26 C
Medan
Thursday, April 9, 2026
Cari disini....
Home Blog Page 1412

Evaluasi Kerja Sama Pemkab Dairi-HRNS, Minat Tanam Kopi Meningkat

PAPARAN: Tim HRNS dan OPD Pemkab Dairi memberikan paparan evaluasi progres kerja sama antara Pemkab Dairi dan HRNS, belum lama ini.

DAIRI, SUMUTPOS.CO – Pasca menjalin kerja sama antara Pemkab Dairi dengan Hanns R Neumann Stiftung (HRNS), para petani kopi, khususnya di Kecamatan Parbuluan dan Sumbul, pemahaman budidaya dan minat tanam kopi meningkat.

Hal itu terungkap saat Rapat Evaluasi Target dan Realisasi serta Perpanjangan Kerja Sama antara Pemkab Dairi-HRNS, diikuti pimpinan organisasi perangkat daerah (OPD), akhir pekan lalu di Sidikalang.

Kepala Dinas Komunikasi Informatika Kabupaten Dairi, Anggara Sinurat mengatakan, pertemuan itu membahas progres yang telah dicapai, evaluasi target dan realisasi, serta perpanjangan kerja sama.

“Pemaparan yang disampaikan tim dalam pertemuan itu, sejak masuknya HRNS ke Dairi, khususnya Kecamatan Parbuluan dan Sumbul, semakin banyak petani kembali menanam dan merawat kopi dengan metode baru, yang disesuaikan dengan kondisi lingkungan dan sosial saat ini,” ungkap Anggara, Minggu (11/6).

Selain itu, sejak masuknya HRNS ke Kabupaten Dairi pada 2022 lalu, petani semakin memahami tentang pola bertani yang baik dan ramah lingkungan untuk dapat meningkatkan kualitas dan kuantitas hasil panen.

Jon Verry Sitanggang, Penyuluh Pertanian Lapangan (PPL) Dinas Pertanian Kabupaten Dairi, pun membenarkan hasil pemaparan tersebut. Menurutnya, sejak mendapat pelatihan dari HRNS, pengetahuan petani semakin meningkat dan terdapat perbaikan kualitas produksi.

“Petani senang dengan kedatangan HRNS di Dairi. Karena selain mengajarkan teori, mereka juga memberikan praktik langsung. Jadi banyak petani yang semakin produktif dan semangat merawat tanaman mereka,” jelas Jon.

Hal sama juga disampaikan Koordinator PPL Kecamatan Parbuluan, Sahat Sibarani. Sejak adanya pelatihan dari HRNS, tidak hanya orang tua, pemuda pun tertarik bertani dan aktif mengikuti pelatihan yang diadakan HRNS.

Berdasarkan hasil paparan dan pernyataan yang diberikan berbagai pihak. Disepakati, kerja sama Pemkab Dairi dan HRNS akan diperpanjang, dengan harapan semakin banyak petani di Kabupaten Dairi yang merasakan manfaatnya.

“Perpanjangan perjanjian kerja sama tersebut akan ditindaklanjuti OPD terkait, untuk kemudian diadakan penandatanganan kembali antara Bupati Dairi dengan pihak HRNS,” pungkas Anggara. (rud/saz)

Ketua DPRD Dukung PPATK dan KPK Periksa LHKPN Kepala BPKPD Humbahas

HUMBAHAS, SUMUTPOS.CO – Ketua DPRD Humbanghasundutan (Humbahas), Ramses Lumbangaol, mendukung Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) dan Komisi Pemberantas Korupsi (KPK) untuk melakukan pemeriksaan terhadap laporan harta kekayaan Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah (BPKPD) Kabupaten Humbahas, John Harry.

Hal itu disampaikan Ramses di Gedung DPRD Humbahas, Senin (12/6). Menurut Politisi PDIP tersebut, perlu dilakukan penyelidikan atas sumber harta kekayaan Kepala BPKPD Humbahas yang memiliki aset milik sendiri. Dengan metode penelusuran aset ke penghasilan.

Sebab, sangat diragukan harta kekayaan John mencapai miliaran rupiah, dengan mengklaim milik sendiri. Padahal, dia hanya bergaji Rp5 jutaan.

“Jika didalilkan berasal dari pendapatan gaji sebagai ASN, tidak mungkin seorang ASN bisa memiliki harta segitu banyak,” ungkap Ramses.

Sedangkan, jika John mengeklaim kekayaannya berasal dari warisan, PPATK harus menelusuri latar belakang orangtuanya.

“Jika didalilkan menerima hibah dari orang tua, harus ditelusuri seberapa kaya orangtuanya. Bisa saja orangtuanya juga bekerja sebagai ASN, atau pengusaha,” imbuhnya.

Untuk itu, dia berharap, dengan metode penelusuran tersebut, maka akan terlihat apakah ada kejanggalan atau tidak. Jika ada kejanggalan, maka dapat disimpulkan harta tersebut didapat secara melawan hukum, karena kedudukan dan jabatan.

“Apabila dalam penyelidikan tersebut diketahui ada kejanggalan-kejanggalan, maka tidak perlu ragu, PPATK langsung menyampaikan ke KPK untuk dilakukan penyidikan lebih lanjut, guna menelusuri kejanggalan-kejanggalan harta kekayaan ASN tersebut,” tegas Ramses.

Diberitakan sebelumnya, Kepala BPKPD Kabupaten Humbahas John Harry, kini tengah menjadi sorotan publik.

Mulanya, dia menjadi viral setelah dilaporkan Ketua DPRD Humbahas atas dugaan deposito APBD. Dan kegiatan Program Hibah Jalan Daerah (PHJD) senilai Rp22 miliar, yang tidak tertampung pada Tahun Anggaran 2022 ke pihak Kejati Sumut dan Polda Sumut.

Tak hanya itu, John memiliki harta kekayaan miliaran rupiah dan punya 12 aset tanah dan bangunan. Padahal, John hanya bergaji Rp5 jutaan. Berdasarkan data dari e-LHKPN KPK, John sudah 5 kali melaporkan harta kekayaannya. (des/saz)

Didapat dari Oknum Kopassus, Pecatan Polisi Diduga Jual Senpi Rakitan Ilegal

TANYA: Hakim Anggota, Wira Indra Bangsa, saat bertanya kepada saksi Nurdian Permana, mengenai jenis senjata, apakah api atau airsoft gun di Ruang Sidang Cakra PN Binjai, Senin (12/6) - Teddy Akbari/Sumut Pos.

BINJAI, SUMUTPOS.CO – Pecatan polisi, Rahmasyah Hasibuan, yang kini tengah menjalani hukuman atas perkara narkotika, menjalani sidang dengan berkas lain, yakni penjualan senjata api (senpi) rakitan secara ilegal.

Sidang berjalan secara daring dipimpin Hakim Ketua Nurmala Sinurat, dengan agenda pemeriksaan saksi di Ruang Cakra Pengadilan Negeri (PN) Binjai, Senin (12/6).

Jaksa Penuntut Umum (JPU) Elly Syahfitri Harahap, menghadirkan 4 saksi. Adapun mereka, yakni 2 Anggota Subbid Paminal Bidang Profesi dan Pengamanan Polda Sumut, atas nama Nurdian Permana dan Frans Cameron Manurung. Dan 2 orang lainnya, yakni Iswan Rofli (pegawai Bapas Medan) dan Joni Surbakti (mantan kepala desa di Sei Bingai, Langkat).

“Awalnya ada seorang masyarakat melaporkan kepada kami Subbid Paminal, karena curiga senjata api yang dibelinya. Saat dilihat memang benar senjata api bukan organik, tapi (penjualan) black market,” ungkap Nurdian.

Saksi juga menjelaskan, terdakwa mendapatkan senjata api jenis revolver dan FN dari Arnold, seorang Anggota Kopassus. Surbakti membeli sepucuk senpi jenis revolver dari terdakwa.

“Bukan hanya Joni Surbakti saja yang beli. Setahu saya, tidak boleh anggota polisi menjual senjata. Prosesnya, sepengetahuan saya, harus ada izin dari Baintelkam untuk senjata, dan seleksinya melalui ujian. Dia (terdakwa) memperoleh senjata api dari Arnold, Anggota Kopassus,” jelas saksi.

Menurut saksi, Joni membeli dan melaporkan kecurigaan terkait senpinya pada tahun yang sama, 2020. Senpi yang dibeli Joni, baru beberapa bulan saja di tangannya.

“Kalau airsoft gun, tidak ada izin untuk penjual dan pemakai, karena digunakan sebagai alat untuk latihan. Dari hasil pengecekan secara awam, ilegal senjatanya, karena di situ ditunjuk dari surat Perbakin,” tutur saksi.

Dia mengatakan, kartu Perbakin banyak disita dari terdakwa saat diamankan. Juga ada beberapa pucuk senpi lain jenis pistol. Namun, senpi tersebut tidak ada dihadirkan dalam ruang sidang. Hanya sepucuk senjata yang diduga airsoft gun jenis revolver.

Mengenai kartu Perbakin, lanjut saksi, dibuatkan oleh Arnold.

“Kalau izin secara pasti tidak tahu, tapi menyerahkan senjata api kepada Surbakti itu ilegal. Kartu Perbakin dibuatkan oleh Arnold, juga dengan mengirimkan data. Yang bersangkutan enggak bisa menjelaskan siapa (Arnold) tapi mengatakan Anggota Kopassus. Beliau (terdakwa) kenal dengan Arnold saat di Cijantung, waktu latihan menembak,” jelas saksi.

Saksi lain, Iswan Rofli kenal dengan terdakwa saat bertugas di Lapas Lubukpakam. Iswan dihadirkan sebagai saksi, karena pernah membeli senjata airsoft gun jenis FN kepada terdakwa.

“Saya terbawa karena pas lagi mengurus izin. Saya enggak kroscek (mengenai senjata), karena anggota polisi. Senjata enggak saya bawa-bawa, di rumah saja, dan sudah diserahkan kepada penyidik,” ujarnya, seraya menyebutkan, beli senjata jenis airsoft gun untuk latihan, olahraga.

Saksi terakhir, pelapor sekaligus mantan kepala desa, Joni Surbakti menyatakan, niatannya membeli senpi karena pernah mendapat penganiayaan berupa pembacokan saat masih menjabat sebagai kepala desa pada 2019. Pembacokan yang dialaminya terjadi di depan kantor desa. Joni mengaku, niatnya mau mencari senpi yang resmi, bukan ilegal.

Singkat cerita, saksi kenal dengan terdakwa melalui kawannya, marga Simare-mare, dan bertemu di Kota Binjai. Kepada saksi, terdakwa mengaku, tugas di Seksi Propam Polrestabes Medan.

“Aku langsung ditawari 3 senjata untuk dipilih dan di atas meja diletakkan. Karena polisi saya yakin,” kata Joni.

Menurut Joni, pembayaran dilakukan secara bertahap. Saksi membayar pembelian senpi seharga Rp65 juta, dengan 3 kali bayar secara transfer ke rekening atas nama terdakwa langsung. Namun kecurigaan saksi muncul saat terdakwa membuatnya keanggotaan Perbakin.

“Hari ini saya kirim data dan foto, besok langsung siap Kartu Perbakin. Makanya saya hubungi adik saya, Zulfan,” tuturnya.

Atas keterangannya kepada Zulfan, kemudian berkoordinasi dengan Paminal Polda Sumut, hingga akhirnya terdakwa diamankan. Saksi mengungkapkan kekecewaannya kepada terdakwa. Pasalnya, saksi merasa telah dibohongi oleh terdakwa yang sudah dianggapnya sebagai saudara. Joni tak menyangka kalau dia telah dibohongi oleh terdakwa dengan pembelian senpi secara ilegal.

Dalam dakwaan JPU, dari tangan terdakwa diamankan sepucuk senjata airsoft gun warna hitam, merek Pietro Bereta Cat 5802-MOD-84F-CAL 9 SHORT. Selain itu, ada beberapa senpi dan airsoft gun yang sudah dijualnya ke beberapa orang.

Adapun senpi yang telah berhasil dijualnya, yakni sepucuk senpi jenis revolver merek S & W USA Nomor 170 C06754 Cal 32 MM warna hitam, diduga rakitan dengan harga sebesar Rp65 juta. Senpi jenis pistol FN merek Guardian Fax Govarmen Safety Mancis Nomor 55411 diduga rakitan, dengan harga Rp40 juta. Senpi jenis pistol P-1 Kaliber 99 mm Pindad Indonesia Nomor RHM 220879, seharga Rp25 juta. Senpi jenis pistol Nomor EM-1580026. Dan airsoft gun jenis pistol warna hitam dengan merek Jericho 941 Nomor 21200242, seharga Rp4,5 juta.

Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana dalam pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Darurat Nomor 12 Tahun 1951, tentang Amunisi.

“Terdakwa ini sudah PTDH, saat ini sedang jalani hukuman kasus narkotika yang sudah incrath putusannya,” pungkas JPU. (ted/saz)

Berharap MK Segera Putuskan Sistem Pemilu 2024, Bacaleg Merasa Dirugikan

JAKARTA, SUMUTPOS.CO – Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) soal sistem Pemilu, kini sangat dinanti para bakal calon anggota legislatif (Bacaleg). Putusan itu akan memberikan kepastian dalam memantapkan langkah mereka berkontestasi di Pemilu 2024

Bacaleg petahana dari Partai Gerindra, Mulia Syahputra Nasution mengaku masih menunggu keputusan MK terkait sistem Pemilu, apakah proporsional terbuka atau tertutup. Menurutnya, putusan MK tersebut sangat dinanti, karena sampai saat ini para Bacaleg termasuk dirinya belum bisa melakukan gerakan politik strategis dan terstruktur.

“Memang keputusan MK terkait proporsional terbuka atau tertutup ini menjadi sesuatu yang di tunggu-tunggu. Mengingat hal itu akan mengubah strategi politik, baik partai maupun calegnya sendiiri,” kata Mulia kepada Sumut Pos, Senin (12/6).

Dikatakan Mulia, akibat belum finalnya keputusan tersebut, maka seluruh partai dan Bacaleg mengurangi intensitas gerakannya ke masyarakat. “Ini sebenarnya merugikan para caleg untuk mensosialisasikan dirinya ke masyarakat, mengingat waktu kampanye pemilu sangat pendek, yaitu hanya 75 hari,” kata Anggota DPRD Kota Medan dari Fraksi Partai Gerindra ini.

Untuk itu, Mulia berharap MK dapat secepatnya memberikan keputusan terkait sistem Pemilu 2024, apakah tetap proprosional terbuka atau berubah menjadi proporsional tertutup. “Berdasarkan info yang kami terima, tanggal 15 (Juni) ini keputusan terkait hal itu akan diumumkan oleh MK. Semoga saja informasi tersebut benar adanya agar partai politik dan para bacaleg dapat menentukan strategi dalam menghadapi Pemilu 2024,” katanya.

Terpisah, Ketua DPD Partai Gelora Kota Medan, Muhammad Nasir, juga mengatakan hal senada. “Akibat terlalu lamanya keputusan MK tentang pelaksanaan Pemilu legislatif 2024 ini, sebagian besar bacaleg enggan mensosialisasikan dirinya ke publik yang ada di dapilnya,” terang Nasir.

Untuk itu, kata Nasir, Partai Gelora berharap agar DPR RI dapat menyuarakan dan meminta pertanggungjawaban Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI sekaligus meminta MK agar segera memberikan keputusan. “Kami berharap kepada DPR RI agar dapat segera menyuarakan dan meminta pertanggungjawaban KPU RI dan putusan MK,” kata mantan Anggota DPRD Medan periode 2014 – 2019 itu.

Nasir yang akan maju sebagai bacaleg DPRD Sumut pada Pemilu 2024 ini berharap, keputusan MK dapat diumumkan pada bulan ini. “Kami berharap Bulan Juni ini, kejelasan terbuka atau tertutup sudah bisa dipastikan agar semua Caleg lintas parpol dapat berbuat dan mensosialisasikan diri program-programnya jika kelak menjadi anggota legislatif di semua jenjangnya masing-masing,” tutupnya.

Sementara, Mahkamah Konstitusi (MK) akan menggelar sidang pengucapan putusan judicial review (JR) atau uji materi sistem Pemilu pada Kamis (15/6), pekan ini. Jadwal sidang itu telah dikirimkan kepada para penggugat, pemerintah, DPR dan para pihak terkait dalam gugatan.

“Semuanya dikasih surat panggilan untuk hadir sidang. Hari ini, untuk perkara 114 itu sudah diagendakan nanti pengucapan putusan hari Kamis tanggal 15 Juni, jam 09.30 WIB di Ruang Sidang Pleno bersama dengan beberapa putusan yang lain,” kata juru bicara MK Fajar Laksono di Gedung MK, Jakarta Pusat, Senin (12/6).

Fajar mengakui, perkara ini berlangsung cukup lama. Namun, ia membantah pihaknya sengaja menunda-nunda proses penyelesaian perkara Nomor 114/PUU-XX/2022 ini.

Dia mengungkapkan, perkara ini sejatinya telah selesai pada 31 Mei 2023, dengan agenda kesimpulan para pihak. Setelah itu, hakim MK mendalami dan menggelar rapat musyawarah untuk membuat keputusan.

Fajar memastikan pihaknya menyiapkan pengamanan khusus di hari sidang putusan gugatan UU Pemilu itu. Sebab, perkara ini sangat menjadi sorotan publik. “Tentu karena kami sadar bahwa ini perkara 114 ini atensi publik luar biasa, ditunggu banyak orang ya. Tentu ada hal-hal yang (harus) kami siapkan berkaitan dengan pengamanan terutama ya,” pungkasnya.

Sementara itu, jelang putusan Saiful Mujani Research and Consulting (SMRC) merilis hasil survei terkait sikap publik terhadap sistem Pemilu. Survei sendiri dilakukan pada 30-31 Mei 2023 dengan metode random digit dailing (RDD).

Direktur Riset SMRC Deni Irvani mengatakan, 76 persen publik Indonesia menginginkan sistem Pemilu proporsional terbuka. Di mana warga bisa memilih secara langsung calon anggota DPR yang mewakili partai tersebut. “Ditentukan oleh pemilih atau rakyat secara langsung, bukan oleh pimpinan partai,” ujarnya. Sementara yang menghendaki sistem tertutup, hanya 15 persen. Kemudian, sembilan persen sisanya tidak punya sikap.

Deni menjelaskan, sikap mayoritas warga yang menginginkan sistem terbuka sangat konsisten. Dalam empat survei terakhir sejak Januari 2023, yang menginginkan sistem proporsional terbuka ada di kisaran 71-76 persen. “Jauh lebih banyak dibanding yang menginginkan proporsional tertutup, 15-19 persen,” imbuhnya.

Bahkan, aspirasi itu mayoritas di setiap massa pemilih partai. Bahkan meski PDIP mendukung tertutup, 69 persen pemilihnya menginginkan terbuka. “Usulan sistem pemilu proporsional tertutup bertentangan dengan aspirasi mayoritas pemilih,” jelas Deni.

Lebih lanjut lagi, survei SMRC juga memotret potensi menurunnya partisipasi pemilih. Jika pemilu 2024 nanti dilakukan sistem tertutup, hanya 58 persen warga yang menyatakan akan ikut memilih. Tidak ikut memilih sebesar 36 persen dan ada enam persen yang tidak menjawab. Jika hanya 58 persen angka partisipasi, itu artinya jauh dari capaian pemilu 2019 yang mencapai 82 persen.

Sementara itu, Wakil Ketua Umum Partai Gelombang Rakyat (Gelora) Indonesia Fahri Hamzah berharap Hakim MK memutuskan pemilu tetap menggunakan sistem proporsional terbuka. Dalam demokrasi, lanjut dia, hal yang menyangkut kepentingan umum jika semakin terbuka maka semakin demokratis. “Kami berharap MK akan meneruskan tradisi demokrasi dan tradisi masyarakat demokrasi,” ujarnya.

Menurut Fahri, bangsa ini tidak bisa kembali lagi ke belakang menganut paham tertutup. “Jangan lagi kita menyerahkan urusan umum, urusan publik kepada segelintir orang elite Indonesia. Tetapi harus diserahkan kepada seluruh rakyat Indonesia,” imbuhnya. Dalam sistem tertutup, partai akan menjadi pemegang kontrol penuh terhadap kadernya yang duduk di DPR RI maupun DPRD Kabupaten/Kota.

Sebelumnya, Ketua Bidang Legislatif Partai Nasdem Atang Irawan juga mengatakan, partainya berharap sistem Pemilu 2024 tetap terbuka seperti sebelumnya. Dia menyebut, sistem proporsional tertutup akan menggerus daulat rakyat dan kembali menjadi daulat tuan. Padahal, konstitusi yang lebih maju meletakkan kedaulatan rakyat tidak hanya sebagai norma konstitusional, tetapi moralitas konstitusional.

Jika nanti kedaulatan rakyat diserahkan kepada parpol melalui sistem tertutup, lanjut dia, hal itu merupakan langkah mundur dalam perjalanan sejarah pertumbuhan demokrasi di Republik ini. “Rakyat tidak lagi menitipkan kedaulatannya pada institusi tertentu, seperti sebelum amandemen diserahkan kepada MPR,” katanya kemarin (11/6).

Atang juga mengingatkan, proporsional tertutup akan berimplikasi tergerusnya keterwakilan perempuan. Saat ini, sudah semakin menunjukan peningkatan, yaitu sebanyak 120 perempuan terpilih duduk di Senayan. Jumlah itu setara dengan 20,87 persen dari total anggota DPR sebanyak 575 orang.

Dia menegaskan, proporsional terbuka sudah teruji dalam mendorong kemajuan demokrasi. Kalau memperhatikan dinamika kontestasi politik dari 2014 mengalami perkembangan yang cukup baik. Sebab, berdasarkan data, warga yang memilih caleg mencapai 71, 4 persen, sedangkan mereka yang memilih partai hanya 28,6 persen. Begitu pula pada Pemilu 2019. Pemilih caleg ada 73,9 persen dan memilih partai hanya 26,1 persen.

“Sehingga yang mengatakan proporsional terbuka menyulitkan rakyat untuk memilih hanyalah pandangan yang skeptis terhadap daulat rakyat, bahkan menganggap rakyat tidak cerdas dalam berdemokrasi,” paparnya. (far/jpg/map/adz)

Pertemuan Puan-AHY Tunggu Jadwal Klop

SALAM KOMANDO: Sekjen Demokrat Teuku Riefky Harsya (kanan) salam komando dengan Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto, Minggu (11/6) malam.

JAKARTA, SUMUTPOS.CO – Rencana pertemuan Puan Maharani dengan Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) yang disebut-sebut momentum rekonsiliasi nasional sejauh ini terus dimatangkan. Bahkan, sekretaris jenderal (Sekjen) dua partai peraih kursi di DPR itu telah menjalin komunikasi lebih dulu.

Sekjen Demokrat Teuku Riefky Harsya bertemu dengan Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto pada Minggu (11/6) malam. Pertemuan yang digelar tertutup itu berlangsung di kawasan Blok M, Jakarta. Sebelumnya, Hasto bertemu dengan Moeldoko, kepala staf kepresidenan (KSP).

Menurut Hasto, pertemuan pada Minggu malam itu membawa berkah. “Meskipun kami tahu di dalam konstelasi pilpres Partai Demokrat sudah bekerja sama dengan PKS dan Nasdem, komunikasi politik tetap dibangun,” ujarnya.

Hasto menegaskan, komunikasi politik itu perlu untuk pembangunan Indonesia. Apalagi, kedua partai sama-sama berada di DPR. Lalu, apa yang disepakati? Hasto menyatakan, pihaknya membicarakan pemilu, pembangunan partai, hingga rencana pertemuan Puan Maharani dan AHY. “Nanti nunggu jadwalnya klop,” ujarnya saat ditanya kapan pertemuan digelar.

Yang jelas, lanjut dia, upaya itu merupakan bagian dari membangun komunikasi agar Pemilu 2024 berjalan baik. “Hilang berbagai prasangka yang tidak perlu karena komunikasi ini. Ternyata publik juga menanggapi sangat positif terhadap pertemuan yang kami lakukan,” katanya.

Pernyataan senada disampaikan Sekjen Demokrat Teuku Riefky Harsya. Dia juga menyebut pertemuan berjalan hangat sambil menyantap ayam goreng. Meski sangat antusias membicarakan rencana pertemuan Puan dan AHY, masing-masing tetap menjaga etika politik. “Saling menghormati posisi saat ini masing-masing partai terkait kontestasi Pilpres 2024,” ujarnya.

Menurut Teuku, pertemuan dua tokoh muda tersebut sangat positif bagi situasi politik ke depan. Momen itu akan memberikan contoh baik bagi generasi muda. Selain itu, menjadi angin segar bagi perpolitikan di Indonesia. Teuku menyebutkan, pertemuannya dengan Hasto tidak melulu membahas pilpres. Tapi membicarakan banyak hal.

Terpisah, Ketua DPP Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Mardani Ali Sera mengatakan, partainya tidak khawatir Partai Demokrat akan berpaling dari Koalisi Perubahan untuk Persatuan (KPP). Hal itu disampaikan Mardani, menanggapi pertemuan Sekretaris Jenderal (Sekjen) Partai Demokrat Teuku Riefky Harsya dengan Sekjen PDI Perjuangan Hasto Kristiyanto untuk membahas rencana pertemuan Puan Maharani dan Agus Harimurti Yudhoyono (AHY), Jakarta, Minggu.

“PKS tidak khawatir Demokrat akan pindah, nyebrang dan lain-lain, karena NasDem, Demokrat, PKS sudah punya piagam kerja sama yang solid. Interaksi selama ini hangat dan kita saling percaya dan saling dukung,” kata Mardani dalam pesan video yang diterima di Jakarta, dikutip dari Antara Senin (12/6).

Terkait pertemuan antara Sekretaris Jenderal (Sekjen) Partai Demokrat Teuku Riefky Harsya dengan Sekjen PDI Perjuangan Hasto Kristiyanto, Mardani mengatakan jika hal itu biasa saja dalam politik. “Bagus silaturahim Mas Riefky dengan Mas Hasto, semua partai berlomba-lomba membangun jembatan silaturahim, komunikasi, sinergi, kolaborasi penting,” ujarnya.

Dia pun menilai bahwa rencana pertemuan Puan Maharani dengan AHY, menandakan bahwa Ketua Umum Partai Demokrat itu merupakan figur yang menarik publik. “Mas AHY jangan lupa memang figur yang sangat menarik, jadi diminati banyak pihak. Bravo Mas AHY, bravo Demokrat,” ucap dia.

Sekretaris Jenderal (Sekjen) Partai NasDem Hermawi Taslim juga merespons rencana pertemuan Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) dengan Ketua DPP PDI Perjuangan Puan Maharani. Hermawi tak mempermasalahkan rencana pertemuan AHY dengan Puan.

“Baguslah sebagai bagian dari silahturahmi kebangsaan. Tokoh-tokoh partai harus terus saling bersilahturahmi terlepas dan pilihan politik masing-masing. Silahturahmi adalah sebuah keniscayaan,” kata Hermawi dikonfirmasi, Senin (12/6).

Hermawi menyampaikan, kerja sama politik yang terbangun antara Partai NasDem, Partai Demokrat dan PKS dibangun atas dasar kepercayaan. Karena itu, Partai NasDem merasa senang jika Partai Demokrat ingin bersilaturahmi dengan PDIP. “Kita membangun koalisi atas dasar saling percaya, jadi kita senang-senang saja dengan segala bentuk silahturahmi antar partai,” ucap Hermawi.

Hermawi pun tak mempermasalahkan, jika terdapat motif lain dari rencana pertemuan Puan dengan AHY. Mengingat sebelumnya, Puan mengungkapkan bahwa AHY salah satu pihak yang dipertimbangkan menjadi bakal calon wakil presiden (cawapres) untuk Ganjar Pranowo. “Apapun motifnya, silahturahmi adalah sebuah kebaikan,” tegas Hermawi. (lyn/far/lum/c19/hud/jpg)

Soal Usul Muhammadiyah Libur Idul Adha Ditambah, Muhadjir Tunggu Arahan Jokowi

Muhadjir Effendy

JAKARTA, SUMUTPOS.CO – Usulan PP Muhammadiyah agar libur Idul Adha ditambah sehari, langsung direspon Menteri Koordinator (Menko) Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (PMK) Muhadjir Effendy. Muhadjir mengaku sudah melaporkan usulan PP Muhammadiyah untuk libur pada 28 Juni jika terdapat perbedaan tanggal Hari Raya Idul Adha 1444 Hijriah kepada Presiden Jokowi.

“Kalau lapor, sudah,” kata Muhadjir di Kawasan Istana Negara, Jakarta, Senin (12/6).

Ia menyatakan, sampai saat ini belum ada arahan dari Jokowi kepada dirinya untuk menindaklanjuti usul tersebut. “Kan cuti bersama itu pakai Perpres, kalau presiden belum memberikan arahan, ya belum,” katanya.

Pemerintah sampai saat ini belum menerapkan tanggal jatuhnya Hari Raya Idul Adha 1444 Hijriah. Kemenag telah menjadwalkan sidang isbat menentukan Hari Raya Idul Adha akan digelar di Auditorium HM Rasjidi Kementerian Agama Jakarta pada Minggu (18/6). “Sidang isbat awal Zulhijah akan dilaksanakan Minggu, 18 Juni 2023, atau bertepatan dengan tanggal 29 Zulkaidah,” kata Direktur Urusan Agama Islam dan Pembinaan Syariah Kemenag Adib, Senin (12/6).

Adib menjelaskan, Kemenag sebelum sidang akan menggelar rukyatul hilal awal Zulhijah di 99 titik di Indonesia. Hasil rukyatul hilal merupakan sebagai salah satu rujukan dalam penetapan waktu Idul Adha 1444 Hijriah.

Menurutnya, sidang isbat merupakan salah satu layanan yang diberikan oleh Kementerian Agama kepada umat, untuk mendapat kepastian mengenai pelaksanaan ibadah Hari Raya Idul Adha. Menuju pelaksanaan Sidang Isbat, Adib mengajak seluruh pihak terkait untuk mempersiapkan segala sesuatunya, sehingga bisa menghasilkan keputusan yang akan ditetapkan oleh Menteri Agama. “Ini menjadi tugas dan fungsi kita semua. Tentu membutuhkan pelaksanaan yang baik. Karena nantinya, hasil keputusan Sidang Isbat akan ditetapkan oleh Pak Menteri,” kata dia.

Sidang Isbat Penetapan Awal Zulhijah 1444 H, kata Adib, akan dihadiri Duta Besar Negara Sahabat, Komisi VIII DPR RI, Mahkamah Agung, Majelis Ulama Indonesia (MUI), Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika (BMKG), Badan Informasi Geospasial (BIG), Bosscha Institut Teknologi Bandung (ITB), Planetarium, Pakar Falak dari Ormas-ormas Islam, serta lembaga dan instansi terkait lainnya.

Di sisi lain, berdasar Maklumat Pimpinan Pusat Muhammadiyah Tentang Penetapan Hasil Hisab Ramadan, Syawal, dan Zulhijah 1444 H, dijelaskan Hari Raya Iduladha atau 10 Zulhijah 1444 H jatuh pada Rabu, 28 Juni 2023. Keputusan ini berdasarkan kriteria Hisab Hakiki Wujudul Hilal.

Sekretaris Umum PP Muhammadiyah Abdul Mu’ti menjelaskan, perhitungan dari Majelis Tarjih dan Tajdid PP Muhammadiyah ini sangat potensial berbeda dengan Kementerian Agama. Pasalnya, tinggi hilal pada 29 Zulkaidah 1444 H kurang dari 3 derajat.

Atas dasar ini, lanjutnya, besar kemungkinan Sidang Isbat yang digelar Kemenag akan menetapkan Iduladha jatuh pada Kamis, 29 Juni 2023 M. “Jadi liburnya dua hari, yaitu tanggal 28 atau 29 Juni 2023,” kata Mu’ti dalam keterangannya di laman resmi Muhammadiyah.

Ia menjelaskan, usulan 28 Juni ditetapkan sebagai hari libur agar warga Muhammadiyah dapat melaksanakan Salat Id dengan tenang dan khusyuk. Beberapa tahun yang lalu banyak anggota Muhammadiyah yang telah menjadi PNS dan ASN di berbagai daerah harus berangkat ke kantor pada hari di mana warga Muhammadiyah lainnya sedang melaksanakan Salat Id. “Saya kira yang pegawai negeri setuju itu. Ini usul Pak Wakil Walikota, karena pernah ada warga Muhammadiyah yang menjadi ASN tidak ikut lebaran (Iduladha) karena harus pergi ke kantor,” ucap Mu’ti. (jpc/bbs/adz)

3 Hari, Layanan Katering di Makkah Bakal Berhenti

MASJIDIL HARAM: Umat Islam dari seluruh penjuru dunia memadati Masjidil Haram dan melaksanakan umrah haji atau umrah wajib. PPIH Arab Saudi 1444 Hijriah mengkonfirmasi, layanan pemberian makan untuk jamaah haji di Makkah akan terhenti sementara pada 7, 14, dan 15 Zulhijjah.

JAKARTA, SUMUTPOS.CO – Petugas Penyelenggaran Ibadah Haji (PPIH) Arab Saudi 1444 Hijriah mengkonfirmasi, layanan pemberian makan untuk jamaah haji di Makkah akan terhenti sementara pada tanggal 7, 14, dan 15 Zulhijjah. Kebijakan ini diambil karena kondisi di Makkah yang tak memungkinkan untuk distribusi pengiriman makanan pada periode tersebut.

Direktur Bina Haji Kemenag Arsad Hidayat mengatakan, rata-rata layanan katering bagi jamaah selama tinggal di Makkah berlangsung dalam rentang 22 hari. Namun, ada fase di mana layanan katering jemaah di Makkah akan berhenti sementara.

“Menjelang dan setelah puncak haji, layanan katering di Makkah akan berhenti sementara. Tepatnya, pada 7 Zulhijjah serta 14 dan 15 Zulhijjah 1444 H,” kata Arsad, Senin (12/6).

Arsad mengatakan, penghentian sementara layanan katering pada tanggal-tanggal tersebut dikarenakan kondisi di Makkah sudah sangat padat. Jamaah dari seluruh dunia sudah berada di sana. Sehingga sering terjadi kemacetan dan tidak memungkinkan dilakukan proses distribusi katering.

“Jangankan wilayah yang jauh, kawasan yang dekat hanya sekitar dua kilometer pun harus ditempuh dalam waktu lama. Kalau ada katering, kemungkinan akan terlambat sampai jamaah,” sambungnya.

Dalam fase penghentian sementara layanan katering, jamaah dapat membeli makanan pada sejumlah pedagang yang berjualan di dekat hotel.

Sementara pada fase puncak haji, 8 sampai 13 Zulhijjah, jamaah tetap mendapatkan layanan katering. Layanan itu diberikan di Arafah, Muzdalifah, dan Mina (Armuzna). “PPIH telah bekerja sama dengan muassasah/masyariq untuk menyiapkan 16 kali layanan katering pada fase Armuzna,” tegas Arsyad.

Khusus untuk jamaah yang mengambil nafar awal, kembali ke Makkah pada 12 Zulhijjah, mereka juga belum mendapat layanan katering di hotelnya. Sebab, saat itu layanan katering masih dipusatkan di Mina.

“Layanan katering pada hotel di Makkah akan mulai diberikan kembali pada 16 Zulhijjah 1444 H. Layanan ini akan diberikan kepada jamaah yang belum habis paket kateringnya yang sebanyak 66 kali makan di Makkah,” tandasnya.

 

Prioritaskan Jamaah Lansia

Kelompok terbang (Kloter) 19 Embarkasi Medan yang terdiri dari para calon jamaah haji (CJH) asal Kota Padangsidimpuan dan Kota Medan, dilepas dari Asrama Haji Medan, Minggu (11/6) malam. Wali Kota Padangsidimpuan, Irsan Efendi Nasution yang melepas para CJH tersebut, menitip doa kebaikan kepada jamaah. “Pemko Padangsidimpuan menitip pesan agar calon jamaah haji dalam kloter ini mendoakan Padangsidimpuan dijauhkan dari bencana dan menjadi wilayah yang tentram dan damai,” kata Irsan.

Dia juga menyampaikan, perhatian Pemko Padangsidimpuan terhadap jamaah sangat tinggi. Terbukti, ia sebagai wali kota melakukan pendampingan sejak keberangkatan dari daerah hingga nanti ke tangga pesawat. “Kami tunggu bapak dan ibu jamaah Padangsidimpuan kembali dari Tanah Suci dan fasilitas tetap diberikan sejak kepulangan dari Asrama Haji hingga daerah,” katanya.

Sebelumnya, Ketua Panitia Penyelenggara Ibadah Haji (PPIH) Embarkasi Medan H Ahmad Qosbi mengatakan, keberangkatan di setiap kloter meminta petugas memastikan para jamaah lanjut usia (lansia) benar-benar dibimbing dan diutamakan kebutuhannya dan dipantau kesehatannya. “Untuk petugas kloter mohon terus dipantau kondisi jamaah kita terutama lansia baik uzur, disabilitas dan sebagainya. Petugas kloter harus memastikan seluruh jamaahnya dalam kondisi mumpuni untuk melaksanakan ibadah haji di tanah suci,” ungkapnya.

Ia juga meminta petugas untuk berkoordinasi dengan PPIH Arab Saudi terkait kebutuhan dan pelayanan. Petugas juga harus memastikan berapa jumlah lansia yang membutuhkan kursi roda, berapa jamaah yang punya riwayat kesehatan sehingga petugas kloter punya data dan dapat memitigasi dini jika ada sesuatu hal.

Qosbi juga memastikan pelayanan lansia di Embarkasi Medan dilaksanakan dengan baik. Dalam pelayanan satu atap misalnya, petugas memprioritaskan para lansia untuk melakukan pengecekan kesehatan, kemudian pembagian gelang, paspor, visa, living cost, dan kemudian diarahkan menuju hotel untuk beristirahat. “Saat keberangkatan para lansia juga tidak diikutsertakan dalam seremoni dan didahulukan masuk ke dalam bus,” katanya.

Diketahui dalam kloter 19 berjumlah 339 jamaah. Selain itu, tiga jamaah tunda keberangkatan karena sakit atas nama, Kariduan Siregar manifes 290, Yatinem Saman manifes 110 dan Saunah Diris manifes 303. Selain itu ada satu jamaah yang wafat sebelum masuk asrama satu orang atas nama, Nursaima Lombang manifes 22. (jpc/man/adz)

Geliat Reformasi Birokrasi, Jadi ASN Tak Perlu Ribet, September Mulai Perekrutan PNS

REFORMASI: Menteri PANRB Azwar Anas mengaku telah melakukan reformasi birokrasi yang diharapkan berdampak pada masyarakat - Refinaldi Setiawan/JAWA POS.

SUMUTPOS.CO – Saat rapat terbatas dengan Presiden Joko Widodo, Menteri PANRB Azwar Anas melaporkan, pihaknya telah melakukan reformasi birokrasi. Ada banyak hal yang berubah untuk aparatur sipil negara (ASN). Hasilnya diharapkan akan berdampak pada masyarakat.

“Arahan presiden birokrasi harus berdampak tidak boleh berbelit belit dengan tumpukan kertas. Beliau berharap birokrasi menjadi lincah dan cepat,” kata Azwar setelah ratas.

Hal ini diwujudkan dengan banyak hal. Yang sudah dilakukan di Kementerian PANRB adalah memangkas jabatan. Dulunya ada 3.414 klasifikasi sekarang hanya sisa tiga klasifikasi jabatan saja. Selain itu, ASN juga kini bisa berpindah lintas rumpun, serta adanya penyederhanaan proses bisnis layanan kepegawaian. “Layanan kenaikan pangkat dari 14 tahap kita pangkas jadi dua tahap,” katanya.

Azwar menyatakan, hal ini dikerjakan oleh BKN. Simplifikasi lainnya adalah layanan pensiun dari delapan tahap sekarang tinggal tiga tahap dan layanan pindah instansi dari 11 tahap sekarang menjadi tiga tahap. Di samping itu, penyesuaian juga dilakukan dari segi regulasi yang lebih sederhana.

Semula ada 1.000-an aturan, kini hanya ada satu Peraturan Pemerintah (PP) yang berisi gabungan aturan tentang ASN. PP ini masih dikerjakan dan dilakukan simulasi dengan Kementerian Keuangan. Semula ada 766 daftar inventaris masalah (DIM) lalu kini tersisa 48 DIM saja. DIM tersebut berisik pemberhentian, upaya banding, dan korps profesi pegawai dan 85 DIM terkait dengan kesejahteraan. “Kalau ini selesai maka PP ASN ini akan segera selesai,” ungkapnya.

Selain itu, penilaian reformasi birokrasi di kementerian dan lembaga juga kini lebih sederhana. Semula 259 komponen pertanyaan dan unggahan ribuan dokumen, kini menjadi hanya 26 dampak. Mantan Bupati Banyuwangi itu berharap, dengan reformasi birokrasi yang bagus bisa turut berdampak pada penurunan kemiskinan dan peningkatan investasi. “Jadi kalau RB (reformasi birokrasi)-nya bagus kira-kira kalau kemiskinannya turun, investasinya meningkat,” katanya.

Azwar menilai langkah yang dilakukan ini merupakan penyelesaian di hilir. “Selama ini orang kalau ngurus RB kadang harus ada konsultan di hotel bagaimana nilainya supaya naik? Sekarang tidak lagi. Langsung ke dampak sehingga rakyat bisa lebih merasakan,” tuturnya.

Dalam rapat tersebut, Azwar juga menjelaskan bahwa Presiden Jokowi telah menandatangani arsitektur Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE). Menurutnya, arsitektur SPBE nasional sudah dan akan terus disesuaikan dengan mengadopsi konsep digital public infrastucture (DPI). “Ini adalah konsep yang sekarang menjadi tren dan pegangan beberapa negara yang isinya adalah di situ terkait dengan payment, digital ID, dan data exchange,” ujar Azwar.

Lebih lanjut, Azwar menuturkan bahwa arsitektur SPBE ini tidak mengutamakan pembangunan aplikasi baru. Sebab saat ini pun telah ada ribuan aplikasi pelayanan pemerintahan berbasis digital. Untuk itu, SPBE ini akan interoperabilitas dengan telah ditandatanganinya peraturan presiden (Perpres) terkait hal tersebut.

SPBE akan diaplikasikan ke kementerian lain. Koordinatornya adalah kemenko di masing-masing bidang. Aplikasi yang tumpang tindih akan dikelompokan lalu diintegrasikan. Harapannya Oktober nanti semua sudah beres. Nantinya masyarakat tidak perlu berulang kali mengisi data untuk keperluannya. “Targetnya nanti sembilan aplikasi prioritas terlebih dahulu. Salah satunya adalah layanan pendidikan, kesehatan, bansos, penerbitan SIM online,” katanya. Nanti identitas masyarakat akan tunggal, yakni menggunakan nomor induk kependudukan (NIK).

Sementara itu, terkait proses rekrutmen calon ASN, Anas menyebut, pendaftaran baru akan dimulai pada September 2023, dengan 1.030.751 formasi yang bakal ditawarkan tahun ini. Jadwal tersebut otomatis mundur dari rencana awal yang sebelumnya diagedakan pada Juni 2023.

Anas tidak merinci alasan molornya proses rekrutmen ini. Namun, dia menyebut, masih ada beberapa instansi yang masih belum mengirim usulan untuk formasi CASN-nya. Karenanya, angka formasi CASN ini masih bisa berubah. “Rekrutmen ASN dimulai September 2023, tanggalnya belum ditetapkan,” ujarnya.

Di tahun ini, dari formasi yang tersedia pun tak seluruhnya diperuntukkan bagi calon pegawai negeri sipil (CPNS). Sebagian besar nantinya diisi dengan formasi untuk pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja (PPPK). Mengingat, bidang kesehatan dan pendidikan masih akan mendapat porsi besar dalam seleksi tahun ini.

Adapun, rincian dari total formasi CPNS dan PPPK tersebut terdiri dari kebutuhan di tingkat pusat dan daerah. Untuk tingkat pusat, formasi terdiri dari tenaga dosen sebanyak 15.858 orang, tenaga teknis lainnya 18.595 orang, PPPK dosen 6.742 orang, PPPK tenaga guru 12 ribu orang, PPPK tenaga kesehatan 12.719 orang, dan PPPK tenaga teknis lainnya 15.205 orang.

Sementara, untuk instansi daerah terdiri dari PPPK guru 580.202 orang, PPPK tenaga kesehatan 327.542 orang, PPPK tenaga teknis lainnya 35 ribu orang. Selain itu, terdapat alokasi PNS lulusan sekolah kedinasan sebanyak 6.259 orang.

“Dari total formasi yang tadi itu 80 persen yang non ASN atau PPPK, dan sisanya 20 persen fresh graduate,” ungkapnya. Khusus fresh graduate ini, pemerintah akan menjaring mereka-mereka yang memiliki talenta dibidang digital.

Mantan Bupati Banyuwangi itu mengungkapkan, dengan besarnya porsi untuk tenaga kesehatan dan pendidikan ini menunjukkan bahwa arah kebijakan presiden ini sudah jelas. Yakni, menyelesaikan permasalahan terkait guru dan nakes yang selama ini dikeluhkan. “Buktinya sudah disiapkan formasi, tapi pengusulannya (oleh daerah, red) rendah. Padahal, kalau formasi dipenuhi arahan tenaga kesehatan dan pendidikan selesai,” pungkasnya. (mia/lyn/jpg)

Gudang BBM Terbakar di Labuhanbatu Bukan Milik Pertamina

Area Manager Comm, Rel & CSR Pertamina Patra Niaga Regional Sumbagut, Susanto August Satria - BAGUS SYAHPUTRA/SUMUT POS.

MEDAN, SUMUTPOS.CO – Pertamina Patra Niaga Regional Sumbagut menegaskan bahwa gudang BBM yang terbakar di Kecamatan Panai Hilir, Kabupaten Labuhanbatu, Minggu (11/6), bukan milik Pertamina.

Hal itu ditegaskan Area Manager Comm, Rel & CSR Pertamina Patra Niaga Regional Sumbagut, Susanto August Satria kepada wartawan, Senin (12/6).

“Kami sudah crosscheck bahwa tidak ada gudang Pertamina atau pun terminal BBM terkait penyimpanan atas nama Pertamina di sana,”jelas Satria.

Satria mengatakan, pihaknya siap berkoordinasi dengan Aparat Penegak Hukum (APH) terkait insiden kebakaran gudang yang diduga penyimpanan BBM di Labuhanbatu.

“Kami siap berkoordinasi dengan kepolisian apabila nantinya diperlukan keterangan dari pihak Pertamina,” ucap Satria.

Informasi yang beredar, jenis BBM dari gudang yang terbakar itu diduga BBM subsidi. Namun Satria belum dapat memastikan jenis BBM tersebut, dan pihaknya masih menunggu informasi lebih lanjut dari pihak kepolisian.

“BBM subsidi sebagaimana ketentuan disalurkan melalui SPBU kepada konsumen akhir (masyarakat),” ujar Satria.(gus/han)

390 Pejabat Pemkab Deliserdang Dilantik

LANTIK: Bupati Deliserdang Ashari Tambunan menyematkan pangkat jabatan kepada salah satu dari 390 pejabat yang dilantik - BATARA/SUMUT POS.

LUBUKPAKAM, SUMUTPOS.CO – Bupati Deliserdang, Ashari Tambunan melantik 390 pejabat administrator, pengawas dan fungsional di lingkungan Pemerintah Kabupaten Deliserdang di Convention Hall, Jalan Negara, Lubukpakam, Senin (12/6).

“Pengambilan sumpah/janji, pelantikan dan serah terima jabatan ini merupakan alih tugas yang biasa dilakukan dalam rangka pengembangan karir, sesuai kebutuhan dan tuntutan organisasi untuk mengisi jabatan yang kosong, rotasi dan mutasi internal di lingkungan Pemkab Deli Serdang,”kata Ashari.

Bupati menekankan, pelantikan yang dilaksanakan jangan hanya dianggap sebagai formalitas dan rutinitas, namun harus dimaknai sebagai sarana penguatan, pengembangan dan pemberdayaan organisasi dan potensi diri. Karena, sesungguhnya prestasi dan karir ditentukan dari kemampuan untuk memahami tugas pokok dan solusinya. Mengenali potensi wilayah dan mematuhi peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Bupati berpesan, para pejabat yang dilantik untuk segera beradaptasi, menjaga integritas, amanah dan disiplin dalam bekerja. “Karena saudara adalah pemimpin yang dicontoh dan diteladani. Tempatkan komitmen kepentingan organisasi sebagai hal utama, agar lebih fokus dalam menjalankan tugas, fokus dalam mendukung kebijakan pemerintah, sehingga berhasil mencapai tujuan,” pesan Bupati sembari meminta para pejabat yang dilantik untuk memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat.

Pejabat harus terus melakukan langkah-langkah kreatif melalui digitalisasi, dengan membangun tim kerja yang solid, menyelesaikan program-program yang sudah berjalan dengan baik.

“Pedomani dan implementasikan, sesuatu pekerjaan harus didasari tata nilai atau employer branding Aparatur Sipil Negara yang sudah ditetapkan Presiden, yaitu Berorientasi Pelayanan, Akuntabel, Kompeten, Harmonis, Loyal, Adaptif, dan Kolaboratif (Berakhlak). Peka dan tanggaplah dengan perkembangan yang terjadi di tengah-tengah masyarakat,” imbuh Bupati.(btr/han)

1...1,4111,4121,413...15,671Page 1,412 of 15,671

Graha Pena Medan,
Jl Sisingamangaraja Km 8,5 No 134 Amplas-Medan 20148.
Telp. 061-7877012 (Hunting).

Tentang Kami

Popular

Pilihan Editor