Bupati Samosir Kritik Gatot

MEDAN-Tiga pekan lagi even akbar Pesta Danau Toba (PDT) kembali digelar. Even yang sejatinya untuk menarik minat wisatawan tersebut diharapkan berujung sukses. Sayang, perhatian Pemerintah Provinsi Sumatera Utara (Pemprovsu) cenderung tak tampak, yang mencolok hanya papan reklame raksasa yang dipajang di beberapa sudut Kota Medan.

Selain soal PDT, masalah Danau Toba secara umum ternyata kurang mendapat perhatian dari Pemprovsu. Setidaknya, hal ini diutarakan Bupati Samosir Mangindar Simbolon pada acara Konferensi Pariwisata Nasional di Jakarta, Senin (5/12). Mangindar menyayangkan sikap Pelaksana Tugas (Plt) Gubsu Gatot Pujo Nugroho yang cenderung tidak peduli dengan Danau Toba sebagai ikon Sumut. Dia menilai Gatot tidak memberikan dukungan terhadap upaya kabupaten/kota di sekitar Danau Toba untuk mengembangkan kawasan wisata andalan Sumut itu.

Mangindar menyebutkan, para bupati/wali kota di sekitar Danau Toba telah menyepakati konsep Lake Toba Regional Management. Hanya saja, koordinasi dengan Pemprov Sumut tidak berjalan baik. Dia meminta pemerintah pusat mengeluarkan instruksi kepada Gatot agar mengkoordinasikan kabupaten/kota untuk urusan pengembangan Danau Toba ini. “Tolong ada instruksi dari pusat untuk gubernur, karena kami butuh sinergitas. Pusat sudah merespon bagusn
tapi kadis pariwisata tak tahu wisata,” cetus Mangindar.

Even PDT sejatinya bisa menjadi jalan masuk bagi Pemprovsu untuk lebih memajukan sektor wisata Danau Toba. Sayang, tidak hanya pihak birokrat saja yang tidak puas dengan Pemprovsu, para seniman dan budayawan pun merasakan hal yang sama. Ya, PDT yang seyogianya menghidupkan kembali berbagai tradisi Batak masih jauh dari kenyataan. Bahkan dengan pelaksanaan selama ini, PDT belum layak untuk menjadi langkah promosi pariwisata Sumatera Utara di tingkat internasional.

Hal itu antara lain disampaikan Direktur Pusat Latihan Opera Batak Thompson Hs, Senin (5/12) sehubungan pelaksanaan PDT yang digelar 27-30 Desember 2011 nanti. “Pesta Danau Toba, menurut saya belum bisa menjadi paket yang menarik untuk dunia luar akibat pasang-surut pengelolaannya. Tentu saja mengenai kepanitiaannya harus ditafsir sinerginya,” katanya.

Tidak sinerginya panitia lalu menimbulkan pertanyaan baru bagi sastrawan muda Batak ini. “Sesungguhnya Pesta Danau Toba itu mau dijadikan paket apa? Apakah paket budaya atau paket politik pariwisata tentang Danau Toba? Peningkatan dalam pendanaan ternyata tidak menjamin sinergi penciptaan paket yang menarik,” tambah Thompson.
Menurut Thompson, kurangnya komunikasi yang dijalin panitia dengan masyarakat sekitar Danau Toba semakin menjauhkan harapan dari pelaksanaan PDT itu sendiri. Salah satunya pengikisan nilai-nilai budaya di sepanjang pesisir Danau Toba yang tampak belakangan ini.

Keterlibatan seniman lokal pun dinilai masih belum maksimal. Terlihat dari rekrutmen yang dilakukan panitia. “Terlibat sebatas apa? Jangan keterlibatan itu digantungkan sebatas bagi-bagi proyek. Potensi kesenian lokal harus dilihat secara objektif dalam suatu proses yang dapat dipantau dari dokumen seperti track record dan dokumen visual. Dengan dukungan dokumen, standar mutu grup kesenian yang terlibat dapat dipertanggungjawabkan untuk promosi internasional. Kalau itu tidak bisa dilakukan, cukuplah Pesta Danau Toba setaraf kampung-kampung di sekitar danau itu,” ketusnya.

Menurutnya, agar PDT tidak sebatas seremoni, tapi bisa berdampak positif terhadap pembangunan kawasan Danau Toba itu, pengelolaan harus dilakukan orang atau lembaga yang punya kemampuan luas tentang Danau Toba. “Jangan kepada yang merasa menguasai teritori dan politik partai. Kalau pun harus orang partai, hendaknya partai yang konsern dengan isu lingkungan hidup terutama Danau Toba,” tegas Thompson.

APBN Anggarkan Rp20 Miliar

Keresahan akan nasib Danau Toba dan PDT-nya seakan diwakili sang bupati saat menyampaikan pendapat di forum yang dihadiri sejumlah pejabat Kementrian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, dan Wakil Ketua Dewan Perwakilan Daerah (DPD) Gusti Kanjeng Ratu Hemas.

Mangindar meminta Hemas mendorong agar revisi UU Nomor 32 tahun 2004 memasukkan ketentuan yang mewajibkan gubernur mengkoordinasikan kerjasama kabupaten/kota yang ada di wilayahnya. Hemas menanggapi, memang dalam upaya pengembangan Danau Toba, ada ketidaksiapan aparatur pemda, termasuk masyarakat di sekitar Danau Toba. “Infrastruktur jalan perlu perbaikan dan banyaknya keramba ikan sangat mengganggu, tapi ini karena di sana menjadi mata pencaharian,” ujar istri Sri Sultan HB X itu.

Wakil Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Sapta Nirwandar kepada wartawan juga mengungkapkan lemahkan koordinasi di tingkat Pemda yang ada di Sumut. “Konsep pengembangan Danau Toba, banyak, tapi ada problem implementasi dan koordinasi. “Danau Toba banyak keramba, tapi dibiarkan,” ujar Sapta Nirwandar.

Meski kecewa dengan Gatot, namun Mangindar merasa senang karena perhatian pusat cukup baik kepada Danau Toba. Disebutkan, untuk tahun depan saja, APBN melalui Kementrian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif menganggarkan Rp20 miliar untuk Danau Toba. Dana ini antara lain untuk menyusun master plan pembuatan geopark yang harus sudah kelar akhir 2011 ini. Selanjutnya, pada 2012 sudah mulai dibangun etalase sebagai tempat untuk memamerkan keunikan-keunikan Danau Toba.

Pemkab Samosir sudah menyediakan lahan 22 hektar untuk pembangunan etalase ini. “Etalase ini nantinya diisi miniatur-miniatur keunikan Danau Toba. Bahkan, nantinya ada semacam teater, semacam film, yang menggambarkan proses meletusnya gunung hingga terbentuknya Danau Toba,” kata Mangindar.
Selain itu, untuk menyadarkan dan melibatkan masyakarat sekitar danau, pemerintah juga akan melaksanakan program Destination Management Organization (DMO). “Melalui DMO kita sadarkan masyarakat mengenai pentingnya sektor pariwisata,” ujar Mangindar.

Sementara, Menko Perekonomian Hatta Rajasa dalam kata sambutannya membeberkan keunggulan sektor periwisata dibanding sektor lainnya. Menurut Hatta, sektor pariwisata merupakan sektor menyerap tenaga kerja terbanyak di dunia. “Begitu satu turis datang, setidaknya membutuhkan enam hingga tujuh tenaga kerja yang melayaninya,” kata Hatta.

Soal kritik Mangindar terhadap Gatot langsung disikapi  Wakil Sekretaris Fraksi Partai Damai Sejahtera (PDS) DPRD Sumut Tohonon Silalahi. Menariknya, wakil rakyat ini malah ‘kurang mendukung’ kritik sang bupati. “Kalau saya no comment mengenai hal itu. Secara kasat mata, masyarakat bisa saja memberikan penilaian itu. Karena asumsi masyarakat, kalau memberikan bantuan itu harus segera terlihat bantuannya dan dampaknya,” ujarnya kepada SUmut Pos, Senin (5/12).

Lebih lanjut dikatakan anggota Komisi A DPRD Sumut ini, namun sebaiknya, masyarakat juga terlalu mudah memberikan penilaian negatif terhadap kebijakan atau kepemimpinan kepala daerah. “Kita jangan terus menilai Plt Gubsu tidak peduli dan sebagainya. Karena logikanya, bantuan dari pusat itu biasanya dikomunikasikan ke kepala daerah yang bersangkutan,” jawabnya.

Disinggung mengenai kritikan kurang perhatiannya Gatot, dikemukakan Bupati Samosir Mangindar Simbolon, Tohonan Silalahi mengungkapkan pada kenyataannya infrastruktur di seputaran Danau Toba relatif baik. “Jalan-jalan ke sana juga sudah baik. Kalau saat ini, pengalokasian anggaran ke pengelolaan Danau Toba sebagai pusat pariwisata memang belum dianggarkan, dan APBD Sumut 2012 belum diketuk. Mungkin ada prioritas di bidang lain,” katanya lagi. (jul/sam/ari)

Medan- RSUP H Adam Malik dan RSU dr Pirngadi Medan masuk kategori merah oleh Kantor Kementerian Lingkungan Hidup Pusat (Kemen LH) beberapa waktu lalu. Setelah diusut, kabar mengejutkan keluar dari Kepala Instalansi Kesehatan Lingkungan RSUP H Adam Malik, Domdom Bakara SP.

Kata Domdom, RSUP Adam Malik mendapat kategori merah karena ada satu kriteria yang belum dimiliki. Dan, izin untuk itu belum keluar. “Mengenai pengolaan limbahnya, sudah dilakukan sesuai dengan prosedur yang berlaku. RSUP H Adam Malik masuk kategori merah karena ada salah satu kriteria dari sepuluh kriteria yang diajukan belum dimiliki saat ini.

Kriteria tersebut belum keluar sehubungan izin yang masih dalam pengurusan,” katanya.
Domdom menyebutkan, kesepuluh kriteria yang ditentukan oleh Kemen LH di antaranya izin insulator (cerobong asap dan yang termasuk dalam itu), pemusnahan limbah padat medis, harus punya TPS (tempat penyimpanan sementara), limbah B3 (bahan beracun dan berbahaya), izin TPS (tempat penyimpanan sementara), tempat pengolahan limbah padat dan limbah cair dan izinnya, harus mempunyai pulometer (alat pengukur limbah cair), harus ada izin Ipal, harus mempunyai neraca limbah (berapa limbah masuk dan berapa limbah yang harus dimusnahkan), laporan pengelolaan limbah dan laporan semester yang harus dikirim persemester ke KLH dan BLH.

“RSUP H Adam Malik masuk kategori merah karena tidak punya izin insulator dan izin tempat TPS. Kalau masalah pengolaan sudah kita lakukan sesuai prosedur. Namun, kita hanya terkendala dalam hal izin. Untuk polusi sendiri, sudah kita lakukan uji emisi per enam bulan dan hasilnya tidak ada polusi udaranya. Asap pembakaran limbah juga tidak mencemari lingkungan karena sudah melalui beberapa proses dan tahapan. Intinya hasil asap yang dikeluarkan sudah bersih,” urai Domdom.

Dombom menuturkan, RSUP H Adam Malik yang sudah berdiri 20 tahun lebih kurang ini harus mengurus ulang izin karena direvisi sesuai dengan peraturan Kementerian Kesehatan yang baru. “Memang sudah 20 tahun berdiri tapi izin masih dalam pengurusan sebab rumah sakit mengalami revisi sesuai dengan undang-undang baru. Untuk lebih lanjutnya, silahkan tanya kepada Kepala Direktur Umum dan Operasional RSUP H Adam Malik karena beliau yang lebih berkompeten. Limbah rumah sakit tidak berpengaruh di sekitar pemukiman penduduk dan tidak merusak tanaman para petani yang ada disekitar rumah sakit,” sebutnya.

Sementara itu, Kepala Direktur Umum dan Operasional RSUP H Adam Malik, Drg Tinon Respati  mengaku, semua limbah sudah dikelola sesuai dengan. “Izin insulator dan izin tempat TPS-nya saja yang tidak ada. Dan itu terkendala karena izin operasional rumah sakit yang masih dalam pengurusan. Mengenai izin, itu semua keputusan dari pusat. Kalau kami ingin secepatnya,” ucapnya.

Tak jauh berbeda dengan RSUP Adam Malik, Kasubbag Hukum dan Humas RSU dr Pirngadi Medan, Edison Perangin-angin SH MKes mengaku masalah izin memang masih menjadi kendala. “Mengenai izin, masih diurus perpanjangannya. Sebelumnya sudah ada izin tapi masih dalam pengurusan karena massa berlakunya sudah mati. Untuk izin operasional rumah sakit, sudah ada sejak dari zaman penjajahan Belanda. Kalau Kemen LH mengatakan kategori merah, tanyakan langsung saja kepada mereka apa alasannya,” cetusnya.

Terkait dengan itu, Anggota Komisi A DPRD Kota Medan, Landen Marbun, sangat menyesalkan kedua rumah sakit tersebut lamban dalam mengurus izin. “Bagaimana mengurus pasien jika mengurus izin saja lamban. Ini harus menjadi perhatian serius dari Pemprov Sumut dan Pemko Medan,” ungkapnya.

Sementara Ketua Komisi B DPRD Medan, Roma P Simaremare berjanji dalam waktu dekat akan melakukan pemeriksaan terhadap kesehatan lingkungan di dua rumah sakit tersebut dalam kunjungan kerja (Kunker) pada Januari mendatang. “Kalau memang benar yang dilansir Kementrian Lingkungan Hidup terhadap dua rumah sakit di Kota Medan akan kita periksa kebenaran itu dalam kunjungan kerja Komisi B pada Januari yang akan segera kita jadwalkan,” jelasnya.
Menurutnya, waktu tersebut tidak terlalu lama untuk melakukan pengecekan terhadap kedua rumah sakit itu. “Itu tidak terlalu lama, karena program kita sedang padat. Lagi pula, Komisi B juga sama sekali belum pernah melakukan pemeriksaan IPAL (Instalasi Pengelolaan Air Limbah) terhadap kedua rumah sakit itu,” ucapnya. (jon/adl)

Sepuluh Kriteria yang Ditentukan oleh Kemen LH

1. Izin insulator (cerobong asap dan yang termasuk dalam itu)
2. Pemusnahan limbah padat medis
3. Punya TPS (tempat penyimpanan sementara)
4. Limbah B3 (bahan beracun dan berbahaya)
5. Izin TPS (tempat penyimpanan sementara)
6. Tempat pengolahan limbah padat dan limbah cair dan izinnya
7. Mempunyai pulometer (alat pengukur limbah cair)
8. Ada izin Ipal
9. Mempunyai neraca limbah (berapa limbah masuk dan berapa limbah yang harus dimusnahkan)
10. Laporan pengelolaan limbah dan laporan semester yang harus dikirim persemester ke KLH dan BLH.

Sumber: Kepala Instalansi Kesehatan Lingkungan RSUP H Adam Malik, Domdom Bakara SP

MEDAN- Proyek Central Bussiness District (CBD) di Kecamatan Polonia Medan, makin rawan gagal. Sebabnya, perlahan namun pasti, desakan agar proyek yang pembangunannya terus berjalan ini untuk dibongkar, semakin mencuatn
Terlebih lagi, setelah muncul dan terbitnya Peraturan Presiden (Perpres) No 62 Tahun 2011 mengenai aturan yang menegaskan, Bandara Polonia akan tetap beroperasi meskipun Bandara Kualanamu telah beroperasi. Setidaknya hal ini diungkapkan anggota Komisi A DPRD Sumut Hasbullah Hadi kepada Sumut Pos, Senin (5/12).

“Berdasarkan Perpres yang baru itu, ditegaskan Polonia tetap beroperasi khususnya bagi penerbangan TNI AU. Dan ditegaskan pula, tidak boleh ada bangunan-bangunan yang bisa mengganggu keselamatan penerbangan. Jadi, kalau memang itu (CBD) mengganggu, dibongkar saja. Apalagi kalau diteruskan pembangunan nya, sama artinya itu bangunan bermasalah dan melanggar Perpres itu,” tegasnya.

Ditambahkannya, persoalan CBD ini juga tidak hanya berdasarkan atas hal itu saja. Dari awal berdiri dan pembangunannya juga sudah tidak sesuai. “Dari pertama saja sudah tidak sesuai. Pembangunannya di atas Ruang Terbuka Hijau (RTH) yang otomatis tidak sesuai dengan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) yang ada. Ini diduga, pemberian izin merupakan kongkalikong antara pengembang dan penguasa, dalam hal ini Pemko Medan dengan pemilik CBD. Ini harus diusut, karena menyalahi aturan yang ada,” tegasnya.

Sementara itu, perwakilan masyarakat di Sari Rejo, Medan Polonia melalui Ketua Forum Masyarakat Sari Rejo (Formas) Riwayat Pakpahan menegaskan, agar dengan terbitnya Perpres tersebut, Pemko Medan dapat mengambil langkah bijak. “Ini kan peraturan dari presiden, jadi Pemko Medan harus mengikuti aturan dari presiden itu. Masak CBD begitu mudahnya mendapat sertifikat, padahal berdiri di area yang bisa mengganggu penerbangan sementara kami masyarakat yang telah berjuang dari puluhan tahun lalu, dan tidak mengganggu penerbangan tidak mendapatkan hak kami sampai sekarang yaitu sertifikat. Dimana letak keadilan itu,” tukasnya.

Polemik CBD ini kemarin menuju pembatalan Izin Mendirikan Bangunan (IMB). Terkait itu, Sekda Kota Medan Syaiful Bahri menyatakan sampai saat ini Pemko belum menerima atau didesak untuk mencabut IMB CBD Polonia. “Saya no coment. Saya tidak bisa memberikan komentar, langsung saja ke Pak Wali,” ungkap Syaiful. (ari/adl)