MEDAN- Desakan agar Wali Kota Medan Rahudman Harahap segera melantik direksi BUMD kembali disuarakan anggota dewan. Pasalnya, hingga saat ini kondisi manajemen BUMD Kota Medan yang terdiri dari Perusahaan Daerah (PD) Pembangunan, PD Pasar, PD Rumah Potong Hewan (RPH) sudah mulai tak terkendali.

“Seharusnya tidak lama-lama, setelah fit and proper test para direksi yang dianggap layak sudah bisa diumumkan nama-namanya dan segera dilantik,” kata Ketua Fraksi Demokrat DPRD Medan Herry Zulkarnain di gedung dewan, Senin (24/10).

Menurut Herry, apabila Wali Kota Medan tidak cepat melantik para direksi BUMD tersebut, sama halnya dengan menghambat pembangunan Kota Medan karena kondisi BUMD sekarang sudah tidak terkendali. “Lihat pasar di Belawan, sudah berantakan karena tidak ada manajemen yang mengaturnya. Begitu juga Rumah Potong Hewan (RPH), kondisinya sudah sangat mengkhawatirkan,” bebernya.

Pada dasarnya, lanjut Herry, Fraksi Demokrat tidak ingin mencampuri lebih jauh mengenai nama-nama calon direksi. Hanya saja, Demokrat menginginkan siapapun yang duduk nantinya bisa bekerja secara profesional dan tidak terikat dengan kepentingan politik. “Partai Demokrat hanya menginginkan wali kota profesional menetapkan calon direksi BUMD. Bukannya ingin mengintervensi, karena Demokrat tidak ada menitipkan calon,” ujarnya.

Sementara, Asisten Ekonomi Pembangunan (Ekbang) Pemko Medan Arif Tri Nugroho mengatakan, sampai sekarang pihaknya belum bisa menetapkan tanggal pasti pengumuman direksi. “Masih ada perubahan struktur pada badan BUMD, jadi belum bisa diumumkan direksinya. Saya tidak tahu banyak mengenai nama direksi BUMD yang akan dilantik,” ucapnya saat ditemui wartawan koran ini di ruangannya.

Terpisah, Sekretaris Daerah Pemko Medan Syaiful Bahri mengaku kalau pelantikan ke 10 direksi BUMD tersebut ada di tangan Wali Kota Medan. “Itu kebijakan wali kota, saya belum dapat informasi apa pun terkait itu,” pungkasnya singkat.(adl)

P2TL Tekan Kerugian PLN

MEDAN- Kebocoran listrik (loses) di Kota Medan mencapai 9 persen lebih. Dibanding dengan Jakarta yang losesnya mencapai 7,5 persen, loses di Medan masih lebih tinggi. Dampak dari pencurian arus ini, terjadi pemadaman bergilir karena kurang daya.

Terhitung sejak Januari 2011, Tim Penertiban Pemakaian Tenaga Listrik (P2TL) PT PLN (persero) Cabang Medan melakukan operasi. Pelanggan yang ketahuan melakukan pencurian, diberi sanksi denda. Hingga pertengahan Oktober operasi digelar, Tim P2TL mendapati 3.000-an pelanggan yang melakukan pelanggaran dengan mengakali meteran listrik. Kasus pencurian listrik didominasi konsumen rumah tangga.

“Kami gelar P2TL, karena tingkat loses di Medan tinggi. Setiap bulan PLN Cabang Medan kehilangan 26 juta kilowatt hours (kWh). Loses 9 persen itu sudah di luar batas tolerasi. Mulai dari Januari hingga saat ini, sudah 3000-an pelanggan yang terkena penertiban,’’ kata Manager PT PLN Cabang Medan, Wahyu Bintoro kepada Posmetro Medan (grup Sumut Pos) di kantornya, Jalan Listrik Medan, kemarin.

Dia menegaskan, pihaknya akan terus menggalakkan P2TL sampai loses energi listrik mencapai kondisi normal, maksimal 5 persen. “Kami hanya menjalankan kebijakan pusat, karena akibat pencurian itu PLN mengalami kerugian sekitar Rp27 miliar setiap bulannya,’’ ungkap Wahyu didampingi Ketua Pelaksana P2TL Khairuddin, Humas PLN Cabang Medan, Budi dan Gustav selaku konsultan.

Menyahuti tudingan masyarakat yang menyebut PLN kurang mensosialisasikan P2TL. Wahyu menyebutkan, sosialisasi sudah sering dilakukan pihak PLN. Bahkan dalam meteran pun, sudah terpampang nameplate yang menyebutkan ‘awas buka segel didenda’. Artinya, masyarakat dilarang mengutak-atik segel meteran.

“Segel meteran PLN itu ketahanannya 50 tahun. Kalau ada pelanggan yang berdalih bilang segel rusak karena sudah lama, saya jadi bingung. Perlu diketahui, petugas P2TL melakukan pemeriksaan bukan hanya pada segel, tapi juga mesin di dalam meteran. Ketahuan kalau ada pelanggan nakal yang mengakali meteran,’’ ujarnya.(mar/smg)

MEDAN- Kunjungan kerja Komisi D DPRD Kota Medan ke lokasi penimbunan lahan untuk perumahan Contempo Regency yang dijadwalkan kemarin, batal dilakukan. Pasalnya, kunjungan kerja tersebut belum diagendakan dan belum diketahui pimpinan DPRD Medan.

“Tidak bisa kita lakukan kunjungan hari ini, Senin (24/10). Karena belum kita masukkan dalam jadwal. Takutnya, karena tidak resmi, malah kita bisa diusir. Jadi kita sudah berencana akan melakukan kunjungan kerja ke lokasin
pada awal November,” kata anggota Komisi D DPRD Medan, Godfried Effendi Lubis kepada wartawan koran ini di gedung dewan, Senin (24/10).

Dijelaskanya, bila sudah dijadwal dan diketahui Ketua DPRD Medan, baru kunjungan kerja tersebut dianggap resmi sehingga Komisi D DPRD Medan juga bisa menyurati kepling dan lurah serta Dinas Bina Marga untuk bersama-sama turun ke lokasi. Sebelumnya, Ketua Komisi D DPRD Medan Parlaungan Simangungsong sudah bersiap melakukan kunjungan kerja. Namun ketika bertemu dengan anggota Komisi D lainnya, sejumlah anggota komisi termasuk Godfried enggan berangkat.

“Tannya sama anggota lainnya, apakah mereka mau melakukan kunjungan,” kata Parlaungan.
Sementara, berdasarkan informasi yang diperoleh dari sumber wartawan koran ini di gedung DPRD Medan, batalnya kunjungan Komisi D DPRD Medan tersebut didiga karena adanya pembekingan yang dilakukan oknum anggota dewan terkait pengurusan izin penimbunan dan IMB perumahan Cotempo Regency tersebut. “Pembatalan itu sengaja dilakukan agar pihak manajemen perumahan bisa membuat izin, dibantu anggota Dewan yang membekingnya,” kata sumber tersebut.(adl)

MEDAN- Kasus penghinaan pimpinan DPRD Medan oleh kader Partai Demokrat, Burhanuddin Sitepu. Persoalan itu, terkesan ditutupi Fraksi Demokrat DPRD Medan dan Dewan Pimpinan Cabang (DPC) Partai Demokrat Kota Medan. Bahkan, sanksi yang dijatuhkan tak kunjung ditunjukkan petinggi partai tersebut.

Informasi yang diperoleh Sumut Pos, Burhanuddin sudah dijatuhi dua kali sanksi peringatan oleh DPC Partai Demokrat. Namun, salinan itu tak disampaikan kepada pihak yang dihina seperti pimpinan DPRD Medan.

Seorang sumber, yang namanya enggan disebutkan mengaku, masalah Burhanuddin masih berjalan di tempat. Sebab, Fraksi Demokrat DPRD Medan enggan memperbaiki surat rekomendasi dan kronologis kasus penghinaan untuk DPC. “Pak Heri tidak berani mengambil sikap itu. Dia menjaga posisi dan sikap netral antara partai dan Burhanuddin Sitepu sendiri sebagai kader Demokrat. Itu saja masalahnya, makanya surat itu tidak ditindaklanjuti fraksi,” kata sumber itu, yang juga staf ahli di DPRD Medan.

Ketua Fraksi Demokrat DPRD Medan, Heri Zulkarnain enggan memberikan komentar mengenai kasus Burhanuddin Sitepu, yang belum diproses sesuai aturan dan etika partai. Bahkan, dia menilai kasus tersebut bukan konsumsi publik dan media karena hanya masalah internal partai. “ Tidak ada lagi masalah. Ini kan tidak untuk konsumsi publik, sudahlah,”ujarnya.  Dia menilai tidak ada lagi masalah dalam penjatuhan sanksi, termasuk surat yang diminta perbaikan oleh DPC Demokrat.

Sementara, Pj Sekretaris DPC Demokrat Kota Medan, Bangun Tampubolon mengatakan hal yang sama dengan Heri Zulkarnain.  (adl)

MEDAN- Pelaku perampokan dan pembunuhan terhadap warga negara Amerika Serikar (AS) Lee Samuel Hyuen hingga kini belum tertangkap. Namun, polisi berkeyakinan, perlaku masih berkeliaran di Kota Medan.

“Pengejaran masih di lakukan. Pelaku diduga masih berada di Medan dan belum keluar ke arah lain,” ujar Kasat Reskrim Polresta Medan AKP M Yoris Marzuki saat dikonfirmasi, Senin (24/10) siang.

Selanjutnya, mantan Kasat Reskrim Polres Asahan ini menjelaskan, hingga kini pihaknya, belum mengetahui identitas pelaku penikaman tersebut.

“Belum tahu, kalau tahu sudah kita tangkap,” katanya.

Dikatakannya sulitnya mengetahui identitas pelaku, karena minimnya saksi mata dalam peristiwa penikaman itu. Selain itu, petugas juga baru melakukan pemeriksaan terhadap 9 orang saksi.

Pernyataan ini berbeda dengan yang diungkapkan Waka Polresta Medan AKBP Pranyoto yang mengaku telah mengatahui ciri-ciri pelaku penikaman korban WNA tersebut. Dimana pelaku diduga dua orang menggunakan sepeda motor dengan jenis bebek. Seperti diketahui, Samuel Hyen tewas ditikam dan dirampok di kawasan Jalan Mustang, Kecamatan Medan Polonia, Rabu (19/10) malam pukul 22.30 WIB.

Korban baru saja keluar dari Bandara Polonia dan menumpang becak bermotor. Saat melintas di Jalan Mustang, Samuel Hyen dirampok dua pria mengendarai sepeda motor. Diduga, saat itu korban melakukan perlawanan hingga pelaku emosi menikamnya di beberapa bagian kaki korban.

Korban sempat dilarikan ke RS Elisabeth, tetapi nyawanya tak tertolong dan meninggal dunia karena kehabisan darah dan tikaman di bagian urat saraf di kaki korban. Kemudian Lee dibawa ke RS Pirngadi untuk divisum.(mag-7)