Kisruh Pembongkaran Masjid Al- Ikhlas Berlanjut

MEDAN- Tuntutan 35 ormas Islam menuntut agar tembok yang dibangun di lahan Masjid Al-Ikhlas, Jalan Timor Medan dipenuhi. Pemko Medan sudah menyurati pengembang agar membongkar sendiri tembok yang sudah dibangun.

“Kita sudah minta agar pengembang membongkarnya sendiri. Sudah kita tegur pengembangnya. Tapi semua kan ada aturan mainnya,” kata Wali Kota Medan, Rahudman Harahap.

Dijelaskan Rahudman, Pemko Medan sudah menyurati dan menegur pengembang untuk membongkarn
sendiri tembok yang sudah dibangun di atas lahan Masjid Al Ikhlas.

Sekda Kota Medan, Syaiful Bahri juga berjanji akan segera membongkar tembok Masjid Al Ikhlas karena memang terbukti tidak memiliki izin.
“Pembangunan pagar sudah dicek oleh Dinas TRTB sepanjang 100 meter dan tinggi 2 meter. Memang tidak ada izinnya kita akan menyurati pengembang untuk meminta pembokaran. Kalau tidak ada respon maka Pemko yang akan membongkar,” kata Syaiful Bahri.
Sekadar mengingatkan, massa menuntut pembangunan ulang Masjid Al-Ikhlas di Jalan Timor dikembalikan di lokasi awal, yakni lahan yang saat ini sudah dikuasai pihak ketiga.

“Masjid yang dirobohkan harus dibangun kembali ke tempat semula. Kami juga meminta Wali Kota Medan Rahudman Harahap untuk membongkar tembok yang berdiri di masjid kami,” ujar Kordinator Aksi Aliansi Ormas Islam, Hendra Hidayat.

Sekretaris Presedium Aliansi Ormas Islam Pembela Masjid Al Ikhlas, Syahbana juga menyatakan, pihaknya akan menagih janji Pemko untuk membongkar tembok yang sudah dibangun developer, serta meminta agar Masjid Al-Ikhlas tetap harus dibangun kembali di tempat asal.
Pantauan wartawan hingga saat ini tembok di areal Masjid Al Ikhlas di Jalan Timor Medan masih berdiri. Tembok berwarna hijau itu masih terlihat mengelilingi areal lahan Masjid Al Ikhlas yang telah dirobohkan.

Gang Ditembok

Sementara itu, Suri Lestari (46), warga Jalan Jati, Pulo Brayan Bengkel, Medan Timur mengadu ke polisi, karena dianiaya oleh pekerja penembokan Gang Prima di Jalan Jati, Rabu (11/1). Suri mengaku dianiaya saat melakukan protes bersama warga terhadap penembokan gang. Suri mengalami luka di bagian tangan sebelah kanan dan di bagian bibir.

Sesui dengan laporan ke Mapolresta Medan dengan no Pol :LP/78/I/2012/SU/Resta Medan, saat itu Suri baru tiba di depan gang dengan menggunakan mobil pick up. Melihat para pekerja melakukan penembokkan terhadap gang yang menjadi akses warga, Suri turun dari mobilnya dan melakukan protes kepada para pekerja.

Tapi, pekerja itu melawan dan terjadi adu mulut dan berbuntut pemukulan.
“Aku diseret dan dipukul oleh 10 orang. Mereka marah karena aku  meamrkirkan mobil pick up ku di jalan,” kata Suri.
Menurutnya, penembokan tersebut tidak memiliki surat izin mendirikan bangunan (IMB) dari Dinas TRTB. (gus/adl)

Dugaan Korupsi Hasil Penjualan Obat di RSU dr Pirngadi Medan

MEDAN-Bidang Pidana Khusus (Pidsus) Kejatisu masih menunggu hasil investigasi BPKP terhadap dugaan korupsi di Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) dr Pirngadi Medan.

“Kita masih menunggu hasil laporan investigasi BPKP. Karena mereka yang melakukan audit itu. Memang audit investigasi memakan waktu lama. Kita tidak tahu kapan pastinya selesai,” ujar Kepala Seksi Penyidikan Bidang Tindak Pidana Khusus, Jufri Nasution SH, Kamis (12/1).
Menurut Jufri, masalah obat melibatkan ribuan orang yang berobat ke Rumah Sakit dr Pirngadi.

“Indikasi penyelewengan dari hasil penjualan obat itu yang dilakukan pihak farmasi tidak disetorkan ke rumah sakit. Dana itu mereka kelola sendiri, ini kan tidak boleh karena ini bagian operasional rumah sakit yang dananya dari APBD Kota Medan,” tegas Jufri. Akibatnya, katanya, anggaran tidak bisa dipakai secara umum di rumah sakit.

Menurut Jufri, sejauh ini piahknya belum bisa mengatakan apakah ada kerugian negara atau tidak, karena hasil investigas belum juga selesai. Pihaknya juga harus mencocokkan bon yang dikeluarkan Askes, sama dengan obat yang dipakai dan dikeluarkan oleh pihak Farmasi.

“Jadi dalam penelusuran memakan waktu yang panjang. Karena kasus ini rentetan mulai obat sampai dengan penggunaannya,” ucapnya. (rud)

Rencana Undang-undang Perguruan Tinggi

MEDAN-Universitas Sumatera Utara (USU) menilai jika rencana pembentukan Rencana Undang-undang Perguruan Tinggi (RUU PT), yang  saat ini sedang digodok oleh DPR adalah sebuah peraturan yang diberlakukan untuk diikuti semua perguruan tinggi. Karena bagi kampus tertua di Sumatera Utara itu, terbentuknya Undang-undang PT diharapkan bisa meningkatkan kualitas pendidikan khususnya di Sumatera Utara.

“Kita mengikuti apa saja peraturan yang sudah diberlakukan nantinya. Undang-undang tersebut juga masih dibahas oleh anggota dewan. Bagi USU yang terpenting terbentuknya undag-undang itu bisa meningkatkan kualitas pendidikan,” ujar Kabag Humas USU, Bisru saat dikonfirmasi, Kamis (12/1).
Bisru mengaku, dalam pembahasan rancangan UU PT tersebut, USU tetap menyuarakan masalah anggaran pendidikan sebesar 20 persen dari APBN. Pasalnya, masih banyak kebutuhan di bidang pendidikan semisal soal gaji guru, dosen, sertifikasi dan penelitian yang menyangkut persoalan pendidikan.
Sementara itu, Fajri Nursyamsi, dari lembaga peneliti hukum dan kebijakan Indonesia mengatakan RUU PT memiliki peran yang sangat strategis dalam menentukan wajah pendidikan tinggi Indonesia di masa depan, terutama dalam hal pengelolaan perguruan tinggi.

Pemimpin Umum Suara USU, Wan Ulfa Nur Zuhra, malah menilai beberapa pasal dalam RUU PT membuka lebar pintu untuk komersialisasi dan kapitalisasi dalam dunia pendidikan, seperti pasal yang mengklasifikasikan perguruan-perguruan tinggi di Indonesia.

“Hal ini menyebabkan kastanisasi dalam dunia pendidikan. RUU PT juga membuka kesempatan bagi perguruan tinggi asing untuk membuka cabang di Indonesia yang mengakibatkan universitas lokal akan tutup dan kalah bersaing,”ujar Wan Ulfa, di sela-sela acara seminar.
Sehingga seharusnya USU bisa mengambil sikap dalam perencanaan RUU PT. Namun, bilangnya, USU seakan tidak peduli untuk membahasa hal tersebut. (uma)

MEDAN-Puluhan mahasiswa yang tergabung dalam Forum Solidaritas Peduli Mahasiswa (FSPM) melakukan aksi kepedulian di depan biro rektorat, Kamis (12/1).  Aksi dilakukan terkait kebijakan Rektorat  yang memberikan sanksi akademik terhadap 13 mahasiswanya.

Bahkan dari ke 13 mahasiswa yang mendapatkan sanksi, tujuh diantaranya  diskorsing selama dua semester dan selebihnya mendapatkan sanksi peringatan tertulis.

“Kami sebagai mahasiswa merasa prihatin atas kebijakan rektorat. Kami menilai saat ini mahasiswa dianggap teroris hingga harus diskors atas penyampaian aspirasi dalam upaya mengakkan demokrasi dan kebenaran di kampus,”ujar Zulfan Sitomorang kordinator kolektif IAIN Sumut, dalam orasinya.

Kebijakan skorsing ini, merupakan  buntut dari sejumlah aksi yang dilakukan mahasiswa terkait, statusta IAIN dan dugaan korupsi IAIN senilai 70Milyar.
Dari surat pemberitahuan yang dikeluarkan kementrian agama IAIN SU, yang ditandatangani rektor IAIN Fadhil Lubis, pemberian sanksi akademik diberikan terhadap mahasiswa yang terlibat melakukan aksi pada acara orientasi pengenalan akademik dan kemahasiswaan (OPAK) tertanggal 12 Agustus lalu.

Atas kebijakan ini  FSPM menuntut menteri agama untuk mencopot Rektor IAIN. Karena selain dianggap  merusak pencitraan lembaga pendidikan Islam, yang dianggap sebagai teroris.

Dari  informasi  yang diterima, surat pemberitahuan yang dikeluarkan Kementerian  Agama  IAIN SU, yang ditandatangani Rektor, Fadhil Lubis, sanksi akademik diberikan kepada mahasiswa yang terlibat melakukan aksi pada acara orientasi pengenalan akademik dan kemahasiswaan tertanggal 12 Agustus kemarin. (uma)