Home Blog Page 14135

Pemasangan CCTV Masih Menunggu Pusat

Pemasangan Closed Circuit Television  (CCTV)  di sejumlah ruas jalan untuk mengawasi kemacetan, belum bisa dipastikan kapan bakal direalisasikan. Pasalnya, anggaran yang diberikan pemerintah pusat masih dalam proses yang sangat panjang.

“Kalau untuk kapan proses pemasangannya belum bisa dipastikan, karena masih tergantung proses anggaran di pusat. Untuk prosesnya saja panjang, mulai dari tender sampai pengerjaannya,” kata Kabid Tekhnik Sarana dan Prasarana Dishub Medan Iswar, Selasa (3/1) siang.

Dijelaskannya, rencana pemasangan CCTV di Kota Medan difokuskan di setiap titik jalan yang sering terjadi kemacetan. Dengan begitu, Dishub sudah menganggarkan ke pusat sebanyak 15 hingga 20 CCTV yang akan dipasangkan di Kota Medan.

“Paling utama akan kita pasang di Jalan Imam Bonjol, Jalan Sudirman dan Jalan Raden Saleh yang merupakan titik macet terparah di Kota Medan. Sedangkan untuk jalan lain, akan kita lakukan pendataan dulu, mana yang akan dipasang,” jelas Iswar yang tidak bisa merinci berapa anggaran yang diajukan untuk CCTV itu.

Menurutnya, CCTV merupakan kontrol terhadap area traffic seperti membantu penerapan Trans Medan. Dengan penempatan CCTV di koridor tersebut akan membantu pengamanan penumpang yang sedang berada di koridor dan untuk mengawasi penumpang dari tindak kejahatan.

“Jadi CCTV akan menjadi kontrol yang dinamis bukan akan menjadi fungsi yang dapat melakukan penindakan terhadap pelanggaran,” ujarnya.

Dikatakannya, sebagai kota metropolitan memang sudah saatnya disetiap jalan di Kota Medan dipasang CCTV. Dimana, untuk mempermudah memantau kemacetan yang terjadi di Kota Medan.

CCTV di ruas jalan juga harus ada diikuti penempatan polisi disetiap persimpangan yang dipasang.
“Hal ini tentunya dapat membuat para pengendara sepeda motor dan mobil dapat mematuhi lalu lintas. Dengan adanya polisi, tentunya masyarakat takut untuk melanggar lalu lintas. Jadi CCTV juga harus diikuti penempatan polisi dipersimpangan,” ucapnya lagi.

Ketika disingung dengan Trans Medan yang nanti diterapkan, dengan tidak ada jalur khususnya dan dengan median jalan yang kecil di Medan, bukan berarti membuat Medan menjadi macet.”Untuk menghindari macet, Dishub bisa melakukan penerapan lalu lintas dengan cara stimulan seperti yang terjadi di Jakarta dan kota lainnya yang sudah menerapkan bus masal,” bebernya mengakhiri.(adl)

Tiket Jakarta-Medan Tembus Rp1,8 Juta

MEDAN- Memasuki hari ketiga Tahun Baru 2012, harga tiket di Bandara Polonia dijual dengan harga bervariasi, kisaran Rp1,7 juta hingga Rp1,8 juta. Namun, harga tiket tersebut masih sesuai dengan batas atas yang ditetapkan pemerintah.

“Kalau harga tiket untuk Medan-Jakarta dijual Rp1.725.400. Dan itu masih dibatas atas sesuai keputusan yang dikeluarkan. Kita tidak menjual harga tiket melebihi harga batas atas,” kata PR Manager Batavia Air Medan, Elly Simanjuntak, Selasa (3/1) pagi.

Elly mengaku, pihaknya tetap menjual tiket tetap sesuai prosedur yang berlaku. “Untuk harga tiket Medan-Batam seharga Rp1.175.400. Kami tetap mengikuti harga sesuai dengan keputusan terbaru yang dikeluarkan pemerintah,” sebutnya.

Hal senada diucapkan Kepala Distrik Batavia Air Medan, Marwan. Disinggung mengenai tiket yang sudah banyak dipesan calon penumpang, Marwan mengaku, pihaknya tidak menutup kemungkinan bagi calon penumpang yang jauh-jauh hari memesan tiket via online. Namun begitu, terangnya, tiket masih tetap ada dan tidak akan habis.
“Kalau tidak percaya silahkan tanya langsung ke outlet-outlet penjualan kita di Bandara Polonia. Harga yang kita jual masih sesuai harga batas atas,” pungkasnya. Staff PR Manager Sriwijaya Air, Ulfa mengatakan hal yang sama. Diterangkannya, pihaknya tidak ada menjual harga tiket di luar harga batas atas.

“Harga tiket masih sesuai harga batas atas. Kalau ingin beli tiket via online juga bisa dan tiket tetap ada kita jual di outlet penjualan tiket di Bandara Polonia Medan,” ungkapnya.

Sementara itu, Kepala Seksi Angkutan Udara, Kelayakan Udara dan Pengoperasian Udara Otoritas Bandara Polonia Medan, Havandi Gusli mengaku, harga batas atas untuk tiket itu Rp1.800.000 sesuai dengan keputusan yang dikeluarkan di Jakarta. Menurutnya, pihak maskapai tidak diizinkan untuk menjual tiket pesawat terbang melewati harga tersebut. “Sejauh ini hasil pemeriksaan Otoritas Bandara Polonia, harga tiket masih sesuai dengan harga batas atas. Untuk herga terendah, itu tergantung masing-masing maskapai karena masing-masing maskapai pasti punya produk-produk baru dalam menarik konsumen. Jadi itu urusan masing-masing maskapai, tapi hasil pemeriksaan kita di H+3 harga tiket masih dibatas atas,” ujarnya.

Hengki (24), warga Pohan Tonga, Siborong-borong yang hendak balik ke Jakarta mengaku membeli tiket Medan-Jakarta seharga Rp1.700.400 dari salah satu maskapai penerbangan. “Harganya memang sekitar segitu. Saya tawar, katanya tidak bisa kurang lagi,” paparnya sambil berlalu memasuki Terminal Keberangkatan Domestik.

Indra (29), warga Medan yang bekerja di Jakarta Selatan mengaku, harga tiket yang dibelinya seharga Rp1,8 juta di salah satu maskapai penerbangan. “Harganya menurut saya wajar-wajar saja, apalagi di momen seperti ini. Maklum sajalah, saya beli tiketnya langsung dan belinya tadi pagi pukul 08.30 WIB,” ungkapnya sambil tertawa.(jon)

Pedagang Warkop Harapan Ngadu ke LBH Medan

MEDAN- Penolakan terhadap pembangunan Harapan Square, terus berlanjut. Pada Selasa (3/1), para pedagang kaki lima bersama pengurus HMI Cabang Medan membuat pengaduan ke LBH (Lembaga Bantuan Hukum) Medan agar memberikan perlindungan hukum dan meminta dukungan agar pembangunan proyek Pemko Medan itu dihentikan.
Pengurus HMI Cabang Medan, Hen dra, mewakili para pedagang yang membuat pengaduan ke LBH Medan menjelaskan bahwa pembangunan Harapan Square sangat bertentangan dengan tata ruang kota dan tidak mengindahkan kepentingan para pedagang serta pengguna jalan di kawasan tersebut.

“Inikan sudah bertentangan dengan tata ruang kota. Pemko Medan yang membuat aturan, tapi mereka sendiri yang melanggarnya. Selain itu, izin IMB pembangunannya juga bermasalah. Banyak pihak yang dirugikan dalam pembangunan Harapan Square ini. Para pejabat jangan hanya mementingkan perut mereka sendiri,” ujar Hendran
Bukan itu saja, pembangunan Harapan Square juga sangat mengganggu kenyamanan sebagian besar warga yang bermukim di kawasan tersebut, karena akan beroperasi seharian penuh. Para pedagang beralasan, sentra kuliner itu akan menutup akses warga untuk masuk ke rumah.

Ditambahkannya, penggusuran terhadap para pedagang yang sebelumnya menempati kawasan harapan square sangat tidak adil. Selain itu, penggusuran para pedagang demi pembangunan proyek Pemko Medan ini tidak memberikan solusi yang baik. Bahkan setelah banyaknya penolakan terhadap pembangunan tersebut, pihak Pemko Medan tetap tutup mata.

“Memang para pedagang yang lama diberi izin untuk jualan di Harapan Square tapi harus membayar iuran sebesar Rp70 ribu per hari selama 5 tahun. Berarti status para pedagang inikan nggak jelas. Maka, kita meminta pembangunan ini dihentikan dan diproses secara hukum,” urainya.

Sementara itu, Rizal Munthe selaku Wakil Kepala Divisi LBH Medan telah menerima pengaduan para pedagang dan pengurus HMI Cabang Medan. Pihaknya sendiri, akan menindak lanjuti pengaduan para pedagang dan akan mempelajari kasus tersebut.

“Kita sudah terima pengaduan mereka. Nantinya kita lihat penataan pembangunan Harapan Square ini. Karena pembangunannya tidak sesuai tata ruang Kota Medan dan menggunakan badan jalan. Selain itu, izin IMB nya juga bermasalah,” ujarnya.

Pembangunan Harapan Square, katanya merupakan tindakan melawan hukum. “Ini sudah tindakan melawan hukum. Izin IMB nya nggak jelas, kita akan dalami kasus ini. Bila perlu kita akan ambil jalur hukum jika pihak Pemko Medan tetap menutup mata dengan jeritan warga,” bebernya. (mag-11)

Penjambret Sial

Rizaldi Nasution (39), warga Jalan M Yacob Gang Saldo Medan termasuk penjambret ulung. Pasalnya, dia telah melakukan aksinya sebanyak 30 kali dan selalu berhasil. Namun, Hari Minggu (1/1) lalu, menjadi hari naas baginya. Pasalnya, aksi ke-31 ini tertangkap basah oleh personel Polsekta Medan Area sedang melakukan patroli. Akhirnya, dia pun diringkus dan digelandang ke  Mapolsekta Medan Area bersama barang bukti berupa 10 gram kalung emas dan satu unit sepeda motor.

Saat itu, Rizaldi bersama temannya yang berhasil kabur, mengendarai sepeda motor melintas di Jalan Tenggiri. Tepat di simpang Jalan Wahidin, mereka melihat Mariani (28) warga Jalan Tinggiri, sedang menunggu angkutan kota.

Melihat kesempatan itu, kedua pelaku langsung menghampiri dan merampas kalung milik korban. Aksi tarik-menarik pun terjadi. Di saat bersamaan, petugas dari Polsekta Medan Area yang sedang patroli melintas dan melihat aksi tarik-menarik antara Mariani dan Rizaldi.

Petugas yang melihat kejadian itu langsung membekuk Rizaldi, sedangkan temannya berhasil melarikan diri. Saat diinterogasi petugas, Rizaldi mengaku sudah berulang kali melakukan aksi penjambretan. “Sudah banyak sekali pak, sekitar 30 kali,” ucap Rizaldi.(gus)

PN Medan Masih Sepi

MEDAN- Memasuki hari ketiga tahun 2012, suasana di Pengadilan Negeri (PN) Medan masih terlihat sepi. Hanya sebagian saja perkara yang disidangkan, meskipun sebagian hakim sudah masuk kerja. Hal itu dikatakan Humas PN Medan, Jonny Sitohang di ruangannya, Selasa (3/1).

Menurutnya, sebanyak 20 hakim yang cuti dari total keseluruhan hakim HAM, Perikanan, PHI dan ad hoc/tipikior yang berjumlah 60 orang, sudah hadir seperti biasanya. Pihaknya menolak, jika dinilai masih ada hakim yang belum bekerja.
“Sudah keseluruhan hakim masuk dan kembali bekerja. Kemarin memang ada 20 hakim yang cuti, jaksa dan terdakwa yang tidak hadir. Jadi terpaksa banyak sidang yang ditunda. Tapi sekarang tingkat kehadiran para pegawai kita sudah 100 persen,” kata Jonny Sitohang.

Ditambahkannya, mengenai minimnya jumlah perkara yang disidangkan dan tidak disiplinnya para hakim, mengakibatkan beberapa sidang sempat tertunda. “Memang masih banyak hakim yang kurang disiplin dalam jam kerja. Untuk jumlah sidang yang tertunda hari ini, kita nggak tahu berapa jumlahnya,” jelasnya.

Selain itu bagi pegawai yang belum masuk pada hari kerja, Jonny mengaku akan ada sanksi yang diberikan seperti surat peringatan maupun teguran. “Yang pasti ada teguran, karena dari tanggal 2 lalu, kita sudah instruksikan para pegawai wajib kerja seperti biasa. Memang hari ini sidang agak sunyi. Tapi para hakim sudah seratus persen hadir, dan diruangannya masing-masing,” ucapnya.

Sementara itu, Kepala Kejaksaan Negeri Medan, Raja Nafrizal mengatakan, seperti biasa, para tahanan kembali disidangkan di PN Medan. “Memang kemarin, kita terpaksa tidak membawa para tahanan ke PN Medan, karena hakim yang akan menyidangkan perkara tidak lengkap. Tapi sekarang sudah berjalan seperti biasa, para tahanan dibawa ke PN Medan untuk disidangkan kasusnya,” bebernya. (mag-11)

Warga Perumahan Bongkar Pagar Berduri

Sengketa Lahan Veteran di Medan Estate

MEDAN- Ratusan warga Komplek Perumahan Veteran, Jalan Rumah Sakit Haji, Desa Medan Estate, Kecamatan Percut Sei Tuan, membongkar pagar kawat duri yang dipasang pihak pengembang di lahan warga Veteran, Selasa (3/1) siang pukul 11.30 WIB. Pembongkaran pagar kawat duri dan posko tersebut dibantu pengurus Pemuda Panca Marga (PPM) Sumut dan Kota Medan.

Para veteran dan keluarganya yang dibantu massa dari anggota PPM membongkar pagar kawat duri sekaligus mendirikan posko. Sementara posko lainnya milik pihak pengusaha yang ‘mengklaim’ kepemilikan tanah tersebut terlihat masih tetap berdiri meskin sempat diprotes warga.

Saat membongkar pagar dan membersihkan lahan, sempat mendapat protes dari oknum didiuga preman suruhan pihak pengembang. Bahkan, oknum preman tersebut sempat menantang personel TNI yang berada di lokasi tersebut. Pasalnya, oknum preman tersebut mempertanyakan masalah pembongkaran tersebut kepada personel TNI, namun personel TNI tersebut menyarankan agar mempertanyakannya kepada pengurus Perumahan Veteran. Setelah mendengar penjelasan itu, oknum premann tersebut tidak senang bahkan menantang oknum TNI itu.

Sementara itu, Pengurus PD PPM Sumut Iskandar Marpaung didampingi sekretarisnya M Nil Aldrinsyah dan Ketua PC PPM Kota Medan Irwan Sembiring menegaskan, sebagai putra-putri veteran, mereka berhak dan berkewajiban mempertahankan lahan yang sudah diberikan oleh pemerintah dan dihuni oleh keluarga veteran. Lahan seluas 11 hektar tersebut merupakan milik warga veteran yang sah menurut hukum berdasarkan SK Mendagri No 57 tahun 1987.

“Sebagai pengurus, kami meminta agar oknum-oknum yang merampas tanah warga Veteran segera mengembalikannya kepada pemilik yang sah yakni warga Veteran,” ujar Iskandar Marpaung.

Menurut Iskandar Marpaung, seharusnya pemerintah berkewajiban melindungi dan memperhatikan nasib dan kondisi kaum Veteran sehingga di usia senjanya kaum Veteran, mereka bisa tinggal di rumahnya sendiri tanpa diusik oleh pihak pengusaha atau pengembang perumahan.kemudian sudah seharusnya pemerintah setempat memperhatikan kehidupan para veteran dimasa tuanya dengan memberikan kehidupan yang layak.

Sementara itu, pengurus Serikat Tolong Menolong (STM) Mempertahankan Hak Komplek Perumahan Veteran Usman Sudarmaji menegaskan, kepemilikan lahan seluas 11,45 hektar tersebut memang sempat digugat pihak pengembang ke Pengadilan Negeri Lubukpakam, namun gugatan tersebut kandas dan dimenangkan warga veteran.

Kenyataan, tambah Usman, meski warga veteran telah memenangkan gugatan tersebut, namun pihak pengembang tidak juga hengkang dari areal tersebut bahkan masih tetap mengklaim lahan tersebut milik mereka dan melakukan intimidasi kepada warga Veteran.

“Kami mengharapkan agar aparat penegak hukum mengambil tindakan terhadap oknum-oknum yang hendak merampas tanah warga veteran ini,” tegas Usman.(gus)

Sewa Kantor Sementara DPRD Medan Rp2 M

MEDAN- Sewa Gedung sementara Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Medan  ternyata sudah dianggarkan sebesar Rp2 miliar di APBD 2012. Sedangkan untuk biaya pindah, dianggarkan sebesar Rp50 juta.
Meski anggarannya telah dialokasikan dalam APBD 2012, namun hingga kini belum diketahui di mana wakil rakyat tersebut akan berkantor sementara. Pasalnya, pengelola mess P4TK di Jalan Setia Budi Medan Helvetia menolak permohonan pimpinan DPRD Medan untuk berkantor di sana. Alasannya, mess tersebut akan dijadikan asrama pendidikan.

Hal ini diakui Sekretaris Komisi D DPRD Medan Muslim Maksum kepada wartawan, Selasa (3/1). “Kalau untuk sewa gedung, setahu saya sudah dianggarkan Rp2 miliar di Sekretariat Dewan. Soal gedung mana yang akan dijadikan kantor sementara DPRD Medan itu dipersilakan saja kepada sekretariat mencarinya. Kami siap berkantor di mana saja,” ungkapnya.

Sebelumnya, Ketua DPRD Medan H Amiruddin kepada wartawan mengatakan dalam waktu dekat ini Pimpinan DPRD Medan akan melakukan rapat guna membahas masalah gedung sementara menyusul penolakan pengelola Mess P4TK.(adl)

Lima Instruksi Gatot Dianggap tak Tegas

Sumatera Utara Menghadapi 2012

MEDAN-Mengawali tahun yang baru, Pelaksana Tugas (Plt) Gubernur Sumatera Utara (Gubsu) langsung memberikan lima instruksi. Sayangnya, lima instruksi itu dianggap tidak langsung masuk ke pokok permasalahan.

Masalah ketegasan Gatot dalam memimpin Sumut masih menjadi catatan. Setidaknya hal ini dikoarkan Wakil Ketua DPRD Sumut Chaidir Ritonga. “Gatot harus bersih, bekerja keras, produktif dan mesti tegas. Di Sumut ini, bila tak ada ketegasan tidak akan dianggap,” paparnya beberapa saat sebelum instruksi Gatot disampaikan.

Sosok Gatot memang masih dibayangi Gubernur Sumut Nonaktif, Syamsul Arifin. “Kita berharap masalah hukum yang membelit gubsu kita cepat selesai.

Cepat selesai itu apa? Ya kita serahkan kepada proses hukum. Apa pun hasilnya, yang penting cepat. Ya kalau tidak bersalah, ya segera nyatakan tidak bersalah. Kalau memang bersalah, ngapain berlama-lama,” ungkapnya.

Keputusan hukum yang cepat itu, sambungnya, akan membuat kepemimpinan di Sumut menjadi lebih kuat. Sebab jika semakin berlama-lama, kepemimpinan di Sumut ini akan seterusnya terbentuk kepemimpinan yang serba tanggung.

“Dengan kondisi ini, menimbulkan kesan kepemimpinan yang serba tanggung. Di dewan juga nantinya selalu muncul syak wasangka, salah tafsir tentang kewenangan Pelaksana Tugas (Plt), Penjabat (Pj) atau Gubernur Defintif,” bebernya.
Selain itu, Gatot juga harus mampu melakukan lompatan yang jauh dan tinggi. Dalam arti kata, Gatot harus mampu mengatasi persoalan-persoalan yang belum terpecahkan pada 2011 antara lain, masalah pengambilalihan Inalum, penasionalan sejumlah jalan-jalan provinsi, penyelesaian pembangunan Bandara Kualanamu serta harus mampu menambah Pendapatan Asli Daerah (PAD), bukan hanya dari pajak kendaraan bermotor saja.

“Ini perlu diberitahukan, persoalan jalan belum teratasi. Banyak jalan-jalan yang seharusnya sudah baik, tapi nyatanya belum juga baik,” cetusnya.

Karena itu, lima instruksi yang diberikan Gatot masih dianggap normatif dan kurang masuk ke dalam pokok permasalahan yang disampaikan Chaidir Ritonga tadi. Misalnya, poin terakhir dari lima lima instruksi yang diedarkan kepada seluruh satuan kerja perangkat daerah (SKPD) jajaran Pemprovsu melalui apel pagi awal tahun di masing-masing unit kerja, Senin (2/1).

Poin itu berbunyi: Kepada seluruh PNS Jajaran Pemprovsu dan Aparatur Pemprovsu harus bekerja dengan baik dalam menjalankan tugasnya, mematuhi segala peraturan perundang-undangan serta ketentuan yang berlaku, dan tetap mengacu kepada kebijakan umum pembangunan sebagaimana tertuang dalam Program Pembangunan Daerah Provsu. Seluruh aparatur Pemprovsu diminta cerdas dalam memahami dan menjabarkan instruksi ini sehingga pelayanan yang diharapkan masyarakat dapat terwujud yang dukung sumber daya manusia dan profesionalisme yang tinggi

Pertanyaannya, bukankah poin itu sangat normatif? Buktinya, hari pertama kerja pada 2012 sekitar 143 Pegawai Negeri Sipil (PNS) di lingkungan Pemprovsu masih mangkir dari total PNS di Pemprovsu yang berjumlah 853 orang. Itu dikemukakan Kepala Bagian Humas Pimpinan (Humpim) dan Keprotokoleran Pemprovsu, Zakaria. “Sejauh ini sudah 85 persen PNS yang hadir pada hari ini,” dalihnya.

Dikatakannya, untuk sanksi yang akan diberikan kepada para PNS di Pemprovsu akan disesuaikan dengan Peraturan Pemerintah (PP) No.53 Tahun 2010 tentang Disiplin PNS.

“Sanksi akan dikenakan secara berjenjang berdasarkan PP yang ada, sesuai dengan tingkatannya,” ungkapnya.
Menariknya, tingkat ketidakhadiran di Pemprovsu mencapai 15 persen tersebut adalah yang tertinggi. Setidaknya, Pemko Medan hanya 2 persen PNS di Balai Kota yang tidak hadir. Deliserdang, ketidakhadiran PNS di Sekretariat Bupati mencapai lima persen. Sementara di Pakpak Bharat ketidakhadiran hanya 4 persen.

Sementara itu, pantauan Sumut Pos di gedung DPRD Sumut hingga pukul 13.00 WIB, terlihat hanya segelintir anggota dewan yang hadir (lihat grafis). Muhammad Nasir dari PKS mengatakan, untuk saat ini memang belum ada agenda sehingga membuat para anggota dewan belum masuk kantor. “Untuk Januari ini belum ada agenda. Agenda yang ada masih sebatas rapat intern fraksi,” jawabnya.

Terlepas dari itu, Gatot tampaknya menyadari kekurangannya. Atas dasar itulah, ia meminta maaf kepada seluruh masyarakat Sumut sebelum membagikan selebaran instruksi.

“Insya Allah, kita sama-sama berharap dan berusaha seoptimal mungkin agar pada 2012 ini,  semua dapat berjalan lancar dan lebih baik,” tegasnya pada acara Haflah Alquran di Rumah Dinasnya, Komplek Taman Setia Budi Indah (Tasbih), Minggu (1/1) malam.

Acara itu dihadiri segenap tokoh Sumut ini antara lain, anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI Rahmat Shah, Ketua Majelis Ulama Indonesia (MUI) Sumut Abdullah Syah, Kepala Kantor Wilayah (Kakanwil) Kementerian Agama Sumut (Kemenagsu) Abdul Rahim, mantan Wali Kota Medan Abdillah, Danlantamal Belawan Laksamana I Bambang Soesilo, Sekretaris Daerah (Sekda) Provsu Nurdin Lubis, serta para asisten dan kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) di lingkungan Pemprovsu. Gatot juga mengucapkan terima kasih kepada masyarakat Sumut yang bisa menerima kekurangan tersebut, dan mampu menjaga kekondusifitasan di Sumut.

“Terimakasih sebesar-besarnya kepada masyarakat Sumatera Utara, yang telah menjaga kondusifitasan sepanjang 2011. Terlebih pada perayaan Natal lalu, hingga perayaan Tahun Baru 2012 di Sumatera Utara,” kata Gatot.
Gatot pada kesempatan itu mengharapkan dukungan semua pihak, termasuk masyarakat Sumut untuk melakukan koreksi serta pembangunan Sumut ke depan. “Di awal  kerja pada tahun 2012 semoga memberi bermakna untuk mengawali  dengan cinta, mari kita bersama-sama membangun provinsi, kabupatan/kota hingga keluarga,” pungkasnya.(ari/adl/btr/mag-14)

Lima Instruksi Gatot

  1. Evaluasi bersama kinerja pada 2011 dengan mendalami dan memetik pelajaran dari pengalaman sebagai acuan dalam menghadapi program dan tantangan pada tahun 2012.
  2. Pertahankan keberhasilan yang dicapai pada 2011, dituntut untuk mampu meningkatkan dan mengembangkan secara lebih kreatif dan inovatif untuk mengoptimalkan pelayanan publik yang lebih prima.
  3. Tingkatkan kinerja dan mempertajam program agar rencana yang telah tertuang dalam program pembangunan daerah Provsu pada 2012 dapat terwujud dan tepat sasaran.
  4. Menyadari bahwa seluruh PNS Pemprovsu tanpa terkecuali merupakan aparatur penyelenggara pemerintahan. Karena itu setiap individu mempunyai peran dan tanggung jawab dalam melaksanakan kegiatan, serta keberhasilan program pembangunan Daerah Provsu sesuai kapasitas dan tupoksi masing-masing.
  5. Kepada seluruh PNS jajaran Pemprovsu dan Aparatur Pemprovsu harus bekerja dengan baik dalam menjalankan tugasnya, mematuhi segala peraturan perundang-undangan serta ketentuan yang berlaku, dan tetap mengacu kepada kebijakan umum pembangunan sebagaimana tertuang dalam Program Pembangunan Daerah Provsu.

Sumber: Surat Edaran Plt Gubsu Gatot Pujo Nugroho

80 Persen Kriminalitas Dilakukan Penganggur

Tahun Ini, Curanmor Makin Tinggi

MEDAN-Kapolresta Medan Kombes Pol Tagam Sinaga mengatakan, sedikitnya 1659 orang diamankan polisi selama 2011 karena terlibat tindak kriminalitas di Medan. Dari jumlah tersebut, kaum pengangguran menjadi penyumbang terbesar.

“Sekitar 80 persen kriminalitas melibatkan penganggur,” ungkap Tagam dalam evaluasi setahun Polresta Medan di Rupatama Mapolres, Senin (2/1).

Dikatakan Tagam, dalam 2011, Curas (pencurian dengan kekerasan) dan Curat (pencurian dengan pemberatan) masih menjadi kasus-kasus yang menonjol. Disebutkan, sedikitnya 338 kasus Curas terjadi di Medan sepanjang tahun 2011 lalu. Angka ini menurun jika dibandingkan kasus Curas yang terjadi pada tahun 2010 sebanyak 356 kasus. “Curas memang menjadi perhatian, setiap minggu Kanit Res di Polsek selalu kita monitor untuk itu,” ucapnya.

Untuk kasus Curat pada 2011 mengalami kenaikan dari 2015 kasus pada tahun 2010 naik menjadi 2692 kasus pada tahun 2011. Sedang kasus Curanmor (pencurian kenderaan bermotor) terjadi sebanyak 2418 kasus selama setahun. “Kita harap, sistem keamanan dibentuk sejak di lingkungan.

Seperti halnya Sistem Keamanan Lingkungan (Siskamling) yang kita kenal dulu. Itu lebih efektif,” terang Tagamn
Untuk kasus perjudian dan Narkoba disebutkan, Polresta Medan sepanjang tahun 2011 mengungkap 525 kasus perjudian. Sedang untuk narkoba, ada 954 kasus yang diselesaikan Polresta Medan. “Untuk narkoba berarti ada sekitar 3 kasus setiap harinya,” rinci Tagam.

Beberapa wilayah di Medan disebutkan, masih menjadi titik-titik rawan kriminal. Berdasarkan tingkat kriminalitas di jajaran Polresta Medan, wilayah Polsek Sunggal masih menjadi yang tertinggi terjadinya angka kriminalitas di Medan dengan angka 2789 kasus. Setelah Sunggal, diterangkan Tagam, Polsek Medan Area, Medan Helvetia, Medan Timur, Medan Barat, Medan Baru, Patumbak, Delitua, Medan Kota, dan Kutalimbaru.

Dalam catatan akhir tahunnya, Kapolresta mengaku ada 2549 personel polisi yang bertugas di Mapolresta Medan sejajarannya.Dari jumlah tersebut ada 172 personil yang telah melanggar displin, bahkan ada 12 orang diantaranya tersandung kasus pidana. “Lima personel sudah kita ajukan ke Kapolda untuk dilakukan pemecatan,” tegas Tagam.
Sementara itu, dari Poldasu, sepanjang 2011 tercatat 5 kasus yang menonjol di wilayah Sumut, yaitu curat, curanmor, penganiayaan berat (anirat), perjudian, dan narkoba.

“Kasus curat yang mengalami peningkatan yakni 6441 pada 2010 menjadi 7325 kasus pada 2011. Sementara kasus anirat mengalami penurunan, yakni 3617 jasus pada 2010, sedangkan pada 2011 ada 3.514 kasus,” papar Kasubdit PID Poldasu AKBP MP Nainggolan di Lapangan Merdeka Medan, Senin (2/1).

Meskipun demikian, kondisi Keamanan dan Ketertiban di Masyarakat  (Kamtibmas) masih terkendali. “Oleh karenanya, saya kira ini tugas yang semakin berat untuk kedepannya,” tambahnya.

Sedangkan dari Jakarta, Polda Metro Jaya, memprediksi curanmor akan meningkat pada 2012. Setidaknya hal ini diungkapkan Kepala Bidang Humas Polda Metro Jaya Kombes Baharudin Djafar. “Data pada 2011, meski kejahatan total turun, tapi ada dua kasus yang memberi kontribusi besar yakni curat dan curanmor. Walaupun curanmor bisa ditekan hingga 49 persen, tapi kita prediksi di 2012 ini masih tetap,” kata Baharudin.

Berdasarkan data Polda Metro Jaya, jumlah curanmor pada 2010 mencapai 10.712 kasus. Pencurian motor paling mendominasi yakni sebanyak 9.114 kasus, sementara mobil sebanyak 1.598 kasus.

“Pencurian motor ini cenderung ada saja di 2012, dengan terbukti di 2011 ada organisasi yang sempat mau kirim motor curian ke Afrika, ini jadi perhatian kita di 2012,” katanya.

Untuk kejatahan curanmor ini, modusnya kebanyakan dirusak atau dicongkel. “Kesulitannya curanmor itu olah TKP-nya karena motornya tidak ada bekas di situ,” katanya.

Guna mencegah kejahatan tersebut, pengamanan harus dimulai dari lingkungan masing-masing. Selain itu, polisi juga bertindak secara preventif dengan menghadirkan patroli serta tindakan represif bila telah terjadi kejahatan.
“Untuk tindakan represif ini, petugas dilengkapi alat paksa termasuk senjata untuk melumpuhkan pelaku karena pelaku semakin berani,” ungkapnya. (gus/yod/jpnn)

Hari Pertama 2012, 31 Bayi Lahir

MEDAN- Sedikitnya 31 bayi, lahir pada 1 Januari 2012 di empat rumah sakit Kota Medan. Diantara bayi-bayi tersebut, 9 lahir di Rumah Sakit Ibu dan Anak (RSIA) Rosiva Jalan Bangka, 11 bayi di RSIA Stella Maris Jalan Samanhudi, 2 bayi lahir di RS Imelda, Jalan Bilal Medan, dan 9 bayi lahirdi RS Muhammadiyah, Jalan Mandala By Pass Medan.

Seorang ibu yang telah melewati proses persalinan di RSIA Rosiva, Arina (34), mengaku tidak merencanakan waktu kelahiran anak ketiganya itu. Diprediksi melahirkan 10 Januari, dirinya melahirkan normal sekitar pukul 11.00 WIB. “Senang aja dengan kelahiran buah hati di awal tahun ,” ujarnya ditemui dua jam pasca persalinan.

Wanita yang berdomisili di Jalan Dajang Raya Kelurahan Petisah itu memberi nama bayinya Valerie Laurensia yang bermakna anak yang baik dan sehat. Nama itu terasa makin cocok, karena bayinya lahir sehat dengan berat badan 3 kg.
Penanggung jawab RSIA Rosiva, Misrita, dua bayi lahir mendekati pukul 00.00 WIB di rumah sakit itu. Satu bayi lahir normal, bayi lainnya lahir melalui operasi, sesuai permintaan keluarga.

“Bayi yang lahir pada 1 Januari 2012, diantaranya 5 bayi berjenis kelamin laki-laki dan 4 bayi berjenis kelamin perempuan,” terangnya.

Saat menjelang tahun baru dan hari libur, rumah sakit tersebut menyiapkan lima dokter pengganti dan empat dokter anak untuk mengantisipasi banyaknya pasien yang akan partus di tanggal khusus tersebut.

Terpisah, Manajer Marketing Halina Wongso mengakui ada 11 bayi yang lahir di rumah sakit tersebut, mulai pukul 00.00 WIB hingga malam hari. “Proses kelahirannya berjalan lancar dan tidak ditemui adanya masalah,” ungkapnya. (uma)

1...14,13414,13514,136...15,693Page 14,135 of 15,693