BRANDAN- Seorang gadis berusia 12 tahun warga Dusun Pasir Putih, Desa Lubuk Kasi, Kecamatan Brandan Barat, Langkat dipaksa melayani nafsu bejat seorang pria lanjut usia, yang merupakan uwaknya. Beruntung, aksi pelaku Aki (68) terhenti saat korban menceritakan aksi itu kepada tetangganya.

Dengan adanya pengakuan itu, pelaku yang diketahui tinggal seorang diri dan korban datang langsung diajak ke dalam kamar. Usai melucuti pakaian, di dalam kamar belakang pelaku berhasil menggarap kegadisan ABG yang selama ini tinggal dengan nenek kandungnya.

“Aku disuruh masuk ke dalam kamar setelah itu pakaian dilepaskannya lalu badanku ditindih Uwak, tapi mulut ku ditutup tangan kanannya,” ungkapnya. “Aku sudah empat kali ditindih uwak, dan setiap itu aku dikasih uang Rp20 ribu,” tambahnya.

Tapi, setelah kejadian itu, pria berusia 68 tahun itu mengancam korban agar tidak menceritakan kejadian itu kepada orang lain. Kalau diceritakan, korban akan dipukuli dan tak dikasih uang.

Informasi yang diperoleh POSMETRO (Grup Sumut Pos), peristiwa itu sudah diketahui keluarga korban, tapi orang susah, mereka tidak dapat berbuat banyak terkait kejadian yang menimpa gadis ABG yang tidak pernah duduk dibangku sekolahan.

Kapolsek Pangkalan Brandan H Kosim Sihombing mengimbau agar korban membuat laporan dan di dampingi keluarganya. Pasalnya, korban akan diperiksa ke pihak medis untuk melakukan pemeriksaan perlu pembuktian terkait pengakuan korban, bahwa kemaluannya telah dirusak pelaku.

“Apabila terbukti atas tuduhan perbuatan pelaku terhadap korban, pelaku bisa dijerat pasal 81 UU perlindungan anak No. 23/2002 dengan ancaman 15 tahun penjara dan pasal 287 KUHP dengan ancaman hukuman 9 tahun penjara,” tegasnya. (jok/smg)

PAKPAK BHARAT – Penyampaian visi dan misi calon kepala desa (kades)di Desa Kaban Tengah, Kecamatan STTU Jehe, Pakpak Bharat berlangsung tegang. Pasalnya, ada beberapa pertanyaan warga tidak dijawab oleh calon kades yang sebelumnya sudah menjabat kades.

Pelaksanaan penyampaian visi dan misi akhirnya digelar setelah lima anggota Badan Permusyawaratan Desan (BPD) hadir. Pada kesempatan itu, Sabtu (10/12) Panitia Pemilihan Kepala Desa (P2KD), Desa Kaban Tengah, Kecamatan STTU Jehe, Pakpak Bharat dan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) sepakat membuka sesi tanya-jawab.

Seorang warga, Bancin mempertanyakan keberadaan berbagai ternak bantuan yang diperoleh desa, beberapa waktu lalu. “Apakah ternak itu merupakan bantuan Pemkab atau milik pribadi? Kalau memang bantuan, ke mana ternak-ternak itu sekarang dan kalau milik pribadi, saya tidak akan menanyakannya lagi,” tanya Bancin di kantor P2KD kepada seorang calon Kades yang sebelumnya menjabat Kades di desa itu.

Karena belum ada reaksi atas pertanyaan itu serta suasana agak tegang, pihak BPD mengambil alih acara dan tidak berapa lama acara ditutup. Kepada wartawan Bancin mengatakan dia merasa kurang puas karena tidak ada jawaban atas pertanyaannya pada sesi tanya-jawab itu.

Di tempat yang sama, tokoh masyarakat, Berutu (73) menegaskan Kades yang terpilh nantinya harus transparan dan serius membangun desa. “Pembangunan harus merata di 7 dusun, jangan hanya dusun tertentu saja dan transparan kepada warga,”pinta tokoh ini.

Usai acara,Camat STTU Jehe,  Sabar Berutu mengatakan kini masyarakat semakin kritis dengan berbagai pertanyaan yang dikemukakan pada sesi. Untuk itu, kepada siapa terpilih nantinya harus mendengarkan aspirasi warga dan jangan mengecewakan masyarakat yang dipimpinnya. (mag-14)

LANGKAT- Kejaksaan negeri (Kejari) Stabat bertekad melanjutkan kasus dugaan korupsi mantan Kepala Bagian (Kabag) Keuangan Pemkab Langkat, Surya Djahisa, sampai tuntas. Pasalnya, setelah penetapan status tersangka kepada Sekdakab itu bukanlah pekerjaan ringan dan kini satu proses lagi masuk tahap penuntutan.

“Ya gak mungkinlah, kalau harus dihentikan (SP3) ngapai kami capek-capek dari kemarin mengerjakannya. Saat ini, kami hanya tinggal melalui satu proses lagi yakni ekspos di Kejatisu,” kata Kepala Seksi (Kasi) Pidana Khusus (Pidsus) Kejari Stabat, Firmansyah.

Kasi Pidsus bersama Kasi Intel Kejari, Zulfahmi ketika ditemui wartawan seusai menerima sekelompok elemen unjuk aksi saat peringatan hari anti korupsi, Jumat (9/12) kemarin, menjelaskan kasus dugaan korupsi penghitungan pajak (PPh 21) melibatkan Surya serta seorang konsultan, terlebih dahulu di ekspos di Kejaksaan Agung (Kejagung) medio Maret 2011 lalu.

Dia menerangkan Kejari Stabat diperintahkan melanjutkan atau meneruskan kasus dimaksud sebab dinilai memenuhi unsur. Namun, Kejatisu meminta hal serupa sampai akhirnya diputuskan dilakukan ekspos, Selasa (13/12) besok.
Disinggung prosedur tetap (Protap) atau hirarki institusi, mengapa sudah ekspos di Kejagung harus dilakukan di Kejatisu, baik Kasi Pidsus maupun Kasi Intel tidak bersedia berkomentar banyak. Tapi, Zulfahmi memaparkan menghadapi alasan-alasan bakalan dilemparkan ke Kejatisu, tapi pada intinya tetap dilanjutkan, maka Kejari Stabat sudah mempersiapkan argumen agar dugaan korupsi menyeret Surya tidak di SP3 kan.

“Tentang apa alasannya Kejatisu, nanti diketahui setelah berlangsungnya ekspos. Untuk itu, kita juga kan punya argumen mengapa kasus ini tidak di SP3 kan,” singkat Kasi Intel.

Sebelumnya, belasan elemen masyarakat tergabung dalam Aliansi Masyarakat Anti Korupsi (ALAMAK) Kab Langkat menuntut transparansi kasus PPh 21 tahun 2003 melibatkan Surya Djahisa yang kini menjabat Sekdakab Langkat dengan dugaan kerugian negara mencapai sekitar Rp1,1 Miliar.

“Kasus ini sudah setahun berjalan dan Surya pun ditetapkan sebagai tersangkanya bersamaan dengan waktu tersebut, tetapi kenapa masih belum ada lanjutan serta penahanan buat Surya. Harusnya ada kejelasan dan kepastian hukum, kalau memang tidak maka terbitkan SP3 buat tersangkanya,” kata Lukman Hakim koordinator aksi.

Kasi Pidsus dihadapan kelompok massa menjelaskan, pihaknya (tim Kejari) Stabat tak mungkin mengeluarkan SP3 begitu saja mengingat waktu, pikiran, tenaga serta materi dicurahkan menangani kasus itu. Malah pihaknya tak menghalangi kelompok massa ikuti ekspos di Kejatisu, Selasa (13/12) lusa mendatang guna mengetahui prosesnya. (mag-4)

LANGKAT- Dewan Pimpinan Cabang (DPC) PDI Perjuangan Kabupatan Langkat, meminta hasil studi banding seluruh Kepala Sekolah (Kasek) SMP, SMA serta Kepala Unit Pembantu Teknis Daerah (KUPTD) yang berangkat ke pulau Bali.
“Kalau betul studi banding mana laporannya, publikasikanlah. Bukan se-sederhana itu melakukan kegiatan secara resmi tidak ada laporan. Kepala Dinas (Kadis) Pendidikan dan Pengajaran (Dikjar) harus memahami itu, sebagai pemegang kekuasaan dunia pendidikan semestinya tahu prosedural sekaligus mekanisme,” kata Ketua DPC PDI-P Kabupatan Langkat, Syafril, Sabtu (10/12).

Mantan anggota DPRD Langkat dua periode ini menyesalkan kelalaian legislatif melakukan pengawasan. Idealnya, sebelum bertolak studi banding ke Bali harus dipertanyakan tujuan serta garansi agenda dimaksud. Begitu pula, setelah melaksanakannya maka perlu dipertegas tentang penerapan hasil studi banding itu.

Dia berpendapat, terlalu berlebihan jika segenap Kasek maupun KUPTD studi banding melibatkan anggota keluarga, kendati memang menggunakan biaya sendiri. Belum lagi, sasaran tujuan (Bali) relevansinya dinilai kurang tepat mengingat aspek perekonomian hasil pendapatan asli daerah (PAD) pulau dewata sangat berbanding terbalik dengan Langkat.

“Sah-sah saja kalau sumber dana keberangkatan dari forum kasek, tapi mana wadahnya cobalah tampilkan kenapa selama ini tidak dimunculkan terus dengan KUPTD apa pula forumnya. Kemudian, kalau mau studi banding sebaiknya dilakukan jauh hari sebelum jadwal ujian semester siswa. Kami minta evaluasi kinerja Kadisnya itu, kita menduga kalau Bupati sudah dikelabui dalam konteks studi banding tersebut,” sesalnya.

Kabag Humas Pemkab Langkat, H Syahrizal menjelaskan studi banding ke pulau Bali selama tiga hari Senin (5/12) sampai Rabu (7/12) digawein forum kasek menggunakan biaya pribadi termasuk kesertaan anggota keluarga Kasek atau KUPTD dalam rombongan. Pihaknya secara detail tidak mengetahui misi kegiatan, namun pastinya sudah memperoleh izin pimpinan (Bupati) selama tidak mengganggu proses belajar mengajar. (mag-4)

KUALA- Pawiro alias Aleng (83) mencoba bunuh diri dengan cara menusuk perut sendiri pakai pisau belati. Tapi, upaya itu berhasil digagalkan anak kandungnya, Syamsidar (43). Akibat kejadian itu, bapak enam anak itu langsung dibawa ke RSU dr Fuad Binjai untuk dirawat secara medis. Kini, kondisinya mulai berangsur pulih pasca ditangani medis.

Informasi diperoleh, aksi nekat Aleng terjadi, Sabtu (10/12) sekira pukul 06.00 Wib dinihari dirumah anak kandungnya Syamsidar di Dusun VI, Desa Tanjung Keriahan, Kecamatan Serapit, Langkat.

Selama ini, Aleng tinggal di rumah anak kandungnya tersebut. Aleng yang memiliki riwayat penyakit darah tinggi, frustasi karena penyakitnya tak kunjung sembuh. Akibatnya, Aleng nekat mengakhiri hidupnya dengan cara bunuh diri.
Ketika menusukkan sebilah pisau ke perutnya, Aleng berteriak. Syamsidar yang mendengar teriakan itu langsung mendatangi Aleng di kamarnya. Saat itu, korban terlihat sudah tersungkur bersimbah darah dengan luka tusuk diperutnya. Bahkan, pisau yang dipakai itu untuk bunuh diri masih terlihat menancap diperutnya.

“Untuk apa aku hidup, kalau harus menderita penyakit seperti ini, “ kata salah seorang perawat yang menangani korban menirukan ucapan korban saat dirawat di rumah sakit tersebut.

Kapolsek Kuala AKP Turnip saat dikonfirmasi membenarkan kejadian itu. Pihaknya masih melakukan penyelidikan terkait insiden percobaan bunuh diri tersebut. Namun kuat dugaan kalau korban nekat melakukan itu karena stres dan frustasi dengan penyakit yang dialaminya tak kunjung sembuh. (wis/smg)