Apbd Medan 2012 Disahkan

MEDAN- DPRD Kota Medan mensahkan Ranperda Rancangan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (R-APBD) tahun anggaran 2012 menjadi Peraturan Daerah (Perda), dengan asumsi pendapatan sebesar Rp3,68 triliun lebih dan belanja sebanyak Rp3,82 triliun. Persetujuan ini terungkap dalam rapat paripurna DPRD dengan agenda pendapat fraksi-fraksi DPRD Medan tentang Ranperda R-APBD Kota Medan Tahun Anggaran 2012, Rabu (7/12).

Berdasarkan data yang diperoleh, pendapatan daerah yang teridiri dari pendapatan asli daerah (PAD) sebesar Rp1.528.619.388.156, dana perimbangan Rp1.343.457.013.786, dan lain-lain pendapatan daerah yang sah sebesar Rp784.458.081.809 (total Rp. 3.656.534.483.751). Rancangan pendapatan daerah ini naik dari tahun sebelumnya (2011) sebesar Rp3.083.140.290.623.

Kemudian belanja tidak langsung Rp1.736.745.323.036, belanja langsung Rp2.088.388.504.000 (total Rp. 3.825.133.827.036), serta penerimaan pembiayaan daerah Rp. 229.346.171.770 dan pengeluaran pembiayaan daerah Rp60.746.828.485.

Sebelumnya, Wakil Ketua DPRD Medan Sabar Syamsurya Sitepu, saat membacakan laporan pimpinan DPRD Medan atas hasil pembahasan rapat komisi-komisi dengan kepala SKPD terkait Ranperda R-APBD Kota Medan 2012 mengatakan, dalam penggunaan anggaran pada 2012 agar lebih memprioritaskan peningkatan kesejahteraan masyarakat, kegiatan yang dapat menyentuh langsung terhadap masyarakat, misalnya pembangunan infrastruktur, pendidikan, kesehatan, pertanian, perikanan dan lainnya.

Sementara itu, lanjutnya, terjadi perubahan dan pergeseran anggaran di sejumlah Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD). Seperti di Dinas Pendidikan, untuk kegiatan pemeliharaan halaman, pagar dan MCK sebesar Rp2.179.472.700, dimana 70 persen dari dana tersebut dialihkan untuk pembangunan ruang kelas baru SLTP Negeri di Kota Medan.

Di Dinas Bina Marga terjadi penambahan anggaran dana swakelola untuk perbaikan drainase dari Rp15 miliar menjadi Rp20 miliar, serta dana swakelola perbaikan jalan dari Rp5,1 miliar bertambah jadi Rp15 miliar.(adl) Juga penambahan anggaran di Dinas Pertanian dan Kelautan untuk biaya penertiban hewan berkaki empat dari Rp300 juta menjadi Rp500 juta.

Di Dinas Perkim juga terjadi penambahan anggaran jalan setapak dari Rp5 miliar menjadi Rp10 miliar. Dinas Perhubungan penambahan anggaran Rp800 juta untuk pemasangan traffic light. Dinas Pertamanan juga terjadi penambahan Rp5 miliar untuk pemasangan meterisasi lampu penerangan jalan umum. (adl)

MEDAN- Penertiban ternak babi yang dilakukan tim gabungan di Kecamatan Medan Barat dan Medan Petisah mendapat perlawanan dari pemilik ternak, Rabu (7/12). Namun, tim gabungan dari Dinas Pertanian dan Kelautan (Distanla) Medan bersama Satpol PP, TNI, dan Polresta Kota Medan berhasil mengangkut paksa tujuh ekor babi.

Penertiban diawali dari Kecamatan Medan Barat milik marga Nadapdap. Di tempat tersebut, perlawanan sempat terjadi karena warga tidak setuju ternaknya diangkut petugas. Namun, pihak Distanla tetap pada prinsipnya mengangkut ternak babi yang masih ditemukan di dalam kandang.

Setelah dilakukan negosiasi dengan pemilik ternak, akhirnya satu ekor dari tempat tersebut disita. Sedangkan yang lainnya tertinggal dengan alasan pemilik akan mengosongkannya sendiri dalam waktu tiga hari.

Kadistanla Kota Medan Ir Wahid didampingi Kabid Produksi Peternakan di Distanla Kota Medan Emilia Lubis mengatakan, penertiban ternak babi terus berlanjut sampai benar-benar habis. “Kita berikan waktu tiga hari paling lama kepada pemilik supaya mengosongkan kandangnya. Bila tidak kosong dalam waktu tersebut, kita angkut paksa semuanya,” tegas Wahid.

Dispensasi tersebut, kata Wahid, karena warga meminta diberikan waktu supaya mengangkut sendiri. “Mereka ini kan yang sudah menerima biaya transportasi dari kita, jadi apalagi alasannya tidak mengosongkan kandangnya. Selain itu, kita juga berikan bibit lele untuk mereka supaya beralih usahanya,” ucapnya.(adl)

MEDAN-Dinas Perhubungan (Dishub) Medan sosialisasikan angkutan massal Trans Medan yang akan beroperasi tahun depan. Saat ini, Dishub menunggu pengiriman bus dari Kementerian Perhubungan (Kemenhub).

Menurut Kepala Bidang Teknis Sarana dan Prasarana Dishub Medan Iswar, pada 2010 lalu sudah dilakukan studi kelayakan dengan anggaran sebesar Rp300 juta. Setelah pengkajian, pihaknya tinggal melakukan persiapan penyediaan sarana dan prasarana.

“Sarana dan prasarana yang disediakan terutama koridor sebagai tempat menaikkan dan menurunkan penumpang. Seluruhnya akan disiapkan sambil menunggu pengiriman bus dari Jakarta,” katanya pada acara Sosialisasi Angkutan Massal Kota Medan (Trans Medan) di Hotel Madani, Rabu (7/12).

Dijelaskannya, kota ini membutuhkan angkutan massal karena tingkat kemacetan di Medan diperkirakan semakin parah sekaligus untuk memberikan kenyamanan. Jadi keberadaan angkutan massal ini diharapkan bisa mengurangi kemacetan hingga 40 persen. “Kemacetan lalulintas di Medan diperkirakan semakin parah karena terus bertambahnya jumlah kendaraan di kota ini. Karena itu dibutuhkan angkutan massal menyerupai Trans Jakarta,” ucapnya.

Lanjutnya, berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS) Sumut, penduduk kota Medan tercatat sebanyak 2.121.953 jiwa. Namun pada waktu-waktu tertentu, penduduk Medan bertambah ratusan ribu jiwa yang disebut commuters. Pada tahun lalu, total commuters mencapai 742.280 jiwa. Pada siang hari sebanyak 476. 210 jiwa yang masuk ke Medan dan 329.244 jiwa keluar dari kota ini.

Sebagian besar commuters tersebut menggunakan alat transportasi umum sebagai angkutan masuk dan keluar Medan dibandingkan kendaraan bersama, pribadi dan alat transportasi.

Dalam rencana,tamabahnya, Trans Medan ini akan berjalan bersamaan dengan kendaraan lain baik pribadi maupun angkutan kota (angkot) di jalan umum sekarang ini. Tidak ada jalur khusus untuk bus Trans Medan. Operasionalnya juga akan tepat waktu sehingga penumpang memiliki kepastian ketika naik bus ini.
Kedepan, langkah selanjutnya yang akan dikelola untuk membentuk badan pengelola dengan bekerjasama dengan investor. Sistemnya direncanakan dalam bentuk konsorsium.

“Jadi sambil Pemko menyiapkan sarana dan prasarana, kami mengajak pengusaha angkutan untuk bekerjasama dalam hal pengadaan bus atau lainnya sehingga semuanya bisa berjalan bersama, tidak merasa ada yang tersaingi,” ujarnya.
Ketika ditanyakan target realisasi Trans Medan, pihaknya menargetkan bisa beroperasi pada tahun depan meskipun masih berupa pilot project. “Yang pasti kami akan berupaya maksimal menyiapkan sarana prasarana terlebih dahulu,” ucapnya.

Menanggapi rencana ini, Ketua Organisasi Angkutan Darat (Organda) Medan Mont Gomery Munthe menolak rencana ini. Pihaknya menilai, rencana Pemko ini justru menimbulkan masalah baru karena akan menyebabkan pengangguran.
“Total ada 12.000 angkot dengan 17 merk yang tergabung dalam Organda dengan jumlah supir mencapai 24.000 orang. Kalau rencana Pemko tersebut direalisasikan, seluruhnya terancam tidak memiliki penghasilan lagi,” katanya.
Kebijakan tersebut, lanjut dia, belum layak diterapkan di Medan. Apabila Pemko tetap ngotot menerapkannya, pihaknya akan melakukan mogok masal bersama pengusaha angkutan lainnya. “Kami akan mogok masal. Kebijakan ini sudah diketahui supir dan semuanya menolak rencana ini,” tegasnya.

Pemko hendaknya memikirkan bagaimana cara pembenahan angkot dan terminal untuk menata kondisi lalu lintas yang lebih baik lagi. “Badan jalan saja masih sempit. Bagaimana lagi kalau ada bus seperti bus Trans Jakarta itu melintas diantara kendaraan-kendaraan lain? Pemko pikirkan saja bagaimana pembenahan angkot,” pungkasnya.(adl)

Dibangun 8 Lantai

MEDAN- Gedung Pendidikan dan Latihan Pusat Pendidikan dan Penelitian Guru Teknik (P3GT) Helvetia di Jalan Setia Budi, Medan Helvetia Timur resmi menjadi gedung sementara DPRD Kota Medan. Hal itu dikarenakan gedung DPRD Medan di Jalan Kapten Maulana Lubis akan dibangunan delapan tingkat.

Pengumuman pemindahan gedung DPRD Medan disampaikan Wakil Ketua DPRD Medan H Sabar Syamsurya Sitepu dalam rapatparipurna pengambilan keputusan tentang Rancangan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (RAPBD) 2012, Rabu (7/12).

Dia menyebutkan berdasarkan hasil rapat konsultasi pimpinan DPRD Medan, dengan pimpinan fraksi-fraksi, pimpinan komisi-komisi pada 30 Noveber 2011 dalam membahas lokasi kantor sementara, maka diputuskan lokasi sementara terletak di gedung Diklat P3GT di Kelurahan Helvetia Timur.

Sabar memaparkan keputusan itu diambil setelah sampai batas waktu, Selasa (6/12) tidak terdapat pilihan lokasi  lain bila dibandingkan dengan kelayakan P3GT. Alasan itulah, DPRD Medan pindah sementara ke gedung P3GT.
“Atas dasar itu dipilih kantor sementara DPRD Medan di Gedung Diklat P3GT, tapi pemilihan itu terlebih dahulu berkoordinasi  dengan Wali Kota Medan dan pengelola gedung P3GT,” sebutnya.

Sebelumnya, untuk operasional anggota DPRD Kota Medan yang akan dipindahkan ke lokasi lain dengan alasan pembangunan gedung DPRD Medan akan mengganggu suasana kerja anggota serta staf di DPRD Medan.
Wakil Ketua DPRD Medan lainnya, Ikrimah Hamidy menyebutkan sesuai dengan program Pemko Medan pada 2012 mendatang, pembangunan gedung DPRD Medan kemungkinan akan dilakukan pada pertengahan Maret 2012 mendatang. Hanya saja, kapan jadwal pengosongan gedung belum diketahui secara pasti waktunya. “Kemungkinan Maret 2012  gedung bisa di bangun. Soal pengosongan belum dijadwalkan,” sebutnya.

Gedung DPRD Medan akan dibangun setinggi 8 lantai dan menghabiskan anggaran sekitar Rp80 miliar.  (adl)

MEDAN- Dinas Kesehatan Kota Medan mengimbau kepada kaum ibu hamil untuk lebih sering memeriksakan kehamilannya di Puskesmas atau Posyandu. Hal itu dilakukan untuk menghindari bayi lahir cacat dan kekurangan gizi.
Pernyataan itu disampaikan Kepala Dinas Kesehatan (Dinkes) Medan dr Edwin Effendi MSc, Rabu (7/12). Menurut dia, sosialisasi pemeriksaan kesehatan bagi ibu hamil menjadi prioritas pihaknya mulai akhir 2011 hingga 2012 mendatang.
“Melalui Puskesmas, kami sedang gencar-gencarnya melaksanakan program kesehatan ibu dan anak (KIA),” sebutnya.
Selain ibu hami, paparnya kesehatan bayi di Kota Medan juga menjadi fokus perhatiannya. Hanya saja untuk melaksanakan program tersebut, Pemko Medan melalui Dinas Kesehatan mengingatkan kepada tenaga penyuluh kesehatan, masyarakat serta kader PKK untuk aktif menggunakan Puskesmas dan Posyandu sebagai saranan mewujudkan kesehatan bagi bayi.

Lebih lanjut, dia menerangkan tujuan program KIA lebih digenjarkan agar semua bayi yang lahir tidak cacat dan tidak mengalami kekurangan gizi, ditambah lagi dengan pemberian vaksin.
“Sekarang fungsi Puskesmas selain menjalankan Program KIA juga menjalankan program KB, Imunisasi, Gizi dan Program Kesehatan (Promes),” sebutnya.

Kepala Puskesmas Petisah, dr Henny Safitri menuturkan imbauan Kadis Kesehatan disambut baik masya-rakat, buktinya banyak ibu-ibu membawa anaknya untuk diperiksakan kesehatannya di Posyandu terdekat sekali seminggu atau dua kali sebulan. Selain anak, ibu hamil juga rajin mengunjungi puskesmas dan posyandu.
Sedangkan Kepala Puskesmas Medan Area Selatan, dr Usfayulianti menyebutkan sosialisasi agar kaum ibu lebih sering ke Puskesmas usai kelahiran bayinya.

Hal inilah yang akhirnya bisa menekan kasus gizi buruk, buktinya selama 2011 hanya ada dua anak menderita gizi buruk. (jon)

MEDAN- Komisi B DPRD Medan meminta Dinas Kesehatan Kota Medan jangan asal merekrut tenaga medis, khususnya dokter yang ditugaskan di RSU Pirngadi Medan. Selama Pasalnya sejumlah dokter yang bertugas di rumah sakit milik Pemko Medan tapi bertugas  menjadi dekan di universitas. Akibatnya dokter tidak efektif dalam menjalankan tugasnya.
“Banyak dokter di RSU Pirngadi maupun rumah sakit swasta merangkap sebagai dekan di perguruan tinggi. Bagaimana bisa mengobati orang sakit dengan konsentrasi penuh bila banyak tugas sampingannya,” kata Ketua Komisi B DPRD Medan Roma P Simaremare, Kamis (7/12).

Dia menyampaikan, pihaknya telah mengetahui dua nama dokter yang bekerja merangkap sebagai dekan di perguruan tinggi swasta. Karena itu, ke depan Dinas Kesehatan Medan jangan asal merekrut dokter yang berprofesi ganda.
Direktur RSU Pirngadi Dewi F Syahnan mengatakan belum ada dokter di RSU Pirngadi Medan yang berprofesi ganda seperti dekan. (adl)