Stok Vaksin Polio Habis

LUBUK PAKAM- Eriwayati (31) warga Jalan Agus Salim, Lubuk Pakam, satu diantara puluhan ibu yang mengaku resah dengan habisnya vaksin polio sejak dua bulan ini. Kekhawatiran itu disebabkan, anaknya berusia 2 bulan, belum mendapat vaksin polio, sehingga ditakutkan terjadi kelumpuhan, Selasa (22/11).

Dia pun menjelaskan, selama dua bulan ini, dia sudah berulang kali mendatangi Posyandu untuk mem vaksin polio anaknya, namun sampai kini tak kunjung divaksin.

Menurut wanita beranak tiga ini, setiap kali datang ke Posyandu, dia selalu menerima jawaban dari petugas Posyandu kalau vaksi polio belum ada.

Padahal, menurutnya, sesuai jadwal Posyandu, setiap sebulan sekali, tim Posyandu selalu turun melakukan imunisasi dan vaksin polio kepada para bayi, tapi kali ini, tim posyandu tak kunjung turun.

“Jawab petugas disana (Posyandu), vaksin polio belum ada, padahal sesuai jadwal, bayi harus mendapat vaksin polio sampai tiga tahap,” ungkapnya.

Kepala Seksi Pencegahan Penyakit Menular Dinas Kesehatan Pemkab Deliserdang, Bahtera Barus, membenarkan tiga bulan terakhir, vaksin polio di Kabupaten Deliserdang habis. Kondisi ini telah dilaporkan ke Dinas Kesehatan Sumut. Namun, belum ada respon Dinas Kesehatan Sumut. Kondisi ini memaksa Dinas Kesehatan Deliserdang menunggu sampai adanya vaksin dari Dinas Kesehatan Provinsi.

Dilanjutkanya, asal vaksin polio itu, berasal dari Kementrian Kesehatan, selanjutnya di salurkan ke Dinas Kesehatan Provinsi dan dilanjutkan ke Dinas Kesehatan kabupaten/ kota.

Disis lain, lanjut Bahtera, pihaknya saat ini hanya bisa mengimbau warga yang memiliki bayi belum medapat vaksin polio, agar menerapkan pola hidup sehat. Soalnya, penyakit polio ditularkan melalui virus. Penyebaran virus polio disebarkan melalui kotoran manusia.

Pihaknya, berharap warga yang berada di pedesaan agar menjaga kesehatan lingkungan serta kebersihan perseorangan. “Untuk mengempang menyebarnya virus polio hanya dengan menjaga kebersihan, sembari menunggu datangnya vaksin polio,” katanya.

Disebutkan, Kabupaten Deliserdang membutuhkan vaksin polio sekitar 24.000 piar (botol obat). Tetapi cara mengambilnya, pertiap bulan 2.000 piar. Soalnya, vaksi itu sukar diproduksi dan sudah ditentukan Kementrian Kesehatan.(btr)

LUBUK PAKAM- Anggota DPRD Deli Serdang meminta Dinas Pendidikan Pemkab Deliserdang agar membongkar segera ruang kelas SMP Negeri 4 Lubuk Pakam. Pasalnya, kualitas bangunan rendah, kusen lapuk, dinding kelas retak-retak serta lantai turun.

Permintan tegas ini, disampaikan anggota legislator dari daerah pemilihan (dapil) IV, Benhur Silitongga, Rusmani Manurung, Alisman Saragih, Chairul Anwar, Heri Sitanggang, dan Dwi Andy, saat ditemui di gedung DPRD, Selasa (22/11).
Lanjut legislator itu, pihaknya mendapat laporan dari orangtua siswa yang bersekolah di SMP Negeri 4 Lubuk Pakam, yang menyatakan, kondisi bangunan rusak. Dikhawatirkan bangunan akan ambruk dan menelan korban jiwa.

“Kita mendesak agar ketiga bangunan kelas itu dibongkar, untuk menghindari jatuhnya korban jiwa. Bila jatuh korban, siapa yang tanggung jawab,” jelas Alisman Saragih.

Anggota dewan lain, Benhur Silitongga, menjelaskan, desakan pembongkaran itu hendaknya direspon tetapi dengan melakukan penelitian terhadap bangunan yang rendah secara kwalitas itu. “Kita minta agar dilakukan penelitian terhadap bangunan itu. Minimal dari Dinas Cipta Karya dan Pertambangan,” tegasnya.

Sekretaris Dinas Pendidikan Pemudah dan Olahraga Jaswar didampinggi Kepala Bidang Sarana dan Prasarana Pardo Sihite, merespon tanggapan anggota DPRD, dengan memberikan sangsi tegas kepada perusahan yang mengerjakan. “Rekanan yang mengerjakan ruang kelas itu kita blacklist.

Kita akan minta bantuan dinas terkait agar dilakukan penelitian,” kata Pardo Sihite. Lanjutnya, pembangunan ruang kelas baru sebanyak tiga unit dikerjakan tahun 2010 silam oleh CV Anugerah yang beralamat di Jalan  Bakti Lubuk Pakam. “Anggaran yang tersedia Rp370 juta,” tandasnya. (btr)

BINJAI-Sebuah truk interculer BK 8563 XA dan truk Cold Disel BK 8335 LR, bermuatan kayu jadi, berupa broti dan papan, diamankan Polres Binjai, Selasa (22/11) sekitar pukul 07.30 WIB, di Payaroba, Kecamatan Binjai Barat. Selain mobil bemuatan kayu yang beratnya sekitar 30 ton tersebut, Polisi juga mengamankan dua orang supir dan dua orang kernet yang kini masih dimintai keterangan.

Keterangan yang dihimpun wartawan Sumut Pos di Polres Binjai menyebutkan, kayu yang diamankan Polres Binjai itu berasal dari daerah Ujung Tanjung, perbatasan Riau, Pekan Baru. Kayu ini, dibawa ke sebuah gudang milik pengusaha berinisial B di Payaroba, Kecamatan Binjai Barat.

Sesampainya kayu ini di gudang dimaksud, sebahagian kayu itu langsung di pindahkan ke mobil cold diesel, untuk dikirim ke Kabupaten Langkat. Namun, ketika kayu itu masih dimuat ke mibil cold diesel, petugas Polrers Binjai keburu datang. Akhirnya, para supir dan kernet serta kayu tersebut digiring ke komando Polresta Binjai.

Menurut kernet mobil interculer kepada wartawan Sumut Pos di Polres Binjai menyebutkan, kayu itu memang dibawa dari Ujung Batu, perbatasan Riau.

“Ini kayu campuran bang. Meranti juga ada. Memang, kami diamankan dari Payaroba, saat itu kami lagi memuat kayu ini ke mobil cold diesel untuk diangkut ke gudang yang ada di Langkat,” kata kernet mobil.

Dijelaskannya, dari Unjung Tanjung menuju Kota Binjai, ia dan supirnya memakan waktu hingga tiga hari. “Memang sial kali. Sudah capek, ketangkap lagi. Memang, saya baru sekali ini kemari. Biasanya, kayu ini kami bawa ke gudang milik pak Sinaga, di Jalan Air Bersih Medan,” cetusnya, seraya mengakui, kalau kayu itu memang kayu hutan, tetapi dari pinggirannya.

Setelah diamankan petugas Polres Binjai, ia juga merasa heran. Sebab menurutnya, surat-surat kayu yang dibawanya sudah lengkap. “Nggak tahulah bang, dimana lagi salah kami. Soalnya, surat dari Dinas Kehutanan dan pihak Desa setempat sudah kami dapat. Eh, kami masih juga ditangkap,” ucapnya.

Kasat Reskrim Polres Binjai AKP Ronni Bonic, saat dikonfirmasi mem benarkannya.
“Iya, sampai saat ini kita masih melakukan pemeriksaan,” kata AKP Ronni Bonic.(dan)

TEBING TINGGI- Wali Kota Tebing Tinggi Ir Umar Zunaidi Hasibuan mengatakan, program one village one product (satu desa memiliki satu produk) bukan hanya sekedar hayalan tetapi bisa diwujudkan guna meningkatkan perekonomian masyarakat, untuk itu, Pemerintah Kota Tebing Tinggi akan mengidupkan kem bali Klinik Bisnis (Klibi) di kota ini.

“Kami (Pemko Tebing Tinggi) telah mempelajari program one village one product dan semua ini bukan hanya hayalan tetapi bisa diwujudkan, untuk itu pemerintah kota akan menghidupkan kembali Klinik Bisnis di Kota Tebing Tinggi,” terang  Umar Zunaidi Hasibuan saat membuka acara Sosialisasi Usaha Kecil Menengah (UKM) dalam rangka meningkatan kualitas sumber daya manusia pelaku usaha eko nomi di gedung Balai Pertemuan Kartini, Jalan Imam Bonjol kota Tebing Tinggi, Selasa (22/11) pagi.

Acara Sosialisasi UKM yang diselenggarakan Dinas Koperasi UKM Perindustrian dan Perdagangan (Diskouperindag) itu, diikuti ratusan pelaku UKM se Kota Tebing Tinggi, dengan menghadirkan tiga narasumber masing-masing, Prof Bahtiar Hassan Miraza, Prof Pollin LR Pospos serta pakar ekonomi dari Universitas Sumatera Utara (USU) John Tafbu Ritonga.
Lebih lanjut dijelaskan Umar, selain akan mengidupkan kembali Klinik Bisnis, Pemko Tebing Tinggi juga akan membuat Pasar Tradisional Rakyat di pinggir jalan lintas agar para pelaku UKM di kota itu bisa bebas berjualan guna menarik konsumen yang melintas di kota Tebing Tinggi.

“Saat ini banyak orang jualan lemang dipinggir jalan, tapi diluar wilayah Kota Tebing Tinggi, padahal lemang merupakan makanan khas yang telah menjadi ikon kota ini. Untuk itu, kita akan membangun pasar tradisional rakyat dipinggir jalan lintas seperti di Perbaungan,” ujar Umar Zunaidi.(mag-3)

LANGKAT- Guru menjadi pilar utama keberhasilan pendidikan sekaligus tulang punggung pembangunan pendidikan bangsa dan negara. Secara langsung mempengaruhi, membina dan mengembangkan kemampuan siswa agar manjadi cerdas, terampil dan bermoral.

“Guru memiliki peran strategis dalam memberhasilkan proses pendidikan, membentuk karakter bangsa,” kata Bupati Langkat H Ngogesa Sitepu, di seminar sehari rangkaian Hari Guru Nasional ke-17 dan HUT PGRI ke-66 di Jentera Malay Rumah Dinas Bupati, Selasa, (22/11).

Dikatakannya, pendidik merupakan jabatan profesi memerlukan ketrampilan mampu menggunakan strategi, metode atau teknik mengajar secara bervariasi menciptakan suasana pembelajaran menyenangkan. Menciptakan interaksi sosial dalam pembelajaran, sehingga siswa mampu memberikan perhatian utuh terhadap materi pembelajaran disampaikan.

M Nurdin mewakili PGRI Sumut mengatakan, guru bersertifikasi sangat dituntut lebih meningkatkan belajar dan mengajar di kelas menyusul diberikannya tunjangan guna meningkatkan wawasan guru dalam proses mendidik siswanya berkualitas demi kemajuan bangsa. (mag-4)

PAKPAK BHARAT- Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Pakpak Bharat, menyerahkan bantuan bibit, traktor, dan pelatihan kepada para petani di aula Kecammatan Tinada, Selasa (22/11).

Penyerahan bantuan tersebut, diberikan langsung oleh Bupati Pakpak bharat Remigo Yolanda Berutu, dihadapan tokoh masyarakat, tokoh adat, agama, unsur Muspika, dan undangan lainnya di Kecamatan Tinada.

Selain memberikan bantuan kepada para petani, kehadiran Bupati juga bertujuan melihat langsung dan melakukan tanya jawab kepada masyarakat, seputar persoalan yang terjadi di masyarakat, khususnya masyarakat petani, serta mendengar masukan-masukan dari masyarakat.

Pada kesemapatan itu, bupati menjelaskan, Pemkab Pakpak Bharat dalam 6 tahun terakhir telah mengucurkan berbagai bantuan kepada masyarakat, agar masyarakat dapat bangkit dan lebih sejahtera perekonomiannya.
“Bantuan ini semata-mata hanya untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat,” kata Remigo. Dengan adanya bantuan tersebut, bupati mengharapkan, agar masyarakat betul-betul memanfaatkan. Karena kemampuan pemerintah dalam memberikan bantuan sangat terbatas.

Sementara, Camat Tinada Lian S Sinamo, mengucapkan rasa terima kasihnya kepada rombongan bupati yang telah memberikan bantuan kepada masyarakatnya.(mag-14)

LANGKAT- Komisi IV Bidang Pembangunan dan Lingkungan DPRD Kab Langkat segera memintai keterangan aparat Kecamatan Tanjung Pura, terkait berdirinya bangunan di atas bantaran Sungai Batang Serangan, persisnya dekat jembatan penghubung lintas Medan-NAD.

“Jadwalnya ada sama staf, saya nggak ingat betul kapan mendengar penjelasan aparat kecamatan terkait bangunan di sekitar daerah aliran Sungai Batang Serangan. Tetapi, mulai unsur kepala desa, lurah bahkan camat akan dimintai penjelasan kenapa ada bangunan disitu,” kata Ketua Komisi IV, Sri Wahna Kaban.

Wahna yang dihubungi ke selulernya, Selasa (22/11), menjelaskan, legislatif sangat tidak mentolerir kondisi tersebut. Pasalnya, peraturan serta ketentuan dilarangnya berdiri bangunan seputar DAS sudah ada. Diharapkan, penjelasan jajaran aparatur kecamatan memupus dugaan telah terjadinya sesuatu tidak beres berdirinya bangunan.

Apalagi, sambung dia, bangunan dimaksud disebut-sebut tidak ada kantongi izin dirikan bangunan (IMB). Diperkirakan, keberadaan bangunan mencolok sekaligus menyita perhatian karena begitu mencolok berdiri tegak disisi jembatan bakalan dijadikan rumah makan sari laut dengan tiang penyangga di cor besi.

Sekedar mengingatkan, sekitar jembatan terpampang jelas maklumat penegasan dilarang mendirikan bangunan di sekitar kawasan bantaran sungai oleh Dinas Pekerjaan Umum (DPU).(mag-4)

Menengok Penerangan Lampu Jalan di Kota Binjai

Bertahun-tahun arus listrik mengaliri sejumlah tiang listrik sebagai penerangan jalan di seluruh ruas jalan di Kota Binjai, namun sebagian besar ruas jalan itu, tanpa dilengkapi lampu sebagai penerangan jalan. Hal inilah yang sampai saat ini dikeluhkan masyarakat Kota Binjai. Seperti apa reaksinya?

Hamdani, Binjai

“Bayar-bayar juga, gelap-gelap juga. Bertahun-tahun tiang listri berdiri di pinggir jalan, tapi satu pun tak ada lampu penerangannya. Udah lah kita bayar PPJ, lampu jalan tak ada juga,” Rahman (52) warga Lingkungan IX, Kelurahan Mencirim, Binjai Timur, Kota Binjai, saat ditemui, Selasa (22/11).

Dikatakan Rahman, ruas jalan ditempatnya tinggalnya, sudah puluhan tahun tidak pernah diberi penerangan jalan. Padahal, ruas jalan ini, merupakan salah satu jalan penghubung Binjai Timur-Binjai Selatan,” terangnya.

Bahkan, kata Rahman, untuk menerangi jalan di rumahnya itu, dia terpaksa membeli bola lampu dengan uangnya sendri. “Macamana tidak kita beli lampu sendiri, dari pada kita bayar pajak tetapi jalan tetap gelap, bagus kita pasang lampu sendiri. Karena dipasang lampu sama tidak dipasang lampu, tetap bayar,” ujarnya, seraya menambahkan, sudah muak bolak-balik mengganti bola lampu. Bahkan, saat ini lampu jalan di rumahnya sudah lama mati dan sampai saat ini belum ada perhatian dari pemerintah.

Hal senada juga dikatakan Ros (47), warga Perumahan Berngam, Kecamatan Binjai Kota, tiang listrik di sekitar rumahnya tidak memiliki bola lampu. “Iya, bola lampu tidak ada. Kalau tidak ada penerangan dari lampu teras rumah warga, saya rasa rumah kami gelap gulita,” kata Ros, tanpa mengetahui dirinya dikenakan biaya pajak penerangan jalan (PPJ).

Terpisah, Asisten Menajer Niaga PLN Cabang Binjai Ari Prasetio, ketika dikonfirmasi, membenarkan pelanggan listrik dikenakan PPJ sebesar 10 persen dari tarif rekening pemakaian selama satu bulan.

“Misalnya, seorang pelanggan satu bulan dikenakan tarif rekning Rp100 ribu dan dikenakan PPJ 10 persen. Maka, pelanggan ini wajib membayar Rp10 ribu per bulan untuk PPJ,” jelas Ari.

Ari juga mengungkapkan, pendapatan PPJ yang dikutip dari pelanggan, diserahkan langsung setiap bulannya ke Pemerintah Daerah (Pemko Binjai, Red). “Kita tidak ada menerima persen lagi dari Pemko Binjai. Sebab, kita dalam hal ini hanya sebagai pengutip. uang PPJ 10 persen dari pelanggan itu, semua kita serahkan kepada Pemko Binjai,” ungkapnya.

Namun, ketika disinggung persoalan jalan yang masih gelap karena tidak ada penerangan, Ari mengaku, tidak tahu menahu terkait hal tersebut. “Kalau itu sudah bukan urusan kami lagi. Tugas kami hanya mengutip PPJ, dan setelah itu kami setor ke kas Pemko Binjai. Urusan jalan masih gelap, itu sudah urusan Pemko Binjai. Kalau kamu tanya kemana uang PPJ yang kami setor ke Pemko Binjai, tentunya saya juga tidak tahu,” tutupnya.

Sementara itu, Kepala Seksi (Kasi) Penghijauan Dinas Kebersihan dan Pertamanan (DKP) Kota Binjai Winta, sekaligus Ketua Panitia Tender Penerangan Jalan tahun 2011, kepada Sumut Pos mengaku, kalau tahun 2011 ini, anggaran yang diturunkan untuk penerangan jalan sebesar Rp371,2 juta.

“Anggaran itu dari APBD tahun 2011. CV yang mengerjakan CV Abadi Jaya Makmur. Memang, dengan anggaran Rp300 jutaan itu, tidak cukup untuk melakukan penerangan di Kota Binjai seluruhnya,” kata Winta, seraya mengakui, tidak tahu jika ada dana pendapatan  PPJ, yang dapat digunakan langsung untuk penerangan jalan. (*)