job Fair Besar-besaran: Komitmen Rico Waas Atasi Permasalahan Lapangan Pekerjaan

MEDAN, SUMUTPOS.CO -Pemko Medan melalui Dinas Ketenagakerjaan Kota Medan kembali mengadakan Job Fair secara besar-besaran. Ada sebanyak 21 perusahaan ternama yang ikut serta dalam Job Fair itu dengan jumlah jabatan yang dibuka sebanyak 69 jabatan dengan kebutuhan tenaga kerja mencapai 705 orang.

Job Fair kali ini juga turut membuka lowongan pekerjaan bagi penyandang disabilitas.

Pelaksanaan Job Fair yang dipusatkan di Kantor Disnaker Kota Medan, jalan K.H Wahid Hasyim, Kec. Medan Baru, Kamis (6/11/2025) itu, kembali menegaskan komitmen Wali Kota Medan, Rico Tri Putra Bayu Waas dalam mengatasi permasalahan lapangan pekerjaan di Kota Medan.

Wali Kota Medan, Rico Waas hadir langsung meninjau pelaksanaan Job Fair yang berlangsung selama satu hari itu. Didampingi Kepala Dinas Ketenagakerjaan Kota Medan Illyan Chandra Simbolon, Rico Waas meninjau satu persatu stand-stand perusahaan yang ada. Sesekali Rico Waas tampak berbincang dengan perwakilan perusahaan dan masyarakat yang tengah mencari info lowongan pekerjaan yang tersedia.

Usai melakukan peninjauan, Rico Waas menuturkan, pelaksanaan Job Fair ini menjadi jawaban terkait lapangan pekerjaan yang ada di Kota Medan. Sebab,  Rico Waas telah menargetkan akan tercipta 50.000 lapangan pekerjaan selama periode kepemimpinannya selama lima tahun.

“Jadi hari ini kita meninjau bagaimana progres penyerapan tenaga kerja, tadi saya cek dari data Disnaker dari bulan Januari sampai Oktober 2025 sudah ada sekitar 8.023 penempatan tenaga kerja, dan pada akhir tahun ditargetkan 11.000 penempatan tenaga kerja,” kata Rico Waas.

Rico Waas juga memberikan apresiasi kepada perusahaan yang membuka lowongan pekerjaan bagi penyandang disabilitas. Menurutnya, langkah ini sejalan dengan slogan “Medan Untuk Semua”.

“Kami membuka ruang seluas-luasnya, bagaimana ruang disabilitas itu bisa berkembang sesuai potensinya dan juga bisa ditempatkan. Tentu kami berharap semakin banyak lowongan pekerjaan yang diberikan untuk saudara kita yang difabel,” ujar Rico Waas.

Dalam kesempatan ini, Wali Kota Medan Rico Waas turut menyampaikan pesan kepada masyarakat yang berencana bekerja di luar negeri. Rico Waas mengingatkan agar tetap berhati-hati dan berkonsultasi terlebih dahulu dengan Balai Pelayanan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (BP3MI) agar tidak terjebak di tempat kerja yang ilegal.

“jadi harus tetap berhati-hati demi menghindari jebakan pekerjaan dengan legalitas yang mengkhawatirkan,” pesan Rico Waas. (map/ila)

Dosen Inkes Sumut Berdayakan Kader Posyandu dan IRT Buat PMT Cookies Tepung dari Ubi Jalar, Alpukat, dan Pisang untuk Balita Wasting

MEDAN, SUMUTPOS.CO – Dosen Institut Kesehatan (Inkes) Sumatera Utara (Sumut) sukses menggelar rangkaian kegiatan pemberdayaan kader Posyandu dan ibu rumah tangga (IRT) dalam pembuatan pangan tambahan (PMT) cookies berbasis pangan lokal. Kegiatan bertajuk “PMT Cookies Tepung dari Ubi Jalar Kuning, Alpukat, dan Pisang untuk Balita Wasting” ini digelar di wilayah Medan Amplas.

Program ini merupakan bentuk nyata kontribusi Direktorat Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat, Direktorat Jenderal Riset dan Pengembangan, Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi (Kemendiktisaintek) dalam memberikan hibah program pengabdian kepada masyarakat dengan tahun pendanaan tahun 2025 melalui Dosen Inkes Sumut dalam mendukung upaya pemerintah menurunkan angka wasting (balita kurus) melalui inovasi pangan bergizi, aman, dan mudah diaplikasikan di masyarakat.

Kegiatan dilaksanakan dalam empat tahapan utama. Pertama, pelatihan pembuatan tepung ubi jalar kuning, alpukat, dan pisang berbasis pangan lokal pada 27 November 2025, yang berfokus pada pengenalan teknik pengolahan bahan pangan lokal menjadi tepung bernilai gizi tinggi dan tahan simpan.

Kedua, pelatihan perkenalan resep dan pembuatan cookies PMT bagi kader Posyandu dan IRT pada 31 Oktober 2025, di mana peserta mempraktikkan langsung cara mengolah tepung lokal menjadi produk cookies bernama “NutriBite”, camilan sehat bergizi untuk balita.

Ketiga, pelatihan pengemasan dan penyimpanan PMT cookies pada 1 November 2025, yang menekankan pentingnya pengemasan higienis, desain menarik, serta teknik penyimpanan agar produk tetap berkualitas dan tahan lama.

Keempat, sosialisasi, penyuluhan gizi, dan pemberian cookies “NutriBite” bagi Balita di Posyandu Mawar Bajak V Harjosari II pada 5 November 2025, sebagai kegiatan puncak yang melibatkan langsung para kader, IRT, dan masyarakat penerima manfaat.

Ketua Tim Pengabdian Astriana Fransiska Butarbutar SKM, M.Kes, menjelaskan bahwa kegiatan ini diharapkan mampu meningkatkan keterampilan kader dan IRT dalam mengolah bahan pangan lokal menjadi produk bernilai gizi dan ekonomi. “Kami ingin memberdayakan masyarakat agar tidak hanya memahami pentingnya gizi seimbang bagi balita, tetapi juga bisa berinovasi dengan bahan lokal seperti ubi jalar kuning, alpukat, dan pisang untuk menciptakan PMT yang sehat dan menarik bagi anak,” ujar Astriana didampingi anggota tim Bdn. Rini Astuti Damanik, SKM., S.Keb, M.KM dan Dr. Elmina Tampubolon, SKM., M.Kes.

Produk cookies hasil pelatihan diberi nama “NutriBite”, dengan tagline “Camilan Lokal, Gizi Global untuk Si Kecil Sehat dan Ceria.” Cookies ini mengandung karbohidrat kompleks, lemak sehat, vitamin, dan mineral yang mendukung tumbuh kembang balita, khususnya bagi anak dengan risiko wasting.

Kegiatan ini juga mendapat sambutan positif dari masyarakat dan kader Posyandu yang mengikuti pelatihan. Mereka menilai program ini sangat bermanfaat, tidak hanya meningkatkan pengetahuan gizi, tetapi juga membuka peluang ekonomi rumah tangga.

Melalui kegiatan pengabdian ini, Inkes Sumut menegaskan komitmennya dalam mendukung Gerakan Nasional Percepatan Penurunan Stunting dan Wasting, serta mendorong pemanfaatan potensi pangan lokal sebagai solusi gizi berkelanjutan di masyarakat. (rel/adz)

Ranperda Perlindungan Konsumen, Fraksi PDIP Dorong Pertegas Kewenangan Daerah

PANDANGAN: Anggota DPRD Sumut dari Fraksi PDIP, Pantur Banjarnahor, saat menjadi juru bicara fraksinya dalam Rapat Paripurna DPRD Sumut yang membahas pandangan fraksi terhadap Ranperda Perlindungan Konsumen, Rabu (5/11/2025).
PANDANGAN: Anggota DPRD Sumut dari Fraksi PDIP, Pantur Banjarnahor, saat menjadi juru bicara fraksinya dalam Rapat Paripurna DPRD Sumut yang membahas pandangan fraksi terhadap Ranperda Perlindungan Konsumen, Rabu (5/11/2025).

MEDAN, SUMUTPOS.CO – Fraksi PDI Perjuangan DPRD Sumatera Utara menegaskan pentingnya penguatan regulasi dalam Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) tentang Penyelenggaraan Perlindungan Konsumen.

Fraksi PDIP menilai, regulasi yang kuat akan menjadi kunci untuk mewujudkan keadilan ekonomi dan perlindungan masyarakat di tengah pesatnya perkembangan ekonomi digital.

Hal tersebut disampaikan oleh Anggota DPRD Sumut dari Fraksi PDIP, Pantur Banjarnahor, saat menjadi juru bicara fraksinya dalam Rapat Paripurna DPRD Sumut yang membahas pandangan fraksi terhadap Ranperda Perlindungan Konsumen, Rabu (5/11/2025).

“Regulasi yang baik membutuhkan partisipasi masyarakat dan pelaku usaha. Tanpa strategi komunikasi publik dan literasi hukum yang memadai, efektivitas perlindungan konsumen akan lemah,” ujar Pantur Banjarnahor di hadapan rapat paripurna.

Menurutnya, peningkatan kasus kerugian masyarakat dalam sektor pangan, farmasi, transportasi, hingga perdagangan elektronik menunjukkan lemahnya sistem perlindungan konsumen saat ini.
“Konsumen, terutama kelompok menengah ke bawah, semakin rentan karena minimnya mekanisme pengaduan yang efektif. Transaksi digital memicu maraknya penipuan, peredaran barang palsu, dan layanan yang tidak memenuhi standar,” tegas Pantur.

Lebih lanjut, Fraksi PDIP meminta agar Ranperda Perlindungan Konsumen yang dibahas DPRD Sumut mempertegas ruang lingkup kewenangan daerah, agar tidak terjadi tumpang tindih dengan kebijakan pemerintah pusat.

Pantur mengingatkan bahwa ranperda tersebut harus sinkron dengan regulasi nasional, seperti UU Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, UU Nomor 7 Tahun 2024, serta Perpres Nomor 49 Tahun 2024.
“Ranperda harus memperjelas mekanisme koordinasi antar pemerintah dan memperkuat kapasitas daerah dalam menghadapi dinamika ekonomi digital,” jelasnya.

Selain sebagai payung hukum, Fraksi PDIP menilai Ranperda ini berpotensi menjadi instrumen retribusi keadilan struktural, yang memberi perlindungan nyata bagi masyarakat kecil dari dominasi modal besar dan praktik usaha yang merugikan konsumen.

“Perlindungan konsumen bukan hanya urusan hukum, tetapi juga soal nilai sosial dan budaya lokal seperti gotong royong, kejujuran, serta tanggung jawab kolektif,” kata Pantur.

Menutup pandangan fraksi, Pantur menegaskan komitmen Fraksi PDIP agar pembahasan lanjutan Ranperda berjalan efektif dan menghasilkan produk hukum lokal yang kuat dan berpihak pada rakyat.

“Kami berharap Ranperda ini menjadi langkah strategis dalam membangun kemandirian dan keberdayaan ekonomi masyarakat Sumatera Utara,” pungkasnya. (map/ila)

Hadapi Ancaman La Nina, Poldasu Siagakan Pasukan Tanggap Darurat Bencana

APEL: Kapolda Sumut Irjen Pol Whisnu Hermawan Februanto memimpin Apel Kesiapsiagaan Tanggap Darurat Bencana, di Mapolda Sumut, Rabu (5/11).
APEL: Kapolda Sumut Irjen Pol Whisnu Hermawan Februanto memimpin Apel Kesiapsiagaan Tanggap Darurat Bencana, di Mapolda Sumut, Rabu (5/11).

MEDAN, SUMUTPOS.CO – Dalam menghadapi potensi bencana alam yang meningkat seiring memasuki musim hujan dan fenomena La Nina, Polda Sumut menggelar Apel Kesiapan Dalam Rangka Tanggap Darurat Bencana, Rabu (5/11).

Kegiatan ini diikuti oleh unsur Polri, TNI, BPBD, Basarnas, PMI, BMKG, instansi pemerintahan, tokoh masyarakat, hingga relawan, sebagai bentuk sinergi lintas sektor dalam memperkuat kesiapsiagaan menghadapi potensi bencana di wilayah Sumatera Utara dan seluruh Indonesia.

Dalam amanatnya, Kapolri menyampaikan bahwa apel kesiapsiagaan ini merupakan langkah strategis untuk mengecek kesiapan personel, peralatan, serta sistem koordinasi dalam penanggulangan bencana.

“Kegiatan ini adalah wujud komitmen bersama dalam memastikan seluruh elemen bangsa siap bertindak secara cepat, sigap dan tepat untuk menjamin keselamatan serta keamanan masyarakat di tengah ancaman bencana,” ujar Kapolda Sumut, Irjen Pol Whisnu Hermawan Februanto, membacakan amanat Kapolri.

Kapolri menegaskan, Indonesia merupakan salah satu negara dengan tingkat kerawanan bencana tertinggi di dunia, mengingat posisinya yang berada di kawasan Ring of Fire.

Berdasarkan data Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) hingga 19 Oktober 2025, tercatat 2.606 kejadian bencana telah terjadi di berbagai wilayah Indonesia, meliputi banjir, tanah longsor, kebakaran hutan, cuaca ekstrem, gempa bumi dan erupsi gunung berapi.

“Bencana alam bukan hanya menimbulkan korban jiwa dan kerugian ekonomi, tetapi juga meninggalkan trauma mendalam serta mengganggu tatanan sosial masyarakat. Oleh karena itu, kita harus bekerja cepat dan tepat dalam setiap langkah penanganan,” katanya.

Kapolri juga mengingatkan bahwa 43,8% wilayah Indonesia telah memasuki musim hujan, dengan puncak curah hujan diperkirakan terjadi pada November 2025 hingga Januari 2026.

Selain itu, fenomena La Nina yang mulai terjadi sejak November perlu diwaspadai karena berpotensi meningkatkan intensitas hujan di beberapa wilayah. “Kesiapsiagaan, kolaborasi, dan kecepatan respons adalah kunci keberhasilan penanganan bencana. Kita tidak boleh lengah, karena setiap detik berarti bagi keselamatan masyarakat,” ujarnya.

Kapolri menegaskan pentingnya sinergi TNI-Polri, pemerintah daerah, dan seluruh stakeholder dalam mewujudkan sistem penanggulangan bencana yang terpadu dan berkelanjutan. “Amanah ini bukan hanya tanggung jawab kedinasan, tetapi juga panggilan moral dan bentuk pengabdian terhadap kemanusiaan,” tegasnya. (man/ila)

Pengendara Motor Tewas Ditabrak Truk di Jalan Lintas Tebingtinggi–Batubara

KECELAKAAN: Warga berkerumun di lokasi kecelakaan maut di Jalan Lintas Tebingtinggi–Batubara, Rabu (5/11).
KECELAKAAN: Warga berkerumun di lokasi kecelakaan maut di Jalan Lintas Tebingtinggi–Batubara, Rabu (5/11).

TEBINGTINGGI, SUMUTPOS.CO – Kecelakaan maut terjadi di Jalan Lintas Tebingtinggi–Batubara, tepatnya di depan PT Inkamex, Dusun III, Desa Payapasir, Kecamatan Tebing Syahbandar, Kabupaten Serdang Bedagai (Sergai), Rabu (5/11). Peristiwa nahas tersebut melibatkan sepeda motor Honda Beat BK 5246 AES dengan truk tronton D 9536 YU.

Akibat kecelakaan itu, penumpang sepeda motor Honda Beat, Boby Fahrezi Rizky Ramadhan (18), warga Dusun I Desa Penggalangan, Kecamatan Tebing Syahbandar, meninggal dunia di lokasi kejadian akibat luka berat yang dialaminya. Sementara pengendara sepeda motor, Aryefflin Harrist (59), yang juga warga Desa Penggalangan, mengalami luka ringan.

Adapun pengemudi truk tronton, Doli Hamonangan (48), warga Jalan Letda Sujono, Kecamatan Medan Tembung, Kabupaten Deli Serdang, tidak mengalami luka.

Menurut keterangan saksi di lokasi, Zulfikar, sebelum kejadian sepeda motor Honda Beat yang dikendarai Aryefflin berboncengan dengan korban datang dari arah Batubara menuju Tebingtinggi.

Dari arah yang sama, truk tronton juga melaju di depan mereka. Saat melintas di lokasi, sepeda motor berusaha mendahului truk tersebut. Namun, pengendara diduga tidak memperhatikan adanya drum sumbangan masjid yang diletakkan di tengah median jalan. Sepeda motor menabrak drum tersebut hingga oleng dan terjatuh ke badan jalan.

Naas, penumpang motor terpental ke sisi kiri jalan dan masuk ke kolong truk tronton hingga terlindas ban belakang bagian kanan. Korban meninggal dunia di tempat kejadian dan jenazahnya kemudian dievakuasi ke RS Bhayangkara Tebingtinggi.

Kasat Lantas Polres Tebingtinggi AKP Nanang Kusumo membenarkan peristiwa kecelakaan tersebut. “Benar, kecelakaan antara sepeda motor dan truk tronton terjadi di wilayah hukum Polres Tebingtinggi. Kasusnya sudah ditangani Unit Gakkum Sat Lantas, dan kedua kendaraan telah kami amankan untuk proses penyelidikan lebih lanjut,” ujarnya. (mag-3/azw)

Pemkab Deliserdang dan Polisi Siagakan Pasukan Antisipasi Bencana

APEL: Polresta bersama Pemkab Deliserdang menggelar apel kesiapan tanggap darurat rencana Hidrometeorologi Tahun 2025 yang digelar di Lapangan Alunalun Pemerintah Kabupaten Deliserdang, Rabu (5/11).
APEL: Polresta bersama Pemkab Deliserdang menggelar apel kesiapan tanggap darurat rencana Hidrometeorologi Tahun 2025 yang digelar di Lapangan Alunalun Pemerintah Kabupaten Deliserdang, Rabu (5/11).

LUBUKPAKAM, SUMUTPOS.CO – Polresta bersama Pemkab Deliserdang menggelar apel kesiapan tanggap darurat rencana Hidrometeorologi Tahun 2025 yang digelar di Lapangan Alunalun Pemerintah Kabupaten Deliserdang, Rabu (5/11).

Acara kesiapan ini dipimpin langsung oleh Kapolresta Deli Serdang Kombes Pol Hendria Lesmana SIK MSi dan Wakil Bupati Deliserdang Lom Lom Suwondo SS serta sejumlah unsur Forkopimda dan instansi terkait.

Kegiatan apel meliputi penyusunan personel dan pengecekan personel serta kendaraan. Kapolresta Deliserdang Kombes Pol Hendria Lesmana SIk menegaskan pentingnya kesiapsiagaan seluruh unsur pemerintah dan masyarakat dalam menghadapi potensi bencana hidrometeorologi yang kerap terjadi menjelang musim penghujan. Apel ini menjadi wujud sinergitas lintas sektor dalam menjaga keselamatan dan ketangguhan wilayah.

“Dalam menghadapi tantangan bencana alam tersebut, kecepatan dan ketepatan respon menjadi salah satu faktor utama keberhasilan penanganan bencana, oleh karena itu diperlukan kesiapan yang optimal dari seluruh elemen baik dari Polri bersama TNI dan Pemerintah hingga BNPB, Basarnas ,PMI,BMKG Kementrian atau lembaga terkait beserta seluruh masyarakat terhadap situasi benfana melalui Sinergitas dan kalolaborasi yang terintegrasi, “terangnya.

Pemkab Deliserdang beserta segenap jajaran dan stakeholder terkait harus siap siaga menghadapi segala kemungkinan, khususnya potensi bencana.

“Kolaborasi lintas sektor menjadi kunci untuk meminimalkan dampak bencana dan memastikan masyarakat mendapatkan perlindungan terbaik,” ujar Wakil Bupati (Wabup) Deliserdang, Lom Lom Suwondo SS.

Berdasarkan laporan United Nations Office for Disaster Risk Reduction (UNDRR) Tahun 2025, lebih dari 124 juta jiwa terdampak bencana alam setiap tahunnya.

Hal tersebut diperkuat ileb hasil World Risk Index 2025, yang menempatkan Indonesia pada peringkat ketiga negara dengan potensi bencana tertinggi, serta memiliki karakter risiko kompleks dan tingkat kerentanan yang relatif tinggi.

Berdasarkan data Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) hingga 19 Oktober 2025, tercatat 2.606 kejadian bencana alam di Indonesia, terdiri dari 1.289 banjir, 544 cuaca ekstrem, 511 kebakaran hutan dan lahan (karhutla), 189 tanah longsor, 22 gempa bumi, empat erupsi gunung berapi serta berbagai bencana lainnya.

Akibat bencana tersebut, sebanyak 361 orang meninggal dunia, 37 orang hilang, 615 orang luka-luka, 5,2 juta orang mengungsi, 31.496 rumah rusak, serta 887 fasilitas umum dan perkantoran mengalami kerusakan.

Menurut data Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG), saat ini 43,8 persen wilayah Indonesia telah memasuki musim hujan dengan puncak yang diperkirakan terjadi November 2025 hingga Januari 2026.

Kondisi tersebut berpotensi menimbulkan bencana hidrometeorologi, seperti banjir, longsor, puting beliung, hingga gelombang tinggi, terutama di wilayah Aceh, Sumatera bagian selatan, Kepulauan Bangka Belitung, Bengkulu, Lampung, Pulau Jawa, Bali, Nusa Tenggara, Kalimantan, Sulawesi, Maluku, dan Papua.

Selain itu, fenomena La Nina juga diperkirakan mulai terjadi pada November 2025 hingga Februari 2026.

Meskipun dalam kategori lemah, fenomena ini tetap perlu diwaspadai karena dapat meningkatkan intensitas hujan di atas normal, terutama di wilayah selatan Indonesia seperti Jawa, Bali, Nusa Tenggara, sebagian Kalimantan, Sulawesi bagian selatan, dan Papua bagian selatan.

Ditekankan, kecepatan dan ketepatan respons menjadi faktor utama dalam keberhasilan penanganan bencana.

Oleh karena itu, dibutuhkan kesiapan optimal dari seluruh elemen bangsa, termasuk TNI-Polri, pemerintah pusat dan daerah, BNPB, Basarnas, Palang Merah Indonesia (PMI), BMKG, kementerian/lembaga terkait, serta masyarakat.(btr/azw)

Interupsi di Sidang Paripurna DPRD Sumut, Rahmansyah Minta Gubsu Evaluasi R-APBD Tapteng 2026

KETERANGAN: Anggota DPRD Sumatera Utara, Rahmansyah Sibarani saat memberi keterangan kepada wartawan, Rabu (5/11/2025).(Markus Pasaribu/Sumut Pos)
KETERANGAN: Anggota DPRD Sumatera Utara, Rahmansyah Sibarani saat memberi keterangan kepada wartawan, Rabu (5/11/2025).(Markus Pasaribu/Sumut Pos)

MEDAN, SUMUTPOS.CO – Anggota DPRD Sumatera Utara, Rahmansyah Sibarani, melakukan interupsi saat Sidang Paripurna DPRD Sumut tentang penyampaian Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (R-APBD) Provinsi Sumatera Utara (Provsu) Tahun Anggaran (TA) 2026 oleh Gubernur Sumatera Utara (Gubsu) di Ruang Paripurna DPRD Sumut, Rabu (5/11/2025).

Pantauan Sumut Pos, interupsi tersebut disampaikan Rahmansyah saat sidang paripurna tersebut akan ditutup oleh Wakil Ketua DPRD Sumut, Sutarto.

Pada kesempatan yang dihadiri langsung Gubsu Bobby Nasution, Wagubsu H Surya, dan Penjabat (Pj) Sekretaris Daerah (Sekda) Provsu Sulaiman Harahap tersebut, Rahmansyah Sibarani meminta kepada Bobby Nasution untuk mengevaluasi R-APBD Tahun Anggaran 2026 seluruh kabupaten/kota di Sumatera Utara, khususnya Kabupaten Tapanuli Tengah (Tapteng) agar sesuai dengan Instruksi Presiden (Inpres) No 1 Tahun 2025.

“Hari ini melalui Pimpinan (DPRD Sumut), kami meminta Gubernur Sumatera Utara untuk mengevaluasi R-APBD kabupaten/kota di Sumatera Utara agar sesuai dengan Inpres No.1 Tahun 2025,” ucap Rahmansyah Sibarani disaksikan seluruh peserta paripurna.

Rahmansyah Sibarani mengatakan, dari informasi yang ia dapatkan, saat ini Kabupaten Tapanuli Tengah sedang melakukan pembahasan Rancangan APBD Tahun 2026.

Dalam rancangan itu, Rahmansyah mengatakan bahwa Pemkab Tapteng akan mengalokasikan anggaran sebesar Rp301 miliar dari total APBD sebesar Rp1,1 triliun untuk dana rutin. Sementara untuk pembangunan fisik hanya sebesar Rp10 Miliar.

“Dari sekitar Rp1,1 triliun rancangan APBD Tapanuli Tengah 2026, hanya sekitar Rp10 miliar untuk pembangunan fisik, sementara untuk dana rutin mencapai Rp301 Miliar. Ini harus dievaluasi oleh Gubernur Sumatera Utara, apakah ini sudah sesuai dengan Inpres No.1 Tahun 2025,” ujar Rahmansyah yang ditanggapi oleh Bobby Nasution yang terlihat menganggukkan kepala.

Usai Paripurna, kepada wartawan, Rahmansyah kembali meminta kepada Gubernur Sumatera Utara untuk benar-benar melakukan evaluasi terhadap rancangan APBD Tapanuli Tengah tahun 2026.

“Rancanagan APBD Tapteng Tahun 2026 itu saat ini masih dalam pembahasan di DPRD Tapanuli Tengah, tetapi yang kita dengar bahwa dana belanja rutinnya dianggarkan sampai Rp301 miliar, sementara pembangunan fisik hanya dianggarkan sebesar Rp10 miliar. Kita minta kepada Pemprov Sumut untuk melakukan evaluasi yang benar-benar dalam hal ini, apakah sudah sesuai dengan Inpres No.1 Tahun 2025 atau tidak, itu kita serahkan kepada tim yang nantinya melakukan evaluasi,” pungkasnya. (map/azw)

Lapas Binjai Ajak WBP Jaga Keamanan dan Ketertiban

SOSIALISASI: Warga Binaan Pemasyarakatan Lapas Binjai saat mengikuti sosialisasi untuk menjaga keamanan dan ketertiban bersama.(Istimewa)
SOSIALISASI: Warga Binaan Pemasyarakatan Lapas Binjai saat mengikuti sosialisasi untuk menjaga keamanan dan ketertiban bersama.(Istimewa)

BINJAI, SUMUTPOS.CO – Lembaga Pemasyarakatan Kelas 2A Binjai mengajak seluruh warga binaan pemasyarakatan (WBP) untuk bersama menjaga keamanan dan ketertiban. Ajakan itu disampaikan Kepala Seksi Administrasi, Keamanan, dan Ketertiban, Serikat Sembiring, dalam kesempatan sosialisasi, Selasa (4/11) lalu.

Tujuan dari sosialisasi ini, menurut Serikat, untuk meningkatkan kesadaran WBP tentang pentingnya menjaga keamanan dan ketertiban selama menjalani proses pembinaan. Dia juga menuturkan, menjaga kedisiplinan dan ketertiban di lingkungan Lapas Binjai sangat penting.

“Jadikan Lapas Binjai ini rumah yang nyaman untuk kita tinggali, rasa saling memiliki antara yang satu dengan yang lain. Tumbuhkan rasa kepedulian dalam menjaga keamanan dan ketertiban di Lapas Binjai ini,” imbau Serikat, Rabu (5/11).

Kepala Kesatuan Pengamanan Lapas Binjai, Rudi Sembiring juga mengimbau kepada WBP untuk mematuhi seluruh peraturan yang berlaku. Juga aktif mengikuti program pembinaan kemandirian sebagai bagian dari kewajiban demi memperoleh hak-haknya.

“Bagi WBP kami, untuk selalu mensyukuri pelayanan, kenyamanan yang diterima, dan menumbuhkan sikap saling menjaga, melindungi antara petugas serta WBP,” harapnya.

Dengan sosialisasi ini, diharapkan mampu menumbuhkan kesadaran positif WBP untuk disiplin menjalani aturan dan program pembinaan di Lapas Binjai. Hal tersebut untuk tercipta keamanan, ketertiban, dan kenyamanan lingkungan Lapas Binjai agar keberhasilan proses pembinaan WBP berjalan baik. (ted/saz)

Kesiapan Tanggap Darurat Bencana 2025, Kapolres Langkat Pimpin Apel Gelar Pasukan

PIMPIN: Kapolres Langkat AKBP David Triyo Prasojo, saat memimpin Apel Gelar Pasukan Kesiapan Tanggap Darurat Bencana 2025 di Lapangan Apel Jananura Polres Langkat, Rabu (5/11).(Istimewa)
PIMPIN: Kapolres Langkat AKBP David Triyo Prasojo, saat memimpin Apel Gelar Pasukan Kesiapan Tanggap Darurat Bencana 2025 di Lapangan Apel Jananura Polres Langkat, Rabu (5/11).(Istimewa)

LANGKAT, SUMUTPOS.CO – Dalam rangka memastikan kesiapsiagaan personel dan sarana prasarana menghadapi potensi bencana alam, Polres Langkat menggelar Apel Gelar Pasukan Kesiapan Tanggap Darurat Bencana 2025. Kegiatan dipimpin langsung Kapolres Langkat AKBP David Triyo Prasojo di Lapangan Apel Jananura Polres Langkat, Rabu (5/11).

Turut hadir dalam kegiatan tersebut, para pejabat utama, perwira, dan personel Polres Langkat. Serta unsur lintas sektoral terkait, seperti Danyon 8 Marinir Harimau Putih Letkol Marinir Suherman, mewakili Bupati Langkat Plt Aisiten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Arie Ramadhany, dan mewakili Dandim 0203 Langkat Pabung Kodim 0203 Langkat Mayor Inf Hasianudin Batubara. Selanjutnya, Kadis Kesehatan Juliana, Kadis Lingkungan Hidup Erwin Bachari, Kadis PUPR Khairul Azmi, Kadis Sosial Taufiq Rieza, Kadis Perhubungan Arie Ramadhany, Kasat Pol PP Dameka Putra Singarimbun, Kepala BPBD Ansyari, dan Ketua PWI Darwis Sinulingga.

Dalam kesempatan tersebut, David membacakan amanat Kapolri, yang menegaskan, kegiatan apel kesiapan ini merupakan bentuk pengecekan kesiapan personel dan sarana prasarana dalam upaya pencegahan serta penanggulangan bencana alam di seluruh Indonesia.

David juga menyampaikan, bencana alam merupakan tantangan global yang berdampak luas terhadap masyarakat, baik dari sisi kemanusiaan, ekonomi, maupun sosial. Berdasarkan data BNPB hingga 19 Oktober 2025, telah terjadi 2.606 bencana alam di Indonesia, meliputi banjir, cuaca ekstrem, kebakaran hutan, tanah longsor, hingga gempa bumi dan erupsi gunung berapi, yang menimbulkan korban jiwa dan kerugian material.

Lebih lanjut, David mengingatkan, saat ini sekitar 43,8 persen wilayah Indonesia telah memasuki musim hujan, dengan potensi fenomena la nina yang dapat meningkatkan resiko bencana hidrometeorologi, seperti banjir, longsor, dan angin puting beliung pada akhir 2025 hingga awal 2026.

“Penekanan penting kepada seluruh jajaran TNI-Polri dan stakeholder terkait, di antaranya untuk melakukan deteksi dini wilayah rawan bencana, memastikan kesiapan personel dan perlengkapan, menyelenggarakan simulasi rutin, meningkatkan koordinasi lintas sektor, serta melaksanakan penanganan bencana dengan cepat, tepat, dan humanis,” ungkap David.

Lebih lanjut David menuturkan, negara harus hadir untuk melindungi rakyat dari segala bentuk ancaman, termasuk bencana alam. Menurutnya, tugas ini bukan hanya tanggung jawab institusi, tapi juga wujud pengabdian tulus terhadap kemanusiaan.

Kegiatan ditutup dengan doa bersama dan sesi foto antara Kapolres Langkat dengan seluruh peserta apel. Dilanjutkan dengan rapat koordinasi dalam rangka tanggap darurat bencana alam hidrometeorologi di wilayah Kabupaten Langkat.

Melalui kegiatan ini, Polres Langkat berkomitmen untuk terus bersinergi dengan berbagai pihak dalam meningkatkan kesiapsiagaan menghadapi bencana diwilayah hukum Polres Langkat. (mag-6/saz)

Warga Sitinjo Tewas Tenggelam di Danau Toba Silalahi

EVAKUASI: Personel kepolisian dan warga serta tim medis saat mengevakuasi jenazah Rey Padli Solin yang ditemukan tewas tenggelam di perairan Danau Toba Silalahi, Dairi, Rabu (5/11).(Istimewa)
EVAKUASI: Personel kepolisian dan warga serta tim medis saat mengevakuasi jenazah Rey Padli Solin yang ditemukan tewas tenggelam di perairan Danau Toba Silalahi, Dairi, Rabu (5/11).(Istimewa)

DAIRI, SUMUTPOS.CO – Rey Padli Solin (18), warga Dusun 2 Kutarimbaru, Desa Sitinjo, Kecamatan Sitinjo, Kabupaten Dairi, ditemukan tewas tenggelam di perairan Danau Toba, tepatnya di Pantai Angkel, Desa Paropo, Kecamatan Silahisabungan, Rabu (5/11).
Bhabinkamtibmas Kecamatan Silahisabungan Aiptu Marihat Munthe, yang dikonfirmasi, membenarkan peristiwa tersebut.

Marihat menjelaskan kronologis kejadian. Rabu (5/11) sekira pukul 12.30 WIB, korban berenang di Pantai Angkel, Desa Paropo. Saat itu korban berenang sendirian.

Seorang saksi mata di lokasi, Ejra Altariq Sembiring menuturkan, saat itu korban memang berenang sendirian. Dan saat berenang, korban tidak pakai pengaman/pelampung dan korban hanya memakai celana jeans warna hitam.

“Ada sekitar 10 menit korban sempat berenang. Namun tiba-tiba saksi mendengar, korban minta tolong. Mendengar hal tersebut, saksi dan warga sekitar mencoba menolong. Tapi saat itu korban semakin dalam terbawa arus,” ungkap Ejra.

Warga yang berada di sekitar tempat kejadian, berusaha melakukan penyelaman untuk menarik korban ke tepi danau.

“Namun nahas, saat ditemukan, korban sudah tidak bernyawa,” beber Marihat.
Selanjutnya, korban di bawa ke Puskesmas Silalahi untuk dilakukan pemeriksaan. Dan dari hasil pemeriksaan, korban sudah meninggal.

“Korban sudah diserahkan ke pihak keluarga, dan sudah dibawa ke Desa Sitinjo,” pungkas Marihat. (rud/saz)

1...140141142...15,695Page 141 of 15,695