25 C
Medan
Monday, December 22, 2025
Cari disini....
Home Blog Page 14167

Gatot Ngaku Banyak Kekurangan

MEDAN- 2012, pintu seluruh jajaran pejabat di lingkungan Pemerintahan Provinsi Sumatera Utara (Pemprovsu) harus dibuka alias dilarang untuk ditutup.

Itu dikemukakan Pelaksana Tugas (Plt) Gubsu Gatot Pujo Nugroho, saat menjadi pembina upacara, pada apel terakhir tahun 2011 Pemprovsu, di Halaman Upacara Kantor Gubsu, Jalan Diponegoro Medan, Kamis (29/12).
Gatot mengatakan, agar di tahun 2012 yang tinggal beberapa hari ke depan, seluruh PNS harus melakukan perubahan yakni, dengan menghadirkan pelayanan terbuka dan transparan oleh pimpinan Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) terhadap staf di jajarannya. Hal itu dilakukan sebagai wahana untuk berkonsultasi dalam melaksanakan Tugas Pokok dan Fungsi (Tupoksi) masing-masing.

“Saya ingin, mulai tahun 2012 seluruh ruangan kerja, dari ruang Plt Gubsu, Sekdaprovsu, Asisten dan Kepala SKPD jangan ada yang pintunya tertutup. Ini bertujuan agar memudahkan pimpinan tersebut bisa ditemui stafnya, ketika akan berkonsultasi. Untuk tamu dari luar, tentu akan ada mekanisme dan prosedurnya,” katanya.

Keterbukaan itu, maksudnya, menjadi upaya perubahan untuk memberikan pelayanan lebih cepat serta bisa memangkas jalur birokrasi yang selama ini cenderung tertutup.

“Di sisi lain ini akan menghadirkan pelayanan yang transaparan dan cepat,” tambahnya.
Pada kesempatan itu, Gatot mengakui, ada beberapa kemunduran di Tahun 2011 ini dan itu bukan hal yang menggembirakan alias mengecewakan. Antara lain, pengesahan APBD 2012 yang lebih lambat dibandingkan APBD 2011. Kemudian, masih adanya kegiatan besar yang menumpuk di akhir tahun seperti tahun-tahun sebelumnya.(ari/jpnn)

20 Kabupaten/Kota di Sumut Belum Salurkan BOS

JAKARTA- Menteri Koordinator Bidang Kesejahteraan Rakyat (Menkokesra) Agung Laksono mengancam akan memberi sanksi kepada Pemerintah Daerah yang tidak tepat waktu menyalurkan dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS). Bahkan, Agung mengancam akan membawa masalah keterlambatan penyaluran BOS ke ranah hukum.
“Rencananya saya akan minta agar ini dimasukkan pidana,” tegas Agung saat memberikan keterangan pers di kantornya,  Jakarta, Rabu (28/12).

Menurut mantan ketua DPR itu, selama triwulan IV 2011, sebanyak 276 kabupaten/kota belum menyalurkan dana BOS. Termasuk 20 kabupaten/kota di Sumut. DKI Jakarta merupakan satu-satunya provinsi yang telah menyalurkan dana BOS 100 persen.

Agung memperingatkan kepada Pemda kabupaten/kota agar dana BOS disalurkan tepat waktunya. Dikatakanya, ada macam-ma cam alasan Pemda menolak menyalurkan dana BOS. (kyd/jpnn)

Dipantau, Tentara Syria Tembaki Demonstran

DAMASKUS – Tim pemantau Liga Arab melanjutkan tugasnya memonitor proposal perdamaian di tiga kota Syria kemarin (29/12). Tetapi, di Damaskus tim justru disuguhi rentetan tembakan yang dilancarkan tentara pemerintahan Presiden Bashar al-Assad kepada demonstran.

Sedikitnya, 13 orang dilaporkan tewas dalam penembakan tersebut.
Tim pemantau Liga Arab itu memulai misinya dengan pernyataan kontroversial. Ketua delegasi yang berasal dari Sudan, Letnan Jenderal (Letjen) Mohamed Ahmed Mustafa al-Dabi, mengaku tidak melihat sesuatu yang menakutkan saat kunjungan pertamanya di Kota Homs pada Selasa lalu (27/12). Kemudian, dia menyatakan memerlukan waktu tambahan untuk membuat kesimpulan soal kota tersebut.

Pemilihan Mustafa al-Dabi memicu protes dari oposisi Syria. Dia memegang jabatan kunci dalam pemerintahan di Sudan. Padahal, pemerintah negara di Afrika itu terlibat dalam pembantaian di wilayah Darfur.
Tim pemantau melakukan kunjungan singkat ke Kota Homs pada Selasa lalu dan langsung kembali ke ibu kota keesokan harinya (28/12). Dalam perjalanan pun, mereka dikawal tentara. Hal itu membuat demonstran marah dan menyerbu mobil mereka.

Tim Liga Arab akhirnya kembali ke Distrik Baba Amr, salah satu wilayah terburuk terkena dampak konflik militer dan demonstran antipemerintah, untuk melihat bangunan yang rusak akibat serangan tentara pro-Assad. Tim Liga Arab mendengar kesaksian orang-orang yang kehilangan teman dan sanak keluarganya. Saat itulah sebuah keluarga memperlihatkan kepada anggota tim satu jenazah korban.

Kemarin pasukan keamanan Syria kembali menembaki puluhan ribu demonstran di luar sebuah masjid di wilayah Douma, pinggiran Damaskus. Lokasi penembakan dekat dengan kantor pemerintahan yang sedang dikunjungi anggota tim Liga Arab. Empat orang tewas dalam insiden tersebut.

Kekerasan juga terjadi di wilayah lain pada saat hampir bersamaan. Misalnya, di kota dan Provinsi Idlib yang ada di utara Syria, Hama di bagian tengah, serta Provinsi Daraa di selatan. Total tercatat sedikitnya 13 orang tewas dalam insiden bentrok di berbagai wilayah itu.

Kekerasan dan pelanggaran HAM yang terus berlanjut saat tim monitor Liga Arab tiba di Syria tersebut membuat oposisi kecewa. Mereka menilai bahwa kerja sama terbatas antara rezim Assad dan tim pemantau tidak lebih dari upaya mengulur waktu dan upaya menghambat penjatuhan sanksi maupun kecaman dari dunia internasional.
Langkah pencitraan rezim Assad juga terlihat dari upaya pembebasan 755 orang yang ditahan selama sembilan bulan dalam demonstrasi antipemerintah. Pengumuman kebijakan itu disiarkan televisi Rabu (28/12) waktu setempat.
Sebuah laporan menyebutkan, para tahanan itu terlibat dalam sejumlah insiden kekerasan terakhir dengan militer. “Namun, tangan mereka sama sekali tak berlumur darah,” ujar sebuah seumber.

PBB menyatakan, lebih dari 14 ribu orang ditangkap dan ditahan di Syria karena ikut dalam demonstrasi. Lalu, lebih dari 5 ribu orang tewas akibat represi tentara Assad dalam menghadapi demonstran. (rtr/afp/cak/dwi/jpnn)

Mantan Pegawai Bank Divonis Mati di Malaysia

WNI Ditangkap Bawa Heroin

ALOR SETAR- Seorang warga Negara Indonesia (WNI), Maggie Taissya Olyvia (27) divonis mati oleh Pengadilan Tinggi (PT) Alor Setar, Malaysia. Wanita itu dihukum karena melakukan dan menyelundupkan narkoba jenis heroin seberat 656,15 gram dan 185,48 gram monoacertylmorphine.

Demikian diberitakan The Star, Kamis (29/12). Putusan Maggie tersebut ditetapkan majelis hakim PT Alor Setar, Mohd Zaki Abdul Wahab. Dalam sidang tersebut, bertindak sebagai jaksa adalah Norsyuhada Mohd Yatim, sedangkan pengacara Maggie adalah A J Surinarayanan.

Maggie terdeteksi membawa barang haram itu di Kompleks Imigrasi di Bukit Kayu Hitam pada 20 September 2010 pukul 12.15 waktu setempat. Narkoba ditemukan di tas yang dibawa Maggie. Dalam sidang, Maggie mengakui tas itu berisi narkoba, tapi dia tak mengetahui jenisnya.

Atas pengakuan ini, hakim menilai Maggie melanggar UU Obat Berbahaya 1952 dan menjatuhkan hukuman mati.  “Terdakwa sendiri telah mengakui bahwa dia tahu tentang narkotika dalam tasnya,” katanya.
Maggie yang pernah bekerja di lembaga finansial di Jakarta,  histeris lalu pingsan begitu mendengar vonis itu. Sejumlah polisi lalu membawanya keluar dari pengadilan. Media Malaysia lainnya, New Straits Times menulis, Maggie ditahan setelah mesin pemindai di kantor Imigrasi mendeteksi narkoba di tasnya. Narkoba yang berada di amplop ditemukan dalam kompartemen khusus di tasnya.

Maggie bersaksi bahwa ia telah menerima tawaran dari seorang pria tak dikenal untuk membawa tas dari Kamboja ke Malaysia. Dia terbang ke Phnom Penh dan bertemu orang lain, yang hanya dikenal sebagai Daniel, di sebuah hotel. Daniel memintanya untuk membawa tas ke Malaysia. Setibanya, barang haram itu tercium.
Sementara itu, Kementerian Luar Negeri (Kemlu) Indonesia siap memberi bantuan hukum menyelamatkannya dari tiang gantung.

“Apa pun kasusnya, dari segi aspek hukum dan kekonsuleran kita berikan bantuan hukum,” kata Direktur Perlindungan WNI Tatang Razak. (bbs/jpnn)

Tanggal 30 Desember di Somoa tak Ada

SOMOA – Di tengah masyarakat dunia akan merayakan pergantian tahun menuju tahun 2012. Tapi, bagi masyarakat Samoa, sebuah negara kepulauan di Samudra Pasifik, pada tahun 2011 mereka akan kehilangan tanggal 30 Desember.
Bagi masyarakat Somoa, tanggal 30 Desember tidak tercantum dalam kalender mereka. Setelah tanggal 29 Desember, esok harinya menjadi 31 Desember 2011 karena wilayah Somoa dilalui garis tanggal internasional.  Wilayah Samoa saat ini berada di sebelah timur garis tanggal internasional dan akan berpindah ke sebelah barat dalam setiap satu abad.
Seperti diberitakan Telegraph, Kamis (29/12), Somoa akan menjadi tempat terakhir untuk melihat tenggelamnya matahari di tahun 2011 dan menjadi tempat yang pertama untuk melihat terbitnya matahari di tahun 2012.

Beberapa kelompok keagamaan menolak untuk mengakui hilangnya tanggal 30 Desember tersebut. Salah satunya kelompok Advent Hari Ketujuh tidak akan mengakui perubahan itu dan akan tetap menjalankan siklus tujuh hari seminggu seperti biasanya.

Perubahan waktu terakhir terjadi pada tahun 1995, ketika negara di Pasifik, Kiribati, yang telah lama terbagi dua, sebagian besar pulaunya bergeser ke waktu wilayah timur. Sedangkan bagian barat wilayahnya memiliki waktu sehari lebih cepat. (net/jpnn)

Tewas karena Kecelakaan Naik 174 Persen

Faktor Manusia Menjadi Penyebab Tertinggi

KOMITE Nasional Keselamatan Transportasi (KNKT) mencatat jumlah korban meninggal pada kecelakaan transportasi yang diinvestigasi sepanjang 2011 meningkat 174 persen dibanding 2010. Jika tahun lalu korban meninggal sebanyak 90 korban jiwa, tahun ini jumlahnya mencapai 247 korban jiwa.

“Kita telah melakukan identifikasi terhadap perkiraan faktor penyebab utama terjadinya kecelakaan transportasi tahun 2011, ternyata faktor manusia atau human factor paling banyak berkontribusi terhadap kecelakaan-kecelakaan itu,” ujar Ketua KNKT, Tatang Kurniadi di gedung Kementerian Perhubungan kemarin.

Tatang menyebutkan dalam pelaksanaan investigasi di tahun 2011, secara keseluruhan KNKT telah melaksanakan investigasi sebanyak 46 kali yang terdiri dari moda transportasi udara 32 kali, moda jalan 7 kali, moda laut 6 kali dan moda kereta api 1 kali. “Jumlah investigasi kita tahun ini dibandingkan tahun lalu naik 28 persen,” tegasnya.
Dari semua kecelakaan yang diinvestigasi KNKT tersebut, tercatat korban sebanyak 247 orang meninggal, terdiri dari kecelakaan laut 86 orang, kecelakaan jalan 85 orang, kecelakaan udara 71 orang dan kecelakaan kereta api 5 orang. “Angka korban meninggal itu meningkat 174 persen jika dibandingkan jumlah korban pada tahun 2010 yang sebanyak 90 orang,” kata dia.

Sedangkan jumlah korban luka-luka pada tahun 2011 sebanyak 420 orang dengan rincian kecelakaan laut 346 orang, kecelakaan jalan 56 orang, kecelakaan kereta api 10 orang dan kecelakaan udara 8 orang. “Angka jumlah korban luka-luka tersebut meningkat 40 persen jika dibandingkan dengan korban luka pada 2010 yang sebanyak 301 orang,” lanjutnya.

Dia mengakui bahwa semua kecelakaan itu paling banyak disebabkan karena faktor manusia, yaitu 62,5 persen, yang secara spesifik di moda jalan berkontribusi 37,5 persen, laut 12,5 persen, udara 12,5 persen. “Porsentase kontribusi faktor manusia pada kecelakaan tahun ini mengalami kenaikan jika dibandingan dengan tahun 2010 yang berkontribusi 44 persen terdiri dari udara 25 persen, laut 8 persen,jalan 8 persen dan kereta 8 persen,” tambahnya
Selain itu terdapat faktor teknis yang juga menyebabkan kecelakaan sebesar 37,5 persen. Angka itu mengalami penurtnan jika dibandingkan dengan data kontribusi faktor teknis padatahun 2010 yaitu sebesar 53 persen.

“Faktor yang lain adalah faktor eksternal seperti halnya cuaca atau kondisi lingkungan di lokasi kecelakaan. Ini merupakan faktor yang masih memerlukan analisis dan pengkajian lebih mendalam apakah merupakan kontributor utama penyebab klakaan atau bukan,” tukasnya.

Pada kesempatan sama dia sampaikan bahwa KNKT juga melakukan analisis laju kecelakaan (rate of accident) di masing-masing moda transportasi. Angka tersebut diperoleh dari jumlah kecelakaan satu tahun dibandingkan dengan tingkat produksi masing-masing moda. “Misalkan untuk moda udara, terjadi peningkatan rate of accident pada tahun 2011 dengan angka 4,22, tahun lalu 2,68,” tuturnya.

Sepanjang tahun 2011 ini, KNKT mengaku telah memberikan rekomendasi kepada pihak-pihak terkait untuk mencegah terjadinya kecelakaan di masa mendatang. “Pada tahun 2011, ada 99 rekomendasi yang terdiri dari kereta api 10 rekomendasi, transportasi laut 12 rekomendasi, moda jalan 17 rekomendasi dan transportasi udara 60 rekomendasi,” ungkapnya.

Dalam rangka menunjang kinerja KNKT, Tatang berencana menambah jumlah investigator  dalam waktu dekat ini. Saat ini KNKT memiliki 53 investigator yang bertugas di semua moda transportasi berdasar keahlian masing-masing. “Jumlah ini tidak ideal melihat luas dan banyaknya moda transportasi di Indonesia. Kita harapkan mulai 2012 akan ada 261 investigator untuk semua moda,” jelasnya. (wir/jpnn)

Gelar Operasi Zebra 2011

Direktorat Lalu Lintas Poldasu dalam meningkatkan kesadaran dan kepatuhan menggelar Operasi Zebra Toba 2011 dengan mengedepankan penegakan hukum terhadap pelanggaran lalu lintas dan tindak pidana kejahatan bermotor berupa razia.

Selain itu polisi bertopi putih ini juga melakukan penyuluhan seperti kegiatan pendidikan masyarakat melalui media, atau langsung pada tempat keramaian dan tempat rawan kecelakaan atau pelanggaran lalu lintas, masuk ke sekolah sekolah dalam program polisi sahabat anak.

Nah selama menggelar Operasi Zebra Toba 2011 di seluruh wilayah hukum Polda Sumatera Utara  selama 6 hari yang dilakukan sejak 28 Nopember 2011 lalu Ditlantas Poldasu menekan angka kecelakaan lalu lintas baik kualitas maupun kuantitas dari 88 jumlah kecelakaan menjadi 70 kali kejadian atau turun 25,71 persen.

Korban meninggal dunia dari 31 orang menjadi 18 orang atau 5 sampai 6 orang setiap hari menjadi 3 orang setiap hari ada penurunan  72,22 persen, korban yang mengalami luka berat juga terjadi penurunan sebesar 1,89 persen yaitu dari 54 orang menjadi 53 orang, sedangkan luka ringan turun 47,54 persen yaitu dari 90 orang menjadi 61 orang. (azw)

Hasil Ekspor Harus Disimpan di Bank Lokal Berlaku Efektif per 2 Januari

MEDAN- Bank Indonesia (BI) akan memberlakukan kewajiban agar eksportir menyimpan devisa hasil ekspor (DHE) dan devisa utang luar negeri (DULN) di bank nasional, pada 2 Januari mendatang. Bila ada eksportir yang melanggar kebijakan ini, akan dikenakan sanksi denda minimal Rp10 juta hingga pencabutan izin ekspor ke luar negeri.
Kebijakan itu disambut baik Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) Sumut. Seperti yang disampaikan sekretarisnya, Laksamana Adyaksa, Apindo yang mendukung regulasi BI tersebut sekaligus meminta pemerintah menciptakan suasana perbankan yang kondusif dan kredibel.

Laksamana mengingatkan pemerintah tidak mengulangi kejadian saat krisis 1997-1998 lalu, dimana beberapa L/C (letter of credit) dari perbankan Indonesia tidak diterima di bank luar negeri. “Eksportir mengakui harus ada nasionalisme dengan menyimpan dana di bank nasional. Namun di sisi lain, kredibilitas bank nasional masih banyak yang diragukan dan bermasalah,” terangnya.

Sekali lagi, Laksamana Adyaksa berharap ada jaminan dari pemerintah dan BI tentang kesehatan bank nasional dan jaminan kepastian.

Laksamana juga mengungkapkan selama ini pengusaha ekspor dan impor lebih banyak memilih bank asing, lantaran bank-bank tersebut memiliki jaringan international yang kuat dan sehat. Bahkan, bank-bank asing ini juga ada di Indonesia.

“Dengan menggunakan jaringan perbankan asing ini, eksportir lebih mudah dalam bertransaksi. Karena, sistemnya lebih sederhana, biayanya lebih murah serta ada jaminan kepastian,” jelasnya.

Pernyataan senada juga diungkap Sekretaris Eksekutif Gabungan Pengusaha Eksportir Indonesia (GPEI), Sofyan Subang. Menurutnya, suku bunga yang lebih murah, serta kemungkinan ada eksportir yang meminjam uang di bank asing, membuat pengusaha tersebut harus menyimpan dan menerima dana di bank asing. Jika regulasinya sudah ditetapkan, mau tidak mau eksportir harus mengikuti peraturan tersebut. Namun, Sofyan mengharapkan agar peraturan ini, lebih disosialisasikan lagi kepada pengusaha. Lantaran menurutnya, harus ada transisi yang dilakukan pengusaha untuk mengalihkan dananya dari bank asing ke bank nasional.

Di sisi lain, Peneliti Ekonomi Muda Senior BI Medan Indra Kuspriyadi, mengungkapkan regulasi yang tercantum dalam Peraturan BI (PBI) No 13/20/PBI/2011 ini tidak menyulitkan. Pengusaha tidak harus mengkonversikan dananya ke rupiah. Kebijakan DHE ini menurutnya juga akan memudahkan lembaga perpajakan dalam mengawasi pajak para eksportir hingga kantor bea cukai. Sehingga kecurangan-kecurangan yang terjadi langsung bisa dideteksi.

Selain itu, sambungnya, kondisi perbankan di Indonesia, Sumut khususnya, sudah berbeda dari tahun 1997-1998. Perbankan Indonesia sudah kuat dan cukup agresif dalam pertumbuhan ekonomi. Bahkan tidak terpengaruh signifikan akan krisis Eropa dan Amerika Serikat yang sedang berlangsung.

“Bukti bahwa bank di local khususnya Sumut, sudah lebih baik dapat dilihat dari para investor yang banyak menanamkan sahamnya di Sumut,” ujar Indra.

Di Sumut sendiri, ada sekitar 25 bank devisa yang beroperasi, dan 4 diantaranya adalah bank plat merah seperti Bank Mandiri, BNI, BTN, dan BRI. (ram)

Indonesia Makin Kaya, Aset Tembus Rp1.388 Triliun

JAKARTA – Indonesia ternyata makin kaya. Indikatornya adalah data direktorat Jenderal Kekayaan Negara (DJKN) yang menyebut nilai aset negara bertembah cukup signifikan.

Direktur Hukum dan Humas Ditjen Kekayaan Negara Purnama T Sianturi mengatakan, inventarisasi aset atau barang milik negara (BMN) per 30 Juni 2011 lalu mencapai Rp 1.338,7 triliun. “Naik Rp 51,2 triliun dibandingkan posisi 1 Januari 2011,” ujarnya melalui siaran pers kemarin (29/12). Menurut Purnama, aset negara tersebut terdiri dari persediaan sebesar Rp 49,56 triliun, aset tetap sebesar Rp1.265,09 triliun, dan aset lainnya sebesar Rp 24,05 triliun. “Aset ini terdapat pada 74 Kementerian/Lembaga,” katanya.

Hingga November 2011, sisa satuan kerja (satker) yang belum dilakukan inventarisasi dan penilaian ada 119 satker dari target 687. Sebanyak 568 satker telah selesai dan diharapkan akhir 2011 seluruhnya dapat diinventarisir.

Purnama menambahkan, Hasil Pengelolaan Aset (HPA) oleh Ditjen Kekayaan Negara selama semester I-2011 mencapai Rp 556 miliar. Adapun target APBN-P 2011 untuk HPA ditetapkan sebesar Rp 965, 69 miliar. “Hingga 28 Desember ini, realisasi HPA telah mencapai Rp 993,61 miliar. Hingga akhir tahun, HPA diproyeksi mencapai Rp1,12 triliun karena ada tambahan penerimaan sebesar Rp127 miliar dari konversi piutang menjadi penyertaan modal,” terangnya.

Rinciannya adalah, Pengelolaan aset eks Bank Dalam Likuidasi sebesar Rp170,44 miliar, Pengelolaan aset eks BPPN sebesar Rp307,88 miliar, serta Pengelolaan aset eks kelolaan PT PPA (Persero) yang dikelola langsung oleh Kementerian Keuangan sebesar Rp400,174 iliar.

Lalu, Pengelolaan aset yang diserahkelolakan ke PT PPA (Persero) sebesar Rp106,113 miliar, Pengelolaan aset lain yaitu aset KKKS, PKP2B, Aset barang milik asing/Cina, aset rampasan kejaksaan, aset tegahan bea cukai, aset eks INDRA, USAID, ProFi, barang milik kapal tenggelam, aset eks Gratifikasi, dan lain-lain. (owi/kim)

BRI Syariah Sumut tak Terima Gadai Emas

MEDAN- Sejak 14 Desember yang lalu, Bank Rakyat Indonesia Syariah (BRI Syariah) Sumut menghentikan gadai emas, yang menjadi salah satu program yang ada di BRI Syariah. Penghentian ini berdasarkan dari pemberitahuan dari kantor pusat BRI Syariah yang ada di Jakarta.

“Iya, sejak 14 Desember yang lalu, kita sudah menghentikan gadai emas, karena sudah ada pemberitahuan dari kantor pusat, tetapi untuk pemberitahuan lebih lanjut belum diketahui,” ujar Customer Marketing Manager BRI Syariah Medan, Indra Effendy.

Untuk saat ini, ada sekitar 300-400 nasabah BRI Syariah termasuk dengan gadai perhiasan di BRI Syariah. Perkembangan bank ini juga cukup menggembirakan, mengingat peningkatan oustanding dari tahun lalu, mencapai 50 persen.

Tetapi, peningkatan 50 persen ini menurut Indra adalah wajar, berbeda dengan di Pulau Jawa yang perkembangan gadai emas ini sangat signifikan.

“Kalau di Medan terutama Sumatera pertumbuhannya biasa-biasa saja, beda dengan Jawa yang pertumbuhannya sangat pesat dan signifikan,” tambah Indra. Dengan penghentian program ini, bagi nasabah yang telah mengikuti program gadai emas, ini tidak menjadi masalah. “Tidak masalah untuk nasabah lama, yang tidak boleh mencari nasabah baru,” tambahnya.

Sementara itu, Deputi Bank Indonesia Medan, Achmad Fauzi menyatakan penghentian gadai emas di BRI Syariah merupakan ketentuan dari BI Pusat. Yang melihat ketidakefektifan dana di BRI Syariah dalam gadai emas. “Kalau menurut saya, uang yang disimpan tidak efektif untuk digunakan bagi masyarakat,” ujarnya.

Dengan sistem wiralaba yang diterapkan oleh BRI Syariah, tetapi pada praktiknya, uang yang disimpan tidak produktif, dengan kata lain uang yang disimpan tidak mendukung sektor riil.

“Padahal, pada hakikatnya syariah, uang yang disimpan kah harus produktif,” tambah Achmad.
FTV (Finance to Value) atau LTV (Loan to Value) yang diberikan oleh BRI Syariah juga tidak sesuai dengan RBB (Rencana Bisnis Bank) yang telah ditunjukkan ke BI. Dari yang seharusnya 10 persen malah menjadi 20 persen. “FTV itu harus sesuai dengan yang di rencanakan, jadi bila ada pelanggaran maka kita juga memberikan sanksi,” ujar Achmad.

Pemberhentian sementara program gadai emas ini bersifat sementara yang belum diketahu kepastian waktu untuk dapat beroperasional lagi. “Ketentuan semua dari BI Pusat, bukan kita, jadi kita tunggu saja waktunya,” ujar Achmad. (ram)

Kasus Orangtua Cabuli Anak Tertinggi

LANGKAT – Kasus pencabulan anak-anak banyak yang tak terekam Komisi Perlindungan Anak Indonesia Daerah (KPAID) Langkat. Sehingga, jumlahnya relatif sedikit bila dibandingkan dengan faktanya. Hal inilah yang bisa menghambat terwujudnya kota layak anak (KLA) di Langkat.

Berdasarkan rekapitulasi kasus kekerasan anak yang diterima KPAID Langkat pada 2011, kasus pencabulan mendominasi diantara kasus lainnya seperti penganiayaan serta narkoba. Khusus untuk kasus pencabulan sebanyak 16 kasus, 9 diantaranya kasus pencabulan yang dilakukan orangtua terhadap anak-anak.

“Kemungkinan jumlahnya kasusnya bias menggelembung sangat terbuka, apabila setiap kasusnya masuk atau dilaporkan ke KPAID,” ujar Ketua KPAID Langkat Enissafrin AL di Stabat, Rabu (28/12).

Dia menyebutkan, selain tiga kasus tersebut, ada beberapa kasus lain menyertai yakni pencurian, asusila (porno), kesehatan (dugaan mal praktik), pembunuhan, depresi bahkan melarikan anak dibawah umur (MADU).

Ironisnya, sambung dia, kasus pencabulan dimaksud termasuk diantaranya dilakukan orangtua korban (anak), bahkan pendidik atau guru di sekolah korban. Seterusnya, dilakukan oleh teman sendiri atau pacar. Dari rangkaian kasus yang menimpa anak, disebabkan masih lemahnya sosialisasi dilakukan pihak-pihak terkait, yang memiliki kompetensi langsung seperti Dinas Pendidikan dan Pengajaran (Dikjar) karena berhubungan langsung dengan anak. Tidak hanya itu, instansi lainnya Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) Langkat sebagai mitra KPAID Langkat. “Bila sosialisasi semakin sering, efeknya bisa memberikan pengetahuan kepada orangtua,” katanya.
Kapolres Langkat, AKBP H Mardiyono mengatakan kasus pencabulan terhadap anak, yang dilakukan oleh orang tua korban (anak), harus ditanggapi serius.

“Setiap pekannya, Polres melaksanakan program safari Jumat. Dalam kesempatan itu, acapkali mengingatkan perbuatan melanggar hukum sangat beresiko bagi pelakunya. Dengan pencabulan terhadap anak bahkan anak kandung. Makanya, kalau ada orangtua yang melakukan perbuatan bejat terhadap anak, kami selalu berikan siraman rohani,” ujarnya.

Lebih lanjut, Sekretaris KPAID Langkat, Reza P Lubis menyebutkan menuju Kabupaten Langkat menjadi KLA, sebenarnya masih sangat sulit tercapai. Pasalnya, kasus pencabulan menimpa anak semakin marak ditambah minimnya sarana pendukung kenyamanan anak. “Kami sangat mendukung terwujudnya KLA di Langkat. Tapi , sejauh ini sarana pendukung kenyamanan anak masih jauh dari harapan. Beberapa sekolah atau fasilitas anak, faktor pendukung keamanan kenyaman juga minim, misalnya zebra cross di sekolah,” katanya. (mag-4)

1...14,16614,16714,168...15,735Page 14,167 of 15,735

Graha Pena Medan,
Jl Sisingamangaraja Km 8,5 No 134 Amplas-Medan 20148.
Telp. 061-7877012 (Hunting).

Tentang Kami

Popular

Pilihan Editor