CINA- Sebuah sepeda raksasa berhasil dibuat oleh warga Jilin, Provinsi Jilin, Cina. Pembuat sepeda itu adalah Zhang Yali, usianya 49 tahun. Ukuran sepeda ini memang luar biasa besar. Tingginya mencapai 3,2 meter, sedangkan panjang 5,5 meter. Beratnya mencapai satu ton.

Sepeda ini memiliki dua roda raksasa. Selain itu, masih ditopang dengan dua roda dengan ukuran lebih kecil di bagian samping. Seperti yang lainnya, sepeda buatan Zhang Yali ini juga memiliki pedal kayuh lengkap dengan rantai sebagai penggerak.

Pengendara bisa duduk di sadel yang didesain menyerupai jok mobil. Tempat duduk lainnya ditaruh di bagian samping bawah. Di bagian belakang dipasang aksesoris berupa patung.

Untuk membuat sepeda ini, Zhang menghabiskan waktu sekitar dua bulan. Biaya yang dihabiskan mencapai US$3.156 atau hampir Rp30 juta.

Rencananya, sepeda ini akan dihadiahkan untuk anak Zhang Yali, seorang kartunis yang berusia 25 tahun yang tinggal di Shenzhen, Provinsi Guangdong. Menurut keluarga Zhang, sepeda ini akan dikayuh dari Jilin ke Shenzen. (art/net/bbs)

PBB-AS Dukung Perundingan

AMMAN – Keputusan Palestina dan Israel kembali duduk satu meja untuk membahas negosiasi damai setelah setahun mandek menuai banyak pujian dari berbagai pihak. Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) dan AS mendukung keputusan kedua pihak untuk kembali bernegosiasi.

Sekretaris Jenderal PBB Ban Ki-moon menyemangati kedua pihak memanfaatkan momen itu untuk melanjutkan kerja sama demi menciptakan perdamaian abadi. Dalam pesannya dari Washington, juru bicara Gedung Putih juga menyambut perkembangan positif itu. “Presiden Barack Obama akan terus mendukung para pemimpin dari kedua pihak dan siap melakukan apapun agar negosiasi damai terus berlanjut,” kata jubir yang tak disebutkan namanya itu kemarin (4/1).

Negosiasi damai Palestina-Israel berlangsung di Amman, Jordania, sejak Selasa lalu (3/1). Putaran terakhir negosiasi damai berlangsung pada September 2010. Tetapi, Palestina menarik diri setelah Israel ngotot melanjutkan perluasan permukiman Yahudi di Tepi Barat dan timur Jerusalem. Wilayah itu dicaplok Israel dalam perang Timur Tengah dan diklaim Palestina sebagai bagian wilayahnya.

Otoritas Palestina menuntut penghentian pembangunan permukiman itu dan mengancam tidak akan melanjutkan negosiasi secara formal. Palestina juga meminta agar Israel berkomitmen menarik wilayah perbatasannya hingga garis sebelum pendudukan pasca-perang 1967.Tetapi, Israel menolak dan minta agar negosiasi berlanjut tanpa syarat.
Sayangnya, hingga kemarin pertemuan Palestina-Israel di Amman belum menghasilkan kesepakatan signifikan.

Satu-satunya kemajuan adalah kedua pihak sepakat untuk melanjutkan dialog. Berlanjutnya komunikasi Palestina-Israel, sekecil apapun, merupakan kemajuan yang berarti. Padahal, kedua pihak masih jauh dari kesepakatan terkait isu kunci untuk menyelesaikan konflik di antara mereka.

Negosiasi yang berlanjut setelah 15 bulan mandek itu sudah diawali dengan peringatan oleh Presiden Palestina Mahmoud Abbas. Dia menyatakan akan bertindak tegas terhadap Tel Aviv jika negosiasi tersebut tidak berlanjut pada 26 Januari mendatang.

Menteri Luar Negeri Jordania Nasser Judeh selaku tuan rumah menyatakan harapannya terhadap negosiasi damai tersebut. “Hal terpenting adalah kedua belah pihak sudah bertemu dan bertatap muka hari ini (Selasa lalu),” ujarnya.
Meski memahami bahwa tidak ada langkah maju dalam pencapaian substansi negosiasi, dia mengapresiasi atmosfer positif yang terasa selama pertemuan berlangsung. “Kami sepakat bahwa diskusi akan berlanjut. Pertemuan lanjutan juga akan berlangsung di Jordania. Kami juga setuju untuk tidak memublikasikan jadwal sejumlah pertemuan lainnya, kecuali pertemuan yang dimediasi Jordania. Saya katakan, Anda mungkin tahu jadwal pertemuan itu atau mungkin tidak sama sekali,” tandasnya. (ap/afp/cak/dwi/jpnn)

SINGAPURA – Teladan kepemimpinan datang dari Singapura. Menyikapi anjloknya perolehan suara partai berkuasa, Partai Aksi Rakyat (PAP), pada pemilu Mei lalu, Negeri Singa itu mengambil keputusan tegas: memotong gaji pokok para pemimpinnya. Sebab, anjloknya raihan suara itu otomatis menunjukkan turunnya kepuasan rakyat pada kinerja pemerintah.

Lewat evaluasi sebuah komite independen bentukan pemerintah, Rabu (4/1) diputuskan bahwa gaji Perdana Menteri Lee Hsien Loong dikorting 36 persen menjadi tinggal  1,7 juta dolar US per tahun.

Seperti dilansir AFP,  potongan lebih besar dikenakan kepada gaji Presiden Tony Tan, yakni 51 persen. Ini membuat bayaran kepala negara yang tugasnya lebih banyak seremonial itu tersisa 1,5 juta dolar US.

Selanjutnya, gaji menteri  yang masuk kabinet pimpinan Lee Hsien Loong, seperti dikutip BBC, dipotong 37 persen. Jumlah ini menjadi sekitar setengah  gaji yang diterima sang perdana menteri. Beleid baru itu berlaku surut, yakni dihitung sejak awal kerja pemerintahan yang sekarang pada 21 Mei 2011.

“Komite merekomendasikan formula gaji dengan komponen-komponen yang berbanding lurus dengan kinerja individu serta pendapatan nasional,” bunyi petikan laporan akhir komite independen yang disampaikan kepada pemerintah, seperti dikutip BBC.

Keberanian Singapura sungguh patut dicontoh. Sebab, dengan kekuasaan yang sedemikian besar pada sebuah sistem pemerintahan yang dibilang semitotaliter, pemerintah Singapura sebenarnya bisa memilih menutup telinga.
Meski raihan suara PAP yang menguasai Singapura sejak merdeka pada 1965 pada pemilu Mei lalu anjlok sampai 60 persen, mereka masih menduduki 81 dari total 87 kursi parlemen. Level kemakmuran negara kota itu tidak mengendur.

Tapi, Lee Hsien Loong sadar, penurunan suara terbesar sepanjang sejarah Singapura merdeka itu memperlihatkan bahwa ada ketidakpuasan warga yang tak bisa disepelekan. Apalagi, putra Bapak Bangsa Singapura Lee Kuan Yew itu sudah jauh-jauh hari berjanji meninjau besaran gaji pejabat yang telah lama menjadi sasaran kritik.

Meski sudah dikorting cukup besar, tetap saja PM Singapura adalah pemimpin pemerintahan yang terpilih lewat pemilu dengan gaji terbesar di dunia. Jumlah bayaran yang dikantongi Lee bahkan lebih dari empat kali gaji per tahun Presiden Amerika Serikat Barack Obama. Apalagi, dalam peraturan baru itu juga disebutkan, PM, presiden, dan menteri-menteri masih berhak atas bonus nasional berupa tiga bulan gaji jika target pertumbuhan ekonomi, penyediaan lapangan kerja, dan peningkatan pendapatan warga tercapai.

Jumlah bonus itu memang tak sebesar pada skema gaji sebelumnya yang mencapai 10 bulan gaji jika target pertumbuhan ekonomi 10 persen terpenuhi. Tapi, mengingat masih besarnya nominal gaji yang diterima PM, presiden, dan menteri pasca pemotongan, tetap saja jumlahnya menggiurkan.

Analis politik Singapura Seah Chiang Nee menganggap pemerintah belum sepenuhnya transparan untuk pembagian bonus.

“Pemotongan ini memang memperlihatkan pemerintah mendengarkan keprihatinan rakyat. Tapi, mereka mestinya bisa lebih terbuka dalam hal bonus, tunjangan, dan penerimaan-penerimaan lain di luar gaji pokok,” katanya kepada AFP. (c2/ttg/jpnn)