MEDAN- Dua terdakwa kasus dugaan korupsi proyek pengadaan prasarana air bersih Dinas Tata Ruang dan Permukiman (Tarukim) Kabupaten Toba Samosir (Tobasa) senilai Rp1,86 miliar tahun anggaran 2007 menjalani sidang perdana di Pengadilan Tipikor Medan, Selasa (27/12).

Hadir dalam sidang perdana itu, Jaksa Penuntut Umum (JPU) Secsio Jimec Nainggolan, dan ketua Majelis Hakim Jhonny Sitohang SH. Dalam sidang tersebut, JPU menghadirkan dua terdakwa yakni Duma Rotua F Sinaga dan Wakil Direktur II CV Otama, Frida Tarigan sebagai Konsultan Pengawas.

Dalam dakwaan JPU, kedua terdakwa diadili dalam sidang perdana untuk perkara kasus korupsi proyek pengadaan prasarana air bersih Dinas Tata Ruang dan Permukiman (Tarukim) Toba Samosir (Tobasa) sebesar Rp1,86 miliar pada tahun anggaran 2007.

Secsio menyebut keduanya didakwa dalam berkas terpisah dan diduga melakukan korupsi dalam dana pengawasan pengelolaan air minum serta limbah tahun 2007, yang diperuntukan bagi masyarakat berpenghasilan rendah, khususnya untuk masyarakat di Kecamatan Ajibata dan Kecamatan Lumban Julu.

Dia menunjukkan bukti, berdasarkan akte pemasukan persero serta perubahan anggaran dasar perseroan komaditer CV Otama.

Atas perbuatan kedua terdakwa negara mengalami kerugian sebesar Rp134.547.519, padahal sudah ada dana pembayaran pekerjaan pengawasan pengembangna kinerja pengelolaan air minum dan air limbah sebesar Rp148.002.000 dibayarkan untuk pekerjaan sesuai dengan perjanjian kontrak.

Kedua terdakwa (berkas terpisah) didakwa primair dan subsidair melanggar Pasal 2 ayat 1 dan Pasal 3 UU No 31/1999 sebagaimana diubah menjadi No 20/2001 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi. Usai dibacakan dakwaan itu, sidang ditunda dan dilanjutkan pekan depan. (rud)

PT Inatex Tutup Pintu Gerbang

MEDAN- Hingga kemarin, PT Inatex belum membukakan pintu gerbang bagi pedagang ikan, sehingga para pedagang tersebut terpaksa berjualan di Jalan Tanjung Bunga, Medan Kota, persisnya di belakang kantor PT Inatex.

Sementara, untuk pedagang lainnya seperti pedagang sayur, pakaian dan kebutuhan lainya diperbolehkan PT Inatex berjualan didalam kawasan tersebut.

“Pedagang ikan masih belum diperbolehkan berjualan oleh PT Inatex dengan menutup pintu gerbangnya, kami tidak tahu apa penyebabnya. Sedangkan pedagang lainnya diperbolehkan jualan seperti biasa, kami akan minta penjelasan,” kata Sekretaris Persatuan Pedagang Pasar Tradisional (P3T) M Rusli Tanjung, Selasa (27/12).

Dikatakannya, pedagang yang tidak diperbolehkan berjualan bukan karena tidak membayar retribusi kepada PT Inatex. Tapi PT Inatex memang tidak mempunyai alasan yang jelas.

“Kami tidak diperbolehkan berjualan bukan tidak bayar, setiap tahun kami membayar uang retribusi sebesar Rp7 juta kepada PT Inatex untuk lapak seluas 175 x 150 Cm. PT Inatex yang tidak mau lagi menerima pedagang ikan dengan alasan yang tidak jelas,” ucapnya.

Sampai saat ini, lanjut Rusli, pedagang masih terus berjualan dengan lapak seadanya. “Lapak jualan kami di dalam memang sudah tersedia, kami jadi bingung karena meja tem pat jualan kami tak bisa diambil.

Terpaksa kami berjualan menggunakan ember untuk tempat ikanikan kami,” ucapnya.

Irfan Harahap selaku kuasa hukum PT Inatex membenarkan pintu gerbang untuk pedagang ikan belum dibuka dengan alasan, lapak pedagang ikan akan direnovasi. “Pintu memang belum dibuka, karena akan direnovasi. Kalau untuk apa renovasi dan kapan pintu dibuka kita (PT Inatex) belum tahu,” jelasnya.

Sementara dalam pertemuan pedagang dengan Komisi A DPRD Sumut di gedung dewan, anggota dewan mempersilahkan para pedagang Simpang Limun berjualan di area PT Inatex, Jalan SM Raja Medan.

“Kita calling down dulu. Jangan mudah emosi. Kita serahkan dulu ke Pak Irvan (pengacara PT Inatex, red), yang katanya akan menghubungi pemilik PT Inatex yang di Jakarta soal ini. Kalau Pak Mulia Raja Nadeak tidak memberikan izin, tetap saja kalian berjualan di situ.

Kami Komisi A DPRD Sumut telah nimbrung dalam persoalan ini.

Atau bapak-bapak tidak percaya dengan kami Komisi A?,” tegas Mustofawiyah.

Pada kesempatan itu, juga dibahas mengenai 22 orang pedagang yang dilaporkan PT Inatex ke Polresta Medan beberapa waktu lalu.

Terkait dua hal tersebut, kuasa hukum PT Inatex, Irvan sempat diminta Komisi A DPRD Sumut untuk menghubungi pemilik PT Inatex, Mulia Raja Nadeak yang tengah berada di Jakarta. Namun anehnya, dengan suara ponsel yang diloudspekerkan oleh Irvan, terdengar ucapan bernada tinggi dari Mulia Raja Nadeak yang menyatakan, Irvan adalah penipu. Menyikapi ucapan kliennya itu, Irvan sempat membantah dan menyatakan, hal apa yang ditipu oleh dirinya kepada Mulia Raja Nadeak. “Apa yang saya tipu,” jawabnya.

Mendengar pernyataan Mulia itu, Irvan langsung mematikan handphonenya dan berjanji akan menghubungi Mulia Raja Nadeak tadi malam. “Nanti malam saya telepon pak!,” katanya sembari menutup teleponnya.

Sementara itu, anggota Komisi A DPRD Sumut Syamsul Hilal pada kesempatan itu menyarankan kepada Ketua dan Sekretaris Komisi A DPRD Sumut, Isma Fadly Ardhya Pulungan dan Mustofawiyah untuk melakukan komunikasi langsung dengan Wali Kota Medan Rahudman Harahap dan Kapolresta Medan Kombes Pol Tagam Sinaga, guna turun tangan langsung menyelesaikan masalah pedagang Simpang Limun dengan PT Inatex.

Awalnya, saran tersebut tidak diterima Ketua Komisi A DPRD Sumut Isma Fadly Ardhya Pulungan.

Namun, ternyata saran tersebut diterima para pedagang. Akhirnya, Isma Fadly mengamini saran tersebut, dan berjanji akan melakukan komunikasi dengan Pemko Medan.( adl/ari)