Realisasi Anggaran Pemko Medan Cuma 87,54 Persen

MEDAN- Wali Kota Medan Rahudman Harahap marah-marah kepada beberapa Kepala Satuan Perangkat Kerja Daerah (SKPD) ketika mempimpin rapat evaluasi anggaran di jajaran Pemko Medan, Rabu (4/1). Pemicu ketidakpuasan Rahudman, karena beberapa SKPD tidak beres membuat laporan keuangan.

“Rahudman marah-marah dengan beberapa SKPD, karena masih banyak SKPD yang laporan keuangannya masih belum beres. Padahal, begitu tanggal 31 Desember, kas harus tidak ada nilainya,” kata seorang sumber di Balai Kota.
Dijelaskannya, beberapa SKPD yang dimarahi Wali Kota Medan adalah Kadis Pendidikan, Kadis Bina Marga dan yang paling tidak beres Kadis Perhubungan. “Diantara ketiga kadis yang dimarahi Pak Wali, hanya Kadis Perhubungan yang tidak bisa membereskan laporan keungannya. Di situ membuat Pak Wali marah besar dengan Kadis Perhubungan,” ujarnya.

Diketahui, setelah tutup buku anggaran 2011, serapan anggaran Pemko Medan secara keseluruhan hanya mencapai 87,54 persen. Sisa anggaran 2011 akan menjadi Silpa untuk anggaran 2012.

Wali Kota Medan Rahudman Harahap yang dikonfirmasi wartawan koran ini usai melakukan rapat, mengakui ada beberapa  SKPD yang masih minim realisasi serapan anggarannya. Menurutnya, kalau secara akumulasi realiasasi anggaran memang melebihi target. “Seperti Dinas Perhubungan, pendapatan sangat minim dari target yang telah ditetapkan. Sedangkan untuk pendapatan dari Dinas Pertanian dan Keluatan (Distanla) itu harus ditambah pendapatan dari tambak yang ada di Medan. Ke depan harus didata ulang, berapa tambak yang ada di Medan,” kata Rahudman.

Sejauh ini, lanjut Rahudman, masih ada SKPD yang belum bisa merealisasikan penerimaan APBD dengan maksimal. “Di sinilah tadi kita evaluasi, ada dinas yang belum bisa merealisasikan penerimaan, apa masalahnya, anggaran belanja kendalanya di mana,” cetus Rahudman.

Ketika disinggung, apakah Wali Kota cukup puas dengan kinerja SKPD yang dipimpinnya terkait realiasi anggaran dan  penerimaan anggaran, Rahudman justeru enggan berkomentar. “Itu tak usahlah ditanya, itu sudah domain saya,” ujarnya dengan berlalu yang menunjuk ke Sekda agar wawancara.

Sekda Kota Medan, Syaiful Bahri menuturkan, realisasi anggaran tahun 2011 hanya mencapai 87,54 persen. “Selebihnya itu ada anggaran karena sisa tender, anggaran yang digunakan untuk efisiensi mungkin juga karena adanya kesalahan perhitungan, dan keseluruhan sisanya akan menjadi silpa yang bisa digunakan untuk anggaran tahun ini,” jelas Syaiful.

Dijelaskannya, sisa anggaran tahun 2011 ini disebabkan adanya efisiensi dalam implementasi pendapatan, selain itu karena disebabkan adanya faktor internal dan eksternal. Ada beberapa SKPD yang memang realisasi anggarannya dinilai belum maksimal. Namun, Syaiful belum tidak bisa merincinya.

“Memang ada beberapa itu. Seperti Dishub itu ada kekurangan penerimaan, makanya pak Wali minta supaya di data kembali, itu karena faktor pendataan, Disperindag juga karena adanya factor peraturan yang menyatakan ada PAD yang tidak bisa lagi dikutip Disperindag, begitu juga BLH mungkin karena datanya belum lengkap,” terang Syaiful.

Pengamat anggaran di Sumut, Elfenda Ananda menyebutkan, tingginya silpa anggaran jelas akan berdampak bagi pemerintah dan masyarkaat. Menurutnya, Silpa yang disebabkan efisiensi anggaran memang wajar saja. Namun, nilai wajarnya juga hanya 5 persen dari nilai APBD. Artinya, kalau efisiensi anggaran mencapai di atas 5 persen, ini juga sudah terjadi perencanaan anggaran yang salah.

“Nilai wajar efisiensi anggaran itu 5 persen, kalau di atas itu berarti ada perencanaan yang salah. Memang perencanaan itu tidak bisa sesuai dengan harga riilnya 100 persen. Kalau sesuai dengan harga riilnya berarti itu juga tidak benar. Namun, yang bisa ditolerir kesenjangan harga yang dianggarkan dengan harga riil itu hanya 5 persen,” terang Elfenda.
Sedangkan, silpa yang disebabkan adanya upaya mark up dijelaskannya, hal ini juga pernah terjadi di Kabupaten Batubara. “Kasus kabupaten Batubara pernah mengendapkan anggaran untuk dibungakan sehingga menjadi silpa, ini merupakan satu upaya untuk me mark up anggaran,” sebut Elfenda.

Banyaknya silpa ini kata Elfenda tentu memiliki efek domino terutama untuk perekonomian, social dan politik. Dampak perekonomian disebutkan Elfenda, jika anggaran lambat terealisasi, maka pembangunan juga lambat dan perekonomian tak berjalan dengan baik. “Dampak social tentunya masyarakat yang seharusnya bisa menikmati pembangunan di awal tahun terpaksa baru bisa menikmatinya di akhir tahun,” katanya.

Begitu juga akan berdampak politik bagi pemerintah. “Ini akan menjadi citra buruk bagi pemerintah yang berkuasa. Masyarakat akan terus bertanya kapan realisasi pembangunan jalan dan lainnya. Kalau masyarakat terus bertanya tentu semakin lama akan mencuatkan krisis kepercayaan terhadap pemerintahan,” tegas Elfenda.(adl)

Traffic Light Padam

Ketidakseriusan Dinas Perhubungan (Dishub) Kota Medan dalam menyikapi kondisi traffic light di Kota Medan, membuat anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Medan geram. Pasalnya, anggaran yang sudah disetujui oleh angota Dewan sebesar Rp741.728.500 dari APBD tahun 2011 untuk perawatan 153 traffic light tidak kunjung dilakukan.

“Apa alasannya sehingga traffic light di Kota Medan masih banyak yang rusak, seharusnya Dishub menyediakan peralatan untuk melakukan perawatan terhadap traffic light,” kata angota Komisi D DPRD Medan, Irwan Sihombing kepada Sumut Pos, Rabu (4/1) siang. Dikatakanya, Dishub jangan bermain-main dengan anggaran RAPBD 2011 yang merupakan uang rakyat untuk dikerjakan yang sifatnya untuk memberikan pelayanan kepadamasyarakat. “Jangan sampai anggaran untuk perawatan traffict light dialihkan ke hal yang lain. Itu sudah melanggar undang-undang. Dishub harus tegas kemana saja anggaran tersebut digunakan,” ujar Irwan.

Menurutnya, Kepala Dinas Perhubungan Medan Syarif Armasyah Lubis alias Bob memang tidak siap dalam menggunakan anggaran yang diharuskan sudah selesai pada tahun 2011 kemarin. “Dari awal saya sudah bisa menebak kalau Kadishubnya si Armansyah memang tidak siap menjadi Kadis karena tidak mengerti dengan penggunaan anggaran. Sebaiknya Kadishub mundur saja,” pintanya.

Dijelaskannya, DPRD Medan yang sudah mensyahkan anggaran yang sudah dibuat oleh Dishub Medan untuk perawatan traffict light harus benar-benar dilaksanakan. “Itu anggaran yang sudah disyahkan oleh dewan adalah uang rakyat. Jadi harus benar-benar dilaksanakan agar masyarakat bisa menikmati pelayanan yang sudah diberikan. Sekali lagi saya ingatkan, jangan sampai anggaran tersebut digunakan ke bidang lain. Karena akan kita periksa kepala Dishub dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) di DPRD Medan,” ucapnya lagi sembari menambahkan akan melakukan pemanggilan terhadap Kadishub dalam waktu dekat.

Sementara Kadishub Medan Syarif Armansyah Lubis saat akan ditemui usai rapat Anggaran bersama Wali Kota Medan di Balai Kota, dia berusaha menghindari wartawan. Sejak keluar dari ruang rapat I, Armansyah mengintip-ngintip melihat wartawan dan berusaha mengelak dari kejaran wartawan.

Ketika wartawan sedang wawancara dengan Wali Kota Medan, Armansyah memanfaatkannya untuk meninggalkan Balai Kota Medan dengan terburu-buru turun dari tangga dan langsung menuju mobil pribadinya yang sudah ditungu oleh supirnya.

Untuk bisa melakukan konfirmasi mengenai anggaran yang sudah berjalan di tahun 2011 terhadap perawatan traffict light di Kota Medan, Armansyah juga tidak mau mengangkat telepon selulernya yang sudah dihubungi berkali-kali. Di SMS pun Armansyah juga tidak mau membalasnya.(adl)