Medan- RSUP H Adam Malik dan RSU dr Pirngadi Medan masuk kategori merah oleh Kantor Kementerian Lingkungan Hidup Pusat (Kemen LH) beberapa waktu lalu. Setelah diusut, kabar mengejutkan keluar dari Kepala Instalansi Kesehatan Lingkungan RSUP H Adam Malik, Domdom Bakara SP.

Kata Domdom, RSUP Adam Malik mendapat kategori merah karena ada satu kriteria yang belum dimiliki. Dan, izin untuk itu belum keluar. “Mengenai pengolaan limbahnya, sudah dilakukan sesuai dengan prosedur yang berlaku. RSUP H Adam Malik masuk kategori merah karena ada salah satu kriteria dari sepuluh kriteria yang diajukan belum dimiliki saat ini.

Kriteria tersebut belum keluar sehubungan izin yang masih dalam pengurusan,” katanya.
Domdom menyebutkan, kesepuluh kriteria yang ditentukan oleh Kemen LH di antaranya izin insulator (cerobong asap dan yang termasuk dalam itu), pemusnahan limbah padat medis, harus punya TPS (tempat penyimpanan sementara), limbah B3 (bahan beracun dan berbahaya), izin TPS (tempat penyimpanan sementara), tempat pengolahan limbah padat dan limbah cair dan izinnya, harus mempunyai pulometer (alat pengukur limbah cair), harus ada izin Ipal, harus mempunyai neraca limbah (berapa limbah masuk dan berapa limbah yang harus dimusnahkan), laporan pengelolaan limbah dan laporan semester yang harus dikirim persemester ke KLH dan BLH.

“RSUP H Adam Malik masuk kategori merah karena tidak punya izin insulator dan izin tempat TPS. Kalau masalah pengolaan sudah kita lakukan sesuai prosedur. Namun, kita hanya terkendala dalam hal izin. Untuk polusi sendiri, sudah kita lakukan uji emisi per enam bulan dan hasilnya tidak ada polusi udaranya. Asap pembakaran limbah juga tidak mencemari lingkungan karena sudah melalui beberapa proses dan tahapan. Intinya hasil asap yang dikeluarkan sudah bersih,” urai Domdom.

Dombom menuturkan, RSUP H Adam Malik yang sudah berdiri 20 tahun lebih kurang ini harus mengurus ulang izin karena direvisi sesuai dengan peraturan Kementerian Kesehatan yang baru. “Memang sudah 20 tahun berdiri tapi izin masih dalam pengurusan sebab rumah sakit mengalami revisi sesuai dengan undang-undang baru. Untuk lebih lanjutnya, silahkan tanya kepada Kepala Direktur Umum dan Operasional RSUP H Adam Malik karena beliau yang lebih berkompeten. Limbah rumah sakit tidak berpengaruh di sekitar pemukiman penduduk dan tidak merusak tanaman para petani yang ada disekitar rumah sakit,” sebutnya.

Sementara itu, Kepala Direktur Umum dan Operasional RSUP H Adam Malik, Drg Tinon Respati  mengaku, semua limbah sudah dikelola sesuai dengan. “Izin insulator dan izin tempat TPS-nya saja yang tidak ada. Dan itu terkendala karena izin operasional rumah sakit yang masih dalam pengurusan. Mengenai izin, itu semua keputusan dari pusat. Kalau kami ingin secepatnya,” ucapnya.

Tak jauh berbeda dengan RSUP Adam Malik, Kasubbag Hukum dan Humas RSU dr Pirngadi Medan, Edison Perangin-angin SH MKes mengaku masalah izin memang masih menjadi kendala. “Mengenai izin, masih diurus perpanjangannya. Sebelumnya sudah ada izin tapi masih dalam pengurusan karena massa berlakunya sudah mati. Untuk izin operasional rumah sakit, sudah ada sejak dari zaman penjajahan Belanda. Kalau Kemen LH mengatakan kategori merah, tanyakan langsung saja kepada mereka apa alasannya,” cetusnya.

Terkait dengan itu, Anggota Komisi A DPRD Kota Medan, Landen Marbun, sangat menyesalkan kedua rumah sakit tersebut lamban dalam mengurus izin. “Bagaimana mengurus pasien jika mengurus izin saja lamban. Ini harus menjadi perhatian serius dari Pemprov Sumut dan Pemko Medan,” ungkapnya.

Sementara Ketua Komisi B DPRD Medan, Roma P Simaremare berjanji dalam waktu dekat akan melakukan pemeriksaan terhadap kesehatan lingkungan di dua rumah sakit tersebut dalam kunjungan kerja (Kunker) pada Januari mendatang. “Kalau memang benar yang dilansir Kementrian Lingkungan Hidup terhadap dua rumah sakit di Kota Medan akan kita periksa kebenaran itu dalam kunjungan kerja Komisi B pada Januari yang akan segera kita jadwalkan,” jelasnya.
Menurutnya, waktu tersebut tidak terlalu lama untuk melakukan pengecekan terhadap kedua rumah sakit itu. “Itu tidak terlalu lama, karena program kita sedang padat. Lagi pula, Komisi B juga sama sekali belum pernah melakukan pemeriksaan IPAL (Instalasi Pengelolaan Air Limbah) terhadap kedua rumah sakit itu,” ucapnya. (jon/adl)

Sepuluh Kriteria yang Ditentukan oleh Kemen LH

1. Izin insulator (cerobong asap dan yang termasuk dalam itu)
2. Pemusnahan limbah padat medis
3. Punya TPS (tempat penyimpanan sementara)
4. Limbah B3 (bahan beracun dan berbahaya)
5. Izin TPS (tempat penyimpanan sementara)
6. Tempat pengolahan limbah padat dan limbah cair dan izinnya
7. Mempunyai pulometer (alat pengukur limbah cair)
8. Ada izin Ipal
9. Mempunyai neraca limbah (berapa limbah masuk dan berapa limbah yang harus dimusnahkan)
10. Laporan pengelolaan limbah dan laporan semester yang harus dikirim persemester ke KLH dan BLH.

Sumber: Kepala Instalansi Kesehatan Lingkungan RSUP H Adam Malik, Domdom Bakara SP

MEDAN- Proyek Central Bussiness District (CBD) di Kecamatan Polonia Medan, makin rawan gagal. Sebabnya, perlahan namun pasti, desakan agar proyek yang pembangunannya terus berjalan ini untuk dibongkar, semakin mencuatn
Terlebih lagi, setelah muncul dan terbitnya Peraturan Presiden (Perpres) No 62 Tahun 2011 mengenai aturan yang menegaskan, Bandara Polonia akan tetap beroperasi meskipun Bandara Kualanamu telah beroperasi. Setidaknya hal ini diungkapkan anggota Komisi A DPRD Sumut Hasbullah Hadi kepada Sumut Pos, Senin (5/12).

“Berdasarkan Perpres yang baru itu, ditegaskan Polonia tetap beroperasi khususnya bagi penerbangan TNI AU. Dan ditegaskan pula, tidak boleh ada bangunan-bangunan yang bisa mengganggu keselamatan penerbangan. Jadi, kalau memang itu (CBD) mengganggu, dibongkar saja. Apalagi kalau diteruskan pembangunan nya, sama artinya itu bangunan bermasalah dan melanggar Perpres itu,” tegasnya.

Ditambahkannya, persoalan CBD ini juga tidak hanya berdasarkan atas hal itu saja. Dari awal berdiri dan pembangunannya juga sudah tidak sesuai. “Dari pertama saja sudah tidak sesuai. Pembangunannya di atas Ruang Terbuka Hijau (RTH) yang otomatis tidak sesuai dengan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) yang ada. Ini diduga, pemberian izin merupakan kongkalikong antara pengembang dan penguasa, dalam hal ini Pemko Medan dengan pemilik CBD. Ini harus diusut, karena menyalahi aturan yang ada,” tegasnya.

Sementara itu, perwakilan masyarakat di Sari Rejo, Medan Polonia melalui Ketua Forum Masyarakat Sari Rejo (Formas) Riwayat Pakpahan menegaskan, agar dengan terbitnya Perpres tersebut, Pemko Medan dapat mengambil langkah bijak. “Ini kan peraturan dari presiden, jadi Pemko Medan harus mengikuti aturan dari presiden itu. Masak CBD begitu mudahnya mendapat sertifikat, padahal berdiri di area yang bisa mengganggu penerbangan sementara kami masyarakat yang telah berjuang dari puluhan tahun lalu, dan tidak mengganggu penerbangan tidak mendapatkan hak kami sampai sekarang yaitu sertifikat. Dimana letak keadilan itu,” tukasnya.

Polemik CBD ini kemarin menuju pembatalan Izin Mendirikan Bangunan (IMB). Terkait itu, Sekda Kota Medan Syaiful Bahri menyatakan sampai saat ini Pemko belum menerima atau didesak untuk mencabut IMB CBD Polonia. “Saya no coment. Saya tidak bisa memberikan komentar, langsung saja ke Pak Wali,” ungkap Syaiful. (ari/adl)

Siap Songsong Era Ekonomi Digital 2012

MEDAN-Pemerintah Kota Medan dinilai berhasil mengelola teknologi informasi dan komunikasi (TIK) sehingga memberikan kontribusi manfaat yang signifikan terhadap sistem kehidupan masyarakat. Kota Medan dinilai telah siap menghadapi era ekonomi digital yang akan dimulai pada 2012.

Pengakuan ini diberikan Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo) Republik Indonesia melalui penyerahan piagam Information Communication Technologi (ICT) Pura.

Piagam Penghargaan ICT Pura itu diserahkan langsung Menteri Kominfo Tifatul Sembiring kepada Wali Kota Medan, Rahudman Harahap, di The Empire Palace, Surabaya, Senin (5/12).

Menurut Kabag Humas Pemko Medan, Budi Hariono, program ICT Pura merupakan gerakan pemetaan, penghitungan indeks prestasi dan penghargaan terhadap Kabupaten/Kota Digital di Republik Indonesia yang digagas oleh Kementrian Kominfo. Hal itu dilakukan dalam pemeringkatan dalam kesiapan menuju kemajuan TIK dengan meluasnya perkembangan infra struktur informasi global yang berdampak positif dan memberikan manfaat signifikan bagi kemajuan bangsa serta daya saing naisonal.

“Berdasarkan penjelasan Direktur Jendral Penyelenggara Pos dan Informatik  Syukuri Batubara, program ICT Pura ini dirancang untuk memenuhi sejumlah obyektif utama yaitu, untuk mengetahui tingkat kesiapan setiap Kabupaten/Kota dalam menghadapi era ekonomi digital yang akan dimulai pada 2012. Dan untuk mengukur besaran gap riil antara target dan kondisi sebenarnya pada setiap kabupaten/Kota agar dapat disusun strategi nasional untuk menghasilkan solusi,” jelas Budi Hariono kepada wartawan di ruang kerjanya, Senin (5/12).

Selain itu, lanjut Budi, untuk memberikan motivasi, dukungan, insentif dan apresiasi bagi Kabupaten dan Kota yang bekerja keras dan mempersiapkan diri dalam menghadapi era masyarakat digital melalui beberapa program pembangunan dan penerapan TIK di wilayahnya masing-masing. Untuk mencapai tujuan-tujuan tersebut, program ICT Pura dikemas menjadi 3 domain kegiatan yang terdiri dari pemetaan entitas, penghitungan indeks dan pemberian apresiasi ICT Pura.

Sebelumnya, dua hari lalu, Sabtu (3/12) di Jakarta, Wali Kota Medan juga berhasil meraih penghargaan penilaian Kinerja Pemerintah Daerah Bidang Pekerjaan Umum 2011 kategori Kota Metropolitan di kantor Kementerian Pekerjaan Umum (PU) Jakarta, Sabtu (3/12) malam. Penghargaan itu diserahkan langsung Menteri PU RI, Djoko Kirmanto.
“Menteri PU dalam sambutannya mengatakan, pemberian penghargaan ini diberikan sebagai bentuk motivasi dan dorongan kepada kepala daerah dalam meningkatkan pembangunan di bidang infrastruktur. Sebab, pembangunan infra struktur sangat erat hubungannya dengan peningkatan ekonomi masyarakat,” ujar Budi.

Sedangkan, Rahudman usai menerima penghargaan itu, tambah Budi, berjanji akan terus meningkatkan pembangunan infrastruktur. Dengan demikian masyarakat Kota Medan merasa lebih nyaman, serta pembangunan infrastruktur ini diharapkan dapat meningkatkan perekonomian. “Karenanya, Dinas Bina Marga dan Dinas Perumahan dan Permukiman (Perkim)  Kota Medan akan didorong  untuk segera mengerjakan pembangunan infrastruktur di Kota medan,” ucapnya.(adl)

MEDAN- Harapan besar masyarakat Sumatera Utara (Sumut) terhadap pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) yang baru sangat besar, dalam menuntaskan kasus-kasus korupsi di provinsi ini. Terlebih yang telah ditangani KPK, untuk segera dilakukan proses hukum untuk kepastian hukum yang sebenarnya.

Hal ini berkaitan dengan adanya kasus dugaan suap dan korupsi yang diduga dilakukan Bupati Simalungun, JR Saragih. Hal itu dikemukakan Anggota DPRD Sumut dari Fraksi PDI P Syamsul Hilal, saat dimintai komentarnya mengenai penanganan kasus dugaan korupsi Bupati Simalungun JR Saragih di KPK, Senin (5/12).

“Kita berharap, pimpinan KPK yang baru tidak berhenti melakukan proses hukum atau pemeriksaan terhadap kasus-kasus dugaan korupsi yang diduga dilakukan Kepala Daerah di Sumut, baik itu Bupati Simalungun maupun bupati dan wali kota lainnya. Dan kita meminta agar kasus-kasus yang ada segera diproses hukum, untuk kepastian yang diinginkan rakyat terutama di Simalungun,” tegas Syamsul Hilal.

Saat disinggung satu per satu kasus yang diduga menyeret-nyeret Bupati Simalungun JR Saragih, dari kasus dugaan suap ke hakim Mahkamah Konstitusi (MK) senilai Rp1 miliar lebih, dugaan suap ke Ketua Pokja KPUD Simalungun sebesar Rp50 juta, dugaan pengalihan dana insentif guru non PNS sejumlah Rp1,2 miliar serta  dugaan penyelewengan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Simalungun 2010 sebesar Rp48 miliar, Syamsul Hilal mengakui, kasus yang dihadapi JR Saragih relatif lebih banyak, jika dibandingkan dengan kasus-kasus dugaan korupsi yang dilakukan kepala daerah lain di Sumut, yang ditangani KPK.

Bahkan, Syamsul Hilal menegaskan, KPK tetap independen dalam menangani kasus-kasus yang ada. Tidak boleh terpengaruh apakah kepala daerah yang diduga melakukan tindakan korupsi tersebut, bernaung di bawah panji partai besar. “KPK harus independen, jangan karena kepala daerahnya bernaung di partai tertentu, kemudian penanganannya lemah. Harus segera ditindak tegas, jangan tebang pilih. Kalau bersalah, harus segera dihukum dan ditetapkan sebagai tersangka,” tegasnya.

Saat kembali disinggung, penanganan dugaan suap Bupati Simalungun JR Saragih, mulai dugaan suap ke hakim MK dan Ketua Pokja Simalungun yang telah masuik laporannya sejak akhir 2010 lalu, dan sampai saat ini belum ada kejelasan, Syamsul Hilal membenarkan, jika dengan kenyataan yang ada penegakan hukum di KPK sama saja dengan penegakan hukum di institusi penegak hukum lainnya, seperti kepolisian dan kejaksaan yang terkesan berlarut-larut.

“Ya, KPK itu harus cepat karena rakyat Indonesia dan masyarakat Sumut, khususnya lagi masyarakat Simalungun, menunggu-nunggu kepastian hukum. Jadi, jika berlarut-larut wajar kalau masyarakat memberi penilaian yang sama, atas kinerja KPK, kepolisian dan kejaksaan,” ungkapnya.

yamsul Hilal juga menambahkan, bila KPK sudah memiliki bukti-bukti kuat untuk menjerat bupati atau wali kota yang diduga melakukan korupsi, termasuk JR Saragih, maka sebaiknya KPK segera menetapkan yang bersangkutan sebagai tersangka.

“Kalau bukti sudah kuat, jangan dilama-lamakan lagi. Secepatnya ditetapkan sebagai tersangka, untuk kepastian hukum dari kasus yang ada,” tukasnya.

Penegasan yang sama dikemukakan Adhie M Massardi, Koordinator Gerakan Indonesia Bersih (GIB) Jakarta, ketika dikonfirmasi Sumut Pos dari Medan melalui seluler.

Komisioner Komite Pengawas KPK ini sempat menyesalkan sikap pimpinan KPK yang lama yang tidak agresif dalam penuntasan kasus-kasus korupsi, terlebih yang diduga melibatkan kepala daerah. “Kita sesalkan, pimpinan KPK yang lama tidak agresif dalam penuntasan kasus korupsi. Kita mendesak agar KPK memberi penjelasan terhadap laporan-laporan yang diterima dan sejauh mana penanganannya. Kalau barang bukti dikira cukup, kenapa tidak ditetapkan sebagai tersangka. Artinya, kasus-kasus korupsi yang ada segera ditindak tegas,” bebernya.

Hal ini juga berlaku bagi kasus Bupati Simalungun JR Saragih yang saat ini ditangani KPK, terbilang lebih banyak jika dibandingkan kasus-kasus yang dihadapi kepala daerah lainnya, yang juga ditangani KPK.

Ketika dibeber mengenai berkas kasus Bupati Simalungun yang sudah ada di meja KPK sejak akhir 2010 lalu serta mencuatkan citra bahwa KPK tidak jauh berbeda dengan institusi penegak hukum lainnya yang lamban menangani kasus korupsi, Adhie M Massardi menyatakan, harusnya KPK merealisasikan harapan besar masyarakat terhadap KPK.
“Masyarakat sangat berharap kepada KPK, terlebih dalam penanganan kasus korupsi. Banyak kasus yang tindaklanjutnya belum ada kepastian, bahkan pelapor dugaan korupsi tidak tahu sejauhmana kasus yang dilaporkannya itu. Pimpinan KPK yang sudah diganti, sebaiknya melaporkan hasil kinerjanya kepada publik, agar publik bisa mengawasinya. Ini kasus harus dijelaskan,” tuntasnya.(ari)