Pernikahan Ibas dengan Aliya

Usapi pengucapan akad nikah, Ibas masih terlihat tegang. Sementara istrinya Aliya terlihat beberapa kali curi-curi pandang.

Usai sah menjadi pasangan suami istri, berbagai rangkaian prosesi akad nikah masih harus dijalani oleh Edhie Baskoro Yudhoyono dan Siti Ruby Aliya Rajasa. Salah satunya adalah mendengarkan nasehat perkawinan dari Prof Dr Arief Rachman.

Untuk kedua mempelai yang baru mengucapkan janji nikah di Istana Cipanas, Kamis (24/11) tersebut, Arief menyampaikan nasehat guna membangun rumah tangga yang sakinah mawaddah warrahmah. Ada tiga pilar yang diharapkan, mampu dijalankan oleh putra Presiden SBY dan putri Menko Ekonomi Hatta Rajasa tersebut.

Pilar pertama katanya adalah kewajiban menjalin hubungan baik. Ketika dua anak manusia dipersatukan dalam pernikahan suci, maka bagi laki-laki diberikan tanggungjawab dan bagi perempuan diberikan kehormatan.

Pilar kedua adalah kesabaran. Ibas pun dinasehatkan untuk bisa menjadi kepala rumah tangga yang baik, pandai memaafkan dan bisa saling menjaga hati dengan menerima kekurangan. Adapun pilar ketiga adalah saling menjaga akhlak yang baik.

“Hati wanita itu ibarat dasar laut yang paling terdalam. Mas Ibas harus tahan nafas, untuk menyelami hati Mbak Aliya. Untuk mengerti keinginan istrinya,” kata Arief.

Ibas yang terlihat masih tegang usai pengucapan akad nikah, berkali-kali menganggukkan kepala mendengar nasehat Arief. Sedangkan istrinya, Aliya terlihat beberapa kali curi-curi pandang. Aksi curi-curi pandang ini terus berlangsung usai pembacaan nasehat pernikahan disampaikan. Namun tampaknya Ibas masih belum dapat meredakan ketegangannya, sehingga terlihat seolah dirinya tak sadar berkali-kali dipandang oleh Aliya.

Prosesi akad nikah pun dilanjutkan dengan pembacaan doa oleh Nasaruddin Umar. Presiden SBY dan Ani Yudhoyono, tampak sumringah seluruh proses akad nikah berlangsung dengan lancar. Begitu pula Hatta Rajasa dan Okke Rajasa. Acara resepsi akan dilanjutkan dengan rangkaian acara adat di antara keluarga kedua mempelai.(afz/jpnn)

JAKARTA – Ketua Bidang Pengawasan Hakim dan Investigasi Komisi Yudisial (KY), Suparman Marzuki mengatakan, selama tahun 2011 ini pihaknya menerima enam laporan terkait hakim yang diduga melakukan tindakan asusila.
“Ada lima sampai enam laporan. Pokoknya variasi-nya urusan asusila. Ada yang perselingkuhan, dan yang lain. Tidak enak kalau disebutkan,” kata Suparman di Jakarta, Kamin (24/11).

Namun, Suparman enggan menyebutkan nama dan asal hakim yang diduga melakukan perbuatan asusila itu dengan alasan masih dalam penyelidikan. Dari enam laporan yang masuk ke KY,  dua di antaranya sudah diputus untuk  diberhentikan lewat MKH karena perbuatan tercelanya. “Dua hakim kan sudah di MKH-kan. Sisanya masih dalam pengembangan, masih harus didalami benar atau tidak, itu proses penyidikannya lama,” ujarnya.

KY lanjut Suparman, mendapatkan laporan adanya hakim yang diduga melakukan tindakan asusila tersebut dari masyarakat umum maupun dari pasangan selingkuhnya. “Semacam pecah kongsi gitu lah. Kalau yang pecah kongsi itu seperti hakim D (Dainuri asal Aceh),” ujarnya.

Dikatakan Suparman, hakim yang diberhentikan dengan tidak hormat sudah dipatikan tidak akan mendapat hak pensiunnya. “Tapi yang diberhentikan dengan hormat masih dapat hak pensiun,” tandas Suparman. “Masyarakat kita sekarang ini sudah cerdas. Belum tentu juga lawan selingkuh tidak menjadi musibah. Begitu salah satu aneh, pecah kongsi,” sambungnya.

KY belum puas meski telah berhasil membawa kasus hakim cabul asal Jogjakarta Dwi Djanuwanto ke Majelis Kehormatan Hakim (MKH) hingga akhirnya dipecat. Lembaga pengawal kode etik dan perilaku hakim itu masih akan membawa perkara gratifikasi atau suap yang dilakukan Dwi ke penegak hukum.

“Tentu saja, nggak lama lagi kami akan laporkan tindakan itu ke penegak hukum,” kata Komisioner KY Suparman Marzuki kemarin (24/11). Menurutnya, dengan diputusnya Dwi bersalah oleh MKH, itu telah menunjukkan bahwa hakim tersebut melakukan gratifikasi dan korupsi.

Menurut Suparman, dalam persidangan MKH, Dwi telah terbukti telah menerima sesuatu barang, yakni beberapa tiket penerbangan tujuan Jogjakarta-Kupang dari beberapa pihak yang berperkara. Selain telah melanggar kode etik hakim, dengan penerimaan tersebut, maka Dwi bisa dijerat dengan tindak pidana korupsi. Karena penerimaan itu berkaitan langsung dengan jabatannya dan mempengaruhi independensinya sebagai hakim.

KY kata Suparman, tidak bisa mendalami tindak pidana korupsi yang dilakukan Dwi. Sebab, lembaga yang dipimpinnya itu hanya bisa menangani laporan perilaku hakim yang telah melanggar kode etik sebagai seorang pengadil.

Saat ditanya kapan pihaknya akan melaporkan tindak pidana korupsi yang dilakukan Dwi itu kepada penegak hukum, Suparman belum bisa memastikannya. Sebab, KY masih menunggu rampungnya pengurusan administrasi pemecatan Dwi oleh Mahkamah Agung. “Mudah-mudahan bisa kami laporkan dalam bulan-bulan ini,” kata Suparman.

Penegak hukum yang akan diserahi KY untuk menangani kasus Dwi hingga saat ini belum dipilih. KY, kata Suparman, masih mempertimbangkan ke penegak hukum mana akan melimpahkan. Apakah kepolisian, kejaksaan atau Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

Seperti diketahui, Dwi dilaporkan salah satu advokat lantaran berkali-kali meminta tiket pesawat saat bertugas di Pengadilan Negeri Kupang pada 2009. Salah satu pihak yang dimintai tiket untuk pulang ke Jogjakarta adalah keluarga terdakwa Ali Arifin yang saat itu tersangkut kasus korupsi.

Tak hanya meminta tiket, dalam MKH terungkap bahwa Dwi juga pernah mengirim pesan singkat kepada seorang pengacara untuk menyediakan penari telanjang yang bisa menemaninya di hotel. Karena terbukti meminta, menerima sesuatu, dan bertindak asusila, maka MKH pun memecatnya sebagai hakim.

Petrus Balla Patyona kuasa hukum Ali Arifin yang merupakan pelapor kasus tersebut mengaku mengapresiasi langkah KY untuk melaporkan tindakan gratifikasi yang dilakukan Dwi. (kuh/nw/kyd/jpnn)

Pos Polisi dan Mobil Plat Merah Dibakar

BATAM- Aksi unjuk rasa buruh di Batam mulai meluas. Massa pengunjukrasa bergerak ke kawasan industri Batamindo dan Tambil untuk mengajak buruh lainnya berunjukrasa. Sepanjang jalan, mereka main beringas dengan membakar sejumlah pos polisi dan merusak kendaraan bermotor dan fasilitas umum yang ada di sejumlah titik.

Di Simpang Kabil, massa merusak pos polisi dan membakar satu unit mobil patroli dan satu unit motor milik polisi. Peristiwa serupa juga terjadi di Simpang Dam dan Simpang Panbil, Mukakuning. Di sana massa juga membakar dua unit kendaraan pelat merah.

Massa juga merusak sejumlah pos dan kantor polisi di seluruh wilayah di Batam. Mulai di Nagoya, Batuaji, Sekupang, Simpang Jam dan lain sebagainya. Pos Satpol PP di sejumah titik juga dirusak dan dibakar massa.

Sebaliknya, aparat polisi juga menggelar sweeping di sejumlah titik. Di Batuampar, polisi menangkap sedikitnya lima karyawan McDermott. Padahal mereka baru saja pulang kerja.

Tak hanya ditangkap, polisi juga menyiksa para pekerja tak berdosa itu. Sejumlah pekerja mengalami luka serius di bagian kepala. Parahnya lagi, polisi juga merusak kendaraan milik para pekerja McDermott.

Terpisah, jajaran polisi juga sweeping di wilayah Sekupang, Batuaji dan Mukakuning. Dengan iring-iringan 10 kendaraan, terdiri dari tiga mobil polisi, empat truk polisi, satu unit water canon dan dua unit mobil pemadam kebakaran, aparat berkeliling Batam.

Massa kemarin (24/11), juga merusak sejumlah mobil dan kendaraan berpelat merah. Salah satunya mobil dinas anggota DPRD Kepri, Ahars Sulaiman.

Mobil Ahars dibakar massa di depan Panbil Mall, Mukakuning. Saat itu dalam mobil bernomor polisi BP 40 A itu ada supir pribadi Ahars dan putrinya.

“Tapi supir dan anak saya aman. Mereka disuruh turun sebelum mobilnya dibakar,” kata Ahars.

Selain mobil Ahars, dua mobil dinas anggota DPRD Batam juga dirusak massa. Salah satunya mobil dinas Sallon Simatupang, anggota Komisi II DPRD Batam.  Satu unit sepeda motor berpelat merah di kantor DPRD Batam juga menjadi sasaran amukan massa. Sehari sebelumnya, massa juga merusak sejumlah mobil dinas Pemko Batam.
Sebuah Kijang Innova warnah hitam yang kebetulan sedang berpapasan dengan konvoi pengunjuk rasa. Sebuah minibus Suzuki Carry yang sedang parkir di sisi jalan, juga massa hancurkan dan digulingkan ke parit.

Sementara perundingan penetapan Upah Minumum Kota (UMK) Batam akhirnya mencapai kesepakatan baru. Setelah melalui perudingan yang alot, diputuskan bahwa nilai UMK Batam yang diusulkan kepada Gubernur Kepulauan Riau senilai Kebutuhan Hidup Layak (KHL) di Batam sebesar Rp1.300.000.

Demikian disampaikan Direktur Pencegahan dan Penyelesaian Hubungan Industrial Kemenakertrans, Sahat Sinurat, dalam surat elektronik, Kamis (24/11). Sahat diberi tugas oleh Menakertrans Muhaimin Iskandar ke Batam untuk mengusahakan kesepakatan tersebut dan menghentikan aksi unjuk rasa yang berlangsung dua hari terakhir. (par/jpnn)