26 C
Medan
Saturday, April 11, 2026
Cari disini....
Home Blog Page 1433

Jamaah Diimbau Pakai Ihram Sejak di Asrama Haji, Pengiriman Gelombang Kedua Dimulai

Menko PMK Muhadjir Effendy melakukan rapat tingkat Menteri Evaluasi Pelaksanaan Ibadah Haji 1444H di Kantor Menko PMK, Jakarta, Selasa (6/6/2023). Rapat Evaluasi ini di hadiri oleh sejumlah pejabat terkait seperti Menteri Agama, Wakil Menteri Agama, Kementerian Perhubungan dll yang diikuti secara online. FOTO : FEDRIK TARIGAN/ JAWA POS

JAKARTA, SUMUTPOS.CO – Pengiriman jamaah haji memasuki gelombang kedua mulai hari ini (7/6). Jamaah diimbau untuk mulai mengenakan pakaian ihram sejak dari asrama haji. Pasalnya rute penerbangannya dari tanah air langsung menuju ke Jeddah lalu ke Makkah lewat perjalanan darat. Imbauan tersebut disampaikan Direktur Bina Haji Kemenag Arsad Hidayat di Jakarta kemarin (6/6).

Dia mengatakan, pemberangkatan jamaah gelombang kedua dimulai sejak hari ini sampai dengan 22 Juni depan. Jamaah diimbau untuk mengenakan kain ihram sejak dari tanah air, karena setibanya di Jeddah langsung melakukan umrah wajib atau umrah haji.

’’Mengingat tidak tersedianya waktu yang cukup dan menghindari penumpukan jamaah saat kedatangan di bandara King Abdul Aziz di Jeddah,’’ tuturnya.

Dia juga mengingatkan kepada petugas haji di Jeddah, untuk memberikan prioritas layanan kepada jamaah lansia. Mulai dari saat mereka keluar dari pesawat sampai dengan masuk ke bus menuju ke Masjidilharam.

Seperti diketahui pemberangkatan haji dijalankan dalam dua gelombang. Pengiriman gelombang pertama dilakukan sejak 24 Mei lalu. Rute perjalanan gelombang pertama adalah dari tanah air menuju ke Madinah.

Setelah tinggal di Madinah beberapa hari untuk menjalankan ibadah Arbain, mereka diberangkatkan ke Makkah. Kemudian disusul pemberangkatan haji gelombang kedua mulai hari ini.

Sementara itu, di hari ke-15 pelaksanaan rangkaian ibadah haji, pemerintah telah melaksanakan evaluasi sementara. Dalam rapat evaluasi yang digelar kemarin (6/6), Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK) Muhadjir Effendy menyampaikan sejumlah catatan.

Dari hasil tinjauan lapangan yang dilakukannya pada tanggal 1-4 Juni 2023, secara umum layanan dan fasilitas yang diberikan untuk jamaah haji sudah cukup baik. Tapi, ada beberapa hal yang perlu dibenahi dan ditingkatkan.

Di antaranya, soal peningkatan layanan petugas haji dan petugas kesehatan, penambahan dokter, delay penerbangan, hingga terkait lift di hotel jamaah di Madinah yang antriannya bisa lebih dari satu jam.

Terkait petugas, Muhadjir meminta agar petugas haji dan petugas kesehatan melakukan aksi jemput bola dengan mendatangi pemondokan-pemondokan jamaah haji. Selain itu, dia meminta adanya penambahan tenaga medis terutama dokter spesialis, psikolog, dan psikiater.

Mengingat, tahun ini jumlah jamaah lansia yang cukup banyak. Berdasarkan, data Kemenkes, jumlah jamaah lansia mencapai 47 persen dari total jamaah haji tahun ini. “Karena banyak jamaah lansia dan banyak dari mereka yang mengalami demensia,” ungkapnya.

Muhadjir mengaku telah menghubungi langsung Menteri Kesehatan (Menkes) Budi Gunadi Sadikin perihal ini. Menurutnya, bila dimungkinkan, tambahan bisa turut disusulkan dalam penerbangan selanjutnya.

Kemudian, menyangkut jadwal penerbangan, Muhadjir meminta ada peningkatan kerjasama G to G dengan pihak Saudi. Terlebih, tahun ini terjadi banyak keterlambatan keberangkatan jamaah haji karena kendala dari pihak maskapai penerbangan. “Yang saya kira itu perlu diselesaikan yang bersifat G2G. Tidak cukup hanya diselesaikan dengan pihak maskapai penerbangan saja,” tegasnya.

Selain itu, Mantan Mendikbud itu kembali mengimbau jamaah haji untuk tidak memaksakan diri dalam melaksanakan ibadah sunnah. Ia mengamini, bahwa ibadah sunnah baik namun tetap harus dipertimbangkan kondisi fisik dan kesehatan jamaah.

Mengingat, rangkaian ibadah wajib di Arafah masih belum terlaksana. “Wajibnya itu nanti masih 25 hari lagi di Arafah itu, haji utama kan di Arafah wukuf itu, yang nanti panasnya bukan main di situ. Jadi itu yang harus diantisipasi,” pungkasnya.

Dalam kesempatan yang sama, Menteri Agama (Menag) Yaqut Cholil Qoumas memastikan, bahwa petugas haji telah disiapkan untuk mendampingi para jamaah terutama jamaah lansia. Ada kursi roda hingga tongkat jalan. “Untuk pemanfaatan lift di Madinah, memang kecil-kecil. Nanti kita cek kembali,” katanya.

Sementara, mengenai keterlambatan penerbangan oleh Garuda Indonesia, Yaqut mengatakan, ada sparepart pesawat yang harus didatangkan dari Lithuania dan cukup membutuhkan waktu. Kondisi ini merupakan imbas dari terganggunya global supply chain akibat perang Rusia-Ukraina.

Sementara, untuk Saudi Airline, murni karena ketidaksiapan pesawat sesuai dengan kontrak. Di mana, pesawat yang didatangkan untuk menerbangkan jamaah tidak sesuai dengan apa yang dijanjikan dikontrak.

“Jadi hal begini yang saya kira jadi catatan kami. (Soal sanksi, red) dikontrak ada penalti, jika keterlambatan, ada tidak sesuai dengan jadwal yang diberikan itu semua ada penaltinya,” tegasnya.

21 Jamaah Haji Wafat

Sementara itu, Wakil Menteri Kesehatan (Wamenkes) Dante Saksono menyebut, hingga kemarin, sudah 21 orang jamaah haji yang wafat di sana. Jumlah tersebut merupakan tertinggi dari beberapa tahun terakhir. “Ini yang tertinggi di 4 tahun terakhir. Mudah-mudahan tidak semakin meningkat dan akan kami upayakan semaksimal mungkin,” ungkapnya.

Diakuinya, jumlah jamaah lansia tahun ini terbanyak dalam 4 tahun terakhir. Sehingga, penanganan pun telah disiakan secara maksimal. Tercatat, 1917 tenaga kesehatan telah dikirimkan untuk mendampingi jamaah. Dalam perjalanannya, sejumlah penyakit pun telah terdeteksi seperti penyakit jantung, diabetes, hingga paru-paru.

Melihat kondisi ini, Dante mengingatkan agar jamaah tidak memaksakan diri. Terlebih, iklim di Saudi yang diprediksi terus meningkat. “Kemungkinan pada saat Arafah suhunya bisa mencapai 50 derajat, maka risiko kesehatan juga akan semakin meningkat,” tuturnya.

Pihaknya pun telah menyediakan tombol panic button di handphone para jamaah. Dengan tombol ini, maka jamaah yang sakit cukup menekan saja dan bisa cepat terdeteksi oleh petugas kesehatan yang ada di sana.

Terpisah, Kementerian Perhubungan (Kemenhub) pun angkat suara terkait dengan banyaknya kasus keterlambatan (delayed) penerbangan haji. Kasus ini kebanyakan disebabkan oleh masalah teknis. Keterbatasan armada pengangkut jemaah haji membuat persoalan tersebut semakin tidak bisa dihindari.

Penejalasan dari Kemenhub tersebut disampaikan Juru Bicara Kemenhub Adita Irawati. Dia mengungkapkan, terkait dengan banyaknya penerbangan haji yang tidak tepat waktu, mayoritas terjadi karena masalah teknis. Khususnya terkait dengan pesawat yang akan mengangkut para jemaah haji tersebut ke Tanah Suci.”Apalagi ada masalah suplai pesawat,’’ katanya kemarin (6/6).

Seperti diketahui, maskapai pada umumnya sewa armada pesawat untuk pengangkutan haji. Pasalnya armada pesawat mereka, sudah terpakai untuk penerbangan reguler. Jadi begitu ada kondisi teknis tidak bisa langsung dibackup dengan pesawat lain.

Terkait hal tersebut, lanjut Adita, sebenarnya juga sudah menjadi isu penerbangan di seluruh dunia. Di mana, untuk itu, pihaknya pun telah berupaya memitigasi dengan peningkatan pengawasan ramp check. Termasuk memastikan kesiapan pesawat dilakukan dengan semakin optimal.

Merujuk data Sistem Komputerisasi Haji Terpadu (Siskohat) tadi malam, sudah ada 231 penerbangan yang terekam. Dari jumlah tersebut hanya ada 30 penerbangan yang tepat waktu. Kemudian ada 87 penerbangan yang telat dan 114 penerbangan lebih cepat dari jadwal yang ditetapkan.

Kemudian data Siskohat juga mencatat maskapai Garuda Indonesia sudah menerbangan 129 kloter yang terdiri dari 46.936 orang. Kemudian untuk maskapai Saudia Airlines telah menerbangan 102 kloter yang berisi 40.860 orang. Sementara itu total open seat untuk kedua maskapai adalah 397 kursi, paling banyak dari embarkasi Solo.

Sementara itu Kementerian Agama (Kemenag) menyampaikan jamaah yang menjalani perawatan di Arab Saudi, tidak perlu khawatir soal layanan ibadah. Pasalnya petugas bimbingan ibadah (bimbad) tetap memberikan layanan pendampingan kepada jemaah yang dirawat.’’Baik itu jemaah yang dirawat di KKHI maupun di RS Arab Saudi,’’ tutur Juru Bicara PPIH Pusat Akhmad Fauzin di Jakarta kemarin.

Para petugas bimbad itu melakukan perekaman ibadah jemaah. Tujuannya untuk memastika kelanjutan dan ketuntasan ibadah. Khususnya ibadah salat wajib lima waktu.

Petugas bimbad juga melakukan pendampingan secara psikologi atau spiritual. Tujuannya memberikan penguatan mental kepada para jemaah yang sedang menjalani perawatan. Selain itu dengan adanya petugas bimbad, diharapkan bisa membantu upaya penyembuhan melalui doa.

Sementara itu Wakil Presiden Ma’ruf Amin kemarin siang menghadiri undangan jamuan makan siang Duta Besar Arab Saudi untuk Indonesia Faisal Abdullah H. Amodi di Jakarta. Dalam pertemuan yang berlangsung 90 menit itu, Ma’ruf Amin banyak mengapresiasi layanan haji yang sudah diberikan oleh pemerintah Saudi.

Juru Bicara Wakil Presiden Masduki Baidlowi mengatakan, Ma’ruf Amin memberikan apresiasi terhadap layanan fast track untuk jemaah yang berangkat dari bandara Soekarno-Hatta. Dengan adanya layanan tersebut, jemaah menjadi lebih mudah ketika sudah mendarat di Saudi.

’’Wakil Presiden juga mengapresiasi penambahan kuota sebanyak 8.000 jemaah,’’ tuturnya. Dengan demikian tahun ini kuota haji Indonesia secara total berjumlah 229 ribu jemaah. Selain itu Saudi juga sudah memberikan akses kemudahan visa umrah bagi masyarakat Indonesia.

Kakanwil Kemenag Sumut Lepas Kloter 14

Kepala Kanwil Kementerian Agama Sumatera Utara, H Ahmad Qosbi melepas calon jamaah haji (CJH) kelompok terbang (kloter) 14 asal Kabupaten Simalungun, Asahan, Langkat, Kota Medan dan Tebingtinggi ke Tanah Suci, di Aula Madinatul Hujjaj, Asrama Haji Medan, Selasa (6/6).

Ia meminta kepada 357 jamaah, untuk saling tolong menolong dan menjaga kekompakan selama menjalani ibadah di tanah suci. “Di Arafah, minta pada Allah, sampaikan kesalahan dan dosa yang pernah dilakukan. Putuskan dalam hati taubat nasuha, baru minta apa yang mau diminta pada Allah. Insya Allah dikabulkan. Jadi, bersihkan dulu hati biar ada ridho Allah SWT,” ucapnya.

Kepada petugas, Qosbi juga menekankan agar membantu jamaah. Dia berharap sepulang dari tanah suci, para jamaah menjadi yang mabrur. “Semoga rahmat, taufik, hidayah dan inayah menyertai bapak ibu. Berangkat utuh, pulang utuh, jadi haji yang mabrur,” katanya.

Sementara itu, Asisten 3 Pemerintah Kabupaten Simalungun, Akmal Siregar yang turut melepas CJH kloter 14 meminta agar memanggil mereka yang belum menunaikan ibadah haji.”Panggil kami yang belum menunaikan ibadah haji, mudah-mudahan bisa melaksanakan ibadah haji nantinya,” katanya.

Ia juga mendoakan semoga jamaah yang berangkat menunaikan ibadah ke tanah suci, sekembalinya ke tanah air dalam keadaan sehat walafiat.

“Saat ini berangkat sehat, Insyaallah berjumpa nanti dalam keadaan sehat. Semoga menjadi haji yang mabrur dan mabruroh,” ucapnya.

Diketahui, kloter 14 merupakan gabungan asal Kabupaten Simalungun sebanyak 201 jamaah, Asahan 62, Kota Medan 60, Tebingtinggi 19, Langkat 7, ditambah 8 petugas total keseluruhan 357 jamaah.

Open seat 2 orang manifest 67 dan 325. Tunda berangkat karena sakit atas nama Khalidah Edi Walid Harahap asal Kabupaten Simalungun, manifest 66. Diiringi adzan, calon jamaah haji mulai meninggalkan asrama haji menuju bandara Kualanamu sekira pukul 16.18 Wib. (wan/gih/mia/jpg/man/ila)

Tidak Singkron Pusat dan Daerah Sebabkan Sepuluh Indikator RPJMN Rawan Tak Tercapai

RAPAT: Menteri PPN/Kepala Bappenas Suharso Monoarfa saat rapat dengan Komisi XI DPR RI. Ketua PDIP Djarot Saiful Hidayat (kanan) dan Staf Khusus Presiden Bidang Ekonomi, Arif Budimanta (kiri) saat menggelar konferensi pers terkait Rapat Kerja Nasional (Rakernas) ke-3 PDIP di Kantor DPP PDIP, Jakarta, Senin (5/6/2023). DPP PDI Perjuangan (PDIP) akan menggelar Rapat Kerja Nasional (Rakernas) III di Sekolah Partai dengan tema Rakernas III dengan tema Fakir Miskin dan Anak Terlantar dipelihara oleh Negara yang berlangsung pada 6-8 Juni 2023. FOTO:MIFTAHUL HAYAT/JAWA POS

JAKARTA, SUMUTPOS.CO – Diantara polemik RUU Kesehatan dan pengendalian pandemi Covid-19, Indonesia masih punya banyak pekerjaan rumah terkait kesehatan. Menteri PPN/Kepala Bappenas Suharso Monoarfa mengungkapkan, ada sepuluh indikator rencana pembangunan jangka menenganan nasional (RPJMN) yang berisiko tidak tercapai.

Dalam paparan di Komisi XI DPR RI pada Senin lalu (5/6) Suharso merinci sepuluh indikator RPJMN yang rawan tidak tercapai. Yakni imunisasi dasar lengkap, stunting (tengkes) balita, wasting atau penurunan berat badan pada balita, tuberkolosis, eliminasi malaria, dan eliminasi kusta.

Selain itu juga merokok pada anak, obesitas penduduk dewasa, fasilitas kesehatan tingkat pertama (FKT) terakreditasi, dan puskesmas dengan nakes sesuai standar. “Indikator kesehatan telah mengalami kemajuan tapi ada beberapa permasalahan berulang kali,” katanya.

Kemarin (6/6) saat ditemui di Istana Negara, Suharso menyatakan, bahwa hal ini merupakan tidak sinkronnya pembangunan nasional dengan daerah. Menurutnya sasaran pembangunan nasional ini seharusnya menjadi rujukan pembangunan daerah.

Dia mencontogkan kasus tengkes yang targetnya pada 2024 hanya 14 persen. Kini masih 21,6 persen. Pemerintah memiliki pekerjaan rumah untuk menurunkan tengkes dalam setahun 3,6 persen. Jika ini tidak dilakukan bersama antara pusat dengan daerah maka susah.

“Stunting itu mestinya juga menjadi perhatian daerah. Sekarang kita sama-sama targetnya 14 persen. Ayuk di tempat saya paling tinggi masih 25 persen gimana caranya saya bisa ikut turun,” katanya.

Suharso juga menyinggung terkait imunisasi dasar lengkap. Dia mempertanyakan kenapa pada saat pandemi Covid-19, imunisasi bisa semarak. Padahal imunisasi dasar lengkap ini menurutnya penting dlam memerikan proteksi berbagai penyakit bagi masyarakat.

“Kalau baduta (balita di bawah dua tahun) bisa mendapatkan imunisasi lengkap dengan baik, peluangnya untuk tidak terkena stunting jauh lebih baik. Mereka yang tidak mendapatkan IDL peluang stuntingnya bisa 2 kali,” ujarnya.

Jika alasannya daerah tidak punya anggaran, Suharso menampik. Sebab orientasi pemimpin daerah menentukan dalam pengambilan keputusan. “Ada daerah yang relatif dari sisi APBD tidak besar amat tapi stuntingnya rendah. Tapi ada daerah yang APBD-nya banyak stuntingnya masih tinggi,” katanya.

Sementara itu Kepala Biro Komunikasi dan Pelayanan Masyarakat Kemenkes Siti Nadia Tarmizi saat dihubungi Jawa Pos kemarin menyatakan bahwa pandemi Covid-19 menjadi hambatan dalam pelaksanaan program.

Sehingga ada beberapa program yang rapornya merah. “2022 kami hanya punya sedikit waktu untuk mengejar program dan kita tahu sejak 2020-2022 banyak program yang tidak berjalan optimal,” ujarnya. (lyn/jpg/ila)

Tak Mampu Berikan Neraca Pembukuan untuk Audit, Dirut PT Tanindo Subur Jaya Dipolisikan

Imran Kurniawan Silalahi SH, kuasa Hukum A Sin alias Suhu.

MEDAN, SUMUTPOS.CO – Kasus dugaan penipuan dan penggelapan kepemilikan saham PT Tanindo Subur Jaya yang dilaporkan A Sin alias Suhu sesuai Laporan polisi Nomor: LP/8/833/V/2022/SPKT/Polda Sumut, tanggal 10 Mei 2022 dengan terlapor Susanto Lian alias Acun alias Ivan (48), warga Jalan Veteran, Medan Estate hingga kini tak dapat dituntaskan penyidik Unit 2 Subdit 3 Ditreskrimum Polda Sumut.

Pasalnya, pertemuan auditor hukum yang dihunjuk langsung oleh Ditreskrimum Polda Sumut gagal karena pihak terlapor Susanto Lian alias Ivan selaku Dirut PT Tanindo Subur Jaya diduga tidak mampu menyerahkan dokumen atau neraca perusahaan untuk dilakukan audit oleh pihak auditor.

“Kita diundang penyidik Polda Sumut untuk menghadiri penentuan auditor hukum yang dihunjuk langsung oleh pihak kepolisian. Dalam pertemuan itu, seharusnya Dirut PT Tanindo Subur Jaya Susanto Lian alias Ivan membawa pembukuan atau neraca perusahaan supaya diserahkan kepada tim auditor untuk dilakukan audit. Namun, terlapor, Susanto Lian diduga tidak mampu menyerahkan neraca perusahaan yang diminta,” kata A Sin alias Suhu melalui kuasa hukumnya, Imran Kurniawan Silalahi dari Kantor Hukum Luhut Nadapdap, Senin (5/6) sore.

Adapun alasan Susanto Lian tidak menyerahkan neraca perusahaan karena sudah dilaporkan melalui WhatsApp (WA) grup. “Dalam pertemuan itu, Susanto Lian mengaku laporan keuangan sudah dikirim melalui WA Grup. Sementara auditor meminta neraca pembukuan diserahkan untuk dilakukan audit. Intinya pihak auditor menolak karena tidak adanya bukti dari salah satu pihak yaitu Susanto Lian alias Ivan,” terangnya.

Imran berharap, Poldasu profesional dalam menyikapi permasalahan hukum ini, apalagi dengan dugaan ketidakmampuan Susanto Lian menyerahkan neraca keuangan perusahaan kepada auditor yang ditunjuk Polda Sumut.

“Kita berharap Poldasu dapat segera menindaklanjuti laporan klien kami. Apalagi klien kami ada membuat tiga laporan terhadap Susanto Lian alias Ivan yakni kasus dugaan penipuan dan atau penggelapan serta penyalahgunaan jabatan,” tandasnya.

Sementara itu, Susanto Lian alias Ivan saat ditanya sejumlah wartawan, usai dirinya dan pihak Suhu memenuhi undangan penyidik Ditreskrimum Polda Sumut, Senin (5/6) siang, alasannya tidak bersedia menyerahkan neraca pembukuan perusahaan kepada tim auditor, tidak mau menjawab.

Susanto Lian juga tidak dapat menjawab alasan pembubaran perusahaan PT Tanindo Subur Jaya yang dilakukannya sendiri tanpa mengundang A Sin alias Suhu selaku Komisaris untuk melakukan RUPS (Rapat Umum Pemegang Saham). Demikian juga tuduhan penipuan terhadapnya mencapai miliaran rupiah tidak mau menjawab.

Karena dicecar berbagai pertanyaan, Susanto Lian menuding wartawan ada menerima bayaran dari pelapor dan menuduh awak media memihak kepada pelapor. “Kalian sudah dibayar ya. Kamu sudah rekam jangan dipotong ya, naikkan kalian semua kalau sempat kamu potong berarti kamu tidak netral. Awas kalian kalau berita kalian tidak netral,” katanya dengan nada tinggi sambil memvideokan wartawan yang mewawancarai, dan buru-buru naik ke mobilnya yang terparkir di depan Gedung Ditreskrimum Polda Sumut.

Sementara Happy Laia, kuasa hukum Susanto Lian mengatakan laporan terhadap kliennya dalam kasus dugaan penipuan sudah di SP3 Poldasu. Demikian juga, soal pembubaran perusahaan sudah atas persetujuan pengadilan.

Sedangkan, A Sin alias Suhu mengatakan, PT Tanindo Subur Jaya (PT TSJ) berdiri 5 Juli 2021 dengan akte pendirian perseroan terbatas Nomor 2 dengan saham Rp1 milyar, yang mana Susanto Lian dan A Sin memiliki masing-masing saham 50 persen. Akan tetapi Susanto Lian meminta kepada A Sin untuk menyertakan modal Rp750 juta dengan jabatan komisaris, sedangkan Susanto Lian sebagai direktur utama. Dengan perjanjian bagi rata hasil perusahaan.

Kemudian PT Tanindo Subur Jaya beroperasi dalam memproduksi dan menjual pupuk merk Pupuk NPK Bintang Phoska H, Super Phospat Alam SP-36 TSJ berlogo kerbau/banteng dan NPK 16-20-16 Cap plus Bunga Sawit.

“Akan tetapi, di tengah perjalanan setelah melihat produktivitas perusahaan meningkat, saya diboikot dan tidak diijinkan masuk ke dalam area gudang sejak 19 Maret 2022 dan tiba-tiba tanpa ada pemberitahuan, Susanto Lian membubarkan PT Tanindo Subur Jaya tanpa melakukan RUPS dan mendirikan PT Tanindo Tetap Jaya (TTJ).

“Hak saya juga tidak sepenuhnya diberikan dia termasuk modal usaha, maka saya melaporkan Susanto Lian dalam kasus penipuan dan atau penggelapan serta penyalahgunaan dalam jabatan,” kata Suhu.

Terpisah, Direktur Reserse Kriminal Umum Kepolisian Daerah Sumatera Utara (Direskrimum Polda Sumut), Kombes Pol Sumaryono belum bersedia memberikan konfirmasinya terkait kasus tersebut. (dwi/han)

PTUN Medan Putuskan SK Pencopotan Dedi Sebagai Ketua Karang Taruna Sumut Tidak Sah

Ketua Karang Taruna Sumut, Dedi Dermawan Milaya (tengah) dan Kuasa Hukum, Muhammad Rusli (kiri) saat menggelar jumpa pers.(BAGUS SYAHPUTRA/SUMUT POS)

MEDAN, SUMUTPOS.CO – Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Medan mengabulkan permohonan gugatan dilayangkan oleh Ketua Karang Taruna Sumut, Dedi Dermawan Milaya terhadap Gubernur Sumatera Utara, Edy Rahmayadi terkait dengan penonaktifan jabatan Karang Taruna tersebut.

Dimana dalam amar putusan tersebut, nomor 4/G/2023/PTUN.MDN ini, disampaikan oleh majelis PTUN Medan, Senin kemarin, 5 Juni 2023. Dalam putusan itu, menyebutkan menyatakan gugatan Penggugat diterima untuk Sebagian.

Dalam putusan tersebut, menyatakan tidak sah Keputusan Gubernur Sumatera Utara Nomor 188.44/969/KPTS/2022 Tentang Perubahan Atas Keputusan Gubernur Sumatera Utara Nomor 188.44/134/KPTS/2019 Tentang Pengurus Karang Taruna Provinsi Sumatera Utara Masa Bhakti 2018-2023 tanggal 30 Nopember 2022, beserta Lampiran pertama pada pengurus inti dalam posisi ketua.

Selanjutnya, memerintahkan kepada tergugat yakni Gubernur Sumut untuk mencabut Keputusan Gubernur Sumatera Utara Nomor 188.44/969/KPTS/2022 Tentang Perubahan Atas Keputusan Gubernur Sumatera Utara
Nomor 188.44/134/KPTS/2019 Tentang Pengurus Karang Taruna Provinsi Sumatera Utara Masa Bhakti 2018-2023 tanggal 30 November 2022, beserta Lampiran pertama pada pengurus inti dalam posisi ketua.

Kuasa hukum Karang Taruna Sumut, Muhammad Rusli mengatakan keputusan tersebut, belum inkracht. Karena, masih ada waktu 14 bagi pihak Gubernur Sumut, untuk banding atau tidak.

“Meski begitu kami berharap Gubernur Sumut dapat arif menerima dan mematuhi putusan ini. Kalau putusan dibanding kami akan hadapi,” ucap Rusli dalam jumpa pers di Kota Medan, Selasa (6/6) petang.

Didampingi kuasa hukum lainnya, Andi Syahputra dan Zaki Varozy. Rusli mengungkapkan bila mana pihak Gubernur Sumut melakukan upaya banding, pihaknya siap melakukan upaya hukum selanjutnya. Namun, mereka akan melihat terlebih dahulu perkembangan atas putusan tersebut.

“Ini putusan tingkat pertama. Jadi belum inkracht, sehingga Gubernur Sumut memiliki hak untuk banding. Kalau Gubernur banding, kami siap meladeni. Kami di sini berjuang untuk membuat Karang Taruna ini, tidak bisa diintervensi dan di bawah tekanan siapapun,” tutur Rusli.

Rusli mengungkapkan bahwa gugatan tersebut, bukan bicara personaliti. Tapi, bagaimana Dedi menyelamatkan Karang Taruna Sumut secara organisasi, agar Karang Taruna Sumut ini, berjalan dengan netral tanpa ada tekanan dari mana pun, termasuk Gubernur Sumut.

Rusli menambahkan bahwa masa jabatan Dedi sebagai Ketua Karang Taruna Sumut akan berakhir pada Desember 2023. Bila dihitung tidak terlalu besar dampak secara personal. Tapi, ini akan berdampak dengan Kepengurusan Karang Taruna Sumut sendiri.

“Bukan ambisi bung Dedi mempertahankan jabatannya sebagai Ketua Karang Taruna tidak. Tapi, agar Karang Taruna ini, tidak dibawa intervensi. Apa lagi dibawa-bawa ke ranah politik dan jangan jadi korban,” jelas Rusli.

Sementara itu, Ketua Karang Taruna Sumut, Dedi Dermawan Milaya mengucapkan rasa bersyukur putusan tersebut. Karena, dalam SK Gubernur Sumut, dinilai ada kekeliruan sehingga sangat merugikan pihak Karang Taruna Sumu.

“Hasil dari gugatan saya terhadap tergugat bahwa selama proses persidangan di PTUN Medan majelis hakim telah menerbitkan Surat Keputusan pada Senin 5 Juni 2023 tentang SK Pencabutan Pengurus Karang taruna Sumut bahwa SK itu, tidak sah karena melanggar AD/ART Karang Taruna,” sebut Dedi.

Dengan keputusan ini, Dedi mengatakan masyarakat dapat menilai bahwa SK diterbitkan Gubernur Sumut, adalah salah dengan mencopot dirinya dari pimpinan tertinggi di Karang Taruna Sumut.

“Tentu hari ini saya ingin masyarakat tahu dengan kondisi saat ini, karena memang banyak yang berpikir Karang Taruna tidak saya pimpin lagi. Bahwa apa yang dilakukan tergugat menyalahi aturan,” ucap Dedi.

Atas putusan ini, Dedi mengucapkan terima kasih atas dukungan diberikan oleh Ketua Umum Karang Taruna, Didik Mukrianto, pengurus Karang Taruna Sumut hingga pengurus Karang Taruna Kabupaten/Kota di Sumut.

“Karang taruna itu berwarna, saya sampaikan pada kawan-kawan sampai tingkat Kabupaten/Kota bahawa karang taruna tidak boleh dibawa ke politik praktis. Untuk itu, demi menjaga keutuhan dan martabat karang taruna saya melakukan Langkah-langkah hukum ini. Saya jelaskan kepada masyarakat agar tidak lagi bertanya-tanya apakah putusan gubernur itu benar atau salah,” ucap Dedi.

Dedi meminta putusan PTUN Medan ini, jangan dicampur adukkan dengan politik. Apa lagi, masyarakat tahu dengan hubungan tidak harmonis antara Gubernur Sumut, Edy Rahmayadi dan Wakil Gubernur Sumut, Musa Rajekshah.

Dedi mengungkapkan dirinya mempunyai amanah untuk bisa menjaga marwah karang taruna agar pemuda tidak terpecah-pecah. Tentunya, dengan putusan PTUN Medan ini. Apa yang dilakukan tergugat dan Ketua Karang Taruna saat ini, mengantikan dirinya, yang ditunjuk Gubernur Sumut tidak sah dan secara legitimate karang taruna kepengurusan saya SK-nya masih berjalan.

“Jadi, SK tergugat itu tidak sah. Masa kepengurusan saya masih berjalan seperti biasa. Kami adalah pekerja sosial dan tidak pernah digaji,” tutur Dedi.

Dedi juga mengakui, sejak SK Gubernur diterbitkan, Sekretariat Karang Taruna Sumut tidak bisa digunakan. Padahal ada 300 UMKM binaan yang beraktivitas di sekretariat Karang Taruna Sumut,

“Ini jadi beban psikologis bagi saya karena jadi tidak focus memimpin. Dengan putusan ini harapan kami, kabupaten kota bisa bangkit dan solid lagi. Kita tidak bergantung dengan fasilitas dari pemerintah. Saya juga punya kantor dan kita akan tetap bekerja. Soal aset dan fasilitas kami juga punya investasi untuk itu,” tandas Dedi.(gus)

PLN Segera Gunakan AMI: Meteran Canggih yang Bisa Monitor Penggunaan Listrik Secara Realtime

Direktur Utama PLN Darmawan Prasodjo, Komisaris Utama PLN Amien Sunaryadi bersama jajaran Direksi dan Komisaris meninjau salah satu produsen smart meter.

JAKARTA, SUMUTPOS.CO – PT PLN (Persero) terus melakukan transformasi melalui inovasi untuk meningkatkan pelayanan tenaga listrik di Indonesia. Salah satu upaya yang dilakukan adalah dengan mulai mengimplementasikan smart meter berbasis Advanced Metering Infrastructure (AMI). Alat pengukur penggunaan listrik ini dilengkapi sistem komunikasi digital yang lebih canggih, akurat dan berkualitas.

Direktur Utama PLN, Darmawan Prasodjo menjelaskan bahwa dengan implementasi smart meter AMI membuat kenyamanan pelanggan semakin meningkat. Dengan smart meter AMI para pelanggan bisa mengetahui profil beban sekaligus tagihan listrik berjalan secara realtime melalui aplikasi PLN Mobile.

“Dengan smart meter AMI, pelanggan bisa memantau penggunaan listrik secara realtime melalui aplikasi PLN Mobile, tidak perlu menunggu tagihan di akhir bulan. Dengan begitu, pelanggan dapat mengendalikan penggunaan energi dan rekening tagihan listrik sesuai kebutuhan. Artinya, semua semakin mudah karena dapat dikendalikan hanya dalam satu genggaman,” ucap Darmawan.

Penggunaan smart meter AMI membuat pola layanan juga lebih fleksibel karena pelanggan bebas memilih layanan pascabayar atau prabayar. Selain itu, PLN dapat mempercepat recovery time apabila terjadi gangguan listrik dikarenakan dapat terdeteksi oleh sistem secara realtime.

“Oleh karena itu, kami akan melaksanakan program pembaruan kWh meter yang terpasang di rumah pelanggan menjadi smart meter AMI. Program ini gratis. Pelanggan tidak perlu mengeluarkan biaya,” jelas Darmawan.

Melalui penggunaan smart meter AMI, pembacaan meter yang sebelumnya dilakukan secara manual (door to door) oleh petugas, kini bisa dilakukan secara digital, sehingga lebih akurat serta privasi pelanggan akan lebih terjaga.

“Penerapan smart meter berbasis AMI ini membawa banyak manfaat. Pembacaan data meter secara real time dan dilakukan dari jarak jauh sehingga tidak diperlukan lagi pembacaan meter ke lokasi. Dengan demikian privasi pelanggan juga lebih terjaga,” papar Darmawan.

Petugas hanya akan datang ke rumah pelanggan untuk melakukan pemeliharaan atau pengecekan fisik apabila ditemukan data anomali atau gangguan pada media komunikasi dan smart meter.

Ditargetkan pada akhir tahun 2023 program ini akan dilaksanakan bagi 1.217.256 pelanggan secara bertahap dan mencakup beberapa daerah seperti di Jawa Timur (Sidoarjo), Jawa Tengah (Magelang), Jawa Barat (Bandung), Jakarta, Banten, Bali, Medan, dan Makassar mulai bulan Juni 2023.

PLN sudah memulai penelitian dan uji coba smart meter AMI ke pelanggan di sejumlah lokasi. Jumlah pelanggan yang sudah menggunakan smart meter berbasis AMI hingga saat ini sudah sebanyak 103.615 pelanggan.

Menurut Darmawan sejumlah negara yang sudah menerapkan smart meter AMI terbukti mampu menghemat penggunaan energi dan menekan biaya operasional untuk pengecekan meter secara langsung. Di Austria misalnya, penerapan AMI tercatat mampu menghemat energi hingga 55% dan menghemat biaya operasional hingga 19%. Sementara Belanda mampu menghemat 15% energi, dan menekan biaya operasional hingga 15%.

Darmawan menambahkan, produk smart meter berbasis AMI juga tidak hanya bermanfaat untuk kelistrikan, namun bisa dikembangkan untuk bisnis beyond kWh.

“AMI juga bisa dikembangkan ke produk beyond kWh, mulai dari energi baru terbarukan, kendaraan listrik, internet, teknologi pertanian, perangkat smart home, smart prepayment,” tutur Darmawan. (ila)

Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia UMN Al-Washliyah Divisitasi

VISITASI: Dr Dyah Werdiningsih MPd (2 kanan) dan Prof Dr Asep Muhyiddin MPd (5 kiri) selaku asessor akreditasi program studi di FKIP UMN Al-Washliyah - ISTIMEWA

PROGRAM Studi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia pada Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Muslim Nusantara (FKIP UMN) Al-Washliyah) melaksanakan visitasi oleh Lembaga Akreditasi Mandiri Kependidikan (Lamdik) pada 5-6 Juni.

Visitasi Lamdik ini dilakukan Dr Dyah Werdiningsih MPd dan Prof Dr Asep Muhyiddin MPd selaku asessor akreditasi. Demikian disampaikan Dekan FKIP UMN Al-Washliyah Dr Syamsul Bahri MSi di kampusnya, Selasa (6/6).

Disebutkan dekan, re-akreditasi Prodi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia FKIP UMN Al-Washliyah dilaksanakan pada berakhirnya masa akreditasi.

”Akreditasi ini merupakan salah satu ukuran mutu (kualitas) yang ada pada program studi tersebut,” katanya.

Dekan FKIP UMN Al-Washliyah menyampaikan terima kasih kepada rektor beserta para wakil rektor UMN Al-Washliyah yang sudah mendukung dan memfasilitasi kegiatan visitasi asesor tersebut.

”Kita sangat berharap bahwa hasil yang akan diperoleh dari visitasi tersebut adalah memiliki nilai yang sangat terbaik. Kita berharap bahwa nilai unggul,” sebut dekan.

Dr Syamsul Bahri MSi pun berucap syukur karena progress dan pembuktian data dalam kegiatan ini telah menunjukkan hasil yang maksimal. (dmp)

PN Medan Raih Peringkat Pertama Kategori PTSP & Layanan Hukum Bagi Masyarakat Kurang Mampu

Wakil Ketua PN Medan Dr Dahlan (tiga kiri) dan Immanuel Tarigan menerima juara kategori pelayanan dari PT Medan. (Istimewa)

MEDAN, SUMUTPOS.CO – Pengadilan Negeri (PN) Medan Kelas IA Khusus meraih peringkat pertama untuk kategori Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) Tahun 2023. Selain itu, PN Medan juga meraih peringkat pertama Pelaksanaan Layanan Hukum bagi Masyarakat Kurang Mampu Tahun 2023.

“Benar. PN Medan meraih penghargaan peringkat pertama kategori PTSP dan pelayanan hukum bagi masyarakat kurang mampu dalam perlombaan antara Pengadilan Negeri se-wilayah Sumatera Utara,” kata Juru Bicara PN Medan Fauzul Hamdi, Selasa (6/6).

Fauzul mengatakan, penghargaan itu diterima Wakil Ketua PN Medan Dr Dahlan dan Immanuel Tarigan pada pertemuan tiga bulanan Pengadilan Negeri (PN) se-wilayah hukum Pengadilan Tinggi (PT) Medan, yang digelar di Padang Sidempuan selama 2 hari yakni 18 Mei 2023 sampai dengan 20 Mei 2023.

“Penghargaan itu diterima Wakil Ketua PN Medan pak Dahlan dan pak Immanuel dikarenakan Ketua PN Medan bapak Victor Togi Rumahorbo sedang berada di Jepang dalam rangka mengikuti kegiatan yang diselenggarakan oleh Mahkamah Agung RI,” terangnya.

Selain itu, sambung Fauzul, PN Medan juga meraih juara 2 di bidang olahraga Tenis Putra, yang diraih, Budiyono yang sehari-hari bertugas sebagai hakim ad hoc di Pengadilan Negeri Medan. Menurut Fauzul, semua prestasi yang diraih merupakan buah dari kerja keras, kerjasama dan pembinaan yang selama ini dilakukan di PN Medan.

Mantan Ketua PN Binjai itu juga mengatakan, dalam kegiatan pertemuan tiga bulanan Pengadilan Negeri (PN) se-wilayah hukum Pengadilan Tinggi (PT) Medan tersebut dilaksanakan rapat Ikatan Hakim Indonesia (IKAHI), rapat Ikatan Panitera Sekretaris Pengadilan Indonesia (IPASPI), dan Pertemuan Daerah Dharmayukti Karini (DYK) serta rapat Persatuan Tenis Warga Pengadilan (PTWP).

“Pada pertemuan tersebut dihadiri oleh Pengadilan Negeri di jajaran Pengadilan Negeri se-wilayah hukum Pengadilan Tinggi Medan. Selain program rapat dan pembinaan, dilaksanakan juga beberapa perlombaan antar Pengadilan Negeri dan DYK,” pungkasnya. (man)

Bawa 1,3 Ton Ganja, Warga Aceh Divonis Mati

Hakim membacakan putusan terhadap Mawardi, terdakwa kasus 1,3 ton ganja secara virtual, Senin (6/6)

MEDAN, SUMUTPOS.CO – Terdakwa Mawardi (24), warga Provinsi Aceh, diganjar hukuman maksimal. Dia divonis mati karena terbukti bersalah membawa ganja seberat 1,3 ton, dalam sidang virtual di Ruang Cakra 7 Pengadilan Negeri (PN) Medan, Selasa (6/6).

Majelis hakim yang diketuai Yusafrihardi Girsang dalam amar putusannya menyatakan, perbuatan terdakwa diyakini melanggar Pasal 114 ayat (2) Jo Pasal 132 ayat (1) UU No 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. “Menjatuhkan pidana mati kepada terdakwa Mawardi,” tegas hakim.

Menurut hakim, adapun hal yang memberatkan perbuatan terdakwa karena tidak mendukung program pemerintah dalam memberantas peredaran narkoba. “Hal yang meringankan tidak ditemukan,” kata hakim.

Menanggapi putusan itu, terdakwa Mawardi langsung mengajukan banding. Putusan itu sama (conform) dengan tuntutan JPU Nalom TP Hutajulu yang sebelumnya menuntut terdakwa Mawardi dengan pidana mati.

Diketahui, kasus bermula pada Minggu 11 Desember 2022 sekira pukul 20.00 WIB bertemu dengan Bayu (DPO) di Desa Gesik, Kecamatan Blangkejeren Aceh dan keduanya pergi bersama dengan menggunakan 1 unit Mobil Box Merk Daihatsu Grandmax menuju tempat minum kopi di Kota Blangkejeren Aceh.

Keesokan harinya, terdakwa dihubungi oleh Bayu untuk meminta terdakwa datang ke Desa Paloh, Kecamatan Blangkejeren, sesampainya di lokasi tersebut terdakwa bertemu dengan Bayu dan ditempat tersebut sedang dimuat ganja-ganja yang terbungkus lakban dan juga dimasukan ke dalam goni dalam mobil Box tersebut oleh 5 orang pria yang tidak diketahui identitasnya oleh terdakwa.

Kemudian, terdakwa dan Bayu pergi bersama dengan membawa paket daun ganja kering tersebut dengan satu unit Mobil Box Merk Daihatsu Grandmax warna hitam BL 8237 HC, dan tiba di Desa Tambi, Kecamatan Putri Betung, mobil berhenti dan kemudian Bayu menghampiri seorang laki-laki yang tidak diketahui identitasnya oleh terdakwa.

Singkat cerita, mobil Grandmax yang berisikan paket daun ganja kering tersebut sampai di Simpang Jalan Titi Kuning Medan dan tepatnya di depan Indomaret. Kemudian Bayu menghubungi seseorang yang tidak diketahui identitasnya oleh terdakwa dan setelah itu Bayu masuk ke dalam mobil Grandmax.

Terdakwa menghubungi nomor tersebut dan mengetahui nomor tersebut adalah pemesan dari paket daun ganja kering tersebut. Pemesan mengarahkan terdakwa untuk datang ke SPBU Asrama Haji Jalan AH Nasution Medan, dan Bayu menyuruh terdakwa untuk mengantar sendirian disebabkan lokasi pemesan paket ganja kering tersebut.

Kemudian, tiga petugas dari Polrestabes Medan mendapatkan informasi tentang adanya pengiriman narkotika jenis daun ganja kering dalam jumlah banyak dari Aceh ke Kota Medan.

Petugas melakukan penyelidikan di Jalan Jamin Ginting tepatnya di Fly Over. Tim melihat satu unit mobil box Gran Max yang dicurigai kemudian menghentikan mobil tersebut dan dilakukan penggeledahan.

Dari penggeledahan tersebut, ditemukan paket-paket daun ganja kering dalam jumlah yang banyak dengan rincian 366 ball yang berisikan narkotika jenis ganja berat kotor 366.000 gram, 36 karung goni masing-masing berisikan 27 bal dengan jumlah 972 bal yang berisikan narkotika jenis ganja seberat 972.000 gram. Adapun total berat keseluruhannya seberat 1.338.000 gram atau 1,3 ton dan uang tunai Rp2 juta. (man)

Jelang Idul Adha, Pemko Diminta Awasi Hewan Kurban yang Masuk ke Medan

MEDAN, SUMUTPOS.CO – Komisi IV DPRD Medan, meminta Dinas Ketahanan Pangan Pertanian dan Perikanan Kota Medan untuk mulai melakukan pengawasan terhadap setiap hewan kurban yang masuk dari luar Kota Medan. Mengingat dalam tiga pekan mendatang, umat Islam akan merayakan Hari Raya Idul Adha 1444 Hijriah.

“Sekitar tiga minggu ke depan kita akan merayakan Hari Raya Idul Adha. Tentunya saat ini atau dalam waktu dekat, hewan-hewan kurban akan mulai masuk ke Kota Medan. Harus ada pengawasan yang ketat dari Pemko Medan melalui dinas terkait terhadap semua hewan kurban yang masuk dari luar Kota Medan,” kata Wakil Ketua Komisi IV DPRD Medan, Rudiawan Sitorus kepada Sumut Pos, Selasa (6/6/2023) sore.

Dikatakan Rudiawan, Dinas Ketahanan Pangan Pertanian dan Perikanan Kota Medan harus memastikan kesehatan semua hewan kurban yang masuk ke Kota Medan tanpa terkecuali dengan melakukan pengecekan kesehatan.

Apalagi, Kota Medan tidak memiliki peternakan sapi ataupun kambing. Sehingga dapat dipastikan, bahwa hampir semua hewan kurban di Kota Medan adalah hewan yang didatangkan dari luar Kota Medan ataupun dari luar Provinsi Sumatera Utara.

“Kita tidak tahu riwayat kesehatan hewan-hewan kurban itu, makanya semua hewan kurban yang masuk ke Kota Medan harus dicek kesehatannya,” ujar politisi PKS tersebut.

Pengecekan kesehatan hewan kurban itu, sambung Rudiawan, sangat penting dilakukan guna memastikan ketersediaan daging kurban yang sehat dan halal. Sebab, daging yang sehat dan halal akan sangat berpengaruh terhadap kesehatan masyarakat yang mengkonsumsinya.

Untuk itu, ia pun meminta Dinas Ketahanan Pangan Pertanian dan Perikanan Kota Medan untuk melakukan pengawasan secara serius, mulai dari menjaga pintu-pintu masuk Kota Medan hingga menyisiri para pedagang ataupun lokasi-lokasi penjualan hewan kurban di Kota Medan.

Bila ada hewan yang sakit dan tidak layak disembelih, maka Pemko Medan tidak boleh mengizinkannya masuk atau harus dikembalikan ke tempat asalnya. Dalam memastikan hal itu, Dinas Ketahanan Pangan Pertanian dan Perikanan diminta untuk bekerjasama dengan PUD Rumah Potong Hewan (RPH) Kota Medan.

“Intinya, tidak boleh ada hewan kurban yang disembelih sebelum di cek kesehatannya. Pastikan semua hewan kurban yang masuk adalah hewan yang sehat dan layak dikonsumsi,” tegasnya.

Terakhir, Rudiawan juga meminta Dinas Ketahanan Pangan Pertanian dan Perikanan Kota Medan untuk memastikan ketersediaan bahan-bahan pangan berikut keterjangkauan harganya di pasar menjelang dan saat Hari Raya Idul Adha. Sebab, melonjaknya harga bahan-bahan pangan akan berpengaruh terhadap tingkat inflasi.

“Sesuai arahan dari pemerintah pusat, setiap pemerintah daerah wajib melakukan langkah-langkah strategis dalam menjaga inflasi agar daya beli masyarakat tetap terjaga,” pungkasnya. (map)

Sidang Prapid Aditya Hasibuan Ditunda, Kapolda Sumut cs Tidak Hadir

MEDAN, SUMUTPOS.CO – Sidang praperadilan (Prapid) Aditya Hasibuan, anak dari AKBP Achiruddin Hasibuan, terpaksa ditunda. Pasalnya, Kapolda Sumut Irjen Pol Panca Puntra Simanjuntak, Ditreskrimum Polda Sumut Kombes Pol Sumaryono, dan Kasatreskrim Polrestabes Medan sebagai termohon tidak hadir di persidangan.

Hakim tunggal Pinta Uli Br Tarigan menjelaskan, penjadwalan ulang sidang prapid akan dilaksanakan pada 12 Juni 2023. Dirinya menambahkan, sidang masih dengan agenda yang sama yakni permohonan prapid.

“Sidang ditunda tetap agendanya pembacaan permohonan prapid. Dijadwalkan 12 Juni 2023 jam 14.00 WIB,” ujarnya dalam sidang di Ruang Cakra 6 Pengadilan Negeri (PN) Medan, Selasa (6/6).

Tak hanya itu, hakim juga memerintahkan Panitera untuk memanggil para termohon dalam persidangan prapid yang akan digelar pekan depan. “Dan kami perintahkan Panitera untuk memanggil termohon prapid 1, 2, dan 3 ya,” tegas hakim, seraya mengetuk palu tiga kali.

Diketahui, sidang praperadilan tersebut diajukan Aditya Hasibuan terkait laporannya mengenai dugaan penganiayaan yang dilakukan Ken Admiral terhadapnya yang menurutnya telah dihentikan Polda Sumut.

Sugianto SP Nadeak selaku kuasa hukum Aditya saat ditemui usai persidangan menjelaskan, dalam permohonannya mereka mengajukan mengenai penghentian penyidikan tidak sah atas laporan Aditya ke Polda Sumut.

“Kalau menurut kami, bahwa perkara ini sudah naik kedalam tingkat penyidikan dan telah terpenuhi dua alat cukup bukti yaitu keterangan saksi yang sudah diperiksa dan visum. Maka menurut kami sudah cukup bukti pihak kepolisian untuk menghentikan penyidikan ini,” terangnya.

Disinggung mengenai ketidakhadiran ketiga termohon, Sugianto mengaku tidak mengetahui apa alasan para termohon tidak hadir. “Tidak tahu kami, setelah dikonfirmasikan bahwa panggilan sudah dilakukan oleh pihak pengadilan tapi belum juga datang mereka (termohon),” tukasnya. (man)

1...1,4321,4331,434...15,673Page 1,433 of 15,673

Graha Pena Medan,
Jl Sisingamangaraja Km 8,5 No 134 Amplas-Medan 20148.
Telp. 061-7877012 (Hunting).

Tentang Kami

Popular

Pilihan Editor