28 C
Medan
Saturday, December 20, 2025
Cari disini....
Home Blog Page 14307

Terlambat karena Jamaah tak Tertib

Kepulangan Kloter 03 Diwarnai Mendung dan Hujan

MEDAN- Meskipun cuaca mendung mewarnai pemulangan jamaah haji ke tanah air, namun pemulangan kloter 03 Debarkasi Medan dengan jumlah 454 jamaah haji asal Binjai dan Medan dipastikan berjalan lancar seperti pemulangan kloter sebelumnya. Sesuai jadwal, jamaah kloter 03 berangkat dari Bandara King Abdul Aziz (KAA) Jeddah Minggu (13/11) pukul 11.57 waktu setempat dan tiba di Bandara Polonia Medan pada Minggu dinihari pukul 00.15 WIB.

“Jumlah jamaah 454 berarti ada satu seat kosong. Kita doakan saja pemulangannya lancar seperti kloter sebelumnya. Meski cuaca mendung dan hujan deras menyambut pemulangan jamaah, mudah-mudahan berjalan lancar,” kata Kepala Bidang Panitia Penyelenggara Ibadah Haji (PPIH), Abd Rahman melalui Humas PPIH Debarkasi Medan, Sazli Nasution.

Namun pada pemulangan kloter 02 Debarkasi Medan sebelumnya, seorang jamaah asal Medan, Kasni Mahidin Nasution Binti Mahidin (45) nomor manifest 448 dirujuk ke RS Haji Medan karena menderita terjepit tulang belakang. “Setelah diobservasi di Poliklinik Asrama Haji Medan, ternyata kondisinya tidak memungkinkan, lalu dibawa ke rumah sakit rujukan,” ujar Sazli.

Ditambahkannya, jumlah jamaah kloter 02 Debarkasi Medan sendiri sebanyak 451 orang diantaranya asal Padangsidempuan 361 orang, Medan 78, Deli Serdang 2 jamaah, asal Jakarta 3 orang dan ditambah petugas 5 orang. “Jadi ada jamaah yang mengisi seat kosong untuk kepulangan rombongan kloter 02 ini,” jelasnya.

Saat ditanyakan mengenai 3 orang jamaah haji asal Jakarta yang ikut pada pemulangan kloter 02 Debarkasi Medan ini, Sazli menjelaskan bahwa seat kosong dapat diisi oleh jamaah haji daerah mana saja asal memenuhi syarat. “Namun, risikonya, 3 jamaah ini harus menanggung ongkos sendiri untuk kepulangannya ke Jakarta. Jadi, bisa-bisa saja mereka minta pulang dengan kloter lain, tapi, ya itu tadi, biaya pesawat ke Jakarta dibayar sendiri,” ucapnya.

Selain itu seorang jamaah asal Padangsidimpuan, Cahyo Iman Binti Abu Sohob (58) nomor manifest 326 menunda kepulangannya ketanah air. “Kita juga belum peroleh informasi yang pasti kenapa jamaah ini menunda kepulangannya dan ke kloter mana dia dimutasi. Nanti akan kita cek lagi,” urai Sazli.

Mengenai keterlambatan proses pemulangan jamaah haji Indonesia, juga disebabkan karena tidak tertibnya jamaah haji. Menurutnya, jamaah haji Indonesia masih banyak ditemukan membawa barang-barang yang dilarang didalam tasnya. Saat dilakukan pemeriksaan oleh petugas keamanan Bandara Internasional KAA, dari tubuh jamaah haji masih mengeluarkan bunyi karena adanya benda logam. Maka, jamaah tersebut harus menjalani pemeriksaan ulang hingga benar-benar clean.

“Ada yang membawa air zam-zam di dalam tas, itu tidak boleh. Juga ada jamaah yang masih membawa barang-barang terlarang seperti gunting dan pisau yang disimpan di dalam kopiah jamaah. Ini kalau masuk detektor metal akan bunyi. Jadi, ini semua tidak boleh. Memang saat pemberangkatan ke tanah suci telah diperingatkan untuk tidak membawa barang-barang ini. Tapi tetap saja ada jamaah yang membawanya. Jadi pemeriksaan ulang pada tubuh jamaah ini memakan waktu,” jelasnya. (mag-11)

Plang Kepemilikan Tanah Bertambah di Sari Rejo

MEDAN-Warga Sari Rejo sadar untuk mendapatkan sertifikat tanah mereka sangat bergantung dengan Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kota Medan. Karena itu, mereka tak henti-hentinya berjuang agar BPN luluh. Satu di antara cara perjuangan mereka adalah dengan memasang plang.

“Kami minta ketegasan dari BPN Kota Medan untuk adil terhadap warga Sari Rejo. Setidaknya dari hasil pernyataan Kakan (Kepala Kantor, Red) BPN Medan yang diketahui Kakan BPN Provinsi tertanggal 7 Januari 2008, di dalam poin 2 yang isinya kepada Kakan BPN Medan untuk tidak menerbitkan sertifikat kepada pihak lain, kecuali kepada masyarakat Sari Rejo,” kata Ketua Formas, Riwayat Pakpahan, usai pemasangan plang di Lingkungan IV dan VIII, Minggu (13/11) pagi.

Untuk itu, lanjut Riwayat, warga meminta kepada Kakan BPN Medan untuk memenuhi surat pernyataan oleh BPN untuk meneribitkan sertifikat tanah warga. Diyakini warga bahwa tanah seluas 260 ha yang dikuasai masyarakat tidak bermasalah dalam asset sesuai dengan register No 50506001. Sedangkan tanah seluas 302,78 ha tersebut yang menjadi asset sudah bersertifikat sesuai sertifikat No 1 tanggal 13 Juni 1997 seluas 35,25 Ha dan sertifikat No 4 tanggal 25 Juni 1997 seluas 267,53 ha. “Dengan begitu, kami minta agar BPN dapat menunjukkan batas-batas yang jelas terhadap tanah di Kelurahan Sari Rejo yang sudah disertifikatkan,” cetus Riwayat yang diamini seluruh pengurus Formas.

Warga sudah menyampaikan permasalahan ini ke presiden, Kemenham, Kemenkeu, BPN Pusat, DPR RI, DPD RI, gubsu, wali kota, Kakanwil BPN Provsu, BPN Medan, DPRD Provsu, dan DPRD Medan. Kini, mereka miminta keadilan serta ketegasan dari BPN yang sudah banyak mencari alasan. “Begitu juga dengan Wali Kota Medan Rahudman Harahap yang berjanji akan menyelesaikan masalah tanah sari Rejo pada Desember tahun ini. Karena secara de facto de jure tanah Sari Rejo sudah dikuasi masyarakat sejak tahun 1948,” pintanya.

Warga lainnya, Misroy selaku Kordinator Lingkungan (Korling) IV menambahkan atas status tanah Sari Rejo adalah milik masyarakat yang bukan dimiliki TNI AU. Sedangkan Asep selaku Korling VIII menuturkan masyarakat mempunyai toleransi tetap menunggu bersabar dari janji permerintah. “Bila tidak ada penyelesaian, warga tidak akan menghargai pemerintah. Warga akan melakukan aksi besar-besaran,” terangnya.

Untuk itu, tambah warga lainnya, Sumantri selaku Sekjen Formas meminta agar melibatkan masyarakat dan DPRD Medan dalam penyusunan draf MoU antara Pemko Medan dan TNI AU.

Sebelumnya, warga juga memasang plang yang dibuat oleh masing-masing kordinator lingkungan (Korling), dari Lingkungan I sampai XI. Isi plang yang bertuliskan ‘Selamat Datang di Kelurahan Sari Rejo, Tanah Milik Masyarakat Berdasarkan Keputusan MA No.229 K/Pdt/ 1991 Tanggal 18 Mei 1995 dan Peraturan Pemerintah (PP) RI No.24 Tahun 1997’ berdiri tegak di setiap persimpangan yang strategis.

“Warga terus melakukan perjuangan dengan memasang plang di setiap persimpangan yang strategis. Warga sangat mengkhawatirkan penyelesaian tanah sari rejo yang bertele-tele, padahal kami terus berjuang,” kata Riwayat.
Kegiatan pemasangan tersebut dilakukan secara bergotong royong untuk menunjukkan eksistensi tentang keberadaan bahwa tanah ini milik masyarakat Sari Rejo, Kecamatan Medan Polonia. Dilakukan di beberapa titik persimpangan yang strategis di setiap lingkungan. Awalnya, seluruh pengurus Formas bersama korling memasang di Lingkungan VII di sekitar Titi Gantung yang dikoordinir oleh Muslim, Lingkungan V dipasang di Jalan Mawar yang dikoordinir oleh Aidal Fitri. (adl)

Mengaku Kawin Siri, Sebar Seribu Undangan

Pernikahan Ganjil 11-11-11, Pengantin Pria Diapit Dua Perempuan

Momen istimewa Jumat (11-11-2011) lalu dimanfaatkan Mujiono untuk melangsungkan resepsi pernikahan. Menariknya, warga Desa Lugosobo, Kecamatan Gebang, Kabupaten Purworejo, Jawa Tengah, itu duduk di pelaminan bersama dua perempuan. Inilah kisah yang tak biasa itu:

HENDRI UTOMO, Purworejo

UMUR Mujiono tak lagi muda, 43 tahun. Karena itu, ketika kemarin dia duduk di pelaminan, sejumlah tamu yang hadir dalam acara resepsi pernikahannya bergunjing. Apalagi, Mujiono duduk di pelaminan bersama dua perempuan.
Dua perempuan itu adalah Siti Roisah (38) asal Madiun, Jawa Timur, dan Arieni Yuliastuty (35) warga Desa Gowong, Kecamatan Bruno, Kabupaten Purworejo, Jawa Tengah.

Di pelaminan, wajah Mujiono tampak sumringah. Dia seperti tak mempedulikan gunjingan para tamu yang datang dalam acara resepsi pernikahan tersebut. Wajah sumringah juga terlihat pada dua pengantin perempuan yang sama-sama mengenakan baju pernikahan adat Jawa itu. “Kami benar-benar nggak habis pikir, bagaimana pernikahan seperti ini bisa terjadi,” ujar salah seorang tamu undangan yang datang. Dia mengaku sebagai tetangga dekat Mujiono. “Banyak tamu di sini yang ngrasani (menggunjing) dia (Mujiono),” imbuhnya.

Bagi warga Purworejo, pernikahan dengan tiga mempelai memang baru terjadi kemarin di rumah Mujiono, kompleks perumahan Bhayangkara, Desa Lugosobo, Kecamatan Gebang, Kabupaten Purworejo, Jawa Tengah.
Pagi itu, jarum jam menunjuk pukul 09.00. Satu per satu tamu berdatangan. Mereka dihibur permainan musik keyboard.

“Untuk menggelar acara ini, saya menyembelih kambing sendiri dan mengolah daging ayam lebih dari satu kuintal. Saya telah menyebar sekitar seribu undangan,” kata Mujiono kepada Radar Jogja (grup Sumut Pos), Jumat (11/11).
Dia mengungkapkan, acara yang dihelatnya itu disebut resepsi membangun pernikahan. “Ceritanya, sebelumnya, saya nikah siri dengan Arieni dan baru hari ini kami rayakan,” jelasnya.

Bagaimana dengan pengantin perempuan lainnya (Siti Roisah)?  “Karena Siti Roisah sudah akur dengan Arieni dan mau saya nikahi, sekalian saya ajak nikah siri. Jadi, kami bertiga duduk di pelaminan. Supaya adil lah,” tambah Mujiono santai.

Belakangan diketahui, sebelum menggelar penikahan dengan dua perempuan itu, Mujiono ternyata masih berstatus suami Karinem, warga Suren, Kecamatan Kutoarjo, Kabupaten Purworejo. Bahkan, dari pernikahan itu, mereka dikaruniai tiga anak.

“Jadi, pernikahan dengan Arieni itu merupakan pernikahan kedua saya (secara siri) dan Siti Roisah ini mau saya jadikan istri ketiga saya,” ungkapnya ketika dikonfirmasi.

Lebih lanjut Mujiono menjelaskan, pernikahan kali ini sengaja dihelat untuk menghindari pergunjingan orang. Sebab, sebelumnya dia sempat dituduh kumpul kebo. Mujiono juga ingin membuktikan bahwa dirinya bisa berlaku adil.
Dari cerita beberapa tamu yang hadir, Radar Jogja mendapat informasi bahwa Siti Roisah masih berstatus istri orang. Yakni, istri Harun, warga Kutoarjo, Purworejo. Meski keduanya sedang dalam proses cerai, hingga kemarin putusan dari pengadilan agama belum turun.

Harun yang dikonfirmasi secara terpisah mengungkapkan, dirinya memang belum resmi bercerai dari Siti. Karena itu, secara hukum, Siti masih berstatus istrinya. Dia mengakui, perjalanan rumah tangganya yang telah diberi tiga anak itu memang sudah di ujung tanduk.

“Saya menikah dengan Siti pada 1994. Untuk proses cerai, kami baru sidang dua kali,” ujarnya.
Dia lantas menyebut pernikahan Siti dengan Mujiono hanya akal-akalan. “Istri saya kenal Mujiono di pasar. Dia (Mujiono) itu supir Kopada (sejenis angkutan kota),” kata Harun.

Dia menceritakan, hubungan rumah tangganya dengan Siti retak karena memang sudah tidak ada kecocokan. “Siti sering berkata kasar. Dia juga sering pulang malam dengan alasan kondangan. Kadang sering pinjam uang di bank tanpa memberi tahu saya,” tuturnya.

Kesaksian lain diungkapkan Ketua RT 02 RW 03, Desa Lugosobo, Sabikis (37). Menurut dia, terkait dengan perhelatan di rumah Mujiono, tuan rumah sudah langsung menghubungi Polsek Gebang. “Karena itu, kami sendiri lepas tangan karena sudah ada yang lebih berwenang mengamankan prosesi itu,” jelasnya.

Dia menyatakan, Mujiono memang mengaku telah menikah siri dengan Arieni. “Kapan nikahnya, saya tidak tahu persis. Tapi, intinya, dulu memang pernah menikah siri. Untuk istri ketiganya (Siti Roisah), putusan cerainya dengan suami terdahulu baru pada 27 Desember mendatang,” bebernya.

Dia memastikan, tidak ada ijab kabul antara Mujiono dan istri ketiganya (Siti), meski secara siri.
Hal itu diakui Mujiono. “Saya hari ini (kemarin, Red) sebetulnya akan menikahi Siti. Pak kiai yang menikahkan saya sudah datang tadi pukul 06.00. Pak kiai bilang, kalau wali dari Siti berani datang, akan dinikahkan. Tapi, ternyata walinya tidak datang,” jawab Mujiono enteng.

Dia juga tahu bahwa putusan cerai Siti baru keluar pada 27 Desember 2011. Tapi, mengapa pada resepsi pernikahan itu ada dua perempuan di pelaminan? “Saya nazar, pada tanggal 11 bulan 11 tahun 2011, saya ingin membuatkan pesta pernikahan untuk Arieni. Supaya adil, sekalian Siti saya ajak,” katanya lantas tersenyum.

Ditanya secara terpisah, Arieni menilai, Mujiono adalah figur yang adil. Hal itulah yang membuat dirinya ikhlas, meski harus berbagi suami dengan Siti. Arieni kini bahkan sudah menganggap Siti seperti adik sendiri kendati usianya lebih tua.

“Saya ikhlas hidup serumah (dengan Siti). Kami juga selalu bersama dalam kesempatan apa pun. Termasuk, kalau papa mau ke istri pertamanya (Karinem) ke Suren, kami bertiga ikut diajak. Biasanya papa naik motor sendiri, kami berboncengan berdua. Tidak mau kalau hanya satu saja yang dibonceng. Pokoknya, papa selalu adil terhadap kami. Saya sendiri memanggil Siti diajeng, Siti manggil saya mbak,” ungkap Arieni. (*)

Negara Mau PLN Garap PLTA Asahan III

Kontraktor Asing Sudah Keluarkan Dana

JAKARTA- Berlarut-larutnya masalah  izin lahan proyek PLTA Asahan III juga mendapat perhatian khusus dari Komisi VII DPR. Komisi yang membidangi masalah energi ini sudah lama menunggu ada penyelesaian masalah ini, namun hingga mendekati pengujung 2011 masih nihil juga.

Wakil Ketua Komisi VII DPR Sutan Batoegana mengatakan, sudah saatnya komisi VII DPR langsung terlibat dalam upaya menyelesaikan ganjalan proyek setrum  2×87 MW ini. Menurut Sutan, sumber persoalan yang menyebabkan buntunya masalah ini adalah adanya dua pihak yang sama-sama ngotot, tidak ada yang mau mengalah.

“Ini kan soal tanah yang jadi lahan. Pemda sudah membebaskan satu tempat untuk kontraktor yang lama itu yang bersama kontraktor dari China (PT Bajradaya Swarna Utama dan China Huadian Corporation/CHD, red). Tapi, PLN mau mengerjakan juga. Dan, negara maunya juga PLN yang mengerjakan. Ini masalahnya,” ujar Sutan Bathoegana kepada Sumut Pos di Jakarta, Minggu (13/11).

Sutan mengatakan, bagaimana pun, kontraktor yang lama sudah mengeluarkan dana. “Yang lama sudah keluar dana, tapi negara maunya PLN. Terus bagaimana? Maka harus dicarikan jalan tengah,” cetus Sutan.

Komisi VII DPR, kata Sutan, akan mendorong agar proyek ini dikerjakan PLN tapi kontraktor lama itu tetap dilibatkan. “Kasih sahamnya sedikit. Yang mayoritas tetap PLN,” kata Sutan. Dia mengatakan, tawaran ini nantinya akan disampaikan ke PLN lewat forum resmi di dewan.

Tanggapan lain keluar dari Wakil Ketua DPRD Sumut Chaidir Ritonga. Persis dengan Sutan, dia pun menganjurkan jalan tengah. “Plt Gubsu bisa mengajak pihak PLN untuk duduk bersama mendiskusikan masalah ini. Apa yang menjadi kendala dan solusi apa yang bisa dilakukan,” jelasnya di Medan, Minggu (13/11).

“Dengan PLN yang saat ini sudah jauh lebih baik dan memiliki kemampuan yang cukup terukur, sudah barang tentu proyek ini tak perlu ditunda-tunda lagi,” tambahnya.

Menurut politisi Partai Golkar ini, Gatot harus mengambil sikap cepat dan sigap.

“Jangan jadi menimbulkan pemikiran-pemikiran negatif kepada masyrakat. Jangan ada dakwa sangka maupun praduga yang muncul, karena itu, Plt Gubsu harus menyegerakan pemberian izin pelaksanaan proyek PLTA Asahan III ini,” tutur Chaidir.

Dia menjelaskan, sebagai wakil rakyat, yang terpenting adalah bagaimana masyarakat bisa menikmati listrik tanpa ada kendala dan hambatan lagi seperti sebelum-sebelumnya.

“Yang penting PLTA ini segera terealisasi pengerjaannya. Jangan dibuat masyarakat berpikir ada permainan tarik-menarik antara pihak swasta dengan pemimpin daerah. Bagi kita rekomendasi izin ini baik masih di pihak swasta maupun sudah di tangan Plt Gubsu, sebaiknya proyek tersebut disegerakan,” ujar Chaidir.

Sebelumnya, anggota DPD RI Parlindungan Purba mengharapkan Gatot mengambil sikap terkait izin PLTA III. Dan, Manajer Proyek Asahan III Robert Aprianto Purba menyayangkan sikap Plt Gubsu yang hingga saat ini belum memberikan izin.

“Pemberian izin lokasi kepada PT Bajradaya Swarna Utama yang keluar tahun 2008 sudah berakhir pada Maret 2011 lalu. Nah, sesuai Perpres No 4 tahun 2010 dan Permen ESDM No 2 Tahun 2010, pemerintah menunjuk PLN langsung untuk membangun PLTA Asahan III. Tapi sampai saat ini, Plt Gubsu Gatot belum juga memberikan izin. Kami tidak tahu apa alasannya. Padahal, PLN telah memberikan surat permohonan izin lokasi PLTA Asahan III kepada Gubsu sebanyak 17 kali, sejak tahun 2004 hingga terakhir pada 28 Maret 2011,” tegas Robert. (sam/saz)

Berlusconi Mundur, Rakyat Bersorak

ROMA –  Perdana Menteri Italia, Silvio Berlusconi mundur dari jabatannya. Kemundurannya itu sebagai bagian untuk memberi jalan kepada pemerintah yang sedang darurat menyelesaikan persoalan krisis keuangan.

Pasca ada pengumuman mundur itu, rakyat Italia langsung bersorak gembira karena kehancuran ekonomi Italia bakal bangkit. Ribuan pemrotes bergembira berteriak badut, badut dan merayakan berakhirnya era yang dirongrong skandal.

Berlusconi gagal meraih mayoritas dalam pemungutan suara menentukan pada Selasa (8/11).
Dia mundur dari jabatan perdana menteri, setelah parlemen mensahkan satu paket tindakan yang dituntut mitra Eropa Italia guna memulihkan kepercayaan pasar pada keuangan Italia yang bermasalah.

Lebih dari seribu pengunjuk-rasa mengibarkan spanduk yang mengejek Berlusconi berkumpul di kediaman presiden di Quidrinale Palace sementara iring-iringan kendaraan bermotor membawa pengusaha media tersebut yang telah menjadi perdana menteri paling lama di Italia memasuki tempat tersebut.

Kerumunan massa tak terkendali sehingga Berlusconi pergi secara diam-diam melalui pintu samping dan kembali ke tempat tinggal pribadinya, kata Reuters. Kegembiraan massa pecah ketika mereka mendengar Berlusconi telah meletakkan jabatan dan lapangan tersebut menjadi tempat pesta.

“Orang-orang menyanyi, menari dan sebagian membuka tutup botol champagne,” tulis Reuters.
Sementara itu, satu kelompok kecil pengunjuk-rasa pro-Berlusconi berkumpul di luar kediamannya tapi jumlah mereka kalah banyak dibandingkan para penentang Berlusconi.

Setelah pengunduran diri itu, ratusan orang sambil berteriak “Penjara, Penjara, Penjara”, bergerak dari istana presiden ke tempat tinggal Berlusconi untuk melanjutkan perayaan di bawah jendela rumah multi-jutawan Italia tersebut.
“Ini adalah keadaan yang sangat membuat saya sedih,” kata Berlusconi kepada para pembantunya sebagaimana dikutip kantor berita Ansa. (net/jpnn)

Gudang Senjata Iran Meledak

TEHERAN- Gudang senjata milik militer Iran di Bidganeh, dekat Kota Shahriah meledak, Sabtu (12/11) siang. Getaran dari ledakan itu terasa sampai jarak 45 km (28 mil) dan menewaskan 17 orang pasukan Garda Revolusi dan melukai 23 orang.

Ledakan itu terjadi, Sabtu (12/11) sekira pukul 13:30 waktu setempat. Ketika itu, ledakan terjadi di basis Garda Revolusi ketika alat peledak dipindahkan keluar dari gudang senjata.

“Saat pemindahan itu, beberapa amunisi di gudang senjata meledak dan menghasilkan suara yang mengerikan,” ujar juru bicara Garda Revolusi, Ramezan Sharif, kepada televisi pemerintah, seperti yang dilansir Reuters, Sabtu (12/11).
Menurut televisi Iran, Hassan Tehrani Moqaddam, seorang komandan Garda yang memimpin unit yang berdiri sendiri dari pasukan itu, telah tewas akibat ledakan tersebut.

Kabar tewasnya pasukan Garda Revolusi akibat ledakan disampaikan oleh juru bicara kekuatan tempur elite Amerika Serikat. Begitu juga, Media Barat memberitakan bahwa peristiwa tersebut berkaitan dengan program nuklir Iran. Namun, hal itu dibantah oleh Sharif.

“Ledakan ini tidak berhubungan dengan uji coba nuklir sebagaimana yang diberitakan beberapa media asing,” ujarnya kepada Kantor Berita Mehr.

Wakil kepala misi keamanan nasional Esmaeel Kosari, mengatakan parlemen akan membuka penyelidikan terhadap ledakan itu. Seperti disampaikan seorang anggota parlemen, Hossein Garousi.

Garousi menyebutkan perlu dikesampingkan ledakan tersebut sebagai akibat dari aksi sabotase atau politik. Ia mengatakan di laman Internet parlemen bahwa ledakan itu telah menghancurkan sebagian besar dari gudang amunisi. “Mesti diselidik lebih mendalam lagi persoalan ini,” katanya dikutip ISNA.

Sebelumnya, seorang wartawan Kantor Berita Mehr mengatakan dua jam setelah ledakan itu, kebakaran masih berkobar, dan memunculkan kemacetan lalu lintas yang parah di jalan menuju ke markas tersebut.
Pada Oktober 2010, ledakan sebuah gudang amunisi Garda di Kota Khorramabad di Iran barat menewaskan 18 anggotanya dan menyebabkan puluhan orang terluka.

Sebelumnya, Pemerintah Iran terus melangsungkan program nuklirnya sebagai bagian ketahanan negaranya. Namun, program itu dikecam oleh sejumlah negara Eropa dan Amerika Serikat (AS). Karena program nuklir bisa membahayakan.

Tapi, Pemerintah Iran tetap bersikeras enggan menghentikan uji coba program nuklirnya. Bahkan, Presiden Iran Mahmud Ahmadinejad menegaskan di dunia ini tidak ada yang bisa menghalangi misinya untuk uji coba nuklir.
Ungkapan itu membuat AS dan Israel berang. Kedua negara itu berencana dan telah menyusun strategi untuk menyerang Iran jika terus melakukan uji coba nuklirnya. (bbs/jpnn)

Salurkan Ribuan TKI, Indonesia Bidik Korsel

JAKARTA – Pemerintah Indonesia terus mencari negara-negara untuk menyalurkan TKI. Saat ini, pemerintah melalui Badan Nasional Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia (BNP2TKI) membidik Korea Selatan (Korsel). Apalagi, negeri gingseng itu sedang menerapkan moratorium penerimaan tenaga kerja asal Vietman.

Upaya BNP2TKI membidik Korsel untuk menyalurkan ribuan TKI tadi disampaikan oleh Direktur Penempatan BNP2TKI Haposan Saragih. Di temui di Jakarta kemarin, dia menjelaskan Korsel saat ini membutuhkan ribuan tenaga kerja baru. Diantaranya tenaga keperawatan.

Haposan menuturkan, kabar kebutuhan tenaga kerja untuk Korsel itu keluar ketika digelar pertemuan bertajuk Thank You Sajangnim di Seoul pekan lalu. Sajangnim adalah sebutan warga setempat untuk pemilik perusahaan atau penampung tenaga kerja. Tidak kurang dari 220-an sajangnim nimbrung di pertemuan ini. “Dalam pertemuan ini, kami mewakili pemerintah juga mengucapkan terima kasih kepada para sajangnim,” tandas Haposan.

Menurut Haposan, beberapa sajangnim yang ikut dalam pertemuan ini mengutarakan minat mempekerjakan TKI.
“Acara ini benar-benar kami manfaatkan untuk memetakan riil kebutuhan tenaga kerja di Korsel,” kata dia. Selain itu, Haposan mengatakan jika dalam pertemuan ini sajangnim mengaku puas dengan kinerja TKI. Menurut pengakuan Haposan, TKI di Korsel terkenal baik, disiplin, rajin, dan pekerja keras. Hampir mirip dengan label pekerja Korsel sendiri.

Penempatan TKI ke Korsel sendiri dijalankan dalam bentuk kesepakatan kerja sama G to G (government to goverment) atau lintas pemerintahan sejak 2004 silam. Sejak bergulirnya program ini, total ada 31.534 TKI yang saat ini berada di Korsel.

Sejak kurun waktu 2004 lalu, periode pengiriman TKI ke Korsel tertinggi terjadi pada 2008 yaitu sebanyak 11.885 orang. Sedangkan pada tahun ini hanya 3.359 orang. Diharapkan, tahun depan pemerintah bisa mengirim TKI ke Korsel lebih dari empat ribu jiwa.

Catatan dari BNP2TKI menyebutkan, rata-rata TKI di Korsel mendapatkan gaji antara Rp 9 juta hingga Rp 15 juta per bulan.

“Pendapatan gaji itu di luar lembur dan fasilitas lainnya,” jelas Haposan. Ada beberapa pos pekerjaan yang dominan diduduki TKI. Diantaranya perawat lansia, buruh pabrik, hingga pelaut.

Haposan menjelaskan, pihak Korsel berkomitmen menambah kuota lapangan kerja khusus untuk TKI. Sebab, saat ini Indonesia berada di posisi ketiga negara pengirim tenaga kerja ke Korsel. Posisi Indonesia berada di bawah Vietnam dan Thailand.

“Bertepatan dengan moratorium tenaga kerja Vietnam, kita harus menjadikannya sebagai peluang,” jelas Haposan. Diantara pos lapangan kerja yang diharapkan bertambah kuotanya adalah perawat lansia. Baik di rumah sakit maupun r umah tangga. (wan/jpnn)

Gagal Masuk PBB, Palestina Kecam AS

NEW YORK- Komisi Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa (DK PBB) menyimpulkan perundingan tentang permintaan Palestina menjadi anggota penuh PBB berakhir tanpa kesepakatan. Hal itu memiliki makna gagalnya upaya Palestina menjadi anggota penuh PBB.

Diakibatkan tidak adanya pembahasan itu, utusan Palestina untuk PBB Riyad Mansour mengecam Amerika Serikat (AS) yang menghalang-halangi upaya Palestina tersebut.

“Sayangnya, ada satu negara besar yang telah terang-terangan menyampaikan dalam pertemuan-pertemuan khusus bahwa meskipun 14 negara mendukung upaya keanggotaan Palestina, negara itu tak akan membiarkan itu terjadi,” kata Mansour seperti diberitakan Press TV, Sabtu (12/11).

Pernyataan itu dilontarkan Mansour setelah komisi Dewan Keamanan PBB menyatakan tak ada konsensus di antara ke-15 negara anggota DK PBB mengenai upaya keanggotaan Palestina.

Otoritas Palestina membutuhkan 9 suara setuju untuk meluluskan resolusi DK PBB mengenai upaya keanggotaannya di PBB. Tapi, meskipun Palestina meraih 9 suara dukungan dari negara-negara anggota DK PBB, upaya tersebut tetap akan gagal karena AS telah mengancam akan menggunakan hak vetonya untuk menggagalkan resolusi tersebut. (net/jpnn)

Korban Banjir Tinggal di Jembatan

BANGKOK- Korban banjir Thailand ternyata tak hanya mengungsi ke tenda-tenda penampungan yang disediakan. Malainkan, ada banyak yang memilih tinggal di blok cetak semen yang awalnya akan dijadikan fondasi jalur kereta layang.
“Saya sebenarnya punya toko kecil sekitar sini. Namun, ketika banjir mulai meninggi, saya dan keluarga mengungsi kemari,” kata Jaew, seorang ibu asal Pathum Thani, seperti dikutip dari CNN (12/11).

Pengembang blok cetak semen yang berbentuk mirip sarang lebah itu berbaik hati mengizinkan warga tinggal dengan mempergunakan aliran listrik yang ada di sekitar lokasi. Puluhan penduduk Pathum Thani juga melakukan hal yang sama dengan Jaew. Kebanyakan dari mereka memiliki rumah yang dapat ditempuh dengan dayungan singkat dari blok cetak semen.

Mereka mengaku bertahan hidup dari sumbangan uang dan makanan yang diberikan relawan dari Universitas Bangkok. Kadang-kadang pejabat daerah juga memberi sumbangan pada mereka.

Para pengungsi mengaku lebih betah tinggal di blok cetak semen daripada di tenda penampungan milik pemerintah. Karena selain lebih luas, mereka juga bisa mengawasi rumah mereka. Adapun yang lebih penting lagi, mereka bersama dengan para tetangga.

Walaupun para pengungsi menginginkan untuk kembali ke rumah mereka begitu air sudah mulai surut, mereka memperkirakan hal tersebut belum akan terjadi dalam waktu dekat. (net/jpnn)

Harta Capim KPK Melonjak Jaksa Zulkarnaen Terkaya

JAKARTA – Tak lama lagi tampuk pim pinan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) berpindah tangan. Beberapa seleksi akan mereka hadapi di DPR sebelum dipilih empat orang yang akan mengganti pimpinan yang ada saat ini. Namun yang juga perlu diperhatikan adalah laporan hasil kekayaan penyelenggara negara para capim KPK.

Lima dari delapan capim merupakan penyelenggara negara yang memiliki kewajiban untuk melaporkan kekayaannya. Mereka adalah Koordinator Staf Ahli Jaksa Agung Zulkarnaen, mantan Ketua PPATK Yunus Husein, Irjen Pol (Purn) Aryanto Sutadi, serta Deputi Pengawasan Internal dan Pengaduan Masyarakat KPK Handoyo Sudrajat.

Sedangkan tiga lainnya bukan termasuk penyelenggara negara. Yakni Bambang Widjojanto yan berprofesi sebagai advokat, Adnan Pandu Pradja dosen FH UI dan Abraham Samad yang juga berprofesi sebagai advokat sekaligus penggiat antikorupsi. “Ketiga orang itu belum wajib melaporkan kekayaannya,” kata juru bicara KPK Johan Budi kemarin (13/11).

Nah, berdasarkan data Direktorat Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (Dirjen LHKPN) diantara kelimanya penyelenggara negara, jaksa Zulkarnaen tercatat sebagai calon pimpinan KPK yang memiliki pundi-pundi kekayaan terbanyak. Hartanya Rp1,55 miliar. Angka tersebut bukan angka terbaru. Kekayaan yang tercatat itu merupakan data kekayaannya para tahun 2009 lalu.

Meski begitu, kekayaan mantan Kajati Kalimantan Selatan itu melonjak sangat tajam hanya dalam kurun waktu dua tahun. Sebab, data LHKPN 2007 menunjukkan harta yang dimiliki Zulkarnaen hanya Rp875,73 juta.
Urutan kedua ditempati pensiunan polisi Aryanto Sutadi. Kekayaannya mencapai 1,24 miliar. Tapi besar kemungkinan harta tersebut melonjak tinggi lantaran itu adalah data pada 2001. Beberapa kalangan memang menilai bahwa Aryanto malas untuk melaporkan kekayaannya ke KPK.

Posisi berikutnya ditempati mantan Ketua Pusat Pelaporan dan Analisa Transaksi Keuangan Yunus Husein. Data pada 2005 tercatat bahwa harta yang dimiliki Yunus sebesar Rp679,9 juta dan USD 34.796.

Penasehat KPK Abdullah Hehamahua merupakan capim yang tergolong rajin melaporkan kekayaannya. Hingga saat ini, pria yang pernah menjadi ketua komite etik kasus Nazaruddin itu sudah empat kali melaporkan harta kekayaannya. Pada tahun 2001 kekayaan Abdullah sebesar Rp120,3 juta. Pada 2005 harta Abdullah justru menyusut menjadi Rp70,72 juta. Dua tahun selanjutnya, kekayaan bertambah menjadi Rp373,54 juta. Terakhir pada tahun 2009, harta Abdullah terlapor sebanyak Rp460,52 juta. “Pak Abdullah memang yang paling rajin melapor,” kata seorang pengawai Dirjen LHKPN.

Internal KPK lainnya Handoyo Sudrajat menjadi capim KPK dengan kekayaan yang paling sedikit. Menempati posisi buncit, Handoyo hanya memiliki kekayaan Rp360,99 juta. Itu merupakan data pada tahun 2010. Nilai kekayaan Handoyo naik tipis dari hartanya pada tahun 2006 sebanyak Rp 259,51 juta.

Sementara itu anggota badan pekerja ICW Emerson Yuntho meminta agar seluruh capim KPK membenahi dan mengupdate kekayaannya. “Seharusnya mereka menggunakan waktu yang ada untuk memperbaharui LHKPN-nya,” kata pria yang akrab disapa Econ itu.

Menurutnya, itu untuk membuktikan bahwa kelimanya merupakan orang yang transparan. Dia melanjutkan bahwa orang yang transparan merupakan syarat mutlak untuk menjadi pimpinan KPK.

Selain itu Econ juga meminta agar KPK melakukan penelusuran apakah harta yang dilaporkan kelimanya benar atau tidak. Kata dia, tidak menutup kemungkinan ada diantara mereka yang tidak jujur.(kuh/jpnn)

1...14,30614,30714,308...15,595Page 14,307 of 15,595

Graha Pena Medan,
Jl Sisingamangaraja Km 8,5 No 134 Amplas-Medan 20148.
Telp. 061-7877012 (Hunting).

Tentang Kami

Popular

Pilihan Editor