MEDAN, SumutPos.co – Fraksi PDI Perjuangan DPRD Sumut menyoroti tajam penurunan signifikan postur pendapatan dalam Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (R-APBD) Sumatera Utara Tahun Anggaran 2026. Penurunan ini dinilai mencerminkan melemahnya semangat dan optimisme pemerintah provinsi dalam membangun daerah secara berkelanjutan.
Dalam penyampaian Pemandangan Umum Fraksi PDIP terhadap Nota Keuangan dan R-APBD 2026 di rapat paripurna DPRD Sumut, Jumat (7/11), juru bicara Fraksi PDI Perjuangan Franky Partogi Wijaya Sirait menegaskan, tren APBD empat tahun terakhir menunjukkan grafik yang menurun tajam.
“Dari data yang kami cermati, pendapatan daerah Sumatera Utara pada 2026 hanya diproyeksikan sebesar Rp11,67 triliun, turun dari APBD 2025 sebesar Rp13,24 triliun. Penurunan ini sangat signifikan, bahkan lebih rendah dibandingkan APBD 2022 saat kondisi ekonomi masih dalam masa pemulihan pasca pandemi,” ujarnya.
Fraksi PDI Perjuangan menilai, dengan pendapatan sebesar itu, target pertumbuhan ekonomi Sumut sebesar 5 persen sulit tercapai. “Penurunan pendapatan ini menunjukkan seolah pemerintah provinsi kehilangan optimisme dalam membangun Sumatera Utara,” tegas Franky.
Dalam pandangan Fraksi PDIP, arah kebijakan fiskal 2026 yang diklaim untuk memperkuat ketahanan ekonomi dan efisiensi belanja publik justru belum sepenuhnya tampak. Meski Pendapatan Asli Daerah (PAD) mengalami kenaikan dari Rp6,42 triliun menjadi Rp6,97 triliun atau naik 8,53 persen, struktur PAD dinilai masih rapuh.
“PAD Sumut masih sangat bergantung pada pajak konsumtif seperti kendaraan bermotor dan bahan bakar. Ini berarti basis ekonomi produktif daerah belum berkembang secara optimal,” ujar Franky.
PDI Perjuangan juga mendesak Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) agar meninjau kembali estimasi postur pendapatan 2026 dan mencari terobosan sumber-sumber pendapatan baru. “Pemerintah harus berani menggali potensi ekonomi produktif, bukan hanya bergantung pada penerimaan konsumtif,” tambahnya.
Fraksi PDIP turut menyoroti struktur belanja daerah 2026 yang dinilai belum menunjukkan keberpihakan terhadap sektor pembangunan. Total belanja direncanakan sebesar Rp11,67 triliun, turun 6,69 persen dibandingkan P-APBD 2025 yang mencapai Rp12,51 triliun.
Dari total tersebut, belanja operasi masih mendominasi 63,6 persen atau Rp7,43 triliun, sedangkan belanja modal hanya Rp1,53 triliun. “Meski ada peningkatan belanja modal, proporsinya masih terlalu kecil dibanding belanja rutin. Ini memperlihatkan komitmen pembangunan yang belum kuat,” kata Franky.
Fraksi PDIP menilai, ketimpangan ini paling mencolok pada urusan wajib bidang ekonomi, terutama sektor pangan. Dari total belanja, anggaran modal untuk program ketahanan pangan hanya Rp22,6 juta, jauh di bawah kebutuhan peningkatan produktivitas. “Padahal swasembada pangan merupakan salah satu prioritas nasional dalam Asta Cita Presiden Prabowo,” tegasnya.
Hal serupa juga terjadi pada sektor kelautan dan perikanan, dengan belanja operasi Rp8,31 miliar, namun belanja modal hanya Rp34 juta. Fraksi PDIP menilai lemahnya alokasi untuk sektor produktif menunjukkan ketidakseimbangan arah pembangunan.
Selain soal postur fiskal, Fraksi PDIP juga menyoroti kondisi inflasi Sumut yang dua bulan berturut-turut menjadi yang tertinggi di Indonesia. Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat inflasi Sumut mencapai 5,32 persen pada September 2025 dan 4,97 persen pada Oktober 2025, jauh di atas rata-rata nasional 2,86 persen.
“Situasi ini tidak boleh dibiarkan. Fraksi PDIP menilai Pemerintah Provinsi lambat dalam mengantisipasi dan mengendalikan inflasi. Kinerja Tim Pengendali Inflasi Daerah (TPID) perlu dievaluasi,” tegas Franky.
Menurutnya, dengan akan memasuki momentum Natal dan Tahun Baru, Pemerintah Provinsi wajib melakukan langkah konkret seperti stabilisasi harga pangan, penguatan cadangan stok, dan pengawasan distribusi.
Dalam catatan akhirnya, Fraksi PDIP menekankan lima hal penting bagi Pemerintah Provinsi Sumut. Pertama, mendorong kemandirian fiskal daerah dengan mengurangi ketergantungan pada pajak konsumtif.
Kedua, Meningkatkan inovasi pendapatan daerah, terutama dari BUMD dan digitalisasi PAD. Ketiga menekan dominasi belanja pegawai agar memberi ruang lebih besar bagi belanja modal produktif.
Keempat, memperkuat transparansi fiskal berbasis kinerja dan hasil nyata pembangunan. Dan kelima, mengedepankan partisipasi masyarakat dalam perencanaan fiskal agar manfaat pembangunan lebih merata.
“APBD bukan hanya soal angka, tetapi cermin keberpihakan terhadap rakyat. Kami berharap Pemerintah Provinsi lebih berani, kreatif, dan berpihak kepada kepentingan publik,” tutup Franky. (adz)
