Mantan Kapolres Siantar Dituntut 8 Bulan

SIANTAR- Mantan Kapolres Pematang Siantar AKBP Fatori dituntut delapan bulan kurungan atas kasus penganiayaan terhadap seorang wartawan Trans  TV, Andi Irianto Siahaan. Usai dibacakan tuntutan oleh jaksa, spontan Fatori marah-marah kepada wartawan.

“Percuma saya mengabdi. Saya sudah buktikan saya bisa mengamankan Natal Oikumene, tapi apa? Sudahlah, tak ada gunanya berkawan dengan wartawan,” katanya di tengah kumpulan wartawan yang ingin meminta tanggapannya atas tuntutan jaksa, Rabu (4/1).

Di awal sidang di PN Siantar, Fatori yang memakai pakaian safari menyampaikan laporan kegiatannya saat mengamankan perayaan Natal oikumene dan Pesta Danau Toba kepada majelis hakim. “Berdasarkan perintah untuk pengamanan Natal oikumene dan PDT, akhirnya berhasil diamankan. Meski tidak jeli, kita akan kecolongan juga. Tapi sudahlah, nggak usah saya jelaskan. Ada wartawan soalnya. Nanti malah dipelintir,” ujarnya.

Pernyataan itu membuat majelis hakim yang dipimpin oleh Pastra J Ziralou kebingungan karena Fatori tidak diminta menjelaskan soal pengamanan tersebut. Setelah menyampaikan itu, sidang memasuki agenda utama. Atas dasar pengakuan dan jawaban yang diberikan, Fatori menjawab pertanyaan yang diajukan terhadap tuduhan atas dirinya, jaksa menilai tidak ada hal memberatkan. Menurut Jaksa Penuntut Umum (JPU), Heri Santoso didampingi rekannya Robert Nainggolan, tindakan Fatori yang saat itu menjabat sebagai Kapolres telah mencemarkan nama baik aparat negara.

Berdasarkan dakwaan JPU tersebut, pada Selasa, 30 November 2010 Fatori menganiaya Andi Siahaan yang baru tiga hari menjalani tahanan terkait tuduhan penganiayaan terhadap anak di bawah umur.

Kontributor Trans TV itu dipukuli setelah menolak dipindahkan ke sel khusus. Karena kasusnya hanya pasal 351 KUHP ayat 1 tentang penganiayaan, akhirnya Fatori dituntut 8 bulan hukuman penjara. Tuntutan penjara itu bukan potongan ataupun percobaan, melainkan harus dijalani.

Atas tuntutan itu, pengacara Fatori meminta waktu dua pekan hingga Rabu (18/1) untuk memberikan pembelaan atas kliennya. Seusai sidang yang hanya berdurasi tidak lebih dari 20 menit tersebut, Fatori meninggalkan ruang sidang menuju mobilnya didampingi anak dan isterinya.

Ketika wartawan mendekati guna kepentingan wawancara, Wadir Pengamanan Objek Vital Poldasu itu tidak bersedia ditanyai wartawan. “Sudah, tak ada gunanya baik-baik sama wartawan,” katanya sembari membuka pintu mobilnya.   “Catat itu, wartawan adalah musuhku,” katanya dengan suara ditekan sambil menunjuk kearah seorang wartawan televisi swasta.  Lebih lanjut,  dia terkesan mengancam keberadaan wartawan.

“Tunggu saya jadi, biar kita lihat. Saya sudah cukup berurusan dengan wartawan,” kata Fatori sambil masuk ke  mobilnya. Sedangkan Andi Siahaan ketika dikonfirmasi mengaku tidak puas atas tuntutan JPU. (mag-5/smg)

Gara-gara Berantam dengan Pacar

SEIBAMBAN- Oknum personel polisi yang bertugas di Polsek Medan Helvetia, Brigadir EAT(26) berbuat nekat dengan cara menodongkan pistol ke arah kepalanya sendiri saat berada di dalam mobil sedan Timor BK 1374 NE bersama pacarnya, Rabu (4/1) sekira pukul 13.00 WIB.  Aksi nekat itu diketahui saat mobil yang dikendarai Brigadir EAT itu sedang melintas Jalan Lintas Sumatera (Jalinsum) Medan- Tebing Tinggi, persisnya di Dusun XVI Kampung Samben, Desa Sei Bamban, Kecamatan Sei Bamban, Sergai menuju Medan. Ketika itu, mobil tampak oleng dan seorang pria terlihat keluar membawa senjata, setelah seorang wanita keluar dari mobil sedan tersebut.

Peristiwa itu langsung mengundang perhatian warga. Informasi yang dihimpun Posmetro Medan (Grup Sumut Pos) di lokasi kejadian, Brigadir EAT bersama pacarnya etnis Tionghoa, LL(21) warga Padang Bulan, Medan. Keduanya diketahui baru kembali dari rumah keluargannya di Balige.

Sebelum sampai ke Sei Bamban, keduanya diketahui sempat singgah ke rumah famili Brigadir EAT di Tebing Tinggi,  Tanpa diketahui penyebab Berigadir EAT nekat menodongkan pistol ke keningnya. Tapi, Brigadir EAT diketahui sempat terlibat pertengkaran dengan  kekasihnya yang baru 7 bulan menjalin asmara.

Mengetahui itu, warga sekitar langsung melaporkan kejadian tersebut ke Pos Lantas Sei Bamban.  kemudian dilaporkan ke Polsek Firdaus dan atas adanya laporan itu, Kapolsek Firdaus AKP Helmi Yusuf langsung menugaskan peronelnya ke lokasi kejadian. “Kami pikir ada penculikan di  dalam mobil, sehingga kami melaporkan ke polisi, karena pistolnya jelas kami lihat,” kata seorang warga yang enggan menyebutkan namanya.

Kapolsek Firdaus, AKP Helmi Yusuf membenarkan peristiwa itu dan sedang menindak lanjuti laporan warga yang melihat pengemudi tersebut membawa senjata di dalam mobil. Kini, EAT beserta pistol soft gun dan kekasihnya dilimpahkan ke Provost Polres Sergai.

Di Polres Sergai, Brigadir EAT dan kekasihnya memilih bungkam dan tak bersedia memberikan keterangan sedikitpun kepada wartawan. Sementara itu, Kapolres Sergai AKBP ARif Budiman melalui Kasi Propam Polres Sergai Ipda SH Simanungkalit menerangkan, berdasarkan hasil pemeriksaan, perbuatan nekat yang dilakukan Brigadir EAT di picu permasalahan kecil. Saat hendak pulang ke Medan, mereka singgah di satu tempat penjualan roti kacang di daerah kota Tebing Tinggi, karena tak sabar mengantrie LL minta segera pulang, tapi dalam perjalanan mereka bertengkar. “Setelah diperiksa kami melimpahkan kasusnya ke Propam Polresta Medan,” sebutnya.

Sementara itu, Kapolsek Helvetia Kompol Sutisno Hadi membenarkan bahwa Brigadir EAT bertugas di Polsek Helvetia, tepatnya dibagian Sabara Patroli. Ketika ditanya apakah Brigadir EAT sedang tugas di Tebing Tinggi. Dia terkejut dan baru mengetahui keberadaan EAT. “Saya baru tahu dia berada di luar, tapi nanti saya cek dulu,”ucapnya. (ris/smg)

LANGKAT-  Wakil Bupati (Wabup) Langkat, Budiono segera diberhentikan dari keanggotaan partai. Pasalnya, orang nomor dua di Kabupaten Langkat itu dinilai tidak memberikan kontribusi berarti. Rekomendasi pemberhentia itu sudah dikeluarkan DPC PDI-P Langkat untuk dikirimkan ke DPP.

Demikian disampaikan Ketua DPC PDI-P Langkat, Syafril, di Stabat, Rabu (4/1). Dia menyebutkan, sebagai kader, Budiono tidak memberikan kontribusi berarti kepada partai. Makanya, memutuskan memberikan rekomendasi kepada DPP agar segera diambil sikap tegas memberhentikannya saja.

Syafril menjelaskan, indikator-indikator nihilnya kontribusi Budiono setelah diusung partai menjadi Wabup di Pilkada beberapa waktu lalu, diantaranya tak mau menyisihkan waktu untuk beberapa kegiatan PDI-P. Padahal, di setiap kegiatan partai selalu diberitahukan secara resmi.

Parahnya lagi, beber Syafril, Budiono yang pernah bersama duduk sebagai anggota DPRD Langkat sangat minim memberikan perhatian kepada partai yang membesarkan secara politis terlebih dalam bentuk materi. “Kader partai yang duduk di legislatif sekarang ini, memiliki rasa peduli lebih baik dari Budiono. Ada beberapa indikator sebenarnya yang membuat partai jengah. Kini, partai membutuhkan loyalitas kader, kegiatan resmi partai sudah ogah-ogahan apa yang dapat diharapkan lagi,” ungkapnya.

Diingatkan dia, DPP PDI-P juga memberikan sinyal pemberhentian Budiono segera dikeluarkan pasca dilayangkannya usulan pemberhentian medio tahun 2011 lalu. Mengingat, alasan-alasan diberikan pihaknya (DPC) sangat wajar dan normal untuk diakomodir.

Budiono dengan singkat tak mempersoalkan ancaman pemecatan dikeluarkan partai dia tersebut. “Memang Syafril) tak suka sama saya, biarkan sajalah kalau mau diberhentikan karena PDI-P itukan milik Syafril,” singkatnya. (mag-4)

STABAT- Komisi Perlindungan Anak Indonesia Daerah(KPAID) Langkat kecewa terhadap pelayanan Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Tanjung Pura. Pasalnya, untuk visum seorang anak korban pencabulan harus melalui birokrasi yang berbelit-belit.

Demikian disampaikan Ketua KPAID Langkat, Ernis SA Lubis yang menumpahkan kekesalannya ketika ditemui sepulangnya dari RSU Tanjungpura, Selasa (3/1).

Ernis membeberkan, saat membawa anak di bawah umur korban pencabulan (perkosaan) orangtua kandung, dokter tidak ada di tempat. Selain itu, petugas tidak memberikan pelayanan baik, malah memerintahkan dari satu bagian ke bagian lain. Padahal, bukan berobat gratis.

Dia menuturkan, kehadirannya membawa seorang korban pencabulan Ram (8) warga Dusun Palu Gusta Desa Pematang Cengal, Kecamatan Tanjung Pura sebagai korban pencabulan Suparto (47), yang juga bapak kandung korban. Begitu tiba di RSUD Tanjung Pura, Selasa (3/1) pagi, selain tidak ada dokter di tempat juga menerima birokrasi panjang.
“Anehnya, setelah dilaporkan ke sejumlah pejabat di Pemkab Langkat. Sejumlah petugas medis terlihat serius memberikan pelayanannya,” ujarnya.

Kepala RSUD Tj Pura, Sadikun menegaskan, saat KPAID Langkat membawa korban pencabulan bukan tidak ada dokter jaga, tapi saat itu sedang ada rapat. Kemudian, korban pencabulan saat dibawa KPAID ke RSUD Tanjung Pura merupakan pasien yang tidak mau di rawat inap. (mag-4)