SPARKS – Serangkaian gempa bumi mengguncang Negara Bagian Oklahoma, Amerika Serikat (AS), akhir pekan lalu. Bagi sekitar 3,7 juta penduduk yang lebih akrab dengan tornado tersebut, dua guncangan utama pada Sabtu waktu setempat (5/11) cukup menimbulkan trauma. Kendati demikian, gempa tak sampai menimbulkan korban jiwa.

Gempa pertama dengan kekuatan 4,7 Skala Richter (SR) mengguncang negara bagian di wilayah selatan AS itu pada Sabtu pagi. Konon, getarannya terasa sampai ke Negara Bagian Texas dan Missouri. Malamnya, gempa kembali mengguncang di negara bagian yang sama dengan kekuatan lebih besar. Yakni 5,6 SR. Kali ini, pusat gempa berada di sekitar Kota Sparks yang penduduknya paling padat.

“Getaran gempa yang kedua terasa dampai ke Negara Bagian Kansas, Missouri, Arkansas, wilayah utara Texas dan sejumlah lokasi di Illinois dan Wisconsin,” terang Jessica Turner, pakar geofisika pada Lembaga Survei Geologi AS (USGS) kemarin (7/11). Pasca gempa pertama dan kedua itu, sejumlah getaran berskala lebih kecil yang lazim disebut gempa susulan juga mengguncang Oklahoma dan sekitarnya.

Hingga kemarin, tak ada laporan korban jiwa baik dari Oklahoma maupun dari negara bagian lain yang juga merasakan gempa. Namun, kerugian fisik akibat gempa yang jarang mampir ke Oklahoma tersebut cukup parah. Sebagian besar gedung retak dan beberapa bangunan bertingkat ambruk. Beberapa akses jalan putus karena retaknya aspal jalan atau tertimpa pohon yang roboh.(afp/ap/rtr/hep/mik/jpnn)

ATHENA – Dialog politik para pemimpin Yunani untuk menghindarkan Negeri Para Dewa itu dari ambang kebangkrutan memasuki hari ke-2 kemarin (6/11). Pembentukan pemerintahan koalisi pun menuai ganjalan dari oposisi. Ketua Partai Demokratik Baru, Antonis Samaras, menolak bekerja sama dengan Perdana Menteri (PM) George Papandreou yang sudah menyatakan bakal mundur.

Menjelang pertemuan kemarin, Samaras menegaskan bahwa pembentukan pemerintahan koalisi harus bebas dari pengaruh Papandreou. Karena itu, dia enggan terlibat dalam dialog yang kemarin masih melibatkan pemimpin 59 tahun tersebut. Alih-alih berkoalisi, dia malah mendesak pemerintah untuk meng gelar pemilu lebih cepat. Dengan demikian, pemerintahan baru yang lebih representatif di mata para pemimpin Eropa akan terbentuk.

Namun, Papandreou menentang keras ide oposisi untuk menyelenggarakan pemilu dini. “Mempercepat pemilu hanya akan mendatangkan bencana bagi Yunani,” tandasnya menanggapi gagasan Samaras. Selain meningkatkan ketegangan politik di dalam negeri, pemilu dini juga akan membuat citra Yunani di mata Eropa kian buruk. Sebab pemilu dini yang pasti diwarnai dengan berbagai konflik bakal membuat Uni Eropa (UE) beranggapan bahwa Yunani enggan bertahan dalam zona euro.

Padahal, saat ini, Yunani sedang berusaha memberikan kesan positif bagi UE. Apalagi, hari ini (7/11), para menteri keuangan Eropa akan berkumpul di Kota Brussels, Belgia, untuk membahas krisis finansial Yunani. Jika para pemimpin Yunani yang kemarin berkumpul di Kota Athena tak segera menyelesaikan kemelut politik dalam negeri, tak menutup kemungkinan UE akan batal mengucurkan dana talangan yang sudah disepakati. Hari ini, PM pengganti Papandreou sudah harus terpilih.

“Ini menjadi penting karena kesepakatan yang hendak kita capai bersama ini merupakan persyaratan wajib agar kita tetap bertahan di zona euro,” kata Papandreou usai menemui Presiden Carolos Papoulias Sabtu waktu setempat (6/11). Selain mendapatkan dana talangan sebesar EUR 130 miliar (sekitar Rp 1.601 triliun), Yunani juga akan menuai beberapa keuntungan lain. Salah satunya adalah penghapusan utang yang nominalnya mencapai EUR 100 miliar (sekitar Rp 1.229 triliun).

Papandreou yang Kamis lalu (3/11) membatalkan rencananya menggelar referendum, akhirnya sepakat dengan sebagian besar anggota parlemen untuk menerima dana talangan UE. Sebelumnya, dia juga sempat diundang ke Resor Cannes, Prancis, untuk menghadapi kemarahan sejumlah petinggi Eropa yang tak berkenan dengan referendum gagasannya. Manuver itu membuat ketua Partai Pasok (Panhellenic Socialist Movement) tersebut selamat dalam mosi tidak percaya Jumat lalu (4/11).

Kendati demikian, demi terbentuknya pemerintahan koalisi yang representatif di mata UE, Papandreou siap mundur dari kursi PM. Dengan demikian, Yunani akan selamat dari ancaman bangkrut. Karena itu, dia mengimbau seluruh komponen pembentuk pemerintahan bersatu. (ap/afp/bbc/hep/mik/jpnn)

KABUL – Ledakan bom mewarnai perayaan Idul Adha di Afghanistan kemarin (6/11). Seorang pelaku bom bunuh diri meledakkan diri di masjid yang terletak di Hassin Tal, sebelah timur Kota Tua Baghlan ketika jamaah bersalam-salaman, usai Salat Id. Akibatnya, delapan orang tewas dalam insiden di kawasan utara Afghanistan tersebut.

Selain menewaskan delapan orang, ledakan juga menyebabkan sedikitnya 18 orang terluka dan terpaksa dilarikan ke rumah sakit. Dua dari tujuh korban tewas adalah komandan polisi yang sedang menjalankan tugas pengamanan di lokasi kejadian. “Salah satunya adalah Komandan Abdul yang cukup disegani di wilayah ini,” kata Kamen Khan, kepala polisi setempat.

Menurut Jubir Kepolisian Regional Baghlan Utara, Lal Mohammad Ahmadzai, sebenarnya ada dua pelaku bom bunuh diri. Tapi, seorang yang lain keburu tertangkap sebelum sempat menarik pemicu bom. Saat ini, pelaku sudah diamankan di kantor polisi dan menjalani interogasi. “Mereka memang menarget jamaah yang menunaikan ibadah Salat Id di masjid tersebut,” terangnya.

Sejauh ini, tak ada individu atau kelompok yang mengklaim bertanggung jawab atas serangan tersebut. Namun, dugaan mengarah pada Taliban. Padahal, dua hari sebelumnya, Pemimpin Taliban Afghanistan Mullah Omar merilis imbauan kepada seluruh pengikutnya untuk meminimalkan korban sipil dalam segala jenis serangan yang mereka lancarkan.
Secara politis, ledakan bom bunuh diri kemarin kian menjauhkan Presiden Hamid Karzai dari rekonsiliasi. Apalagi, serangan itu terjadi di Baghlan yang relatif pesimistis terhadap rekonsiliasi nasional. Sebagai wilayah yang berdekatan dengan sarang Taliban, warga di sana hampir selalu menjadi korban serangan kelompok militan radikal itu. Mereka tak yakin pemerintah bisa berdamai dengan Taliban. (ap/afp/hep/jpnn)