MEDAN-Selama tiga tahun berturut-turut sejak 2009 hingga 2011, jumlah penderita gangguan jiwa terus mengalami kenaikan. Mencengangkan, 85 persen dari jumlah 500-an penderita gangguan jiwa yang dirawat di RS Jiwa Sumut, ternyata diidap usia produktif.

Fakta ini didapat dari RS Jiwa Sumut melalui Direktur RS Jiwa Provinsi Sumut, Dapot P Gultom. Menurut Dapot, masalah pengangguran serta minimnya lapangan pekerjaan menjadi pemicu meningkatnya penderita gangguan jiwa.  “Sebagian besar pasien kita adalah pengangguran. Lama menganggur lalu menjadi depresi, malu, putus asa, dan semakin putus asa karena minimnya lapangan pekerjaan. Ya itulah, dari 500 lebih jumlah pasien yang menjalani rawat inap kita, sekitar 85 persennya adalah kalangan pengangguran,” ujarnya, Kamis (29/12).

Selain itu, tidak terpenuhinya kebutuhan dan tuntutan hidup membuat kejiwaan seseorang menjadi mudah terganggu. “Jika masalah pengangguran ini tidak segera diatasi, jumlah seseorang yang mengalami gangguan kejiwaan akan semakin bertambah,” ujarnya mengingatkan.

Selain pengangguran, sekitar 10 persen dari pasien rumah sakit jiwa berasal dari kalangan Pegawai Negeri Sipil (PNS). Kalangan ini mengalahkan pecandu obat-obatan terlarang (narkoba). “Sebagian besar mereka yang mau berobat setelah mengalami gangguan kejiwaan yang berat. Masih ada stigma buruk yang dialami pasien yang akan berobat ke RS Jiwa ini,” urainya.

Dapot memaparkan, meningkatnya jumlah pasien menjalani rawat inap di RS Jiwa Provinsi Sumut setiap tahunnya hingga mengalami over kapasitas. Pada 2011 ini, sekitar 500 lebih pasien rawat inap harus saling berbagi tempat tidur dari 450 unit tempat tidur yang tersedia.

“Memang pasien kita mengalami peningkatan setiap tahun. Ini sudah terjadi dari 2000 lalu sampai sekarang. Jadi para pasien harus saling berbagi tempat tidur. Jelas saja ini sangat mengganggu kenyamanan pasien dan tenaga perawat,” paparnya.

Menurut Dapot, jumlah pasien yang mengalami gangguan jiwa dan menjalani rawat inap di  rumah sakit tersebut pada 2009 sebanyak 260 pasien. Namun pada 2010, jumlah penderita yang mengalami gangguan jiwa meningkat hingga  460pasien.

“Memang mereka mengalami gangguan jiwa tapi bukan berarti mereka tidak butuh kenyamanan. Bayangkan saja, untuk tidur, pasien yang mengalami gangguan jiwa ini harus berbagi. Kita butuh sekitar 350 unit tempat tidur lagi,” jelasnya.

Dapot juga mengurai 7 gejala gangguan jiwa. Contohnya menarik diri dari interaksi sosial dan memiliki labilitas emosional (lengkapnya lihat grafis).  “Gangguan kejiwaan pada seseorang tidak langsung kelihatan. Minimal memakan waktu sampai 7 bulan. Tapi tergantung kepribadian, kondisi fisik, atau pengetahuan orang tersebut. Di sinilah peran keluarga untuk membimbingnya dan memberikan dukungan. Bukan malah mengucilkan penderitanya,” ungkapnya.

Jika 7 ciri seseorang mengidap gangguan jiwa dapat dikenali dengan baik, gangguan akan terdeteksi dengan cepat, dan penyembuhannya bisa lebih cepat . “Libatkan mereka dalam kegiatan-kegiatan yang positif atau aktivitas lainnya. Terapi keagamaan juga sangat penting dilakukan. Karena jika tidak, para penderita gangguan kejiwaan ini akan kembali ke dunianya,” bebernya.

Banyak Tidur Juga Berbahaya

Psikolog, Irna Minauli, setuju kalau status pengangguran dapat mengakibatkan depresi dan merasa tidak berharga lalu pada akhirnya menarik diri dari lingkungannya serta berhalusinasi.

“Bukan hanya pengangguran saja, masalah ekonomi, ketergantungan obat-obatan terlarang, kegagalan dalam pernikahan juga penyumbang banyaknya masyarakat yang mengalami gangguan jiwa. Mereka ini, lebih banyak menghabiskan waktu seorang diri, berhalusinasi lalu ada pikiran tertentu,” ujarnya.

Dijelaskannya, gejala seseorang mulai mengalami gangguan jiwa yaitu seperti mulai kehilangan selera humor, banyak melamun, insomnia dan lainnya. “Gejalanya seperti itu, seseorang yang terlalu banyak tidur dari biasanya juga dapat dikatakan mempunyai gejala gangguan kejiwaan,” katanya.

Sedangkan menurut Dosen Sosiolog Unimed, Muhammad Iqbal, tingginya angka penderita sakit jiwa akibat pengangguran merupakan sebuah bentuk stres sosial. “Tekanan ekonomi dan politik juga ikut melatarbelakangi tingginya angka penderita sakit jiwa. Diantaranya, seorang caleg yang gagal setelah menghabiskan uang banyak, seorang yang tidak bisa bersosialisasi di lingkungan, dan ketidakadilan yang didapat, serta apatis terhadap hukum, dan sebagainya,” ungkapnya.

Beberapa tekanan yang melatarbelakangi hal itu tidak hanya menyebabkan stres personal, juga ke arah stres massal yang mengakibatkan tingginya angka penderita kelainan jiwa.Melihat kondisi ini Iqbal mengaku perlu dilakukan kajian lebih mendalam, untuk mendapatkan sebuah  kepastian penyebab dan solusi yang harus disikapi.

“Berbicara keadilan sosial, harus ada solusi dan kebijakan yang diambil. Berbicara tentang gangguan kejiwaan banyak hal yang melatarbekakangi atau sebuah kasus yang kompleks sehingga butuh kajian untuk bisa menjawabnya,” sebut Iqbal. (mag-11/uma)

Pasien di RS Jiwa Provinsi Sumut

• Tahun 2009, 260 Pasien
• Tahun 2010, 460 Pasien
• Tahun 2011,  500-an Pasien

7 Gejala Gangguan Jiwa

1. Menarik diri dari interaksi sosial
   Seseorang mulai keinginan menyendiri, imajinatif yang sangat tinggi dan menikmati suasana kesendirian lalu muncul fantasi semu.
2. Mengalami kesulitan mengorientasikan waktu, orang dan tempat -Seseorang mengalami ketidakmampuan untuk mengingat dimana dia berada dan jam berapa, memorinya hanya berputar pada masalah-masalah yang dia pikirkan.
3. Mengalami penurunan daya ingat dan daya kognitif parah
   Seseorang ketika diminta untuk melakukan perhitungan sederhana maka dia tidak mampu melakukan dengan mudah, perhitungan yang mudah tersebut menjadi sebuah tugas sulit untuk mereka.
4. Mengabaikan penampilan dan kebersihan diri
   Seseorang mulai mengabaikan penampilan dan kebersihan diri, gambaran dirinya negatif sehingga mereka menganggap penampilan tersebut tidak penting, bahkan beberapa penderita gangguan jiwa parah telanjang dan tidak mengenakan busana berkeliaran kemana-mana.
5. Memiliki labilitas emosional
   Seseorang bisa mengalamai perubahan mood yang sangat cepat, perubahan yang fluktuatif ini membuat penderita gangguan jiwa menjadi susah terkontrol, stimulus yang sangat ringan bisa membuat mereka menjadi marah secara berlebih atau justru sedih secara berlebih.
6. Memiliki perilaku yang aneh
   Seseorang yang mengurung diri di kamar, berbicara sendiri, tertawa sendiri, marah berlebihan dengan stimulus ringan, tiba-tiba menangis, berjalan mondar-mandir, berjalan tanpa arah dan tujuan yang jelas.
7. Memiliki keengganan melakukan segala hal
   Sesorang berusaha untuk tidak melakukan apa-apa bahkan marah jika diminta untuk melakukan apa-apa.

Sumber: Direktur RS Jiwa Provinsi Sumut, Dapot P Gultom

Ingin PDT 2011 Semarak

MEDAN-Gaung Pesta Danau Toba (PDT) 2011 terasa kurang menggema. Setidaknya, dari pembukaan yang kurang maksimal, penyelenggaraan beberapa even juga kurang semarak.

Bahkan, beberapa kalangan menganggap PDT sepi peminat meski jadwalnya telah susah payah disesuaikan panitia dengan musim liburan Natal dan Tahun Baru. Seakan tak mau melihat even yang sejatinya milik warga Sumatera Utara itu melempem, Pengurus Provinsi Ikatan Motor Indonesia Sumatera Utara (Pengprov IMI Sumut) dan Dirlantas Poldasu serta Pemko Medan langsung ambil bagian.  Rally wisata pun digelar. Para peserta dilepas di Jalan Pulau Pinang Lapangan Merdeka Medan, Kamis (29/12).

Dari Lapangan Merdeka, peserta diarahkan mengitari Kota Medan sebelum finish di Rahmad Gallery Jalan S Parman. Dilanjutkan ke Berastagi, Kabanjahe, Merek, Tigarunggu, Simarjarunjung, dan berakhir di Parapat. Berbagai hadiah menarik disiapkan panitia untuk memeriahkan kegiatan.

Wali Kota Medan Drs H Rahudman Harahap MM yang didampingi Sekda Kota Medan Syaiful Basri dan Kadis Pendidikan Kota Medan H Rajab Lubis mengaku bangga dengan antusias peserta. Diharapkan kegiatan rally wisata ini menambah keramaian pelaksanaan Pesta Danau Toba 2011.

“Tentunya hal ini tidak dapat terselenggara tanpa manajemen yang baik dari insan otomotif semua khususnya Pengprov IMI Sumut, terima kasih,” buka Rahudman.

Pantauan Sumut Pos, rally wisata diikuti 70 starter yang datang dari komunitas mobil Volkswagen (VW), Mercedes Benz, Jeep, dan dari kategori umum. Rombongan Harley Davidson Club Indonesia (HDCI) Sumut pun turut ambil bagian.

“2012 mendatang, Kota Medan dicanangkan menjadi kota pertemuan berbagai kegiatan otomotif juga keberagamanan. Untuk itu saya harapkan seluruh peserta menjalani kegiatan dengan menjunjung tinggi sportivitas dan mematuhi semua rambu lalu lintas,” pesan wali kota.

Setelah melepas peserta rally wisata, Rahudman menyempatkan menunggangi motor Harley Davidson putih milik Ketua Pengprov IMI Sumut H Musa Rajeckshah.

Dalam laporannya, Ketua Pengprov IMI Sumut H Musa Rajeckshah didampingi Ketua Harian Jhon Lubis dan Sekretaris Drs H Zulhifzi Lubis menjelaskan bahwa rally wisata merupakan agenda IMI Sumut di bidang wisata untuk mengenalkan potensi objek pariwisata di Sumut kepada insan otomotif. (jul)

MEDAN- Mulai 1 Januari 2012, Rumah Sakit Tembakau Deli (RSTD) resmi ditutup. Hal ini sesuai keputusan Menteri BUMN yang dikeluarkan November lalu. Para pegawai dan karyawan menduga, rumah sakit ditutup untuk melunasi utang-piutang dana IDP (Iuran Dana Pegawai) sekitar Rp789.026.420.945.

Tidak hanya itu, di kalangan pegawai dan karyawan timbul pertanyaan, kemana dan dimana dana tersebut? Padahal, dana tersebut diambil dan dipotong dari gaji mereka setiap bulan selama masa kerja.

“RSTD memang tidak bisa dipungkiri akan resmi tutup awal Januari 2012 nanti dan kita para pegawai bisa menerima keputusan itu. Masalahnya, ada apa dengan penutupan ini?” kata seorang pegawai wanita, yang enggan namanya disebutkan, saat ditemui di RSTD, Kamis (29/12).

Yang menjadi tanda tanya lagi, ditegaskan wanita tersebut, kalau memang PTPN II tidak mempunyai uang, lalu kemana uang-uang tersebut. “Kemana dananya itu? Masalahnya, dana sebesar itu dipotong dari gaji kami sejak 2003 silam sampai November 2011. Jumlahnya besar itu, kemana semua uang yang ada di PTPN II ini selama ini. Kalau memang tidak ada uang, kenapa harus RSTD ini yang ditutup. Kalau memang ditutup, kami bisa terima. Bagaimana jika sebaliknya, rumah sakit ditutup untuk dijual,” paparnya.

Hal senada dikatakan pegawai lainnya. “Sewaktu ada pertemuan dengan Komisi E DPRD Sumut, pihak PTPN II hanya diwakilkan oleh pegawai saja. Padahal ini menyangkut nasib ribuan karyawan dan pegawai di RSTD ini. Dana itu bukan jumlah yang kecil, Bang,” ujar pria dengan baju putih garis-garis biru itu.

Menurutnya, PTPN II pasti mampu mengelola keuangan tapi ke mana semua uang tersebut raib. “Jumlahnya lumayan besar. Lalu kemana uang tersebut raibnya kalau bukan ditangan para pimpinan yang terhormat tersebut,” ucapnya.”Jangan main-main dengan uang orang susah dan bawahan seperti kami ini,” timpal pegawai lainnya.

Soal penutupan RSTD semakin jelas ketika Sumut Pos mencoba menyambangi  pimpinan rumah sakit, Dr Lili Syarief Hidayahsyah. Seorang pegawai menyambut dan mengatakan sang pimpinan sedang tak ditempat. Namun, dari amatan Sumut Pos, ada yang berbeda dari ruangan tersebut, meja pegawai yang tersedia tinggal satu. “Bapak sedang keluar. Meja-mejanya sedang diberes-beresi karena Januari 2012 nanti kan rumah sakit tutup,” terang pegawai tersebut.
Kadis Keuangan, Umum, dan SDM RS Tembakau Deli, Johni Sembiring SH saat ditanyai mengenai hal ini, mengaku, tidak tahu menahu. “Saya tidak saya masalah itu. Siapa yang bilang begitu, untuk lebih pastinya tanyakan ke Kantor Direksi PTPN II di Tanjung Morawa saja. Saya tidak bisa memberikan jawaban terkait hal itu,” ungkapnya.

Soal penutupan rumah sakit ini memang menjadi polemik yang menarik. Beberapa pegawai seolah berlomba mengeluarkan unek-uneknya. “Mau dibilang apa lagi kalau memang sudah begitu keputusan dari Bapak Menteri BUMN, maka akan kami terima. Masalahnya, akan dikemanakan nasib kami. Karena jika ini ditutup, kami akan mulai dari nol lagi dan lokasi tempat kami bekerja itu akan semakin jauh. Pertanyaannya, apakah para petinggi negara ini mengerti akan nasib orang bawahan seperti kami ini,” ujar wanita berjilbab coklat di Lantai I RSTD yang enggan namanya disebutkan.

Diterangkannya, ada apa semua ini dimana rumah sakit ini sendiri berdiri sekitar 116 tahun lalu dan menerima beberapa penghargaan. “Jika memang PTPN II kekurangan dana, kenapa harus rumah sakit yang ditutup? Mungkin akan bernasib asset-aset PTPN II lainnya akan dijual,” tuturnya.

Permohonan perhatian dari mereka kembali diutarakan dengan harapan bisa menjadi perhatian Menteri BUMN, Dahlan Iskan. “Mohon kepada Bapak Menteri BUMN Dahlan Iskan, untuk turun dan memperhatikan ini. Kalaulah ada orang yang bisa mempertemukan saya dengan Bapak Menteri BUMN Dahlan Iskan, akan saya ceritakan semua ini,” paparnya.

Seorang perawat, RNS (26), yang baru setahun bekerja juga menyayangkan kenyataan ini. “Saya heran, kenapa rumah sakit ini tutup padahal rumah sakit ini beroperasi penuh,” ujarnya.

Terkait beragam keluhan di atas, anggota Komisi E DPRD Sumut Zulkifli Husein, tampaknya tak ambil pusing. Baginya, jika memang RSTD mau ditutup dan dijual, itu adalah hak PTPN II. “Silakan saja. Karena itu adalah milik PTPN II,” katanya.

Namun politisi dari Partai Amanat Nasional (PAN) tersebut mengingatkan agar uang penjualan dari RSTD itu harus benar-benar disampaikan kepada para karyawan dan para pensiunan RSTD yang telah mengabdi selama puluhan tahun. (jon/ari)

PLN Tunda Pemutusan Arus

MEDAN-Dengan alasan keamanan dan berjanji akan membayar lunas tunggakan rekening listrik, PLN menunda pemutusan arus listrik terhadap Rumah Tahanan Negara (Rutan) dan Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Klas IA Tanjunggusta Medan.

Pernyataan tersebut disampaikan Kepala PLN Unit Medan Helvetia Zainuddin. “Putusan itu (di Rutan dan Lapas) kita tunda dulu. Kita menunggu instruksi dari pimpinan, karena juga pihak terkait berjanji akan melunasi tunggakan rekening listrik yang dua bulan itu. Selain itu kita juga mempertimbangkan keamanan,” ujar Zainuddinn
Apakah ada kendala yang membuat PLN menunda langkah? “Kita tidak mempunyai kendala.Tinggal menunggu perintah dari pimpinan,” tambahnya.

Zainuddin juga mengatakan, bahwa pihaknya sudah melayangkan surat peringatan langsung pada Lapas dan Rutan, sebelum melakukan pemutusan arus listrik. “Surat peringatan sudah kita layangkan. Bahkan surat itu sudah diketahui mereka. Sejauh ini, mereka belum ada memberitahukan pada kita soal kapan pembayaran,” tegasnya.
“Tindakan pemutusan kita lakukan agar tidak ada kesan tebang pilih,” ujarnya.

Hal yang sama dikatakan Manajer PT PLN (Persero) Cabang Medan Wahyu Bintoro. Kata Wahyu, ditundanya pemutusan listrik di Lapas Tanjung Gusta dan Rutan bukan karena pihak PLN pengecut, tapi lebih pada memberi toleransi. “Kami berikan toleransi hingga Januari. Jika waktu toleransi yang diberikan habis, kami langsung melakukan pemutusan listrik di dua lokasi itu, bahkan langsung dibongkar rampung. Kalau sudah dibongkar rampung dan sudah dilunasi tunggakan, Lapas dan Rutan Tanjung Gusta harus mendaftar sebagai pelanggan baru lagi,” tegas Wahyu.

Meski rencana Wahyu hendak memutuskan aliran di kedua tempat itu terbilang nekat, tapi Wahyu menganggap langkah yang dia tempuh bukan sebagai gertak sambal, apalagi gagahan. “Saya bukan mau gagah-gagahan, apalagi bermaksud cari muka dengan PLN Pusat. Sebab, saya targetkan agar tunggakkan listrik yang terjadi di wilayah kerja saya jumlahnya sedikit, walau tak bisa diangka nol,” tegas Wahyu.

Menariknya, PLN Pusat juga mendukung sikap PLN Medan. “Pak Wahyu Bintoro itu sudah cukup berani. Jadi tak perlu ada back up dari pusat. Sudah benar kok langkah Pak Wahyu itu,” ujar Bambang Dwiyanto, Manajer Senior Komunikasi Korporat PLN Pusat, kepada Sumut Pos di Jakarta, kemarin.

Lalu, bagaimana dengan keselamatan Wahyu Bintoro dan pegawai PLN lainnya? Setidaknya, ada ancaman yang diterima pihak PLN Medan. “Ancaman-ancaman seperti itu merupakan suatu dinamika bertugas. Saya percaya Pak Wahyu sudah punya strategi menghadapinya, sudah ada SOP-nya,” kata Bambang.

Dijelaskan Bambang, sebenarnya pemutusan aliran listrik merupakan tindakan wajar jika ada penunggakan. “Kalau nunggak, ya diputus, selain ada sanksi berupa denda keterlambatan,” ujarnya.

Dia membandingkan dengan pelanggan jaringan telepon, yang juga pasti akan diputus jika menunggak pembayaran. “Langganan koran saja juga diputus jika tidak membayar,” selorohnya.

Dikatakan Bambang, keberanian Wahyu tidak akan menjadi bagian dari penilaian kinerjanya. Yang dijadikan indikator penilaian terhadap kinerja pimpinan PLN di daerah, terangnya, antara lain adalah ada tidaknya tunggakan pembayaran oleh konsumen. “Kalau tunggakan besar, berarti kinerjanya kurang. Kalau tunggakan nol, berarti kinerjanya bagus,” kata Jubir PLN Pusat itu.

Seperti dijelaskan Wahyu Bintoro, tunggakan di Rutan dan Lapas Tanjung Gusta Rp224,2 juta. Rinciannya, di LP Klas I Tanjung Gusta sebesar Rp101,2 juta untuk tunggakan listrik selama dua bulan. Sedangkan di Rutan sebesar Rp123 juta. (rud/ila/sam)