Ali Wongso Reses di Asahan

KISARAN- Anggota Komisi V DPR RI dari Fraksi Golkar (PG), Ali Wongso Sinaga menyerukan program pembangunan infrastruktur pedesaan (P2IP), yang bersumber dari APBN perlu ditingkatkan peruntukkannya.

Karena program tersebut membantu peningkatkan kesejahteraan perekonomian rakyat. Namun, peningkatan anggaran itu terwujud jika presiden mendatang dari Partai Golkar Pernyataan itu disampaikannya usai menggelar reses di Asahan, di Desa Sei Serindan, Kecamatan Sei Kepayang Barat, Meranti, Pulau Rakyat, Rawang Panca Arga dan lainya, Kamis (22/12). Politisi PG tersebut menyebutkan, pelaksanaan P2IP di beberapa desa di Asahan sudah cukup baik. Hanya saja, selama ini anggaran yang diberikan Rp250 juta per desa untuk pembangunan jalan sepanjang 2 km perlu ada penambahan jumlah desa yang menerima.

“Karena semakin baik jalan di pedesan, maka hasil panen perkebunan semakin lancar perjalanannya, dampaknya perekonomian masyarakat akan semakin meningkat,” katanya.

Di temui di kantor DPD Partai Golkar Asahan, Ali Wongso didampingi Sekretaris DPD PG Asahan, Efi Irwansyah Pane, Wakil Sekretaris DPD PG Batubara, Parlin Panjaitan, kepada METRO (Grup Sumut Pos) menyebutkan hingga kini pengerjaan proyek berjalan dengan semestinya dan tidak ditemukan penyimpangan. Jika terdapat adanya penyimpangan dalam pengerjaan proyek tersebut, maka penjara taruhanya. Karena penyelewengan anggaran Negara termasuk dalam tindak pidana korupsi.

Anggota Komisi V DPR RI yang membidangi infrastruktur ini menambahkan dana APBN setiap tahunnya telah dialokasikan Rp250 juta untuk 2000 desa. Anggaran tersebut dialokasikan untuk membangun infrastruktur di pedesaan. Untuk itulah, program ini perlu pengawasan yang benar-benar agar dikerjakan sesuai besteknya. “Sebab jika material dikurangi dari bestek, dipastikan proyek pembuatan jalan akan cepat rusak akibat tidak berkualitas,” ujarnya.

Lebih lanjut, dia menambahkan Partai Golkar akan memperjuangkan agar anggaran P2IP di APBN ditambah. Karena program tersebut sangat baik untuk mengembangkan desa dan mewujudkan kesejahteraan masyarakat.

“Apalagi jika pada Pilpres mendatang, rakyat mempercayakan presidennya dari Partai Golkar, kami berencana agar setiap tahunnya P2IP diberikan kepada 8.000 desa dengan anggaran Rp80 triliun.

Dengan demikian, pembangunan di pedesan cepat meningkat dan terlebih rakyat lebih sejahtera,” sebutnya. “Saya yakin pembangunan pedesan cepat melejit asal presidennya berasal dari Partai Golkar, sebab suara Golkar adalah suara rakyat,” tambahnya.

(van/sus/smg)

SERGAI- Menyambut perayaan Natal 2011 dan Tahun Baru 2012, Polres Serdang Bedagai (Sergai) dan Tebing Tinggi serta instansi terkait bersama mitra Kamtibmas menggelar Operasi Lilin Toba 2011, yang dilaksanakan selama 10 hari, dimulai 23 Desember 2011 hingga 1 Januari 2012.

Dalam Operasi Lilin Toba 2011 di wilayah hukum Polres Sergai dikerahkan sebanyak 204 personel, yang dibantu unsur TNI, Dinas Perhubungan (Dishub), Satpol PP dan instansi terkait lainnya. Sedangkan di Tebing Tinggi, ada sebanyak 245 personel bertugas.

Kapolres Sergai AKBP Arif Budiman SIK usai memimpin apel gelar pasukan Operasi Lilin Toba 2011 yang dilaksanakan di Lapangan Bola, Desa Firdaus, Sei Rampah, Kamis (22/12).

Di Polres Tebing Tinggi juga menggelar apel siaga Operasi Lilin Toba 2011 di Lapangan Merdeka, Sri Mersing, Kota Tebing Tinggi. Operasi Lilin Toba melibatkan TNI, PM, Satpol PP dan Dishub serta palajar dan pramuka.

Kapolres Tebing Tinggi AKBP Andi Rian Djajadi Sik mengatakan Operasi Lilin Toba 2011 bersifat kemanusian, untuk menjaga keamanan perayaan Natal dan Tahun Baru, Polres Tebing Tinggi menurunkan 245 personil gabungan.

“Saya meminta agar pemuda gereja dan remaja masjid ikut bersama-sama melakukan pengamanan Natal dan Tahun Baru secara terkoordinir,” katanya (mag-3)

LANGKAT- Dua pelaku diduga pengedar serta pemakai narkoba jenis sabu-sabu diamankan petugas Polsek Stabat beserta barang bukti dari dua lokasi berbeda, Rabu (21/12) malam.

Alfian alias Fian (31) warga Dusun II Desa Ara Condong Kecamatan Stabat Kabupaten Langkat, diamankan sekitar simpang maut persimpangan komplek perkantoran bupati. Menyusul hasil pengembangan, diciduk Rully Priyatna alias Ulik (39) dari rumahnya di Dusun III Desa Pantai Gemi juga Kecamatan Stabat.

Kapolsek Stabat AKP Zulkarnaen, Kamis (22/12) menjelaskan, pengamanan terhadap kedua pelaku serta barang bukti berkat adanya informasi warga. “Beberapa personel kita endapkan di sekitar lokasi kediaman Rully, melakukan penelusuran serta pengintaian sebagai tindak lanjut informasi diterima,” kata Kapolsek.

Disebutkan dia, hanya berselang beberapa saat mengintai petugas mencurigai kehadiran Fian di rumah Rully yang tercatat hanya hitungan menit. Kunjungan Fian di kediaman Rully tak berlangsung lama hanya hitungan menit dan aktifitas keduanya tidak diketahui ketika itu, namun gerak gerik Fian membuat petugas curiga. Tak habis akal, petugas membuntuti perjalanan Fian sekaligus menghentikannya dan ditemukan satu paket sabu.

Berdasarkan pengakuan Fian memperoleh paket dari Rully, petugas seketika menggelandangnya ke target dimaksud. Saat dilakukan pemeriksaan dari rumah Rully, ditemukan barang bukti berupa 19 paket kecil sabu, 2 bungkus besar sabu, uang tunai Rp590.000, 2 telepon genggam, 1 timbangan emas, 2 bungkus paket kosong, 1 bong dan sebungkus rokok berisikan ganja kering.

“Seluruh barang bukti sudah disita, pelaku disangkakan melakukan tindak pidana pasal 114 ayat (1) Jo pasal 112 ayat (1) UU RI No 35/2009, ancaman minimal 5 tahun dan maksimal 20 tahun kurungan,” tukasnya. (mag-4)

Pengusaha Galian Terancam Bangkrut

Pengusaha galian C di Langkat, Sin Hua alias Rudianto (45) warga Jalan Iskandar Muda tak tahu akan berbuat apa lagi. Usahanya satu per satu bangkrut setelah ditetapkan menjadi daftar pencarian orang (DPO) oleh Polresta Medan.

PERNYATAAN itu disampaikan kuasa hukumnya, Jonathan Sibarani SH ketika ditemui di Pengadilan Negeri (PN) Medan, Kamis (22/12). Menurut dia, Rudianto sekarang depresi dan tidak tahu menahu akan berbuat apa. “Tapi kami kuasa hukumnya terus berjuang,” tegasnya.

Dia menyayangkan penetapan tersangka sekaligus DPO dalam kasus pemalsuan Buku Kepemilikan Kendaraan Bermotor (BPKB) dan kwitansi palsu jual beli yang dikeluarkan Polresta Medan.

”Dia (tersangka, Red) itu sebenarnya korban, tapi oleh polisi dijadikan tersangka,” terangnya.

Rudianto biasa disapa, Rudi Popeye pada akhir 2007 membuka usaha galian C di kawasan Selesai Langkat. Untuk mengoperasikan galian C itu, korban membeli 60 unit dumtruck. Sebanyak 35 dump truk rakitan tahun 2000 ke atas dileasingkan, sedangkan dump truk rakitan tahun 1995 ke bawah dioperasikan di kawasan galian C bersama dua unit eskavator. Lalu, korban mempercayakan Edi Kartono alias Ahok untuk mengelola usahanya.

Agar BPKB dari 27 truk bersama dua unit eskavator yang berada di lokasi galian C tidak tercecer, lalu disimpan di sebuah brankas di show room Permata, milik Rudianto.

“Yang bisa membuka brankas itu hanya tersangka dan Ahok,” katanya.

Tapi, akhir April 2009, Ahok bermain bisnis di luar dan tiba-tiba menghilang. Karena sudah dua bulan Edi tak juga muncul, akhirnya Rudianto membuka brankas, ternyata 27 BPKB dum truk dan eskavator serta satu BPKB sepeda motor, tidak ada lagi.

Rudi lantas membuat pengumuman BPKB melalui iklan media massa, setelah tidak ada yang komplain, maka diurus ke Samsat Jalan Putri Hijau, Medan.

“Polisi mengeluarkan duplikat BPKB-nya,” katanya Singkat cerita, 17 Mei 2011 Irwan atas nama perusahaan Gaya Makmur membuat laporan ke Polresta Medan, yang menyatakan telah melakukan jual beli dumptruk dengan Ahok. Lalu, Rudi dipanggil dengan tuduhan memberikan keterangan palsu.

Atas dasar itu, Rudianto mengadukan Ahok ke Polresta Medan dengan No LP: 1310/V/2011/SU/ Resta Medan tanggal 18 Mei 2011, dengan sangkaan melakukan pencurian BPKB. “Irwan mengaku sudah membeli dumtruk dari Ahok, padahal dum truk yang dibelinya itu masih ada sama Rudi.

Apakah logika membeli dum truk hanya BPKB. Tapi, itulah pengakuan Irwan,” terangnya. (azw)